Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah
Blog
-
Legislator Dukung Pemerintah Miskinkan Mafia Tanah: Komitmen Bela Rakyat
Jakarta –
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyambut baik rencana Pemerintah yang ingin memiskinkan mafia tanah dengan jeratan delik hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menurutnya, langkah ini menjadi upaya untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Perlindungan terhadap hak atas tanah dari kejahatan mafia tanah merupakan suatu bentuk perlindungan hak konstitusional terhadap warga negara,” kata Ahmad Irawan, Jumat (1/11/2024).
Adapun hak konstitusional yang dimaksud itu tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:
Pasal 28 G ayat (1)
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlidungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasiPasal 28 H ayat (4)
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa punUntuk itu, Ahmad Irawan menyebut semangat Pemerintah untuk memiskinkan mafia tanah merupakan langkah yang progresif.
“DPR RI, khususnya Komisi II sangat mendukung, mengingat korban kejahatan banyak dari masyarakat yang tidak memiliki kemampuan kuat akses terhadap keadilan (access to justice). Apalagi ketika berhadapan dengan korporasi besar,” lanjut Wawan.
Menurutnya, ancaman pemiskinan pelaku dapat menjadi langkah pemberantasan mafia tanah yang efektif. Apalagi, kata Wawan, jaringan mafia tanah memiliki organisasi terstruktur dalam menjalankan kejahatannya.
Wawan mengatakan, upaya Pemerintah dalam memberantas mafia saat ini sudah terlihat serius. Menurutnya, langkah Kementerian ATR/BPN sudah tepat. Ia meyakini semua upaya tersebut akan berhasil jika ada komitmen yang kuat dari Pemerintah.
“Jadi sudah benar kalau ATR/BPN fokus menindak kejahatan ini. Bahwa tindak lanjut dan pembersihan praktik mafia tanah tergantung komitmen politik pemerintah. Langkah ini menunjukkan komitmen negara membela rakyat,” sebut Wawan.
Anggota dewan dari dapil Jawa Timur V itu meyakini, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah memiliki pranata hukum yang lengkap untuk menindak mafia tanah dengan TPPU. Wawan juga menilai jerat hukum kepada mafia tanah saat ini masih belum setimpal dari apa yang mereka perbuat yakni hanya ancaman pidana di atas 4 tahun atau lebih.
“Saya yakin, Pak Menteri ATR/BPN sudah memiliki pranata hukum yang lengkap untuk mendorong penindakan terhadap mafia tanah. Termasuk dalam mendorong upaya pengungkapan pencucian uang dari hasil praktik kejahatan terhadap harta benda,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengusulkan memiskinkan pelaku mafia tanah. Nusron mengatakan pihaknya berencana menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas mafia tanah.
Dia juga menekankan pemberantasan mafia tanah akan dilakukan dengan penguatan kolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah. Dia pun akan melakukan rapat koordinasi khusus dengan lembaga terkait.
“Kita tidak bisa menoleransi mafia tanah. Kita akan melaksanakan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah,” kata Nusron dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).
Terkait akan melibatkan KPK, Nusron menilai tindak kejahatan yang dilakukan pelaku mafia tanah tidak hanya dijerat delik pidana umum. Agar menimbulkan efek jera, dia menyebut perlu delik tindak pidana pencucian uang.
(eva/maa)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4990179/original/084098400_1730712991-Banner_Infografis_Geger_Oknum_Pegawai_Komdigi_Bekingi_Ribuan_Situs_Judi_Online.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah? – Page 3")
Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah? – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Ditetapkannya 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai tersangka kasus judi online menjadi ironi. Bagaimana tidak, badan yang seharusnya berada di garda terdepan memerangi judi online, justru malah memiliki oknum yang ‘ikut bermain’.
Total, sudah ada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Sebanyak 11 di antaranya adalah pegawai Komdigi.
Para tersangka sebenarnya bekerja memantau hingga memblokir situs-situs judi online. Namun, mereka menyalahi wewenang tugas, sehingga tidak memblokir. Mereka malah mendapatkan keuntungan Rp 8,5 juta per situs.
Terdapat 1.000 situs judi online yang ‘dijaga’ oleh tersangka, agar tak kena blokir, dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasan untuk diblokir.
“Para pegawai tersebut bekerja di ruko yang dijadikan semacam ‘kantor satelit’. Mereka bekerja dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wira Satya Triputra.
