Xcloud.id

Blog

  • Jaksel harap TP PKK mampu tumbuhkan jiwa kewirausahaan anggota

    Jaksel harap TP PKK mampu tumbuhkan jiwa kewirausahaan anggota

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berharap Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan anggota untuk memberdayakan ekonomi lokal.

     

    “Kita ingin usaha ekonomi keluarga dengan kreativitas dan inovasi yang terus-menerus dikembangkan,” kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Selatan, Sayid Ali pada pertemuan rutin di Ruang Gelatik Utama Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta, Senin.

    Selain dengan kreativitas dan inovasi, TP PKK menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada terus berjalan sehingga perekonomian keluarga dapat terjaga dengan baik.

     

    Dia mengatakan, PKK harus bisa menguatkan jiwa kewirausahaan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.

     

     

    Ketua TP PKK Jakarta Selatan, Essie Feransie Munjirin menuturkan, dalam kegiatan ini para kader atau anggota PKK dari 10 kecamatan yang hadir diberikan materi menarik oleh narasumber berkompeten dari Finansialku dan Neo Bank.

     

    Materinya yakni terkait, penguatan ekonomi keluarga dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki dan pengembangan UP2K.

     

    “Saya harap semuanya yang hadir mendengarkan materi ini dengan baik, sehingga nantinya memberikan manfaat yang besar untuk dirinya dan keluarganya,” kata Essie.

     

    Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat ekonomi Jakarta tumbuh 4,78 persen pada kuartal I-2024 dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp896,1 triliun.

     

    Komponen ekspor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap ekonomi sebesar 65,70 persen hanya tumbuh 3,23 persen.

     

    Adapun ekonomi Jakarta masih menduduki porsi terbesar terhadap proporsi perekonomian Nasional sebesar 16,96 persen.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tim gabungan evakuasi imigran Rohingya di Aceh Selatan karena sakit

    Tim gabungan evakuasi imigran Rohingya di Aceh Selatan karena sakit

    Banda Aceh (ANTARA) – Tim gabungan beserta masyarakat mengevakuasi lima imigran etnis Rohingya dari kapal mereka yang terombang-ambing di perairan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, karena sakit.

    Panglima Laot Aceh Selatan Muhammad Jabal di Aceh Selatan, Senin, mengatakan lima imigran etnis Rohingya tersebut dievakuasi ke daratan karena sakit. Sementara, seratusan imigran etnis Rohingya lainnya masih di atas kapal motor tersebut.

    “Ada lima imigran etnis Rohingya dievakuasi karena sakit. Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away di Tapaktuan,” katanya.

    Muhammad Jabal menyebutkan lima imigran etnis Rohingya yang dievakuasi tersebut terdiri dua anak, dua wanita dewasa, dan seorang pria dewasa.

    “Selanjutnya mereka ditangani tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away di Tapaktuan. Evakuasi mereka sebagai bentuk aksi kemanusiaan,” kata Muhammad Jabal.

    Sebelumnya, tim SAR gabungan juga mengevakuasi enam imigran etnis Rohingya dari kapal yang mereka tumpangi di perairan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, juga karena sakit, Minggu (20/10).

    “Setelah dievakuasi ke daratan, enam imigran etnis Rohingya tersebut dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away,” kata Koordinator Basarnas Pos Meulaboh Juanda.

    Juanda menyebutkan jumlah imigran Rohingya di atas kapal motor tersebut sebanyak 151 orang. Terdiri 79 wanita dewasa, 13 laki-laki dewasa serta anak-anak berusia di bawa 10 tahun sebanyak 59 orang.

    “Enam orang yang dievakuasi tersebut dua di antaranya wanita dewasa, dua laki-laki desa, seorang anak, dan seorang wanita hamil. Evakuasi berjalan lancar tanpa kendala,” kata Juanda.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yuliddin Away Tapaktuan Ikram mengatakan dari enam imigran Rohingya yang dievakuasi pada Minggu (20/10), seorang di antaranya dalam kondisi hamil.

