Blog

  • Wamenkop Sarankan Susu Tetap Harus Ada di Makan Bergizi Gratis Sekalipun Kemasan UHT – Halaman all

    Wamenkop Sarankan Susu Tetap Harus Ada di Makan Bergizi Gratis Sekalipun Kemasan UHT – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyarankan agar susu tetap menjadi bagian dari menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pada saat penyelenggaraan perdana MBG hari Senin (6/1/2025) kemarin, ditemukan beberapa murid sekolah tidak menerima susu dalam menu makanan mereka.

    Padahal sebelumnya, menu susu selalu ada dalam uji coba program MBG.

    Menurut Ferry, susu masih ada di dalam program MBG, haya saja pembagiannya tidak setiap hari.

    “Masuk. Masih tetap ada. Kan kita tetap selingi susu di 1-2 hari dalam seminggu,” katanya ketika ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Terkait dengan tidak adanya susu di beberapa sekolah selama dua hari ini MBG berjalan, Ferry menduga itu karena program ini masih dalam tahap uji coba pertama.

    “Mungkin karena itu baru tahap uji coba pertama, tapi mudah-mudahan insyaallah bisa diselingi dalam 1-2 hari, tetap diberikan susu,” ujar Ferry.

    Ia berharap pekan ini sudah bisa diberikan susu bagi para siswa penerima MBG.

    “Ya, insyaallah sih. Ini kan masih simulasi uji coba, jadi ya mudah-mudahan uji cobanya bisa lancar,” ucap Ferry.

    Ia pun menyarankan agar ke depannya susu bisa selalu menjadi bagian dari menu MBG, sekalipun itu berbentuk kemasan UHT.

    Sebab, jika mengadalkan susu hasil produksi koperasi peternakan sapi perah lokal akan sulit karena mereka biasanya hanya memproduksi untuk di daerah sekitarnya.

    “Kalau koperasi peternakan sapi perah itu kan pasti hanya bisa berkontribusi terhadap siswa-siswa di sekolah yang ada di sekitar sentra-sentra pertanakan sapi perahnya,” jelas Ferry.

    “Tapi kalau di luar Jawa atau daerah-daerah sekolah-sekolah yang jauh dari sentra pertanakan sapi perah, menurut pendapat saya memang tetap harus diberikan susu dalam bentuk kemasan UHT atau susu bubuk supaya bisa tetap menjaga protein mereka dari asupan susu,” pungkasnya.

    Sebelumya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan tidak adanya susu dalam menu makan bergizi gratis yang didistribusikan kepada siswa di wilayah Jakarta hari ini.

    Dadan mengatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan pemberdayaan sumber daya lokal.

    “Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada,” kata Dadan seusai rapat dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Dia menjelaskan, hal tersebut penting agar semua daerah memanfaatkan potensinya masing-masing.

    “Untuk mendorong agar setiap daerah punya sapi perah dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal,” ujar Dadan.

    Dadan menyebut, pihaknya telah menyusun rencana pemberian susu secara bertahap.

    Di daerah yang memiliki sapi perah, susu akan diberikan minimal tiga kali seminggu. 

    Namun, untuk wilayah yang belum memiliki sapi perah, pemerintah menyediakan alternatif protein dan kalsium lainnya.

    “Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya misalnya dengan ikan dengan telur, dan lain dan sumber kalsium lainnya termasuk seperti yang sudah saya sebutkan kelor ya,” ujar Dadan.

    Dadan mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini akan dilakukan evaluasi setiap hari.

    “Tentu kita akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa target kita dari Januari sampai April kan akan mencakup 3 juta penerima manfaat,” ucapnya.

    Dia menjelaskan, pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan di lapangan.

    Menurutnya, Prabowo juga memberikan arahan agar implementasi makan bergizi gratis tidak terburu-buru, tetapi disesuaikan dengan kesiapan anggaran dan infrastruktur.

