Xcloud.id

Blog

  • KPK Ingatkan Risiko Korupsi Terkait Penugasan Khusus Pertamina di Skema Dagang RI-AS

    KPK Ingatkan Risiko Korupsi Terkait Penugasan Khusus Pertamina di Skema Dagang RI-AS

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kebijakan penugasan khusus PT Pertamina (Persero) dalam pembelian dan investasi energi dari Amerika Serikat bisa berujung korupsi jika tak memiliki pijakan hukum yang kuat. Kajian sudah dibuat untuk menjalankan fungsi monitoring.

    Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat koordinasi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Wamen ESDM Yuliot Tanjung; Wamen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno; hingga Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri pada hari ini, 14 Januari.

    “Berdasarkan hasil kajian, temuan mendasar kebijakan extraordinary ini belum berlandaskan kuat karena hanya bertumpu pada joint statment dan belum diterjemahkan ke instrumen hukum yang mengikat,” kata Setyo dikutip dari keterangan tertulis resmi lembaga.

    Kondisi ini, disebut Setyo berpeluang menimbulkan risiko serius jika tidak ditindaklanjuti. “Tanpa instrumen hukum yang kuat dan kejelasan tarif resiprokal, risiko korupsi dan ketidakpastian hukum di sektor energi menjadi ancaman nyata bagi keuangan negara,” tegas mantan Direktur Penyidikan KPK tersbeut.

    Selain itu, Corruption Risk Assessment (CRA) yang dilakukan KPK juga memetakan sejumlah permasalahan dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang disiapkan pemerintah. Salah satunya, terkait pembatasan pemasok minyak mentah yang hanya dibuka bagi pemegang nota kesepahaman dengan Pertamina.

    “Ini berisiko membunuh persaingan sehat dan menciptakan perlakuan istimewa, sehingga rentan kolusi harga,” kata pelaksana harian (Plh) Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Herda Helmijaya dalam kesempatan yang sama.

    Sorotan juga diberikan terhadap indikator keberhasilan penugasan impor dan investasi energi dari atau/di AS. Nilai impor energi sebesar 15 miliar dolar AS yang tercantum dalam joint statement, menurut KPK, belum disertai kriteria capaian yang terukur sementara neraca perdagangan umumnya dihitung secara tahunan.

    Kemudian, KPK juga mencermati rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) pendukung penugasan yang dinilai berpotensi melemahkan akuntabilitas dan memperluas ruang diskresi jika tidak disertai mekanisme pengambilan keputusan yang objektif dan terdokumentasi sejak awal. Di sisi lain, ketentuan spesifikasi produk dan mekanisme subsidi dalam rancangan Perpres dinilai belum sepenuhnya selaras dengan regulasi yang berlaku.

    “Saat ini, negosiasi tarif antara Indonesia-AS masih berlangsung. Jika sepakat, pemerintah akan menindak lanjuti dengan menerbitkan aturan turunan, baik bentuk PP maupun Perpres,” tegas Herda.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sejumlah pembahasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai melakukan pertemuan tertutup. Bukan hanya soal energi, perihal pembelian pesawat yang didasari perjanjian tarif resiprokal juga dibicarakan dalam pertemuan dengan KPK.

    KPK, sambung Airlangga, juga sudah mengevaluasi Peraturan Presiden (Perpres) yang bakal diterbitkan menindaklanjuti perjanjian tersebut.

    Untuk diketahui, Indonesia telah menyepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen. Namun, kesepakatan itu disertai konsesi non-tarif berat, seperti pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penghapusan larangan ekspor mineral kritis hingga kewajiban pembelian produk energi dan pertanian AS.

    Kesepakatan itu menempatkan ekspor Indonesia dalam posisi kurang menguntungkan. Dari sisi tarif, angka 19 persen setara dengan Malaysia (19 persen) dan tidak jauh dari Vietnam (20 persen). Namun, Indonesia kalah saing dari sisi biaya logistik dan harus memberikan konsesi non-tarif jauh lebih besar.