    “Seorang pasien Rohingya atas nama Minara dalam kondisi hamil lima bulan. Sedangkan lima lainnya sakit di antaranya nyeri perut, gangguan saluran kemih, infeksi, dan nyeri di kepala,” kata Ikram.

    Saat ini, kata Ikram, semua pasien imigran etnis Rohingya tersebut menjalani rawat inap RSUD) Yuliddin Away Tapaktuan guna penanganan medis lebih lanjut.

    “Ruang rawat mereka terpisah dengan pasien lainnya. Kami juga meminta bantuan pihak terkait, di antaranya Organisasi Internasional untuk Imigrasi atau IOM mendampingi mereka dan pihak keamanan menjaga keamanan pasien yang sedang dirawat,” kata Ikram.

    Sebelumnya, kapal motor pengangkut imigran etnis Rohingya terombang-ambing perairan Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, sejak Jumat (19/10). Kapal tidak bisa mendarat karena masyarakat menolak kedatangan imigran etnis Rohingya tersebut.
    Baca juga: Tim SAR evakuasi enam imigran Rohingya karena sakit di Aceh Selatan
    Baca juga: Tim SAR evakuasi mayat perempuan diduga imigran Rohingya
    Baca juga: Kapal imigran Rohingya terombang-ambing di perairan Aceh Selatan

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puan ungkap bidang kerja 2 komisi baru DPR

    Puan ungkap bidang kerja 2 komisi baru DPR

    Di Komisi XII energi atau ESDM; yang Komisi XIII hukum, reformasi, dan HAMJakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bidang kerja dua komisi baru di DPR RI periode 2024-2029, yakni Komisi XII akan meliputi urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM) dan Komisi XIII meliputi urusan hukum, reformasi, hingga Hak Asasi Manusia (HAM).

    Dia mengatakan pembagian bidang kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII itu telah dirampungkan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi di parlemen pada hari ini.

    “Di Komisi XII energi atau ESDM; yang Komisi XIII hukum, reformasi, dan HAM,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia juga menyebut penetapan bidang kerja Komisi XII dan XIII tersebut disesuaikan dengan penambahan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu (20/10) malam.

    Sementara itu untuk bidang kerja Komisi I hingga XI, Puan menyebut masih akan sama dengan periode DPR RI sebelumnya.

    Puan menegaskan tidak ada penambahan bangunan baru di DPR, meski telah disepakati adanya penambahan dua komisi dan satu badan baru DPR RI periode 2024-2029.

    Baca juga: Puan: Komposisi mitra kerja AKD diparipurnakan Selasa

    Baca juga: DPR RI sepakat jumlah komisi ditambah menjadi 13

    Dia menyebut ruang rapat komisi dan baru tersebut akan memfungsikan ruangan yang sudah ada di Gedung DPR RI saat ini.

    “Nggak ada penambahan bangunan, tapi memang sudah disiapkan ruangan. Jadi ruangan yang sudah tersedia kami akan tempati untuk Komisi XII dan XIII, jadi tidak ada penambahan bangunan, yang sudah ada, existing,” ucapnya.

    Dia mengatakan penetapan bidang kerja beserta daftar kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja AKD DPR RI akan diambil persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (22/10).

    Paripurna besok, tambah dia, juga akan mengambil persetujuan atas susunan pimpinan AKD DPR RI.

    “Setelah kemarin diumumkan Kabinet Merah Putih dari Presiden Prabowo, tentu saja kami selesaikan mitra dari setiap komisi dan AKD untuk kemudian nantinya kami tetapkan besok di Rapat Paripurna yang akan dilakukan pada hari Selasa,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama yang mengisi kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam.