  • Apa Itu Malanutrisi dan Stunting yang Bisa Diatasi dengan Program Makan Bergizi Gratis?

    Apa Itu Malanutrisi dan Stunting yang Bisa Diatasi dengan Program Makan Bergizi Gratis?

    Jakarta, Beritasatu.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengatasi malanutrisi dan stunting di Indonesia.

    Program ini resmi dimulai pada Senin (6/1/2025), dan bertujuan untuk pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Fokus utama program Makan Bergizi Gratis adalah untuk mengatasi masalah malanutrisi dan stunting yang masih menjadi isu besar di Tanah Air.

    Program ini menyasar balita, anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta dilaksanakan pada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi, termasuk Aceh, Bali, Lampung, hingga DI Yogyakarta.

    Namun, apa itu malanutrisi dan stunting yang bisa diatasi dengan program Makan Bergizi Gratis? Berikut ini penjelasannya.

    Apa Itu Malanutrisi?
    Malanutrisi merujuk pada kondisi ketidakseimbangan asupan nutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan. Malanutrisi terdiri dari berbagai bentuk, seperti kekurangan gizi (wasting, stunting, dan underweight) serta kelebihan berat badan atau obesitas.

    Gejala malanutrisi bisa berupa penurunan berat badan yang tidak direncanakan, kehilangan otot, dan kelelahan berlebihan. Selain itu, malanutrisi dapat menyebabkan gangguan pada berbagai sistem tubuh, termasuk memperlemah sistem kekebalan tubuh dan memperlambat proses penyembuhan luka. Diagnosis malanutrisi dan stunting biasanya dilakukan oleh dokter melalui pengamatan terhadap penampilan, perilaku, serta distribusi lemak tubuh pasien.

    Apa Itu Stunting?
    Sementara stunting adalah gangguan pada pertumbuhan anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang tepat, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial.

    Menurut data dari World Health Organization (WHO), seorang anak dikatakan mengalami stunting jika tinggi badannya lebih dari dua standar deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Terutama terjadi dalam 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak pembuahan hingga usia dua tahun. Stunting dapat berdampak negatif pada perkembangan kognitif dan kemampuan pendidikan anak, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan di masa dewasa.

    Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia pada 2023, prevalensi stunting di Indonesia masih mencapai 21,5%, meskipun terjadi penurunan yang sangat kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

    Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu solusi penting dalam mencegah dan mengurangi angka stunting serta malanutrisi di Indonesia. Program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang.

    Sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sudah mengimplementasikan berbagai program, seperti pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil, pemberian ASI eksklusif untuk bayi hingga usia 6 bulan, serta imunisasi dan suplementasi vitamin A. Semua langkah ini diharapkan dapat mengurangi prevalensi stunting dan malnutrisi yang masih menjadi masalah serius di Indonesia.

    Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis dan berbagai upaya pencegahan lainnya, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan signifikan dalam mengatasi malanutrisi dan stunting, serta menciptakan generasi yang sehat dan produktif.

  • Kemenperin Minta Apple Ajukan Proposal Ulang soal Penyesuaian Nilai TKDN

    Kemenperin Minta Apple Ajukan Proposal Ulang soal Penyesuaian Nilai TKDN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum mencapai kesepakatan bersama dengan Apple Inc. terkait nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah meminta perusahaan yang dipimpin Tim Cook untuk mengajukan proposal ulang. 

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Setia Diarta mengatakan pihaknya masih meminta Apple untuk mempertimbangkan dan mengajukan proposal baru terkait penyesuaian nilai TKDN tersebut.

    “Isinya [negosiasi dengan Apple] mereka akan memenuhi persyaratan yang ada di Permenperin 29/2017 [perhitungan nilai TKDN untuk produk HKT], itu isinya. Jadi, mungkin lebih lanjut itu kita ajukan ulang,” ujar Setia di Kantor Kemenperin, Selasa (7/1/2025). 

