Blog

  • Layanan publik berjalan biasa meski ada masa transisi

    Layanan publik berjalan biasa meski ada masa transisi

    Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. ANTARA/Firman

    Menteri Hukum: Layanan publik berjalan biasa meski ada masa transisi
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Senin, 04 November 2024 – 13:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, meskipun saat ini Kementerian Hukum sedang menjalankan transisi setelah adanya nomenklatur baru, namun semua layanan kepada publik tetap berjalan seperti biasanya.

    “Kami menargetkan paling lambat bulan Juni 2025 itu bisa selesai untuk masa transisi baik personel regulasi dan lainnya,” kata Supratman di Jakarta, Senin, saat Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian Hukum.

    Menurut dia, tim transisi terus bekerja untuk membagi tugas, personel atau sumber budaya manusia (SDM), aset, dan lainnya yang sebelumnya berada pada satu kementerian yaitu Kementerian Hukum dan HAM akibat adanya nomenklatur baru.

    Supratman mengatakan bahwa pada nomenklatur baru Presiden Prabowo Subianto telah membagi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Menteri Supratman memastikan bahwa meski saat ini sedang dalam transisi, namun pelayanan terhadap publik masih bisa terus dilakukan dengan baik.

    “Meski ada masa transisi, namun semua layanan publik tetap berjalan seperti biasanya,” tuturnya.

    Ia menambahkan bahwa sebelum dipecah menjadi tiga kementerian, Kementerian Hukum dan HAM menjadi kementerian dengan SDM terbanyak kedua setelah Kementerian Keuangan.

    “Kementerian yang sangat gemuk, kementerian terbanyak dari sisi sumber daya manusia nomor dua setelah kementerian keuangan sebelum kami dipisahkan ada 65 ribu jumlah pegawai,” paparnya.

    Menteri Supratman optimistis pada masa transisi ini bisa berjalan dengan baik, dan diharapkan dapat menjadi percontohan oleh kementerian lainnya.

    “Sekarang kami telah membentuk tim transisi agar menjadi percontohan kementerian lain,” ujarnya.

    Saat ini Komisi XIII DPR RI sedang melaksanakan Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum, dan ini merupakan raker pertama setelah kementerian itu dipecah.

    Sumber : Antara

  • Dimulai Januari 2025, Ini Wilayah Prioritas yang Dapat Makan Bergizi Gratis

    Dimulai Januari 2025, Ini Wilayah Prioritas yang Dapat Makan Bergizi Gratis

    Jakarta

    Makan bergizi gratis adalah salah satu program di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Adapun fokus sasaran program ini salah satunya adalah anak-anak sekolah

    Program makan bergizi gratis ini nantinya akan dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Pemberian makan bergizi gratis untuk anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.

    Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha mengatakan nantinya program tersebut kemungkinan diprioritaskan untuk daerah yang memiliki angka stuntingnya tinggi. Meski begitu sampai saat ini masih menunggu kesiapan dari unit pelayanan.

    Ia juga menyebut sekolah-sekolah yang ada di kabupaten daerah kemungkinan diprioritaskan dibandingkan sekolah yang ada di kota-kota.

    “Jadi unit pelayanan yang menentukan nanti di mana titik untuk intervensi. Sehingga dana-dana tersebut memang kita upayakan pada sekolah-sekolah yang relatif pada daerah kabupaten-kabupaten,” katanya dalam media briefing Makan Bergizi Gratis, dikutip YouTube FMB9ID.

    “Tetapi kita tidak menutup kemungkinan andaikata di kota-kota juga karena di sini tidak menutup akses siapa pun bisa mempunyai akses tersebut,” lanjutnya lagi.

    Ikeu berharap implementasi program tersebut benar-benar dapat membantu mewujudkan target Indonesia Emas pada 2045. Mengingat perbaikan gizi pada dasarnya berperan penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

    “Kita menginginkan tujuan daripada pemberian makanan bergizi gratis bukan hanya status gizi ya, tetapi juga rasionalisasi kenapa makanan bergizi gratis ini menjadi prioritas presiden kita, karena pertama untuk meningkatkan status gizi anak dalam rangka menyiapkan Indonesia Emas 2045,” imbuhnya lagi.