  • Junta Myanmar Gerebek 3 Pabrik Narkoba Terbesar di Tengah Hutan

    Junta Myanmar Gerebek 3 Pabrik Narkoba Terbesar di Tengah Hutan

    Jakarta –

    Junta Myanmar menggerebek tiga laboratorium narkoba berukuran besar di hutan wilayahnya. Pabrik narkoba itu bertanggung jawab atas pembuatan sepertiga dari seluruh metamfetamin yang disita di negara itu tahun lalu.

    Dilansir AFP, Kamis (15/1/2025), negara Asia Tenggara ini telah lama menjadi sarang perdagangan narkoba ilegal, tetapi para analis mengatakan perang saudara yang dipicu oleh kudeta militer tahun 2021 telah meningkatkan produksi dan perdagangan narkoba.

    Berbagai faksi pemberontak mengendalikan berbagai wilayah Myanmar, dan semua pihak dituduh menggunakan hasil penjualan narkotika untuk mengisi kas perang mereka dan mendanai pemerintahan mereka.

    Wartawan AFP bergabung dengan tur pers yang diselenggarakan militer melalui reruntuhan dua bekas pabrik yang masih berasap di selatan kota Hsipaw di negara bagian Shan timur laut.

    Laboratorium-laboratorium itu berukuran seperti desa-desa kecil, dengan jalan, tempat tinggal, dan infrastruktur listrik dan air yang lengkap.

    “Ini adalah penyitaan dan penghancuran terbesar oleh operasi anti-narkoba dalam sejarah kami,” kata juru bicara junta Zaw Min Tun kepada wartawan di kota Pyin Oo Lwin.

    Serangan gabungan oposisi yang dimulai pada akhir tahun 2023 menyebabkan militer kehilangan sebagian besar wilayah Shan kepada pemberontak. Namun, gencatan senjata yang dimediasi China telah mengurangi dua kelompok pemberontak paling kuat.

    Militer Myanmar mengatakan mereka menemukan laboratorium metamfetamin ketika mereka merebut kembali wilayah yang hilang dari pemberontak saat pertempuran mereda.

    (rfs/rfs)

  • Video Legislator Gerindra Tegur Menteri KP soal Tak Berkabar saat ke Aceh

    Video Legislator Gerindra Tegur Menteri KP soal Tak Berkabar saat ke Aceh

    Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra, Teuku Abdul Khalid, menegur Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono saat rapat kerja di DPR.

    Abdul Khalid merasa tak dihargai lantaran Trenggono tak memberi tahu kehadirannya saat ke lokasi bencana di Aceh. Khalid mengatakan teguran yang diberikan supaya kejadian ini tak terulang kembali.

  • Kejati Jakarta Tetapkan 4 Tersangka Baru di Kasus LPEI Rp919 Miliar

    Kejati Jakarta Tetapkan 4 Tersangka Baru di Kasus LPEI Rp919 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan empat tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2011–2023.

    Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jakarta Nauli Rahim Siregar mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup.

    “Pada hari ini Rabu, 14 Januari 2026. Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta kembali menetapkan tersangka terhadap empat orang,” ujar Nauli di Kejati Jakarta, Rabu (14/1/2026).

    Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial AMA selaku Kepala Departemen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2011–2017, IA selaku Kepala Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2007–2016, GG selaku Kepala Departemen Syariah-1 LPEI periode 2017–2018, serta KRZ selaku Kepala Departemen Pembiayaan Syariah-2 LPEI periode 2011–2016.

    Nauli menjelaskan, para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan program pembiayaan ekspor nasional. Dugaan pelanggaran tersebut antara lain penyusunan kajian yang tidak didukung data valid, tidak dilakukannya verifikasi agunan yang telah di-mark up, pengabaian prinsip kehati-hatian, serta tidak adanya pengikatan jaminan secara patut.