    Pria yang akrab disapa Tata itu menerangkan pertemuan Apple hari ini bersama Vice President of Global Policy Apple Nick Amman sore ini membahas proposal perpanjangan TKDN Apple. Untuk diketahui, Apple masih harus menyelesaikan komitmen utang US$10 juta dalam siklus perpanjangan sertifikasi TKDN 2020-2023. 

    Dalam pertemuan tersebut, Kemenperin telah memberikan tanggapan terhadap proposal mereka. Dia menyebut Apple menanggapi tanggapan Apple tersebut dengan mempertimbangkan dan mempelajari lagi perhitungan TKDN tersebut. 

    “Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Pak Menteri menyampaikan ini gak akan jadi pertemuan satu jam, satu hari, ini bisa jadi satu bulan, satu minggu. Jadi ini akan berproses, masih proses,” ujarnya. 

    Namun, Tata mengungkap bahwa isi proposal yang diberikan Apple menyebut bahwa perusahaan raksasa teknolosi asal AS itu akan berkomitmen memenuhi persyaratan yang ada dalam Permenperin 29/2017. 

    Untuk itu, dia menyebut Apple akan memberikan proposal baru. Dalam hal ini, Tata menegaskan bahwa proposal yang diberikan Apple kepada Kemenperin berbeda dengan tawaran investasi pembangunan pabrik. Pihaknya hanya membicarakan perhitungan TKDN. 

    “Kami meberikan penawaran ulang ke mereka supaya mempertimbangkan tawaran ini. Skemanya tetap skema inovasi sih, belum bicara yang bangun pabrik, belum,” imbuhnya. 

  • DPRD Setujui Transformasi BPR Bank Kota Kediri Menjadi Perseroda

    DPRD Setujui Transformasi BPR Bank Kota Kediri Menjadi Perseroda

    Kediri (beritajatim.com) – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Kediri resmi menyetujui perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

    Keputusan ini diambil dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Kediri pada Selasa (7/1/2025), dengan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perseroda BPR Bank Kota Kediri.

    Sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Kediri dipimpin oleh Ketua DPRD Firdaus, dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan. Seluruh fraksi, termasuk PAN, PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, NasDem, PKB, PKS, dan Demokrat, memberikan dukungan penuh terhadap perubahan ini.

    Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit menegaskan bahwa perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

    “Dengan status Perseroda, BPR Bank Kota Kediri diharapkan dapat memberikan layanan perbankan yang lebih profesional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa perubahan ini akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau.

    “Perseroda BPR akan berperan aktif dalam mendukung perkembangan UMKM serta memperkuat perekonomian masyarakat,” tambah Bagus.

    Sementara itu, Direktur Perseroda BPR Bank Kota Kediri, Poppy Setyaningrum, menegaskan komitmennya untuk mengelola perusahaan ini dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik.

    “Kami siap menjalankan amanah ini dengan standar perbankan yang lebih baik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

    Dengan perubahan status ini, BPR Bank Kota Kediri diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan daya saing sektor keuangan lokal.

    Pemerintah Kota Kediri pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan demi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

    Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, yang turut mendukung transformasi kelembagaan ini sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. [nm/suf]

  • Menteri Rosan dan Apple Sepakati Investasi Rp16 Triliun Bangun Pabrik AirTag di Batam

    Menteri Rosan dan Apple Sepakati Investasi Rp16 Triliun Bangun Pabrik AirTag di Batam

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani mengungkapkan telah sepakat dengan tim Apple Inc. terkait investasi awal senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun untuk pembangunan pabrik AirTag di Batam. 

    Rosan menyampaikan pihaknya dengan Apple telah berkomitmen bahwa investasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan tahap pertama pabriknya di Indonesia. 

    “Pada intinya mereka bicara dan berkomitmen untuk pembangunan tahap pertama vendor AirTag US$1 miliar,” ujarnya di kantor BKPM, Selasa (7/1/2025). 