    Kabinet tersebut terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri yang datang dari beragam latar belakang. Mulai dari, politisi, akademisi, pengusaha, tokoh agama, hingga purnawirawan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkopolkam fokus jaga stabilitas di 100 hari pertama

    Kemenkopolkam fokus jaga stabilitas di 100 hari pertama

    ANTARA – Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F Paulus, usai pelantikannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10), menyebut dalam 100 hari ke depan, pihaknya fokus menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Lodewijk dilantik sebagai Wamenkopolkam mendampingi Menkopolkam Budi Gunawan. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Farah Khadija)

  • Kasus film porno, Siskaeee divonis setahun penjara

    Kasus film porno, Siskaeee divonis setahun penjara

    Jakarta (ANTARA) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis setahun penjara kepada Fransisca Candra Novitasari (FCN) alias Siskaeee dan pemeran lain pada kasus produksi film porno.

     

    “Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan masing-masing penjara satu tahun penjara,” kata hakim Sri Rejeki Marsinta dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin.

     

    Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Siskaeee.

     

    Dalam kasus ini polisi menetapkan 12 pemeran film porno sebagai tersangka. Mereka adalah Siskaeee (FCNS alias S), Anisa Tasya Amelia alias Melly 3GP (ATA alias M), Virly Virginia (VV), Putri Lestari alias Jessica (PPL), NL alias Caca Novita (CN), Zafira Sun (ZS), Arella Bellus (ALP alias AB), MS dan SNA.

    Baca juga: Hakim PN Jaksel tolak praperadilan Siskaeee atas kasus film porno

     

    Sedangkan untuk dua tersangka pemeran pria yang sudah jadi tersangka, yakni Bima Prawira (BP) dan Fatra Ardianata (AFL). Selain itu, ada wanita SE yang merangkap menjadi pemeran sekaligus kru film porno.

     

    Para tersangka dikenakan Pasal 8 KUHP bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

     

    Selanjutnya, Pasal 34 bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

     

    Dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

    Baca juga: Siskaeee langsung ditahan

     

    Sementara itu, Siskaeee di hadapan wartawan mengaku bersyukur atas hasil sidang putusan sidang. Pihaknya akan mempertimbangkan pengajuan banding.

     

    Dia mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. “Terima kasih kepada teman-teman yang masih selalu ‘suport’ saya,” ujar Siskaeee.

     

    Siskaeee menjadi satu dari 16 pemeran dalam kasus film dewasa, terdiri dari delapan wanita dan empat pria, dengan total produksi 120 film.

     

    Terkuaknya kasus praktik asusila itu bermula dari penangkapan dua tersangka, yakni I selaku sutradara sekaligus pemilik dan pengelola web dari rumah produksi serta JAAS sebagai kameramen di rumah produksi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 22 Saksi dari JPU Tidak Pernah Bertemu Gus Muhdlor

    22 Saksi dari JPU Tidak Pernah Bertemu Gus Muhdlor

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani bersama hakim anggota Athoillah dan Ibnu Abbas Ali memimpin sidang dugaan korupsi pemotongan dana insentif BPPD Kab. Sidoarjo di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin (21/10/2024). Sidang dengan terdakwa Bupati Sidoarjo non aktif Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor).

    Kali ini ada sebanyak 22 saksi dihadirkan oleh JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Dari 22 keterangan saksi, mereka kompak tidak mengetahui secara pasti kegunaan potongan dana insentif pegawai BPBD Sidoarjo

    Salah satu saksi, ASN sekaligus pegawai Pajak BPPD Sidoarjo Sintiya Nur Apriyanti membenarkan adanya pemotongan insentif. Pemotongan itu dikoordinir oleh Siska Wati, mantan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD yang telah divonis 4 tahun pidana penjara.

    “Potongan itu mulai 2019 atau sekitar awal 2020, diberitahukan ada pemotongan insentif untuk gaji honorer yang tidak digaji melalui APBD. Pengumpulannya melalui sekretariat BPPD Sidoarjo,” kata Sintiya dalam kesaksiannya.

    Pengakuan sama juga diutarakan saksi Kabid Pajak Daerah 1 BPPD Sidoarjo Abdul Muthalib, yang bulan September kemarin sudah pensiun. Ia membenarkan adanya pemotongan insentif yang dikoordinatori oleh Siska Wati.