    “Sehingga dicairkan pembiayaan secara melawan hukum kepada PT TI [Tebo Indah] dan PT PAS sebesar sekitar Rp919 miliar,” imbuhnya.

    Kejati Jakarta selanjutnya menahan dua tersangka, yakni IA dan GG, selama 20 hari ke depan hingga 2 Februari 2026 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba).

    “Sedangkan Sdr. AMA dan Sdr. KRZ belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan. Kami mengimbau agar yang bersangkutan segera menghadiri panggilan Penyidik untuk segera dilakukan proses hukum,” pungkas Nauli.

    Dalam perkembangan penyidikan, Kejati Jakarta juga melakukan penyitaan sejumlah aset, antara lain kebun sawit di Kabupaten Tebo, tanah dan bangunan di Jakarta Barat, Bogor, Lebak, Karawaci, dan Bekasi. Selain itu, penyidik turut menyita empat unit mobil mewah serta perhiasan emas.

    Total nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp566 miliar.

    Sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat tersangka lain dalam perkara ini, yakni LR selaku Direktur PT Tebo Indah, DW selaku Direktur Pelaksana I yang membawahi Unit Bisnis LPEI periode 2009–2018, RW selaku Relationship Manager Pembiayaan Syariah I LPEI, serta HL selaku pemilik manfaat PT TI dan PT PAS.

    Dengan penetapan tersebut, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI ini berjumlah delapan orang, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp919 miliar.

  • Kemenkeu Bantah Hoaks Purbaya Temukan Uang Jokowi di Bank China

    Kemenkeu Bantah Hoaks Purbaya Temukan Uang Jokowi di Bank China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data simpanan uang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah bank di China.

    Kemenkeu menegaskan informasi tersebut merupakan kabar bohong atau hoaks yang beredar melalui unggahan akun media sosial TikTok Info Nasional.id.

    “Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di bank Cina adalah tidak benar atau HOAKS,” demikian pernyataan resmi Kemenkeu yang dikutip dari akun PPID Kemenkeu di platform X @PPIDKemenkeu, Rabu (14/1/2026).

    Dalam unggahan tersebut, akun Info Nasional.id menampilkan gambar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Presiden ke-7 Jokowi, Iriana Jokowi, serta putranya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Unggahan itu juga menyertakan potongan gambar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan ekspos hasil sitaan perkara dugaan korupsi. Namun, tidak terdapat keterangan apa pun yang menjelaskan keterkaitan uang sitaan yang ditampilkan KPK dengan Presiden ke-7 RI Jokowi.

    Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di bank Cina adalah tidak benar atau HOAKS.

    Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya. pic.twitter.com/IV2lNQsTwd

    — PPID Kementerian Keuangan (@PPIDKemenkeu) January 14, 2026

    Melalui keterangan pada caption, pemilik akun menuding adanya aliran dana tidak wajar selama 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi. Tuduhan tersebut dikaitkan dengan dugaan keterlibatan sejumlah bank asal China dalam pergerakan dana lintas negara yang disebut mencurigakan.

    Pemilik akun juga mengklaim adanya temuan yang bersumber dari analisis transaksi lintas perbankan internasional, kerja sama data intelijen keuangan, serta laporan aktivitas keuangan yang disebut tidak lazim dan melampaui batas yurisdiksi nasional. Namun, unggahan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik keterkaitan antara tudingan transaksi keuangan dimaksud dengan Presiden ke-7 RI Jokowi.

    Menanggapi hal tersebut, Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dan lebih waspada terhadap penyebaran informasi bohong yang mengatasnamakan pejabat negara.

    “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya,” imbau Kemenkeu.

  • Respons Trump, PM Nielsen Tegaskan Greenland Bagian dari Denmark

    Respons Trump, PM Nielsen Tegaskan Greenland Bagian dari Denmark

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Greenland Jens-Frederik Nielsen mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya untuk membicarakan kemerdekaan masa depan pulau Arktik tersebut dan membahayakan haknya untuk menentukan nasib sendiri. Penyataan tersebut usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meningkatkan ancaman untuk mengambil alih kendali atas wilayah tersebut.

