Temui Gibran, Abdul Mu’ti Lapor Rencana Kebijakan untuk Kesejahteraan Guru
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyambangi kantor Wakil Presiden,
Gibran Rakabuming
Raka, Rabu (30/10/2024).
Dilansir dari unggahan dalam akun Instagram @Kemendikbud.RI, Rabu sore, Abdul Mu’ti melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan
kesejahteraan guru
.
Dalam pertemuan tersebut, Mendikdasmen juga melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
Selain itu, Mu’ti menyampaikan bahwa Wapres bersedia untuk hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen.
“Kami bergembira karena Bapak Wakil Presiden berkenan hadir dalam rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan pendidikan dengan seluruh kepala dinas pendidikan provinsi yang akan dilaksanakan bulan November nanti,” kata Mu’ti.
Diketahui, Mu’ti telah merencanakan program pemberian kesejahteraan pada guru di 100 hari kerjana sebagai menteri.
Dalam pernyataan di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (27/10/2024), Mu’ti, menyatakan pihaknya akan merumuskan program-program khusus untuk memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November.
“Kaitannya (program) untuk meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru,” kata Mu’ti.
Selain itu, kata Mu’ti, Kemendikdasmen juga bakal menyalurkan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu tidak merinci bantuan yang dimaksud.
“Kemudian, beberapa program yang berkaitan dengan penguatan karakter,” kata Mu’ti.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-
/data/photo/2024/10/30/672235ab17de8.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Temui Gibran, Abdul Mu’ti Lapor Rencana Kebijakan untuk Kesejahteraan Guru Nasional 30 Oktober 2024
-

Isu Bakal Jadi Partai, Sekjen Projo: Kita Lihat Nanti di Kongres
Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal alias Sekjen Pro Jokowi (ProJo) Handoyo belum mamastikan apakah mereka akan berubah menjadi partai atau tetap mempertahankan status mereka sebagai relawan.
Handoyo menuturkan bahwa kepastian mengenai status dan masa depan ProJo di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu akan terjawab saat kongres nanti.
Hal ini diungkapkan oleh Handoyo dalam perhelatan Deklarasi Dukungan Relawan Projo terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2024).
“Nanti itu akan kita lihat di kongres,” tuturnya kepada para wartawan.
Handoyo menjelaskan, bahwa Projo awalnya lahir dari relawan Jokowi yang terus melakukan transformasi dan mengikuti jalan sejarah. Namun demikian, setelah jabatan Jokowi selesai dan diganti oleh Prabowo Subianto, masa depan organisasi relawan itupun belum jelas.
“Nanti di kongres itu jelas, apakah akan tetap jadi ormas atau jadi partai. Tapi yang jelas kami di Projo selalu berpijak pada tagline kami, kami setia di garis rakyat. Maka, pilihan-pilihan itu pasti akan kami mengacu dari apa yang menjadi kehendak rakyat,” ungkapnya.
Handoyo menambahkan bahwa ProJo membaca situasi lebih lanjut dan menimbang masukan-masukan di kongres. Apalagi mereka mengklaim telah memiliki banyak pengurus di seluruh Indonesia.
“Kita punya DPC dari seluruh Indonesia, mereka yg selama ini berinteraksi dengan rakyat di bawah. Nanti mereka yg akan bicara. Kami akan mengikuti jalan sejarah kami,” tutur Handoyo.
Adapun Handoyo memperkirakan perhelatan tersebut digelar pada awal Desember. Dia juga belum berani memastikan apakah Jokowi akan hadir dalam acara tersebut. “Kongres Insyaallah sekitar, tanggal 7, 8 Desember,” terangnya.
-