    Menurutnya, uang pemotongan itu disebut untuk kepentingan sedekah dan keperluan kantor “Saya mengetahui perintah pemotongan dana insentif itu dari Siska Wati,” ujar Munthalib.

    Masih menurut Munthalib, dirinya juga tidak mengetahui Gus Muhdlor pernah merapatkan soal pemotongan insentif tersebut. Sebab, tahunya pemotongan itu dikoordinir Siska Wati. “Kalau Bapak Bupati tidak pernah,” ucap Muthalib menjawab pertanyaan majlis hakim.

    Selain itu, Munthalib juga tak mengetahui pemotongan insentif itu untuk keperluan Gus Muhdlor, dan berapa besaran potongan setiap pegawai. Sebab semuanya diserahkan ke Siska Wati. “Semua kabid tidak tahu peruntukan semua potongan itu untuk apa,” tukasnya.

    Sementara itu Penasihat Hukum Bupati Sidoarjo non aktif Ahmad Muhdlor Ali dalam persidangan menyampaikan pertanyaan kepada 22 saksi yang dihadirkan terkait pernah tidak Bupati Muhdlor bertemu atau bertatap muka dengan semua saksi. Dengan kompak mereka menjawab. “Tidak pernah,” jawab semua saksi secara berbarengan.

    Perlu diketahui, kasus ini berawal dari adanya OTT KPK di kantor BPPD Sidoarjo, 25 Januari lalu. Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati.

    OTT tersebut terkait pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo 10 hingga 30 persen mulai triwulan keempat tahun 2021 sampai triwulan keempat tahun 2023 dengan total Rp 8,544 miliar. Dalam kasus ini Ari Suryono divonis 5 tahun penjara dan Siska Wati 4 tahun penjara. (isa/but)

  • BPS imbau UMKM selalu berpegang pada data antisipasi bisnis melambat

    BPS imbau UMKM selalu berpegang pada data antisipasi bisnis melambat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mengimbau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk selalu berpegang pada data akurat guna mengantisipasi bisnis yang melambat akibat naiknya harga bahan baku sebagai dampak dari gejolak ekonomi global.

    Demikian disampaikan Statistisi Madya Direkorat Statistik Harga BPS Sri Andayani dalam kegiatan “Focus Group Discussion (FGD) Indeks Harga Produsen Jakarta bertema “Peranan Stakeholder Dan Pemanfaatan Indeks Harga Produsen untuk Jakarta Maju” di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa persaingan selalu ada di setiap perusahaan. “Tapi, kalau kita bisa selalu berpegang pada rujukan yang cukup akurat, Insya Allah kita bisa bertahan dan itu menjadi landasan kita bergerak ke depan,” ujarnya.

    Sri mengatakan BPS secara rutin mengeluarkan data-data publikasi yang bisa dimanfaatkan para produsen guna menjadi landasan mereka mengambil kebijakan bagi usaha mereka. Data ini termasuk pergerakan harga komoditas yang mereka gunakan dalam usaha.

    “Terkait bahan baku silahkan dipantau harganya dulu. Entah itu memang produknya dari impor, silahkan dipantau pergerakan impor dari komoditas tersebut sehingga itu menjadi landasan nanti untuk kita bisa selalu mengantisipasi apa yang harus dilakukan,” kata dia.

    Baca juga: Kolaborasi dinilai penting untuk sukseskan Sensus Ekonomi 2026

    Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Juremi menuturkan pemerintah senantiasa mendorong pelaku usaha menggunakan produk dalam negeri (P3DN), alih-alih barang impor.

    Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pertemuan bisnis rutin (business matching). Kegiatan ini juga dikatakan dapat membuka peluang bagi produk yang telah dihasilkan oleh industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

    “(Business matching) Itu bagian mendorong penggunaan produk dalam negeri, dalam ini juga kami ingin ini sejalan dengan bagaimana menjadi kota global yang fokus pada riset dan pembangunan itu sesuatu yang sangat penting,” tutur Juremi.