    “Saya rasa ini bukan saatnya untuk membicarakannya. Kita tidak boleh mempertaruhkan hak kita untuk menentukan nasib sendiri ketika negara lain berbicara tentang mengambil alih wilayah kita,” kata Jens-Frederik Nielsen dalam sebuah wawancara dengan media Greenland, dilansir AFP, Rabu (14/1/2024).

    Pernyataan tersebut diterbitkan hanya beberapa jam sebelum pertemuan penting di Gedung Putih antara pejabat Denmark, Greenland, dan AS mengenai Greenland.

    “Itu tidak berarti kita tidak akan menginginkan sesuatu yang berbeda di masa depan. Tetapi di sini dan sekarang, kita adalah bagian dari kerajaan (Denmark), dan kita berdiri bersama kerajaan tersebut. Itu sangat penting dalam situasi serius ini,” tambah Nielsen.

    Menteri Luar Negeri Denmark dan mitranya dari Greenland dijadwalkan bertemu pada Rabu (14/1) dengan mitranya dari AS, Marco Rubio, dan Wakil Presiden JD Vance, yang tahun lalu menegur Denmark karena kurangnya keterlibatan militer di Greenland.

    Pada Selasa (12/1), Nielsen mengatakan bahwa jika Greenland harus memilih antara tetap menjadi bagian dari Denmark atau menjadi bagian dari Amerika Serikat, “kami memilih Denmark”.

    “Yah, itu masalah mereka,” balas Trump.

    “Kita harus percaya bahwa prinsip-prinsip tatanan dunia tidak akan diinjak-injak,” kata pemimpin Greenland dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Rabu.

    “Jika kita mulai mempermainkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, kita akan menghadapi masalah serius bukan hanya di Greenland, tetapi di seluruh dunia,” tambahnya.

    Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen sebelumnya berupaya meredakan kekhawatiran AS tentang keamanan di Greenland, dengan mengatakan kepada AFP bahwa Denmark meningkatkan kehadiran militernya di sana dan sedang berdiskusi dengan sekutu tentang “peningkatan kehadiran NATO di Arktik.”

    (rfs/azh)

  • Prakiraan Cuaca 15 Januari 2026: Jabodetabek Masih Diguyur Hujan

    Prakiraan Cuaca 15 Januari 2026: Jabodetabek Masih Diguyur Hujan

    Jakarta: Berdasarkan data terkini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan didominasi awan tebal hingga hujan pada Kamis, 15 Januari 2026.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dinamika cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, khususnya bagi warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan sejak pagi.
     
    Prakiraan Cuaca Jabodetabek Kamis (15/1):

    Pagi Hari

    Sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan berada dalam kondisi berawan tebal pada pagi hari. Hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, serta sebagian wilayah Kabupaten Tangerang.

    Suhu udara berada di kisaran 24–26 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi.
     

    Siang Hari

    Memasuki siang hari, intensitas hujan diprediksi meningkat. Hujan ringan berpeluang mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

    Sementara itu, Depok, Bekasi, serta Tangerang Selatan diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang. Adapun wilayah Kota dan Kabupaten Bogor perlu meningkatkan kewaspadaan karena berpotensi dilanda hujan lebat.

    Sore hingga Malam Hari

    Pada sore hari, hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah sebelum berangsur mereda pada malam hari. BMKG mencatat hujan dengan intensitas sedang masih mungkin terjadi di Tangerang dan Bogor, sedangkan wilayah Jakarta diprediksi didominasi cuaca mendung.
     
    Peringatan Dini

    BMKG memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang tinggal di wilayah lereng dan bantaran sungai di Bogor agar mewaspadai potensi banjir bandang serta tanah longsor akibat tingginya akumulasi curah hujan.