Indosat (ISAT) Tambah 21.462 Unit BTS 4G Kuartal III/2024, Jangkauan Meluas
Bisnis.com, JAKARTA – PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison terus menambah jumlah stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) pada kuartal III/2024, yang turut mendorong perluasan layanan perusahaan.
Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Danny Buldansyah mengatakan bahwa jumlah BTS milik Indosat bertambah 26.000 unit, dari 221.000 unit pada September 2023 menjadi 247.000 unit pada September 2024.
Perinciannya, emiten bersandi saham ISAT itu telah mengoperasikan 193.562 BTS 4G, atau naik 12,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya hanya 172.100 BTS 4G.
“Pada 2024 ini, di sembilan bulan pertama terdapat penambahan dari 221.000 BTS menjadi 247.000 BTS,” kata Danny dalam Paparan Kinerja 9 Bulan 2024 secara virtual, Rabu (30/10/2024).
Ekspansi ini mendorong layanan Indosat yang makin luas dan lalu lintas data yang makin besar. Lonjakan lalu lintas data Indosat naik secara impresif menjadi 12.050 Petabyte (PB) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 10.701 PB.
Di sisi lain, Indosat juga terpantau terus menambah jaringan BTS 2G dalam 9 bulan pertama 2024. Tercatat, Indosat memiliki 53.400 BTS 2G pada September 2024 atau bertambah sekitar 4.200 unit dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 49.200 BTS 2G.
Adapun, Indosat sudah tidak memiliki jaringan BTS 3G sedari tiga bulan pertama 2024. Sedangkan untuk BTS 5G masih tetap bertambah menjadi 103 BTS pada kuartal I/2024
Tak hanya penambahan BTS, Danny menuturkan pihaknya juga meluncurkan digital intelligence operation center yang berfungsi untuk memantau BTS secara daring.
Pemantauan secara digital membuat Indosat dapat beban trafik hingga anomali jaringan di setiap titik, yang membuat perusahaan dapat mengambil langkah sigap sebelum terjadi gangguan. Dampaknya, Indosat dapat menekan jumlah keluhan karena gangguan jaringan telah termitigasi.
“Bagaimana operational BTS ini, jaringan-jaringan ini dipantau dan dioperasikan secara digital, secara intelligence dan digital di operation center kami,” ujarnya.
Lebih lanjut, pada kuartal III/2024 Indosat juga berfokus untuk mendapatkan pelanggan berkualitas yang berkontribusi signifikan pada peningkatan rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU).
Selama sembilan bulan 2024, ARPU pelanggan seluler Indosat menjadi Rp37,7 ribu atau mengalami peningkatan 8,7% periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp34,7 ribu.
-

Luthfi Janji ‘Rumah Gubernur Rumah Rakyat’: Masyarakat Bisa Datang Kapanpun
Jakarta –
Calon Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 2 Ahmad Luthfi akan menjadikan rumah Gubernur sebagai rumah rakyat. Luthfi mengatakan masyarakat bisa berkunjung ke rumah gubernur.
Luthfi mulanya memaparkan soal pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik. Luthfi mengatakan dalam undang-undang setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi dari para penyelenggara pemerintahan.
“Tentang pelayanan publik tidak terlepas dari pada keterbukaan informasi publik, dasar kita adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, di mana di dalamnya disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi, keterbukaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh para badan-badan pemerintah,” kata Luthfi dalam debat Pilkada Jateng yang disiarkan di YouTube KPU Jateng, Rabu (30/10/2024).
Luthfi mengatakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan duta pelayanan publik. Luhfti mengatakan akan menjadikan rumah gubernur sebagai rumah rakyat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik.
“Oleh karena itu OPD-OPD di tempat kita adalah merupakan duta-duta bagi pelayanan publik. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita akan ciptakan rumah gubernur sebagai rumah rakyat, sehingga masyarakat bisa datang kapanpun dengan hari-hari tertentu untuk datang di rumah gubernur,” tutur dia.
Luthfi mengatakan dengan adanya rumah gubernur sebagai rumah rakyat itu, masyarakat akan mengetahui kegiatan gubernurnya.
(lir/haf)
-