Ruko yang berada di kawasan Kota Bekasi tersebut digeledah Polisi pada Jumat (1/11). Beberapa barang bukti disita, termasuk laptop para tersangka.
Tersangka juga mempekerjakan sejumlah orang dalam ‘kantor satelit’ ini. Ada yang berperan sebagai operator dan ada sebagai admin.
Pengawasan Lemah
Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pengawasan internal di Komdigi lemah. Inilah yang membuat oknum di dalamnya bisa bermain. Perlu juga, kata dia, dicurigai para pejabatnya yang mungkin menerima setoran.
“Ini kementerian yang seharusnya di depan memimpin pemberantasan judi online, tapi malah jadi pelindung. Karena itu jangan diberi ampun pejabat setingkat apapun harus disikat, bahkan jika cukup bukti menterinya pun harus diperiksa,” kata Fickar kepada Liputan6.com, Senin (4/11/2024).
Fickar mengatakan, tidak mustahil para atasan tersangka juga ikut bermain dan terlibat di dalamnya. Seperti setingkat eselon 1 dan 2 Komdigi.
“Bahkan jika cukup bukti, sampai mungkin menterinya pun bisa diproses,” tambahnya.
Sementara Ahli Hukum Universitas Bina Nusantara (Binus), Ahmad Sofian, mengatakan, dalam konteks hukum pidana, judi termasuk judi online adalah kejahatan. Norma hukumnya juga jelas dalam KUHP dan dalam UU ITE.
“Namun karena judi adalah kejahatan bisnis, maka para pelaku pasti memanfaatkan organ-organ pemerintah, yang kita sebut oknum, untuk berkolaborasi dengan mereka. Organ pemerintah yang ada di Komdigi adalah salah satu target mereka. Mereka punya uang yang besar, dan platform mereka tidak di Indonesia, sehingga Komdigi berperan penting agar situs mereka tidak ditutup atau diblok,” kata Ahmad Liputan6.com, Senin (4/11/2024).
Ia melanjutkan, judi sama seperti kejahatan bisnis lainnya yakni narkoba, perdagangan senjata, dan pelacuran. Itu adalah bentuk kejahatan yang paling sulit diberantas, karena ada demand yang tinggi.
“Sama halnya judi online, pemainnya cukup banyak di Indonesia, dan mustahil bisa diberantas.”
Ia menilai, beberapa negara frustasi menangani masalah ini, sehingga akhirnya kebijakan judi beragam, ada yang melegalisasi, ada yang melokalisasi, dan ada yang mengkriminalisasi.
“Indonesia salah satu negara membuat kebijakan kriminalisasi, sehingga langkah-langkah penegakan hukum harus konsisten, tegas, tidak memberikan celah kepada organ pemerintah termasuk penegak hukum untuk ‘bermain’ atau berafiliasi dengan sindikat atau pemodal atau pemain judi online,” pungkasnya.
-
Kejagung Sebut Edward Tannur Mengetahui Keterlibatan Istrinya Dalam Suap Vonis Bebas
Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ayah dari terdakwa Ronald Tannur, yakni Edward Tannur, mengetahui bahwa istrinya, MW melakukan suap dengan tujuan pengaturan vonis bebas dengan hakim Pengadilan Negeri Surabaya.
Kejagung telah menetapkan wanita berinisial MW yang merupakan ibu kandung dari Ronald Tannur sebagai tersangka pemberi suap vonis bebas terhadap hakim Pengadilan Negeri Surabaya.
“Berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia [Edward Tannur] mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tannur kepada pengacara LR,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar dilansir dari Antara, Senin (4/11/2024).
Akan tetapi, lanjutnya, Edward Tannur tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan kepada LR selaku pengacara Ronald Tannur.
“Dia tidak tahu jumlahnya karena memang sepertinya yang bersangkutan seorang pengusaha. Jarang di Surabaya,” kata dia.
Diketahui, ibu Ronald Tannur, MW, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam vonis bebas kasus penganiayaan berat terhadap Dini Sera Afriyanti yang menjerat putranya.
Tersangka MW meminta LR untuk menjadi penasehat hukum bagi putranya.
Qohar mengatakan bahwa MW telah lama kenal dengan LR lantaran anak mereka dalam satu sekolah yang sama. Kemudian, MW menemui LR sebanyak dua kali untuk membicarakan kasus putranya.