    “Masyarakat tetap diminta waspada terhadap kemungkinan perubahan kondisi cuaca secara tiba-tiba yang dapat mengganggu aktivitas transportasi dan lalu lintas,” tulis keterangan resmi BMKG.

    BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca melalui aplikasi InfoBMKG maupun kanal media sosial resmi @infoBMKG guna memperoleh informasi terbaru secara real-time.

    Jakarta: Berdasarkan data terkini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan didominasi awan tebal hingga hujan pada Kamis, 15 Januari 2026.
     
    BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dinamika cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, khususnya bagi warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan sejak pagi.
     

    Prakiraan Cuaca Jabodetabek Kamis (15/1):

    Pagi Hari
     
    Sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan berada dalam kondisi berawan tebal pada pagi hari. Hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, serta sebagian wilayah Kabupaten Tangerang.

    Suhu udara berada di kisaran 24–26 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi.
     

     
    Siang Hari
     
    Memasuki siang hari, intensitas hujan diprediksi meningkat. Hujan ringan berpeluang mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.
     
    Sementara itu, Depok, Bekasi, serta Tangerang Selatan diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang. Adapun wilayah Kota dan Kabupaten Bogor perlu meningkatkan kewaspadaan karena berpotensi dilanda hujan lebat.
     
    Sore hingga Malam Hari
     
    Pada sore hari, hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah sebelum berangsur mereda pada malam hari. BMKG mencatat hujan dengan intensitas sedang masih mungkin terjadi di Tangerang dan Bogor, sedangkan wilayah Jakarta diprediksi didominasi cuaca mendung.
     

    Peringatan Dini

    BMKG memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang tinggal di wilayah lereng dan bantaran sungai di Bogor agar mewaspadai potensi banjir bandang serta tanah longsor akibat tingginya akumulasi curah hujan.
     
    “Masyarakat tetap diminta waspada terhadap kemungkinan perubahan kondisi cuaca secara tiba-tiba yang dapat mengganggu aktivitas transportasi dan lalu lintas,” tulis keterangan resmi BMKG.
     
    BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca melalui aplikasi InfoBMKG maupun kanal media sosial resmi @infoBMKG guna memperoleh informasi terbaru secara real-time.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Akhir Penantian 20 Tahun, Tiang Monorel Pertama Dibongkar dalam 30 Menit Megapolitan 14 Januari 2026

    Akhir Penantian 20 Tahun, Tiang Monorel Pertama Dibongkar dalam 30 Menit Megapolitan 14 Januari 2026