Gebrakan Awal Presiden Prabowo Diapresiasi Masyarakat
Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat politik Citra Institute Efriza mengungkapkan gebrakan awal Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan sejak dilantik 20 Oktober 2024 lalu mendapatkan apresiasi masyarakat Indonesia. Gebrakan tersebut mulai dari pembekalan Hambalang, retret Magelang hingga berbagai imbauan Prabowo agar para menteri Kabinet Merah Putih langsung bekerja, tidak korupsi hingga arahan memanfaatkan mobil produksi lokal.
“Beberapa langkah dan gebrakan awal Presiden Prabowo sudah banyak menuai apresiasi publik, seperti mengumumkan susunan kabinetnya di hari yang sama saat dilantik menjadi presiden, memberikan pembekalan selama 3 hari di Lembah Tidar,” ujar Efriza kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).
Prabowo, kata Efriza, juga mewajibkan menteri dan wakil menteri untuk memakai mobil dinas produksi dalam negeri Maung dari Pindad. Tak hanya itu, Prabowo juga mengingatkan menteri dari parpol untuk tidak mencuri uang APBN, serta berkomitmen langsung tancap gas bekerja setelah pembekalan di Hambalang dan Magelang selesai.
“Langkah-langkah Prabowo Subianto ini seolah ingin menjawab tingkat kepercayaan dan ekspektasi publik yang sangat besar terhadap pemerintahannya, sebagaimana tercermin dalam survei Indikator Politik yang menyatakan bahwa 85,3% masyarakat Indonesia yakin Prabowo akan bisa membawa Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik,” ungkap dia.
Di tengah gebrakan Prabowo tersebut, kata Efriza, muncul berbagai kritikan yang tidak objektif dan mengada-ada. Dia mencontohkan kritik terkait kegiatan retret di Magelang yang dipandang sebagai upaya pengembalian pemerintahan yang militeristis seperti era Soeharto.
“Cara ini sudah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dunia dan terbukti sangat efektif. Pengorganisasian cara militer adalah model yang diakui menjadi yang terapi, terbaik dan dan termodern di dunia,” tandas dia.
Efriza menilai kritikan di negara demokrasi sangat penting dan bisa menjadi vitamin. Hanya saja, kata dia, kritikan tersebut diarahkan pada hal-hal yang substansial, bukan karena perbedaan pilihan politik atau suka dan tidak suka.
-

Pemilih bisa urus pindah memilih hingga sepekan jelang pungut suara
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengungkapkan bahwa pemilih masih bisa mengurus pindah lokasi memilih hingga sepekan menjelang pemungutan suara di Pilkada Jakarta 2024 namun hanya untuk empat keadaan, salah satunya tugas di tempat lain.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah di Jakarta, Rabu, menyebutkan, tiga keadaan lainnya, yakni menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan dan tertimpa bencana.
“Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan diatur dalam PKPU 7 tahun 2024 pasal 51 ayat 3,” kata dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sudah menutup pelayanan pindah memilih untuk Pilkada Jakarta 2024 pada 28 Oktober lalu atau H-30 menjelang hari pemungutan suara.
Dengan demikian, ada kondisi-kondisi yang tidak dapat lagi mengajukan pindah memilih, yaitu bekerja di luar domisili, sedang menempuh pendidikan, menjalani rehabilitasi narkoba, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi dan pindah domisili.
Fahmi mengatakan ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2024 Pasal 51 Ayat 2.
Lalu, bagi warga Jakarta yang tak mengajukan pindah lokasi memilih, masih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan.
“Jika masih ada warga Jakarta yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik-nya, selama surat suara masih tersedia dari jam 12.00 sampai jam 13.00,” katanya.
Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. Pemungutan suara di Jakarta dilakukan di 14.835 TPS yang telah ditetapkan KPU DKI.
Warga bisa memeriksa lokasi TPS Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 secara daring melalui laman cekdptonline.kpu.go.id. KPU DKI menetapkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.
Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur, yakni nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024 -