    (suc/kna)

  • Menteri Ara Ingin Pengusaha Bantu Program 3 Juta Rumah per Tahun – Page 3

    Menteri Ara Ingin Pengusaha Bantu Program 3 Juta Rumah per Tahun – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan pembangunan rumah yang nantinya akan dibagikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Sukawali, Kabupaten Tangerang, Banten. Presmian pembangunan Rumah Gratis untuk masyarakat miskin ini ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Jumat (1/10/2024).

    “Hari ini kita akan groundbreaking progam Rumah Gratis untuk Rakyat,” kata Menteri Ara panggilan akrabnya di lokasi.

    Maruarar Sirait menyebut proyek rumah gratis ini menjadi contoh sukses kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha untuk mengatasi terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penyediaan rumah murah. Dalam kerja sama ini, pemerintah cukup menyediakan tanah sedangkan proses pembangunan dilakukan oleh pengembang. 

    Untuk proyek yang di Tangerang ini, Menteri Ara menggandeng pengembang Agung Sedayu Group. “Nah, ini contohnya. Kita niatnya baik, tapi caranya enggak baik,” tandasnya.

    Dalam groundbreaking ini hadir juga pendiri Agung Sedayu Group yaitu Sugianto Kusuma atau Aguan.

    Groundbreaking ini lebih cepat dari jadwal semula pada 10 November 2024 mendatang. Total terdapat 250 unit rumah tapak gratis dengan tipe 36 yang dibangun di tanah milik perusahaan Menteri Ara.

    “Mohon maaf groundbreaking ini lebih cepat dari jadwal seharusnya, ini lebih cepat, tapi kami minta maaf karena tidak sesuai janji,” tegas dia.

    Menteri Ara menegaskan, rumah ini diberikan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dia pun meminta masyarakat yang menghuni untuk tidak memperjualbelikan rumah tapak gratis tersebut.

    “Ini murni rakyat memiliki. Jadi tidak nyewa, tapi juga jangan dijual. Baru dikasih 1 bulan, dijual, digadein, makanya kita mesti mikirin utuh. Jadi misalnya, berapa tahun tidak boleh dijual, tidak boleh digadein. Itu kan bagian yang kita masih bangun,” paparnya.

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

     

     

  • 100 hari pemerintahan Prabowo, Menko Polkam bentuk 7 desk lintas k/l

    100 hari pemerintahan Prabowo, Menko Polkam bentuk 7 desk lintas k/l

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan membentuk tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian/lembaga (k/l) untuk mempercepat penanganan tujuh persoalan yang menjadi prioritas 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Jakarta, Senin, Budi Gunawan, yang populer dengan panggilan BG,  mengumumkan tujuh desk tersebut mencakup Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Penanganan Judi Online, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

    “Sementara yang kami siapkan timeline (masa kerja desk) adalah tiga bulan, nanti bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan,” kata Menko Polkam menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

    Budi Gunawan menegaskan tujuh desk yang resmi dibentuk hari ini itu seluruhnya bakal langsung bekerja cepat.

    “Mulai hari ini, insya Allah semua langsung action bekerja di tujuh desk ini. Oleh karenanya, kami semua mohon doa dan dukungan,” kata Menko Polkam.

    Dari hasil rapat Menko Polkam bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, tujuh desk itu masing-masing dipimpin kementerian/lembaga tertentu sebagai leading sector.

    Desk Pilkada, yang menangani urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara Desk Pencegahan Penyeludupan dipimpin oleh Menko Polkam.

    Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, kemudian Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

    Terakhir, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan untuk memberikan stabilitas, yaitu di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa lancar sehingga ekonomi tumbuh, GDP kita juga meningkat, dan ujungnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” kata Menko Polkam.

    Di Kantor Kemenko Polkam RI, rapat pembentukan tujuh desk yang dipimpin Menko Polkam itu,  dihadiri oleh Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavanda.
    Baca juga: Budi Gunawan: Kita bangun sinergisitas untuk perkuat pertahanan siber
    Baca juga: Menko Polkam prioritaskan masalah penyelundupan barang dan judi online
    Baca juga: Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Terima Surat Kepercayaan 7 Dubes Baru Negara Sahabat, Ini Daftarnya

    Prabowo Terima Surat Kepercayaan 7 Dubes Baru Negara Sahabat, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 7 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Designate Resident negara-negara sahabat.

    Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (4/11/2024).

    Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah para duta besar tiba di Istana Merdeka.

    Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.

    Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, para duta besar berpamitan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

    Adapun 7 duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Prabowo antara lain:

    1. Y.M. Tuan Marc Gerritsen, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

    2. Y.M. Tn. Roberto Sarmento de Oliveira Saores, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Timor-Leste untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

    3. Y.M. Tn. Martin Makururu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Zimbabwe untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

    4. Y.M. Tn. Oybek Eshonov Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Uzbekistan untuk Republik Indonesia.

    5. Y.M. Tn. Wang Lutong, Duta Besar LBBP Designate Resident
    Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia.

    6. Y.M. Tn. Abdelouahab Osmane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Rakyat Aljazair untuk Republik Indonesia.

    7. Y.M. Tn. Enkhtaivan Dashnyam, Duta Besar LBBP Designate Resident Mongolia untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

  • Iwan Bule Jadi Komisaris Utama Pertamina, Gaji dan Tunjangannya Bikin Ngiler – Page 3

    Iwan Bule Jadi Komisaris Utama Pertamina, Gaji dan Tunjangannya Bikin Ngiler – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Mochamad Iriawan, yang lebih dikenal sebagai Iwan Bule, sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

    Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang juga merombak susunan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Keputusan pengangkatan Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina dituangkan dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024.

    Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi kinerja perusahaan energi terbesar di Indonesia dan memberikan arahan strategis untuk memastikan Pertamina mencapai target dan visi yang telah ditetapkan.

    Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah, berapa besaran gaji Komisaris Utama Pertamina?

    Gaji Iwan Bule

    Gaji Komisaris Utama PT Pertamina diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021, yang merupakan perubahan atas pedoman sebelumnya mengenai penghasilan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Berdasarkan peraturan tersebut, gaji Komisaris Utama ditetapkan sebesar 85 persen dari gaji Direktur Utama. Gaji Direktur Utama sendiri disusun melalui pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dan disetujui dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun.

    Sebagai contoh, pada tahun 2020, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, mengungkapkan bahwa gajinya mencapai Rp170 juta per bulan. Hal ini memberikan gambaran mengenai besaran gaji yang diterima pejabat strategis di Pertamina, termasuk Iwan Bule yang kini mengisi posisi tersebut.

    Tunjangan Iwan Bule

    Selain gaji pokok, Komisaris Utama Pertamina juga berpotensi mendapatkan berbagai tunjangan dan bonus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Tunjangan ini bisa mencakup tunjangan kinerja, fasilitas, serta bonus yang diberikan berdasarkan hasil kinerja perusahaan selama periode tertentu.

    Transparansi mengenai gaji pejabat BUMN, termasuk Komisaris Utama PT Pertamina, merupakan hal penting bagi publik. Ini terkait dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang menjamin akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan milik negara.

    Peraturan mengenai gaji ini disusun untuk memastikan bahwa pejabat BUMN mendapatkan apresiasi yang layak, sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, sambil tetap menjaga transparansi dalam penggunaan dana publik.

  • 5 Juta Buruh Bakal Mogok Nasional 2 Hari, Kapan? – Page 3

    5 Juta Buruh Bakal Mogok Nasional 2 Hari, Kapan? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa serikat buruh akan melakukan mogok nasional selama 2 hari. Aksi ini direncanakan berlangsung antara 19 November hingga 24 Desember 2024.

    “Waktu mogok nasional paling sedikit 2 hari, jika tuntutan belum dipenuhi, maka akan kita lanjutkan. Tanggal tepatnya akan diumumkan lebih lanjut. Kita lihat sikap pemerintah, apakah mereka taat pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (4/11/2024).

    Alasan Mogok Nasional

    Said menjelaskan bahwa mogok nasional ini dilakukan dengan alasan tunggal, yaitu adanya dugaan pembangkangan terhadap putusan MK, atau dengan kata lain, pemerintah dianggap tidak taat dan enggan menjalankan keputusan MK.