    Akhir Penantian 20 Tahun, Tiang Monorel Pertama Dibongkar dalam 30 Menit
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Usai mangkrak selama dua dekade, tiang monorel di ruas Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, akhirnya mulai dibongkar pada Rabu (14/1/2026) malam.
    Pembongkaran tiang pertama tercatat rampung hanya dalam waktu sekitar 30 menit.
    Pekerjaan pembongkaran dimulai pukul 22.30 WIB oleh personel Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
    Sementara itu, jalur lambat Jalan HR Rasuna Said telah ditutup sejak pukul 22.00 WIB untuk mendukung kelancaran proses pengerjaan.
    Tahap awal pembongkaran diawali dengan penandaan tiang menggunakan cat berwarna kuning dan putih.
    Petugas kemudian memasang papan peringatan di jalur cepat sebagai penanda area proyek.
    Setelah itu, peralatan las disambungkan ke gas menggunakan kabel merah dan biru. Api las kemudian dinyalakan dan diarahkan ke bagian ujung tiang yang tertanam di dalam blok beton.
    Proses pemotongan tersebut memicu percikan api yang menyebar ke berbagai arah. Meski demikian, petugas tetap bekerja dengan tenang.
    Setelah bagian tiang terbakar dan terlepas, petugas lain mencabut besi tiang dan meletakkannya di badan jalan dalam posisi terbaring.
    Pada malam pertama pembongkaran, pengerjaan dilakukan oleh dua orang petugas secara bersamaan.
    Sedikitnya terdapat sekitar 100 batang besi dari dua blok
    tiang monorel
    yang berhasil dibongkar. Besi terakhir dilepaskan dari blok beton pada pukul 23.03 WIB.
    Selama proses berlangsung, petugas Dinas Perhubungan terlihat mengatur arus lalu lintas di ujung jalur lambat dengan mengarahkan pengendara ke sisi kanan jalan karena jalur masih ditutup. Sementara itu, petugas Satpol PP berjaga di sekitar lokasi.
    Setelah seluruh besi dicabut, petugas membersihkan sisa blok beton menggunakan sapu. Blok tersebut kemudian kembali dililit dengan garis peringatan berwarna kuning dan hitam.
    Besi-besi hasil pembongkaran selanjutnya diangkut ke mobil bak yang membawa peralatan pembongkaran milik Dinas Bina Marga.
    Pada pukul 23.35 WIB, seluruh rangkaian pekerjaan malam pertama dinyatakan selesai.
    Generator dimatikan dan seluruh peralatan diangkut ke dalam kendaraan. Jalur lambat Jalan HR Rasuna Said baru kembali dibuka setelah dua mobil bak Dinas Bina Marga meninggalkan lokasi pembongkaran.
    Total terdapat 109 tiang monorel yang akan dibongkar di sepanjang Jalan HR Rasuna Said.
    Pembongkaran tersebut menjadi bagian dari upaya penataan ulang kawasan yang telah lama terbengkalai akibat mangkraknya proyek monorel.
    “Ada 109 tiang monorel sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said, semuanya akan ditata rapi dan saya meyakini ini akan membuat jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, saat peninjauan lokasi
    pembongkaran tiang monorel
    mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026) pagi. 
    Selain pembongkaran tiang monorel, Pemprov DKI Jakarta juga merencanakan penataan menyeluruh di sepanjang Jalan HR Rasuna Said.
    Penataan tersebut mencakup perbaikan badan jalan, saluran air, jalur pedestrian, penerangan jalan umum (PJU), hingga pembangunan taman.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Habib Rizieq Tak Permasalahkan Pandji Kritik Pemerintah, tapi Jangan Lecehkan Salat

    Habib Rizieq Tak Permasalahkan Pandji Kritik Pemerintah, tapi Jangan Lecehkan Salat

    GELORA.CO –  Habib Rizieq Shihab menanggapi materi Mens Rea yang dibawakan komika Pandji Pragiwaksono dan belakangan menjadi sorotan publik.

    Habib Rizieq menyatakan tidak mempermasalahkan kritik terhadap pemerintah yang disampaikan Pandji dalam pertunjukan stand-up comedy tersebut.

    Menurutnya, kritik kepada pemerintah merupakan hal yang wajar dan sah disampaikan.

    Namun, ia menyesalkan adanya materi yang menyinggung ibadah salat dan dianggap menjadikannya sebagai bahan candaan.

    Pernyataan itu disampaikan Habib Rizieq melalui kanal YouTube Islami Brotherhood Television, Selasa (13/1/2026).

    Ia menegaskan bahwa salat merupakan ajaran agama yang bersumber dari Al-Qur’an dan tidak pantas dijadikan bahan olok-olok atau candaan.

    Habib Rizieq menilai, ajaran agama termasuk bagian dari syiar Islam yang harus dihormati.

    Lebih lanjut, Habib Rizieq mengingatkan agar pelawak tidak memberikan penilaian atau kesimpulan keagamaan terkait ibadah, dan menyarankan agar persoalan tersebut diserahkan kepada ulama.

    Ia juga meminta Pandji Pragiwaksono untuk menyampaikan permohonan maaf serta menghapus bagian materi yang dianggap menyinggung salat.

    itu, Habib Rizieq mendesak pihak Netflix untuk mencabut atau setidaknya menghilangkan bagian tersebut dari tayangan yang dapat diakses publik luas

    Pandji didemo

    Ratusan orang dari massa Gerakan Kader Umat Islam menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Metro Jaya, Selasa (13/1/2026).