“LR menyampaikan ke tersangka MW bahwa ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan kasus Ronald dan langkah-langkah yang ditempuh,” ucapnya.
Selanjutnya, LR meminta kepada Zarof Ricar (ZR) agar diperkenalkan kepada seorang pejabat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.
Kemudian, LR juga bersepakat dengan tersangka MW bahwa biaya pengurusan perkara Ronald berasal dari MW dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR terlebih dahulu dalam pengurusan perkara, maka MW akan menggantinya di kemudian hari.
“Dalam permintaan setiap dana, LR selalu minta persetujuan tersangka MW dan LR meyakinkan MW untuk menyiapkan sejumlah uang guna pengurusan perkara Ronald Tannur agar perkara Ronald Tannur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim,” kata dia.
Selama perkara berproses di PN Surabaya, kata Qohar, MW sudah menyerahkan uang kepada LR sejumlah Rp1,5 miliar yang diberikan secara bertahap.
Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya perkara sampai putusan PN Surabaya sebesar Rp2 miliar, sehingga totalnya Rp3,5 miliar.
“Terhadap uang sebesar Rp3,5 miliar tersebut, menurut keterangan LR, diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut,” ujarnya.
Atas perbuatannya, tersangka MW disangkakan Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1, huruf A untuk Pasal ke-18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi untuk Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Adapun tersangka MW telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
-
BAZNAS jadi percontohan lembaga zakat yang terus berinovasi
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Menag Malaysia: BAZNAS jadi percontohan lembaga zakat yang terus berinovasi
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Senin, 04 November 2024 – 15:43 WIBElshinta.com – Menteri Agama Malaysia, H.E. Senator Dato Setia Dr. Haji. Mohd Na’im Mokhtar menyampaikan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menjadi percontohan lembaga zakat yang terus melakukan inovasi di tengah perkembangan zaman yang semakin maju.
Hal tersebut disampaikan oleh Mohd Na’im saat menjadi narasumber dalam World Zakat And Waqf Forum (WZWF) Annual Meeting and Conference 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Sabtu (2/11/2024).
“Kesuksesan BAZNAS di Indonesia menjadi contoh luar biasa. Dengan menerapkan metode pengumpulan zakat secara digital, BAZNAS telah menjangkau komunitas-komunitas yang kurang terlayani, memastikan penyediaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar bagi jutaan orang,” ujar Mohd Na’im.
Menurutnya, inisiatif tersebut dapat menjadi acuan bersama bahwa zakat dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan sosial melalui inovasi teknologi, terlebih saat dunia diwarnai oleh ketimpangan yang semakin melebar.
“Misi kita untuk mempromosikan keadilan ekonomi menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan antara si kaya dan si miskin telah melebar ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern,” katanya.
“Zakat, dengan tujuan intrinsiknya untuk mendistribusikan kekayaan, memiliki kekuatan untuk mengatasi ketidakadilan ini, menjangkau mereka yang terpinggirkan dan diabaikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mohd Na’im menyampaikan, zakat merupakan instrumen yang transformatif. Katanya, hal ini menjadi sarana untuk memberantas kemiskinan, merangsang aktivitas ekonomi, dan memupuk kohesi sosial.
“Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang yang mampu memenuhi kewajiban zakat mereka, mendukung pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Visi ini dapat dicapai, dan merupakan visi yang harus kita perjuangkan tanpa henti,” ujarnya.
Sumber : Elshinta.Com
-
Kader Posyandu Cilegon beri dukungan kepada Robinsar-Fajar di Pilkada 2024
Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.
Kader Posyandu Cilegon beri dukungan kepada Robinsar-Fajar di Pilkada 2024
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Senin, 04 November 2024 – 17:56 WIBElshinta.com – Kader Posyandu di Cilegon mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo di Pilkada 2024.
Koordinator Kecamatan Jombang, Wulan mengaku dukungan yang diberikan oleh kader posyandu kepada Robinsar-Fajar kali ini merupakan murni aspirasi kader yang menginginkan Kota Cilegon lebih maju.
“Robinsar-Fajar sejalan dan sangat mementingkan masyarakat, peduli dengan kader. Dan yang paling utama, mereka masih muda, energik, dan semangat,” ujar Wulan, Minggu (3/11/2024).