Kejagung Geledah Rumah Zarof Ricar, Apa Temuannya?
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kediaman rumah eks petinggi Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar di Jalan Senayan Nomor 8, Jakarta pada Selasa (29/10/2024).
Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan penggeledahan itu dilakukan untuk menelusuri aliran dana dugaan korupsi terkait Zarof, termasuk kemungkinan ke keluarganya.
“Nah kemarin itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ. Itu yang mau dipastikan dan kemarin kita tanya,” ujar Harli di Kejagung, Rabu (30/10/2024).
Hanya saja, dalam penggeledahan itu penyidik jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) tidak menemukan barang bukti yang tertinggal di rumah Zarof.
Meskipun begitu, Harli memastikan bahwa pihaknya akan terus menelusuri aliran dana dugaan pemufakatan jahat suap perkara di MA.
“Ya tidak ada lagi yang tertinggal. Tapi terus kan berkembang, nanti kita lihat ya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Zarof Ricar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur pada Jumat (25/10/2024).
Dalam penetapan tersangka itu, Kejagung telah menyita uang Rp5,7 miliar, 74,4 juta dolar Singapura, US$1,8 juta, 71.200 euro, 483.320 dolar Hong Kong, dan 51 kilogram emas batangan. Totalnya, jika dikonversikan mencapai Rp996 miliar.
-

Menteri Nusron Pesan 11 Mobil Maung ke PT Pindad
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memesan 11 mobil Maung buatan PT Pindad untuk dipakai oleh dirinya, wakil menteri, hingga pejabat negara eselon I. Nusron sudah berkomunikasi dengan Dirut PT Pindad Abraham Mose.
“Ini sudah dikomunikasikan (dengan PT Pindad), mereka lagi produksi di Pindad. Eselon I kita ada sembilan, tambah menteri sama wamen, mungkin 11,” ujar Nusron di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Nusron mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto agar para menteri hingga pejabat eselon I menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad. Menurut dia, penggunaan produk dalam negeri bakal memberikan nilai tambah untuk bangsa.
“Senang saja, malah bagus sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri dan saya sudah komunikasi dengan dirut Pindad, memang kita akan pesan juga,” tandas Nusron.
Hanya saja, Nusron mengaku belum mengetahui secara pasti waktu dimulainya penggunaan mobil Maung tersebut. Namun, kata dia, Prabowo menginginkan semua pejabat negara memanfaatkan produk-produk lokal seperti mobil Maung.
“Harapan Bapak Presiden semua pejabat itu menggunakan kendaraan maupun produk-produk lokal. Saya pikir ini bagus dan kami merespons bagus, siapa lagi kalau bukan kita yang memakai produk dalam negeri,” pungkas Nusron.
-

Kejagung Ungkap 9 Perusahaan Swasta di Pusaran Kasus Tom Lembong
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap ada sembilan perusahaan berada dalam pusaran kasus korupsi importasi gula yang menyeret eks Mendag Tom Lembong.
Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan sembilan perusahaan itu melakukan kerja sama terkait impor gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Dalam hal ini, tersangka sekaligus mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, CS memerintahkan Staf Senior Manager Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan gula swasta.
“[Staf PPI] melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (30/10/2024).
Harli menambahkan, pertemuan dilakukan dalam rentang November-Desember 2015 di Gedung Equity Tower SCBD selama empat kali. Bahkan, pertemuan itu diketahui oleh Direktur Utama PT PPI yang menjabat saat itu.
Pada Januari 2016, Tom Lembong selaku Mendag saat itu menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula.
Pemenuhan stok itu dilakukan melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300.000 ton.
“Selanjutnya, PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan gula swasta ditambah satu perusahaan swasta lainnya yaitu PT KTM,” ujar Harli.
Padahal, seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung. Di samping itu, yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN, yakni PT PPI.
“Atas sepengetahuan dan persetujuan Tersangka TTL, Persetujuan Impor GKM ditandatangani untuk sembilan perusahaan swasta,” imbuh Harli.
Adapun, dalam kasus ini diduga izin impor dari Kementerian Perdagangan diterbitkan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan tanpa rapat koordinasi dengan instansi terkait.
Sementara itu, dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, telah membuat untung PT PPI dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM sebesar Rp105 per kg.
“Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai Rp400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara/BUMN [PT PPI],” pungkas Harli.