    Aksi tersebut diawali dengan longmarch dari Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan.

    Dalam aksinya, massa mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edy Suheri beserta jajaran untuk segera mengusut dan memproses secara hukum dugaan penistaan ibadah salat yang dituduhkan kepada komika Pandji Pragiwaksono.

    Pandji dilaporkan ke kepolisian usai pertunjukan stand up comedy bertajuk “Mens Rea Show” ditayangkan dan ditonton publik melalui platform Netflix beberapa waktu lalu.

    Koordinator Aksi Gerakan Kader Umat Islam, Fachrullah Jasadi, menyampaikan orasi di depan gedung Polda Metro Jaya.

    Ia menilai materi dalam tayangan tersebut telah melampaui batas kebebasan berekspresi dan melukai perasaan serta keyakinan umat Islam.

    “Salat adalah ibadah paling fundamental dalam ajaran Islam, tiang agama, dan kewajiban yang bersifat sakral. Menjadikan sholat sebagai bahan candaan, satire, atau narasi yang merendahkan dalam bentuk apa pun adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan berpotensi memicu konflik sosial,” ujar Fachrullah.

    Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai ekspresi seni atau hiburan, melainkan mengandung dugaan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius.

    Ia menegaskan negara tidak boleh kalah oleh dalih kebebasan berkesenian.

    “Penegak hukum wajib bersikap tegas dan adil tanpa pandang bulu,” tegasnya.

    Fachrullah menyebut, dugaan perbuatan tersebut dapat dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE, Pasal 156 dan 156a KUHP, serta Pasal 243, 244, dan 245 KUHP Baru sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.

    Selain mendesak Polda Metro Jaya, massa aksi juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengambil langkah tegas terhadap tayangan yang dinilai menghina agama Islam.

    “Tindakan pemutusan akses perlu dipertimbangkan demi menjaga ketenteraman masyarakat dan wibawa hukum negara,” katanya.

    Ia menambahkan, jika aparat penegak hukum lamban atau terkesan membiarkan, hal itu dinilai membuka ruang pembenaran terhadap penistaan agama.

    “Umat Islam tidak akan diam ketika ibadah sucinya dilecehkan,” ujar Fachrullah.

    Gerakan Kader Umat Islam, lanjutnya, akan terus mengawal kasus ini melalui konsolidasi umat dan langkah-langkah konstitusional hingga keadilan benar-benar ditegakkan.

    “Penegakan hukum yang adil dan tegas adalah kunci menjaga kerukunan, toleransi, serta kehormatan seluruh agama di Indonesia,” tutupnya. 

    Bakal dipolisikan

    Komika senior Pandji Pragiwaksono akan dilaporkan ke polisi, oleh Forum Ulama Nusantara terkait dugaan penistaan agama.

    Langkah hukum ini diambil menyusul materi stand up comedy Pandji Pragiwaksono di ‘Mens Rea’, yang dinilai menyinggung sakralitas ibadah shalat.

    Ketua Forum Ulama Nusantara Nur Shollah Bek alias Wan mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dan memahami materi pertunjukan Pandji Pragiwaksono, yang beredar di ruang publik.

    Menurut Wan Bek, menjadikan shalat sebagai bahan lelucon berpotensi melukai perasaan umat Islam.

    “Kami berencana melaporkan dugaan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral,” kata Wan Bek ketika ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).

    Wan Bek menegaskan, langkah pelaporan ini bukan bertujuan untuk memicu konflik horizontal di masyarakat.

    Melainkan, sebagai upaya agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dengan mudah menjadikan ibadah sakral umat Islam sebagai komoditas candaan.

    “Langkah ini bukan untuk memicu konflik, melainkan sebagai upaya agar tidak ada lagi pihak yang menjadikan ibadah umat Islam sebagai bahan candaan,” ucapnya.