Sementara Calon Wakil Walikota Fajar Hadi Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kader Posyandu se-Kota Cilegon.
Fajar menyampaikan salah satu program yang menjadi prioritas dalam visi-misinya sebagai calon kepala daerah adalah terkait pelayanan kesehatan di Kota Cilegon.
Di mana, lanjut Fajar, kader posyandu sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan kesehatan.
“Program prioritas kami salah satunya adalah kesehatan. Dimana sudah jelas kader posyandu ini memiliki peran penting dalam penyuluhan. Mereka memiliki asih, asah, asuh, dan pencatatan stunting itu kan ada di mereka, untuk itu mereka ini harus benar-benar diperhatikan,” ujar Fajar.
Menurut Fajar, peran kader posyandu pun sangat penting dalam menyelaraskan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satunya dalam memerhatikan makanan bergizi bagi anak-anak di Kota Cilegon.
“Kader posyandu ini sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan, membantu pemerintah dalam melayani masyarakat terutama dalam mengurangi angka stunting,” terangnya.
Pihaknya pun, kata dia, bersana dengan kader posyandu akan memberikan manfaat yang lebih luas kepada kader Posyandu.
“Ibu-ibunya (kader posyandu) harus benar-benar diperhatikan dalam hal kesejahteraannya,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Heru Lianto, Senin (4/11).
Sumber : Radio Elshinta
-
Dubes LBBP Negara Sahabat Komitmen Perkuat Kerja Sama Bilateral dengan RI
Bisnis.com, JAKARTA – Duta besar negara sahabat menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia usai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (4/11/2024).
Para duta besar ini menyoroti sektor-sektor prioritas yang diharapkan dapat dikembangkan bersama untuk saling mendukung kemajuan masing-masing negara.
Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi hubungan Indonesia-Belanda yang disebutnya sangat baik dan istimewa.
Dia menyampaikan keinginan untuk memfokuskan kerja sama pada bidang pangan, air, energi berkelanjutan, investasi, dan hilirisasi industri, yang selaras dengan prioritas Presiden Prabowo.
“Belanda siap bekerja sama lebih banyak. Kami berharap Indonesia juga mau bekerja sama dengan Belanda dan Uni Eropa, matur nuwun,” ujar Gerritsen seraya menyampaikan rasa terima kasih dalam Bahasa Jawa.
Senada, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Zimbabwe Martin Makururu menyoroti peluang besar dalam sektor energi bersih dan pertanian antara Zimbabwe dan Indonesia.
Makururu berharap kerja sama dapat terjalin dalam mendukung produksi kendaraan listrik, mengingat Indonesia adalah pemimpin dalam industri ini.
“Kami mendapat dukungan besar untuk litium di Zimbabwe, dan kami tahu Indonesia adalah pemimpin dalam produksi kendaraan listrik, jadi kami ingin bekerja sama secara besar-besaran di sektor tersebut,” tuturnya.
Komitmen serupa juga diungkapkan oleh Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Uzbekistan Oybek Eshonov yang menyatakan kehormatannya menjadi perwakilan Uzbekistan di Indonesia, dengan fokus untuk memperkuat kerja sama bilateral.
“Kami ingin bekerja keras bersama untuk mempererat kemitraan ini,” ucap Eshonov
Sementara itu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Rakyat China (RRC) Wang Lutong turut mengungkapkan kebanggaannya dapat menjadi bagian dari hubungan yang erat antara Indonesia dan China.
Dia menegaskan dukungan penuh pemerintah China untuk pemerintahan Presiden Prabowo, serta komitmen untuk melanjutkan dialog dan kerja sama yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara.
“Indonesia adalah negara besar dengan budaya dan keramahan yang luar biasa. Kita tengah menulis babak baru dalam hubungan bilateral kita, dan saya bangga menjadi bagian dari itu,” tandas Wang Lutong.
-
AHY Kenalkan Kader Baru Menteri PU Dody Hanggodo Saat Buka Bimtek Demokrat
Jakarta –
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membuka gelaran Bimbingan Teknis (Bimtek) partai malam ini. AHY mengenalkan kader baru di partainya, yakni Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Hal tersebut disampaikan AHY dalam acara Bimtek Partai Demokrat di Red Top Hotel, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024). AHY mulanya mengapresiasi seluruh jajaran kader yang mampu membawa Demokrat di posisi sekarang.