    Said juga menyoroti pertemuan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Menko Perekonomian. Ia membantah penjelasan Menko Perekonomian dan Apindo yang menurutnya tidak taat konstitusi terkait penetapan kenaikan upah minimum 2025.

    Ini terkait dengan putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang menyatakan Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 UU No. 6 Tahun 2023 tidak berlaku atau inkonstitusional, sehingga PP 51/2023 juga tidak berlaku.

    Said menambahkan bahwa 21 pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK kini tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam bahasa sederhana, pasal-pasal tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi.

    “Jadi, pasalnya dicabut, bukan dibenahi. Jika Menko Perekonomian menekan Menaker berdasarkan usulan Apindo untuk membuat aturan baru tanpa merujuk pada keputusan MK, maka itu melanggar konstitusi,” tegasnya.

    Said menuturkan bahwa meskipun pihaknya menerima keputusan MK, justru pemerintah, khususnya Menko Perekonomian dan Menaker, tidak mematuhi keputusan tersebut dalam menetapkan upah minimum berdasarkan saran Apindo.

    “Jika terjadi mogok, mereka yang bertanggung jawab karena tidak taat konstitusi. Apindo itu siapa? Akan ada mogok nasional dari serikat buruh yang didukung mahasiswa. Kami sedang konsolidasi dengan mahasiswa dan masyarakat lainnya,” ungkap Said.

     

  • Momen Heroik Petugas PPSU yang Tak Takut Menghadapi Pelanggar Lalin di Jaktim
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 November 2024

    Momen Heroik Petugas PPSU yang Tak Takut Menghadapi Pelanggar Lalin di Jaktim Megapolitan 4 November 2024

    Momen Heroik Petugas PPSU yang Tak Takut Menghadapi Pelanggar Lalin di Jaktim
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah kemacetan Jakarta yang tak berujung, keberanian seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Arief Fadhillah, menarik perhatian publik.
    Momen teriakan dari pria berusia 54 tahun saat menegur pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar beredar di media sosial. Salah satunya melalui akun TikTok @jarangriding.
    Kejadian ini berlangsung di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2024), di mana Arief berjuang melawan pengendara yang nekat menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif.
    Dalam video yang beredar itu, Arief yang menggenggam sapu lidi dan mengenakan seragam oranye menegur para pengendara motor yang melintasi trotoar.
    “Turun! Turun!” teriak Arief menegur para pelanggar lalu lintas.
    Pengendara motor yang bandel ini sering kali memaksa Arief untuk minggir, mengganggu pekerjaannya dan menciptakan ketidaknyamanan di trotoar yang seharusnya menjadi milik pejalan kaki.
    “Saya jadi harus minggir-minggir karena ada motor lewat. Makanya saya marah,” kata Arief saat ditemui
    Kompas.com
    di kantor Kelurahan Malaka Sari, Minggu (3/11/2024).
    Arief mengungkapkan bahwa insiden tersebut bukanlah yang pertama, tetapi sudah kesekian kali. “Setiap kali saya menyapu, selalu ada saja motor yang naik ke trotoar.”
    Bahkan, sehari sebelum kejadian ini, sampah yang sudah Arief kumpulkan terjatuh lagi karena tersangkut pijakan motor.
    “Ada kali, lima meter ketarik sama motornya. Motor Vario, saya ingat. Saya harus bersihkan lagi sampahnya,” tambah Arief.
    Kisah keberanian Arief bukan hanya soal peristiwa seorang anggota PPSU menghardik pelanggar lalu lintas, tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi kota besar seperti Jakarta.
    Di tengah kesibukan dan tekanan lalu lintas, penting bagi masyarakat untuk menciptakan budaya saling menghormati antara pengguna jalan.
    Melalui keberanian Arief, ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di ruang publik.
    Masalah ini tidak hanya terletak pada kurangnya pengawasan, tetapi lebih kepada kesadaran pengendara itu sendiri.
    Arief pun memiliki harapan, trotoar di Jakarta dapat dibuat lebih tinggi untuk mencegah pengendara motor melintasinya.
    “Masalahnya adalah sumber daya manusia yang tidak disiplin. Bahkan saat ada petugas, mereka tetap saja nekat,” kata Arief dengan penuh harapan.
    (Reporter: I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Fitria Chusna Farisa)
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Itu DANA, Fenomena Cuaca Aneh Pemicu Banjir Mematikan Spanyol