    Baca juga: BPS DKI: Harga cabai rawit dan merah terendah dalam dua tahun terakhir

    Adapun pada September lalu, DKI telah merealisasikan belanja produk dalam negeri sebesar Rp 16,05 triliun. Nilai ini adalah 62,61 persen dari komitmen belanja Produk Dalam Negeri pada RUP (Rencana Umum Pengadaan) sebesar Rp 30,68 triliun.

    Pemerintah hadir ketika UMKM ataupun industri mengalami hal-hal seperti membanjirnya produk-produk impor. Banyak kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan.

    “Terobosan-terobosan seperti itulah yang bisa juga pemerintah dorong sehingga nanti bisa menjadi tidak tergantung dengan baku dari luar,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakpus gandeng berbagai pihak untuk tingkatkan efisiensi energi

    Jakpus gandeng berbagai pihak untuk tingkatkan efisiensi energi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat menggandeng berbagai pihak untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, termasuk di gedung-gedung bertingkat di wilayah tersebut.

     

    “Sekecil apapun potensi yang bisa kita kembangkan, kita akan kembangkan,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Senin.

    ​​​​​Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (Maskeei) guna meningkatkan
    ​​​​​​​konservasi dan efisiensi energi.

     

    Kerja sama tersebut dalam bentuk memberikan sosialisasi dari pakarnya langsung yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengelolaan energi, khususnya energi terbarukan.

     

    Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung peningkatan konservasi dan efisiensi energi dengan penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap pada bangunan dan gedung.

     

     

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Pusat Noviar Dinariyanti menyebutkan, sosialisasi ini berkolaborasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholders).

     

    “Sosialisasi ini memberikan materi berupa kebijakan pemerintah pusat terkait pemasangan dan pemanfaatan PLTS atap di bangunan gedung,” kata Noviar.

     

    Selain itu, pihaknya memberikan materi kebijakan pemerintah daerah terkait program energi baru terbarukan tentang pemanfaatan PLTS pada bangunan gedung di DKI Jakarta.

     

     

    Sosialisasi ini diikuti para pemilik dan pengelola gedung perkantoran dan komersial di Jakarta Pusat sebanyak 200 orang. Noviar berharap para peserta dapat memahami kebijakan pemerintah pusat terkait kebijakan pemasangan dan pemanfaatan bangunan gedung.

     

    Ketua Umum Maskeei, Andhika Prastawa mengungkapkan jumlah gedung perkantoran di DKI Jakarta sebanyak 7.080 gedung. Sedangkan di Jakarta Pusat sekitar 1.500 gedung pemerintahan.

     

    “Ini juga sudah menjadi suatu kewajiban. Di Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 disebutkan bahwa minimum 25 persen dari atap itu harus ditutup dengan PLTS,” katanya.

     

    Pemanfaatan PLTS atap ini juga sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengatur penyelenggaraan energi di Indonesia, termasuk penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya dan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

     

    Lalu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2012 mengatur tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (UJPTL) dan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mengerem penggunaan sumber energi fosil.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dilaporkan ke Polisi, Pria Blitar Bantah Lakukan Penipuan Setengah Miliar

    Dilaporkan ke Polisi, Pria Blitar Bantah Lakukan Penipuan Setengah Miliar

    Blitar (beritajatim.com) – Kuasa hukum Andik Awaludin membantah tuduhan bahwa kliennya melakukan penipuan senilai hampir setengah miliar rupiah. Melalui kuasa hukumnya, pria asal Kecamatan Doko Kabupaten Blitar itu membantah semua tuduhan yang dilontarkan oleh Sri Rahayu.

    Hal itu dibuktikan dengan hasil gugatan perdata yang diajukan oleh Sri Rahayu. Dimana hasil gugatan perdata tersebut diketahui bahwa Andik Awaludin tidak terbukti melakukan penipuan.

    “Ini kan ada gugatan perdata, bu Sri ini menggugat Mas Andik Awaludin sebagai tergugat satu dan tergugat duanya Adi Wijaya yang kebetulan berprofesi sebagai polri, dan nyatanya setelah diuji di pengadilan memang mas Andik itu belum terbukti melakukan penipuan tapi memang ada kesepakatan bagi hasil usaha,” ucap Wahyu Chandra Triawan, Kuasa Hukum Andik Awaludin, Senin (21/10/2024).

    Pihak kuasa hukum terlapor, menegaskan bahwa diawal usaha sudah ada kesepakatan perjanjian diantara keduanya. Terlapor yakni Andik Awaludin pun telah memberikan beberapa kali uang sebagai hasil usaha kepada Sri Rahayu.

    Namun memang sejak beberapa tahun terkahir usaha yang dijalankan Andik Awaludin sedang macet. Sehingga dirinya belum bisa mengembalikan semua uang milik Sri Rahayu.

    “Jadi kesepakatan ini terjadi sejak tahun 2020 dan selama 2 tahun berjalan itu tidak ada masalah baik baik saja sudah diberikan bagi hasil juga lancar, tapi sekitar tahun 2022 itu ada kendala. Mas Andik pun telah memberi tahukan kendalanya ke bu Sri, tapi bu Sri tidak mau tahu yang penting uangnya kembali,” tegasnya.

    Usaha yang dijalankan Andik Awaludin yakni meminjamkan uang ke kreditur bank yang mengalami kemacetan. Uang yang dipinjamkan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Sri Rahayu.

    Sehingga jika kreditur bank mengalami kemacetan usaha yang dijalankan oleh Andik Awaludin pun juga ikut macet. Meski begitu selama 2 tahun awal usaha ini tetap berjalan lancar dan Sri Rahayu pun telah mendapatkan bagi hasil sesuai perjanjian.

    “Untuk nilai kerugiannya tidak sama kalau dari pihak mas Andik total Rp200 jutaan berapa gitu jadi separuhnya,” imbuhnya.

    Andik Awaludin pun membantah bahwa korban penipuannya berjumlah banyak. [owi/beq]

  • 256 pelanggar terjaring Operasi Zebra Jaya di Tangsel

    256 pelanggar terjaring Operasi Zebra Jaya di Tangsel

    Jakarta (ANTARA) –

    Kepolisian Resor Tangerang Selatan menindak sebanyak 256 pelanggar aturan lalu lintas dalam Operasi Zebra Jaya yang telah dilaksanakan selama tujuh hari.

     

    “Seminggu pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024, Polres Tangerang Selatan melalui Satuan Lalu Lintas telah melakukan tindakan terhadap 256 pelanggar,” kata Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Tangerang Selatan (Tangsel) AKP M. Agil Sahril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Rinciannya, yaitu tilang melalui E-TLE mobile sebanyak 46 pelanggar dan teguran terhadap 210 pelanggar.

     

    Agil menjelaskan bahwa penindakan terhadap pelanggar aturan lalu lintas menggunakan E-TLE mobile didominasi oleh pengendara roda dua.

     

     

    Untuk tindakan teguran dilakukan terhadap pengendara yang melawan arus sebanyak 38 pelanggar, berkendara di bawah umur 33 pelanggar dan berboncengan lebih dari satu orang ada 42 pelanggar.

    Selain itu tidak dilengkapi surat lengkap 19 pelanggar, menggunakan ponsel saat berkendara 7 pelanggar dan pelanggar lainnya 61.

     

    “Untuk keamanan dan keselamatan dalam berkendara diimbau kepada masyarakat untuk tertib dalam berkendara, mematuhi peraturan lalulintas dan melengkapi kelengkapan pribadi maupun kendaraan sebelum berkendara,” katanya.

     

    Operasi Zebra dilakukan oleh jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) di seluruh ruas jalan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Operasi dilaksanakan dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif serta penegakan hukum.

     

    Untuk personel yang terlibat dalam Operasi Zebra Jaya 2024 sebanyak 2.939 personel yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya sebanyak 1.570 personel dan jajaran Polres sebanyak 1.369 personel. Ada 14 target operasi dalam Operasi Zebra tahun ini.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024