Ia kemudian mengenalkan kader baru dari kalangan profesional yang masuk ke Partai Demokrat. AHY menyebut nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
“Malam hari ini juga spesial sekaligus saya memperkenalkan sebetulnya ada dua kader, yang juga tergolong mungkin baru dilihat menggunakan seragam. Tapi, yang bersangkutan saat ini mengemban amanah sebagai menteri di Kabinet Merah Putih,” ujar AHY dalam sambutannya, Red Top Hotel, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).
AHY mempersilakan Dody untuk menyapa jajaran kader Demokrat. Ia juga berdoa Dody bisa mengemban amanah dengan baik sebagai Menteri PU era kabinet Prabowo Subianto.
“Kepada pak Dody Hanggodo ya, beliau saat ini mengemban amanah sebagai menteri Pekerjaan Umum. Jadi mulai jalan, jembatan, waduk,” ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini.
Ia juga memperkenalkan kader Demokrat yang lain, yakni Menteri Transmigrasi Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman. Ia juga menyapa Sekjen Demokrat Teuku Riefky sebagai Menteri Ekonomi Kreatif dan Ossy Dermawan Wamen ATR.
“Kalau tadi sebetulnya sudah diperkenalkan tapi ada tugas Bung Muhammad Iftitah Sulaiman sebagai Menteri Transmigrasi ya. Adhi Makayasa tahun 99 dan juga meniti karier di militer selama ini,” tutur AHY.
(dwr/maa)
-
Tugas Berat Menteri Ara, Bangun 8.333 Rumah Tiap Hari dengan Anggaran Rp 750 Triliun Setahun
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi V DPR Lasarus mengingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara akan tugas berat untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun. Untuk mencapai target tersebut, kata Lasarus, Ara dan jajarannya harus membangun rumah sebanyak 8.333 sehari dengan total anggaran sebanyak Rp 750 triliun dalam setahun.
“Sebanyak 3 juta (rumah) dibagi 360 (hari dalam satu tahun), saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 buah. Selamat bertugas Pak Menteri,” ujar Lasarus saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Ara di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Jika dikonversi dalam satu jam, kata Lasarus, maka Kementerian PKP harus membangun 694 rumah dalam rentang waktu satu jam. Menurut dia, dengan kondisi tersebut, Menteri Ara dan jajarannya harus bekerja keras untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.
“Setiap jam harus selesai 694 rumah, saya sudah hitung. Jadi kami Komisi V juga harus kerja keras supaya tercapai tujuannya,” tandas Lasarus.
Belum lagi, kata Lasarus, anggaran yang yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah sebesar Rp 750 triliun. Lasarus mendapatkan angka sebesar itu dari perbandingan anggaran untuk sektor perumahan dalam 5 tahun terakhir yang menghabiskan dana sebesar Rp 119 triliun untuk pembangunan sekitar 2,17 juta unit rumah.
Sementara itu, pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025 hanya Rp 5 triliun. Anggaran tersebut jauh di bawah anggaran Ditjen Perumahan 2024 sebesar Rp 14 triliun.
“Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu tidak kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya bagaimana,” tandas dia.
Menurut Lasarus, keterlibatan pihak swasta penting dalam proyek membangun 3 juta rumah tersebut. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa keterlibatan swasta pasti terukur karena memiliki hitungan-hitungan tersendiri.
Oleh karena itu, Lasarus meminta Kementerian PKP untuk segera menyampaikan rancangan atau blueprint terkait program pembangunan 3 juta rumah.
“Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada Pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran Bapak kami yang mengesahkan,” pungkas dia.
-
Ratas dengan Presiden Prabowo, Menkum Supratman Tegaskan Tak Bahas Capim KPK
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku tak membahas soal calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Presiden Prabowo Subianto.
Supratman menjelaskan bahwa rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Kepresidenan hari ini, Senin (4/11/2024) hanya membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024.
“Enggak ada (pembahasan), tadi itu kita bicara soal menyikapi putusan MK dan klaster ketenagakerjaan,” kata Supratman saat dijumpai seusai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Saat ditanya apakah pemerintahan Prabowo bakal meninjau ulang capim KPK yang telah diajukan dalam masa pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR, Supratman menyebut Prabowo pada akhirnya akan bersikap.
“Nanti pasti presiden pada akhirnya akan memberikan, kita tunggu saja keputusan presiden terkait itu,” ucap Supratman.