    Apa Itu DANA, Fenomena Cuaca Aneh Pemicu Banjir Mematikan Spanyol

    Jakarta

    Fenomena cuaca aneh yang dikenal sebagai DANA, menyebabkan banjir bandang dahsyat di Valencia, Spanyol, pekan lalu. Lebih dari 155 orang tewas dan puluhan orang masih hilang. Para ahli meteorologi menyebut peristiwa ini sebagai salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah manusia.

    Pada Selasa (29/10), beberapa daerah menerima curah hujan yang setara dengan curah hujan selama setahun hanya dalam beberapa jam. Hal ini memicu banjir besar yang menghancurkan seluruh kota dan membuat ribuan orang terlantar. Di beberapa daerah, curah hujan mencapai hingga 500 liter per meter persegi.

    Penyebab cuaca buruk ini adalah fenomena yang terbentuk di Mediterania yang disebut Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), frasa dalam bahasa Spanyol yang berarti depresi terisolasi pada tingkat tinggi.

    Menurut badan meteorologi Spanyol Aemet, ini adalah DANA paling parah yang tercatat pada abad ke-21, sebanding dengan bencana ‘Pantanada de Tous’ pada tahun 1982.

    Foto: AP Photo/Angel GarciaTentang DANA

    DANA adalah versi intensifikasi dari apa yang dikenal sebagai ‘cold drop’ atau tetesan dingin, yang terjadi ketika massa udara hangat bertabrakan dengan massa udara dingin yang stagnan pada ketinggian sekitar 9.000 meter.

    Di atmosfer bagian atas, terdapat arus angin yang sangat kuat yang mengelilingi Bumi seperti sabuk. Terkadang, arus ini mulai berosilasi, tampak lebih seperti ular daripada sabuk. Ketika ini terjadi, osilasi dapat ‘terjebak’, yang memungkinkan massa udara dingin tetap berada di satu tempat. Pada kesempatan ini, hal itu terjadi di Spanyol tenggara.

    DANA terjadi saat udara dingin ini bertemu dengan udara yang sangat hangat di dekat permukaan, terutama di atas perairan hangat Mediterania. Kombinasi ini menciptakan perbedaan suhu yang signifikan di antara berbagai lapisan atmosfer, yang pada gilirannya menyebabkan udara hangat naik dengan mudah dan menjadi jenuh dengan uap air.

    Jika kontras suhu ini dikombinasikan dengan kelembapan dan energi dari Mediterania, yang sangat hangat setelah bulan-bulan musim panas, hasilnya adalah badai besar dan hujan deras.

    “Anginnya mungkin tidak sekencang badai, tetapi dalam hal curah hujan dan intensitas, anginnya bahkan dapat melampaui badai. Peristiwa ini dapat menyebabkan kerusakan material dan hilangnya nyawa yang sama besarnya dengan badai biasa,” kata Jorge Olcina, Director of Climatology Laboratory di University of Alicante, dikutip dari Live Science.

    Iago Pérez, seorang ahli geosains di University of Oxford, menggambarkan DANA sebagai salah satu fenomena meteorologi paling berbahaya di Spanyol. Ia mencatat bahwa bencana ini melepaskan sejumlah besar air dalam waktu yang sangat singkat.

    Para peneliti menyebutkan, DANA hanya terbentuk di atas Spanyol. Namun pola cuaca serupa, yang disebut siklon ekstratropis, terbentuk di Atlantik di lepas pantai Uruguay dan Argentina.

    Pada 29 Oktober, DANA berada di area yang sama selama lebih dari 12 jam, menjadikannya hari paling intens dari peristiwa cuaca tersebut.

    “DANA menggunakan air hangat sebagai ‘bahan bakar’,” kata ahli meteorologi Mar Gómez.

    DANA menemukan suhu air sekitar 22 derajat Celsius di lepas pantai Valencia, sedangkan suhu normal pada saat ini adalah sekitar 21 derajat Celcius. Perbedaan itu mungkin tampak kecil, tetapi cukup untuk memasok sistem badai dengan energi tambahan.

    “Hal ini dapat memicu hujan deras dalam waktu yang sangat singkat. Hujan ini dapat dicirikan sebagai hujan musiman,” kata Olcina.

    Foto: AP Photo/Angel GarciaTerkait Perubahan Iklim

    Gómez dan Olcina sepakat bahwa tingkat keparahan DANA yang terjadi di Spanyol terkait langsung dengan perubahan iklim. Namun, Pérez berpendapat bahwa mengaitkan fenomena tersebut dengan pemanasan global memerlukan analisis yang lebih mendalam.

    “Laut Mediterania adalah salah satu cekungan laut yang paling hangat dalam beberapa dekade terakhir. Laut ini bertindak sebagai sabuk transmisi untuk kelembapan dan energi,” kata Olcina.

    Sejak 1980-an, suhu rata-rata Mediterania telah meningkat sebesar 1,5 derajat Celcius, hampir dua kali lipat kenaikan suhu udara di wilayah tersebut selama periode yang sama.

    “Sejak 2020, musim panas di Semenanjung Iberia telah mencatat rekor suhu, dan tahun ini, suhu permukaan laut telah melampaui 29 derajat Celcius,” kata Olcina.

    Pemanasan ini telah mengubah waktu terjadinya DANA, karena Mediterania kini mulai memanas di bulan Mei dan mempertahankan kehangatan tersebut hingga November. Sebagai perbandingan, selama 1980-an hingga 1990-an, fenomena ini umumnya terjadi pada September dan Oktober. Saat ini, diperkirakan 15% hingga 20% lebih banyak DANA terbentuk setiap tahun dibandingkan dengan enam dekade lalu.

    Bagi para peneliti, episode ini menawarkan pelajaran penting, dimulai dengan perlunya meningkatkan protokol komunikasi peringatan dini.

    “Jika ada korban jiwa, itu artinya ada yang tidak beres. Komunikasi dan antisipasi terhadap kejadian ini harus ditingkatkan,” kata Gómez.

    Perubahan iklim kemungkinan akan memicu lebih banyak kejadian hujan lebat dan luar biasa. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mengadaptasi sistem pencegahan dan perlindungan serta merestrukturisasi wilayah rentan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan iklim yang semakin ekstrem,” kata Olcina.

    (rns/rns)

  • Kapolri Pimpin Desk Berantas Narkoba-Judi Online yang Dibentuk Menko Polkam

    Kapolri Pimpin Desk Berantas Narkoba-Judi Online yang Dibentuk Menko Polkam

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membentuk tujuh desk yang melibatkan Kementerian dan Lembaga dalam mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto. Dari tujuh desk itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipercaya memimpin desk pemberantasan narkoba dan penanganan judi online.

    “Desk pemberantasan narkoba, dan yang keempat desk penanganan judi online, dengan leading sector Bapak Kapolri,” kata Budi Gunawan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    Budi Gunawan mengatakan desk judi online sudah berjalan dengan baik. Dia memberikan apresiasi kepada Sigit selaku Ketua desk penanganan judi online tersebut.

    “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa desk judi online ini sudah bergerak dengan kecepatan yang penuh begitu. Oleh karenanya kita patut memberikan apresiasi untuk Bapak Kapolri beserta jajarannya,” kata Budi Gunawan.

    Budi Gunawan sebelumnya menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri. Rakor ini akan membahas penyampaian pembentukan desk untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.

    Pantauan detikcom di lokasi, Senin (4/11), jajaran menteri serta kepala lembaga mulai terlihat hadir ke kantor Menko Polkam sejak pukul 09.15 WIB. Di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

    Kemudian terlihat juga Kepala BSSN Hinsa Siburian, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Bakamla Laksdya Irvansyah. Tampak hadir juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo.

    Usai rapat, Budi mengumumkan pembentukan tujuh desk. Berikut daftarnya:

    (haf/haf)