    Harapannya, pabrik tersebut dapat memproduksi 65% dari kebutuhan global AirTag—produk dari Apple untuk melacak keberadaan barang seperti kunci maupun dompet.  

    Berdasarkan pantauan Bisnis, tim Apple Inc. yang dipimpin oleh Vice President of Global Policy Apple Nick Amman tiba di kantor BKPM pada Selasa (7/1/2025) sore pukul 18.09 WIB. 

    Pertemuan tersebut belangsung singkat tak sampai satu jam. Amman bersama rombongan terpantau meninggalkan gedung BKPM pada pukul 18.50 WIB tanpa sepatah kata apapun. 

    Adapun terkait pembangunan pabrik, Rosan menyebutkan pihak Apple telah melihat lokasi yang akan dibangun di Batam tersebut. 

    Pembangunan tersebut direncanakan terlaksana dalam waktu dekat dan diharapkan dapat rampung dan mulai produksi pada awal 2026. 

    “Mereka sudah lihat lokasi tanahnya mereka. Sehingga di jadwalkan itu kalau mereka mulai, selesai early 2026,” lanjutnya. 

    Dalam prosesnya, Rosan berjanji akan mengawal investasi tersebut untuk berjalan dan terealisasi. 

    Rosan memandang investasi awal dari Apple ini menjadi sinyal positif terhadap investor asing. Di mana dirinya menyebutkan akan ada investor besar yang akan masuk ke Indonesia. Meski demikian, dirinya enggan menyebutkan perusahaan tersebut. 

    Sementara terkait masalah Tingkat Konponen Dalam Negeri (TKDN) Apple di Indonesia, Rosan menyerahkan sepenuhnya ke Menteri Perindustrian Agustus 2024 Gumiwang Kartasasmita. 

    Sebelumnya dalam pertemuan Amman di Kemenperin sore hari tadi, Agus menyampaikan telah resmi menerima proposal Apple Inc. terkait investasi di Indonesia untuk memenuhi syarat TKDN demi mendapatkan izin edar produk terbarunya.  

    Agus mengatakan, proposal tersebut telah diterima pihaknya pada 6 Januari 2025 kemarin dan sedang dalam tahap negosiasi bersama tim teknis Kemenperin dan Apple pada hari ini.  

    “Saya sampaikan bahwa tidak ada time frame yang kita tetapkan. Bisa done deal hari ini. Bisa done deal malam ini. Bisa done deal besok. Bisa done deal next week. Bisa next month. Jadi, untuk waktu kami tidak tetapkan target. Yang kami tetapkan target itu adalah substansinya,” kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (7/1/2025). 

  • PMI Asal Buleleng Diduga Dibunuh di Malaysia, Jasadnya Ditemukan di Kamar Hotel – Halaman all

    PMI Asal Buleleng Diduga Dibunuh di Malaysia, Jasadnya Ditemukan di Kamar Hotel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Buleleng, Bali, Ni Ketut Nurhayati (39), dilaporkan meninggal dunia di Malaysia.

    Menurut informasi yang beredar, Nurhayati diduga menjadi korban pembunuhan.

    Kabar meninggalnya Ketut Nurhayati pertama kali disampaikan melalui unggahan akun media sosial Facebook oleh Srimulyani Devi, Senin (6/1/2025).

    Dalam unggahan tersebut, Srimulyani membuka donasi untuk pemulangan jenazah Nurhayati yang bekerja secara ilegal di Malaysia.

    Hingga saat ini, unggahan tersebut telah mendapatkan 79 komentar dan 64 kali dibagikan.

    Proses pemulangan jenazah Ketut Nurhayati terkendala oleh kekurangan biaya.

    Relawan sesama PMI di Malaysia telah mengumpulkan donasi sebesar Rp8 juta, namun masih kurang Rp10 juta dari total biaya yang dibutuhkan, yaitu sekira Rp18 juta.

    Tribun Bali berhasil menghubungi Luh Sri Mulyani, yang mengungkapkan ia mengetahui peristiwa meninggalnya Nurhayati pada Selasa (31/12/2024), namun baru mendapatkan konfirmasi pada 4 Januari 2025.

    Informasi awal mengenai kejadian ini tersebar melalui grup WhatsApp TKW Malaysia.

    “Saya lebih dulu mencari kebenaran info itu. Hingga saya mendapatkan kabar langsung dari teman kerja mbak Nurhayanti (korban), yang membenarkan informasi itu. Ia sempat dihubungi Polisi di Malaysia dan ditunjukkan foto dan videonya,” jelas dia, Selasa (7/1/2025).

    Dikatakan, Nurhayati ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel dengan berlumuran darah. Lokasi hotelnya di wilayah Puchong, Malaysia.

    Polisi setempat menduga korban meninggal dunia karena dibunuh.

    “Waktu ditemukan (jenazahnya) di kamar hotel ditutupi selimut dan berlumuran darah,” ujar dia.

    Setelah memastikan identitas korban, Sri Mulyani menghubungi keluarga Nurhayati untuk meminta izin membuka donasi pemulangan jenazah.

    “Setelah diizinkan, saya memposting di Facebook. Hingga saat ini, dana yang terkumpul sudah Rp7 juta yang akan diserahkan kepada keluarga almarhum,” tambahnya.

    Jenazah Ketut Nurhayati direncanakan akan diterbangkan dari Malaysia pada Rabu (8/1/2025) pukul 09.00 waktu setempat.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Penerimaan Pajak Sektor Telekomunikasi Jakarta Dinilai Masih Kurang, Pemprov Diminta Optimalkan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Januari 2025

    Penerimaan Pajak Sektor Telekomunikasi Jakarta Dinilai Masih Kurang, Pemprov Diminta Optimalkan Megapolitan 7 Januari 2025

    Penerimaan Pajak Sektor Telekomunikasi Jakarta Dinilai Masih Kurang, Pemprov Diminta Optimalkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPRD Jakarta
    , Khoirudin, menyoroti potensi pajak daerah dari sektor telekomunikasi yang dinilai belum tergarap maksimal.
    Padahal, menurutnya, infrastruktur telekomunikasi seperti
    mini tower
    dan layanan penyedia internet memiliki peluang besar untuk menyumbang pendapatan daerah yang lebih signifikan.
    “Di Jakarta ada banyak
    mini tower
    di pinggir jalan. Minimal 500
    mini tower
    itu dikelola oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Saat ini, Bapenda hanya mendapat retribusi kecil, bahkan hanya Rp 1 juta per unit seumur hidup. Ini tidak logis,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (7/1/2025).
    Khoirudin menjelaskan,
    mini tower
     yang tersebar di berbagai sudut Jakarta memiliki potensi besar menyumbang pendapatan daerah jika dikelola dengan skema pajak, bukan sekadar retribusi.
    “Setiap
    tower
    itu punya kesibukan percakapan yang berbeda-beda. Mestinya ini bukan retribusi, yang kita dapatkan harusnya pajak, karena aset jalan yang digunakan adalah milik pemda (pemerintah daerah),” tambah dia.
    Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan pajak dari lalu lintas percakapan dan data yang difasilitasi oleh penyedia layanan internet.
    Mengingat internet telah menjadi kebutuhan utama warga Jakarta sebagai kota jasa dan metropolitan, potensi pajak dari sektor ini dinilai sangat besar.
    “Sekarang internet menjadi kebutuhan di kehidupan di Jakarta. Pajak dari penggunaan ruang untuk lalu lintas percakapan oleh
    provider
    maksimal ke Jakarta, itu jadi potensi baru,” kata dia.
    Khoirudin juga membandingkan pendapatan daerah Jakarta dengan kota besar lainnya di Asia Tenggara seperti Bangkok dan Kuala Lumpur. