Xcloud.id

Blog

  • Brian McKnight SIap Terima Request Lagu Penonton Konsernya di Jakarta

    Brian McKnight SIap Terima Request Lagu Penonton Konsernya di Jakarta

    JAKARTA – Penyanyi RnB asal Amerika Serikat, Brian McKnight bersiap melangsungkan konsernya bertajuk “An Intimate Evening with Brian McKnight”. Di konser yang dijadwalkan di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat, 16 Januari ini, ia mengatakan bakal siap menerima permintaan lagu.

    “Saya mungkin akan membuka sesi permintaan lagu. Ada lagu-lagu yang disukai penonton tetapi jarang saya mainkan. Sebagai penulis dan pemain semua instrumen di rekaman, saya seharusnya tahu semua lagu itu,” kata Brian McKnight dalam konferensi pers di St. Regis Hotel, Jakarta, mengutip ANTARA 13 Januari.

    Brian mengatakan konsep tersebut menjadi pengalaman baru baginya. Ia berencana membuka kolom permintaan lagu melalui media sosial dan menampilkan beberapa pilihan penonton di layar saat konser berlangsung.

    Penyanyi 56 tahun ini juga menjelaskan alasan memilih Jakarta sebagai lokasi konser. Berdasarkan data pendengar di platform streaming musik, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pendengar Brian McKnight terbanyak di dunia.

    “Indonesia adalah negara nomor satu pendengar musik saya di dunia, bahkan lebih tinggi dari Amerika Serikat. Itu sangat mengejutkan bagi saya,” lanjutnya.

    Brian menjadikan konser ini sebagai momen untuk bertemu langsung dengan penggemar yang berperan besar dalam perjalanan kariernya. Ia menyebut Indonesia sebagai rumah kedua karena hangatnya sambutan penonton setiap kali ia datang.

    Terkait tur konser, Brian menyebut tidak ada tantangan berarti setelah lebih dari tiga dekade tampil di berbagai negara. Ia menekankan pentingnya persiapan dan menjaga kualitas penampilan di setiap panggung.

    “Saya ingin penonton pulang dengan perasaan tidak ingin konsernya berakhir dan menantikan saya kembali lagi,” katanya.

    Brian McKnight juga memuji penonton Indonesia yang dinilainya musikal dan memiliki kecintaan kuat terhadap musik. Ia menyebut lagu cinta sebagai bahasa universal yang mampu melampaui perbedaan bahasa dan budaya.

    Konser Intimate Evening with Brian McKnight di Balai Sarbini dijanjikan menghadirkan suasana hangat, personal, dan penuh kejutan bagi penggemar di Indonesia.

  • Video Trump Tanggapi PM Greenland yang Pilih Denmark Ketimbang AS

    Video Trump Tanggapi PM Greenland yang Pilih Denmark Ketimbang AS

    Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menolak rencana Amerika Serikat (AS) yang ingin menguasai wilayah mereka untuk kepentingan pertahanan. Nielsen pun menegaskan Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark.

    Presiden AS Donald Trump menanggapi hal itu. Menurut Trump, pernyataan Perdana Menteri Greenland tersebut bisa menjadi masalah bagi mereka.

  • Pertamina Geothermal Mulai Eksekusi Proyek PLTP Lumut Balai Unit 3

    Pertamina Geothermal Mulai Eksekusi Proyek PLTP Lumut Balai Unit 3

    JAKARTA – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) memulai proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 berkapasitas 55 megawatt (MW).

    Proyek yang berlokasi di WKP Lumut Balai, Sumatera Selatan ini ditargetkan beroperasi secara penuh atau commissioning operation date (COD) pada 2030.

    Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Ahmad Yani mengatakan, PGEO juga membangun sinergi yang erat dengan para pemangku kepentingan eksternal, mulai dari pemerintah daerah, kontraktor, masyarakat sekitar, PLN, hingga instansi pemerintah terkait.

    “Kick Off Meeting ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh aspek proyek, baik dari sisi teknis, perizinan, pendanaan, maupun pengelolaan risiko,” ujarnya, Rabu, 14 Januari.

    Dia menambahkan, pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia kini memasuki fase yang semakin krusial, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RUPTL periode 2025-2034.

    “Proyek PLTP Lumut Balai Unit 3 ditetapkan sebagai bagian dari arah strategis pemerintah. Selain itu, proyek ini juga tercatat sebagai proyek strategis dalam Blue Book 2025-2029 Kementerian PPN/Bappenas. Melalui pengembangan ini, PGE menegaskan komitmennya dalam memperkuat kapasitas panas bumi nasional secara berkelanjutan, sekaligus menjawab kebutuhan listrik di Sumatera Selatan yang terus meningkat,” beber dia.

    Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari proyek PLTP Lumut Balai Unit 2 berkapasitas 55 MW yang telah beroperasi sejak bulan Juni 2025 lalu.

    Dia juga menyebut capaian tersebut memperkuat langkah PGE dalam mendekati target kapasitas terpasang yang dikelola secara mandiri sebesar 1 gigawatt (GW) dalam 2–3 tahun ke depan dan 1,8 GW pada 2033.

    Seiring dengan arah pengembangan tersebut, PGE telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 GW dari 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikelola secara mandiri sebagai fondasi pengembangan jangka panjang.

    Selain berkontribusi terhadap pasokan listrik, industri panas bumi juga memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

    Sepanjang 2010–2024, sektor ini mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp21,43 triliun, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi daerah penghasil melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp10,82 triliun pada periode 2019–2024.

    Kontribusi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui efek berganda (multiplier effect).

    Saat ini, PGE mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW yang tersebar di enam wilayah operasi, serta tengah mengembangkan sejumlah proyek strategis lainnya, antara lain PLTP Hululais Unit 1 dan 2 berkapasitas 110 MW, serta beberapa proyek co-generation bekerja sama dengan PLN Indonesia Power dengan total kapasitas mencapai 230 MW.

  • Denmark Mulai Tambah Tentara di Greenland, Termasuk Pesawat-Kapal dari NATO

    Denmark Mulai Tambah Tentara di Greenland, Termasuk Pesawat-Kapal dari NATO

    Jakarta –

    Kementerian Pertahanan Denmark meningkatkan kehadiran militernya di Greenland mulai hari ini. Penambahan kekuatan militer tepat sebelum pembicaraan penting dimulai di Washington DC, Amerika Serikat (AS), terkait ancaman Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih pulau Arktik tersebut.

    “Angkatan bersenjata Denmark, mulai hari ini, mengerahkan kemampuan dan unit yang terkait dengan … kegiatan latihan. Dalam periode mendatang, ini akan menghasilkan peningkatan kehadiran militer di dan sekitar Greenland, yang terdiri dari pesawat, kapal, dan tentara, termasuk dari sekutu NATO,” kata kementerian pertahanan Denmark dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Kamis (15/1/2025).

    Sejak kembali menjabat hampir setahun yang lalu, Trump berulang kali mengatakan Amerika Serikat perlu mengambil kendali atas pulau Arktik yang luas, strategis, dan jarang penduduknya itu karena alasan keamanan nasional.

    Ia menuduh Denmark mengabaikan keamanan di dan sekitar Greenland, dan mengatakan pada Rabu (14/1) bahwa wilayah otonom Denmark itu sangat penting untuk sistem pertahanan udara dan rudal Golden Dome yang direncanakannya. Ia mendesak NATO untuk mendukung tujuan Washington.

    Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen telah memperingatkan bahwa serangan AS terhadap sekutu NATO akan mengakhiri aliansi tersebut.

    “Keamanan di Arktik sangat penting bagi Kerajaan Denmark dan sekutu Arktik kami, dan oleh karena itu penting bagi kami, dalam kerja sama erat dengan sekutu, untuk lebih memperkuat kemampuan kami untuk beroperasi di wilayah tersebut,” kata Menteri Pertahanan Troels Lund Poulsen dalam pernyataan.

    Kegiatan latihan pada tahun 2026 dapat mencakup pengamanan infrastruktur penting, memberikan bantuan kepada otoritas lokal di Greenland, termasuk polisi, menerima pasukan sekutu, mengerahkan pesawat tempur di dalam dan sekitar Greenland, dan melakukan operasi angkatan laut, kata kementerian tersebut.

    Tahun lalu Denmark menjadi tuan rumah latihan di Greenland yang diikuti oleh sekutu NATO Jerman, Prancis, Norwegia, dan Swedia, katanya.

    Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dan mitranya dari Greenland dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan pada Rabu (14/1) di Washington dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Wakil Presiden JD Vance.

    (rfs/rfs)

  • KPK Ingatkan Risiko Korupsi Terkait Penugasan Khusus Pertamina di Skema Dagang RI-AS

    KPK Ingatkan Risiko Korupsi Terkait Penugasan Khusus Pertamina di Skema Dagang RI-AS

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kebijakan penugasan khusus PT Pertamina (Persero) dalam pembelian dan investasi energi dari Amerika Serikat bisa berujung korupsi jika tak memiliki pijakan hukum yang kuat. Kajian sudah dibuat untuk menjalankan fungsi monitoring.

    Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat koordinasi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Wamen ESDM Yuliot Tanjung; Wamen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno; hingga Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri pada hari ini, 14 Januari.

    “Berdasarkan hasil kajian, temuan mendasar kebijakan extraordinary ini belum berlandaskan kuat karena hanya bertumpu pada joint statment dan belum diterjemahkan ke instrumen hukum yang mengikat,” kata Setyo dikutip dari keterangan tertulis resmi lembaga.

    Kondisi ini, disebut Setyo berpeluang menimbulkan risiko serius jika tidak ditindaklanjuti. “Tanpa instrumen hukum yang kuat dan kejelasan tarif resiprokal, risiko korupsi dan ketidakpastian hukum di sektor energi menjadi ancaman nyata bagi keuangan negara,” tegas mantan Direktur Penyidikan KPK tersbeut.

    Selain itu, Corruption Risk Assessment (CRA) yang dilakukan KPK juga memetakan sejumlah permasalahan dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang disiapkan pemerintah. Salah satunya, terkait pembatasan pemasok minyak mentah yang hanya dibuka bagi pemegang nota kesepahaman dengan Pertamina.

    “Ini berisiko membunuh persaingan sehat dan menciptakan perlakuan istimewa, sehingga rentan kolusi harga,” kata pelaksana harian (Plh) Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Herda Helmijaya dalam kesempatan yang sama.

    Sorotan juga diberikan terhadap indikator keberhasilan penugasan impor dan investasi energi dari atau/di AS. Nilai impor energi sebesar 15 miliar dolar AS yang tercantum dalam joint statement, menurut KPK, belum disertai kriteria capaian yang terukur sementara neraca perdagangan umumnya dihitung secara tahunan.

    Kemudian, KPK juga mencermati rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) pendukung penugasan yang dinilai berpotensi melemahkan akuntabilitas dan memperluas ruang diskresi jika tidak disertai mekanisme pengambilan keputusan yang objektif dan terdokumentasi sejak awal. Di sisi lain, ketentuan spesifikasi produk dan mekanisme subsidi dalam rancangan Perpres dinilai belum sepenuhnya selaras dengan regulasi yang berlaku.

    “Saat ini, negosiasi tarif antara Indonesia-AS masih berlangsung. Jika sepakat, pemerintah akan menindak lanjuti dengan menerbitkan aturan turunan, baik bentuk PP maupun Perpres,” tegas Herda.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sejumlah pembahasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai melakukan pertemuan tertutup. Bukan hanya soal energi, perihal pembelian pesawat yang didasari perjanjian tarif resiprokal juga dibicarakan dalam pertemuan dengan KPK.

    KPK, sambung Airlangga, juga sudah mengevaluasi Peraturan Presiden (Perpres) yang bakal diterbitkan menindaklanjuti perjanjian tersebut.

    Untuk diketahui, Indonesia telah menyepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen. Namun, kesepakatan itu disertai konsesi non-tarif berat, seperti pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penghapusan larangan ekspor mineral kritis hingga kewajiban pembelian produk energi dan pertanian AS.

    Kesepakatan itu menempatkan ekspor Indonesia dalam posisi kurang menguntungkan. Dari sisi tarif, angka 19 persen setara dengan Malaysia (19 persen) dan tidak jauh dari Vietnam (20 persen). Namun, Indonesia kalah saing dari sisi biaya logistik dan harus memberikan konsesi non-tarif jauh lebih besar.

  • Junta Myanmar Gerebek 3 Pabrik Narkoba Terbesar di Tengah Hutan

    Junta Myanmar Gerebek 3 Pabrik Narkoba Terbesar di Tengah Hutan

    Jakarta –

    Junta Myanmar menggerebek tiga laboratorium narkoba berukuran besar di hutan wilayahnya. Pabrik narkoba itu bertanggung jawab atas pembuatan sepertiga dari seluruh metamfetamin yang disita di negara itu tahun lalu.

    Dilansir AFP, Kamis (15/1/2025), negara Asia Tenggara ini telah lama menjadi sarang perdagangan narkoba ilegal, tetapi para analis mengatakan perang saudara yang dipicu oleh kudeta militer tahun 2021 telah meningkatkan produksi dan perdagangan narkoba.

    Berbagai faksi pemberontak mengendalikan berbagai wilayah Myanmar, dan semua pihak dituduh menggunakan hasil penjualan narkotika untuk mengisi kas perang mereka dan mendanai pemerintahan mereka.

    Wartawan AFP bergabung dengan tur pers yang diselenggarakan militer melalui reruntuhan dua bekas pabrik yang masih berasap di selatan kota Hsipaw di negara bagian Shan timur laut.

    Laboratorium-laboratorium itu berukuran seperti desa-desa kecil, dengan jalan, tempat tinggal, dan infrastruktur listrik dan air yang lengkap.

    “Ini adalah penyitaan dan penghancuran terbesar oleh operasi anti-narkoba dalam sejarah kami,” kata juru bicara junta Zaw Min Tun kepada wartawan di kota Pyin Oo Lwin.

    Serangan gabungan oposisi yang dimulai pada akhir tahun 2023 menyebabkan militer kehilangan sebagian besar wilayah Shan kepada pemberontak. Namun, gencatan senjata yang dimediasi China telah mengurangi dua kelompok pemberontak paling kuat.

    Militer Myanmar mengatakan mereka menemukan laboratorium metamfetamin ketika mereka merebut kembali wilayah yang hilang dari pemberontak saat pertempuran mereda.

    (rfs/rfs)

  • Video Legislator Gerindra Tegur Menteri KP soal Tak Berkabar saat ke Aceh

    Video Legislator Gerindra Tegur Menteri KP soal Tak Berkabar saat ke Aceh

    Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra, Teuku Abdul Khalid, menegur Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono saat rapat kerja di DPR.

    Abdul Khalid merasa tak dihargai lantaran Trenggono tak memberi tahu kehadirannya saat ke lokasi bencana di Aceh. Khalid mengatakan teguran yang diberikan supaya kejadian ini tak terulang kembali.

  • Kejati Jakarta Tetapkan 4 Tersangka Baru di Kasus LPEI Rp919 Miliar

    Kejati Jakarta Tetapkan 4 Tersangka Baru di Kasus LPEI Rp919 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan empat tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2011–2023.

    Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jakarta Nauli Rahim Siregar mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup.

    “Pada hari ini Rabu, 14 Januari 2026. Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta kembali menetapkan tersangka terhadap empat orang,” ujar Nauli di Kejati Jakarta, Rabu (14/1/2026).

    Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial AMA selaku Kepala Departemen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2011–2017, IA selaku Kepala Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2007–2016, GG selaku Kepala Departemen Syariah-1 LPEI periode 2017–2018, serta KRZ selaku Kepala Departemen Pembiayaan Syariah-2 LPEI periode 2011–2016.

    Nauli menjelaskan, para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan program pembiayaan ekspor nasional. Dugaan pelanggaran tersebut antara lain penyusunan kajian yang tidak didukung data valid, tidak dilakukannya verifikasi agunan yang telah di-mark up, pengabaian prinsip kehati-hatian, serta tidak adanya pengikatan jaminan secara patut.

    “Sehingga dicairkan pembiayaan secara melawan hukum kepada PT TI [Tebo Indah] dan PT PAS sebesar sekitar Rp919 miliar,” imbuhnya.

    Kejati Jakarta selanjutnya menahan dua tersangka, yakni IA dan GG, selama 20 hari ke depan hingga 2 Februari 2026 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba).

    “Sedangkan Sdr. AMA dan Sdr. KRZ belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan. Kami mengimbau agar yang bersangkutan segera menghadiri panggilan Penyidik untuk segera dilakukan proses hukum,” pungkas Nauli.

    Dalam perkembangan penyidikan, Kejati Jakarta juga melakukan penyitaan sejumlah aset, antara lain kebun sawit di Kabupaten Tebo, tanah dan bangunan di Jakarta Barat, Bogor, Lebak, Karawaci, dan Bekasi. Selain itu, penyidik turut menyita empat unit mobil mewah serta perhiasan emas.

    Total nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp566 miliar.

    Sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat tersangka lain dalam perkara ini, yakni LR selaku Direktur PT Tebo Indah, DW selaku Direktur Pelaksana I yang membawahi Unit Bisnis LPEI periode 2009–2018, RW selaku Relationship Manager Pembiayaan Syariah I LPEI, serta HL selaku pemilik manfaat PT TI dan PT PAS.

    Dengan penetapan tersebut, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI ini berjumlah delapan orang, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp919 miliar.

  • Kemenkeu Bantah Hoaks Purbaya Temukan Uang Jokowi di Bank China

    Kemenkeu Bantah Hoaks Purbaya Temukan Uang Jokowi di Bank China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data simpanan uang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah bank di China.

    Kemenkeu menegaskan informasi tersebut merupakan kabar bohong atau hoaks yang beredar melalui unggahan akun media sosial TikTok Info Nasional.id.

    “Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di bank Cina adalah tidak benar atau HOAKS,” demikian pernyataan resmi Kemenkeu yang dikutip dari akun PPID Kemenkeu di platform X @PPIDKemenkeu, Rabu (14/1/2026).

    Dalam unggahan tersebut, akun Info Nasional.id menampilkan gambar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Presiden ke-7 Jokowi, Iriana Jokowi, serta putranya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Unggahan itu juga menyertakan potongan gambar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan ekspos hasil sitaan perkara dugaan korupsi. Namun, tidak terdapat keterangan apa pun yang menjelaskan keterkaitan uang sitaan yang ditampilkan KPK dengan Presiden ke-7 RI Jokowi.

    Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di bank Cina adalah tidak benar atau HOAKS.

    Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya. pic.twitter.com/IV2lNQsTwd

    — PPID Kementerian Keuangan (@PPIDKemenkeu) January 14, 2026

    Melalui keterangan pada caption, pemilik akun menuding adanya aliran dana tidak wajar selama 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi. Tuduhan tersebut dikaitkan dengan dugaan keterlibatan sejumlah bank asal China dalam pergerakan dana lintas negara yang disebut mencurigakan.

    Pemilik akun juga mengklaim adanya temuan yang bersumber dari analisis transaksi lintas perbankan internasional, kerja sama data intelijen keuangan, serta laporan aktivitas keuangan yang disebut tidak lazim dan melampaui batas yurisdiksi nasional. Namun, unggahan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik keterkaitan antara tudingan transaksi keuangan dimaksud dengan Presiden ke-7 RI Jokowi.

    Menanggapi hal tersebut, Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dan lebih waspada terhadap penyebaran informasi bohong yang mengatasnamakan pejabat negara.

    “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya,” imbau Kemenkeu.

  • Respons Trump, PM Nielsen Tegaskan Greenland Bagian dari Denmark

    Respons Trump, PM Nielsen Tegaskan Greenland Bagian dari Denmark

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Greenland Jens-Frederik Nielsen mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya untuk membicarakan kemerdekaan masa depan pulau Arktik tersebut dan membahayakan haknya untuk menentukan nasib sendiri. Penyataan tersebut usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meningkatkan ancaman untuk mengambil alih kendali atas wilayah tersebut.

    “Saya rasa ini bukan saatnya untuk membicarakannya. Kita tidak boleh mempertaruhkan hak kita untuk menentukan nasib sendiri ketika negara lain berbicara tentang mengambil alih wilayah kita,” kata Jens-Frederik Nielsen dalam sebuah wawancara dengan media Greenland, dilansir AFP, Rabu (14/1/2024).

    Pernyataan tersebut diterbitkan hanya beberapa jam sebelum pertemuan penting di Gedung Putih antara pejabat Denmark, Greenland, dan AS mengenai Greenland.

    “Itu tidak berarti kita tidak akan menginginkan sesuatu yang berbeda di masa depan. Tetapi di sini dan sekarang, kita adalah bagian dari kerajaan (Denmark), dan kita berdiri bersama kerajaan tersebut. Itu sangat penting dalam situasi serius ini,” tambah Nielsen.

    Menteri Luar Negeri Denmark dan mitranya dari Greenland dijadwalkan bertemu pada Rabu (14/1) dengan mitranya dari AS, Marco Rubio, dan Wakil Presiden JD Vance, yang tahun lalu menegur Denmark karena kurangnya keterlibatan militer di Greenland.

    Pada Selasa (12/1), Nielsen mengatakan bahwa jika Greenland harus memilih antara tetap menjadi bagian dari Denmark atau menjadi bagian dari Amerika Serikat, “kami memilih Denmark”.

    “Yah, itu masalah mereka,” balas Trump.

    “Kita harus percaya bahwa prinsip-prinsip tatanan dunia tidak akan diinjak-injak,” kata pemimpin Greenland dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Rabu.

    “Jika kita mulai mempermainkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, kita akan menghadapi masalah serius bukan hanya di Greenland, tetapi di seluruh dunia,” tambahnya.

    Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen sebelumnya berupaya meredakan kekhawatiran AS tentang keamanan di Greenland, dengan mengatakan kepada AFP bahwa Denmark meningkatkan kehadiran militernya di sana dan sedang berdiskusi dengan sekutu tentang “peningkatan kehadiran NATO di Arktik.”

    (rfs/azh)