    Dalam penjelasannya, Wan Bek menyoroti materi spesifik yang dipersoalkan dalam materi stand up Pandji di show Mens Rea.

    Materi tersebut diketahui menyinggung soal kriteria pemimpin yang rajin beribadah, khususnya shalat.

    Bagi Forum Ulama Nusantara, narasi yang dibangun Pandji sudah melampaui batas kritik sosial dan masuk ke ranah merendahkan nilai agama.

    “Bagi umat Islam, menjaga shalat merupakan bagian dari akhlak dan kepribadian,” ungkapnya.

    “Ketika hal tersebut ditertawakan di ruang publik dengan jangkauan luas, kami menilai ini bukan lagi kritik,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Wan Bek berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti dugaan ini secara profesional jika laporan resmi telah dilayangkan.

    Wan Bek memastikan bahwa Forum Ulama Nusantara tetap menjunjung tinggi prinsip kerukunan antarumat beragama dan tidak bermaksud menghakimi secara sepihak.

    “Kami tidak bermaksud menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta negara hadir dan hukum ditegakkan secara adil,” tegasnya.

    Dalam pernyataan sikapnya, Forum Ulama Nusantara juga menekankan pandangan mengenai batasan kebebasan berekspresi. Mereka menilai, kebebasan berbicara tidak semestinya dilakukan dengan cara merendahkan simbol-simbol agama.

    “Materi yang membahas tentang solat dan dijadikan humor, tidak pantas justru meresahkan. Sehingga hal ini harus ditindak tegas,” ujar Wan Bek. 

  • Cuaca Buruk, Dishub DKI Kembali Hentikan Kapal Cepat ke Kepulauan Seribu

    Cuaca Buruk, Dishub DKI Kembali Hentikan Kapal Cepat ke Kepulauan Seribu

    JAKARTA – Dinas Perhubungan DKI Jakarta kembali menghentikan sementara layanan kapal cepat penyeberangan dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, menuju sejumlah pulau di Kepulauan Seribu pada Rabu, 14 Januari, akibat cuaca buruk.

    Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Dishub DKI Jakarta Muhamad Wildan Anwar mengatakan hingga Rabu pagi kondisi cuaca belum memungkinkan untuk pelayaran.

    “Layanan penyeberangan masih belum berjalan hari ini,” kata Wildan di Jakarta, Rabu, 14 Januari.

    Menurut dia, Dishub DKI Jakarta juga belum mengantongi izin berlayar dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Muara Angke karena pertimbangan keselamatan pelayaran.

    “Kewenangan pelayaran ada di KSOP, Dishub hanya sebagai operator,” ujar Wildan.

    Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta telah menghentikan sementara operasional kapal cepat dari Pelabuhan Muara Angke ke sejumlah pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu sejak Senin, 12 Januari. Kebijakan tersebut diambil menyusul cuaca buruk yang ditandai dengan curah hujan tinggi dan gelombang laut yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran.

    Wildan menyebutkan keputusan itu mengacu pada data cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta belum diterbitkannya izin berlayar oleh KSOP Muara Angke.

    “Keselamatan penumpang adalah prioritas utama,” tegasnya.

    Adapun empat lintasan kapal cepat Dishub DKI Jakarta yang sementara tidak beroperasi meliputi lintasan Muara Angke–Pulau Untung Jawa–Pulau Lancang–Pulau Payung–Pulau Tidung, lintasan Muara Angke–Pulau Untung Jawa–Pulau Pari–Pulau Panggang–Pulau Pramuka, lintasan Muara Angke–Pulau Pari–Pulau Pramuka–Pulau Kelapa, serta lintasan Muara Angke–Pulau Kelapa–Pulau Sabira.

    Dishub DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan KSOP Muara Angke untuk memantau perkembangan cuaca dan keselamatan pelayaran.

    “Operasional kapal akan dibuka kembali setelah izin berlayar diterbitkan dan kondisi cuaca dinyatakan aman,” pungkas Wildan.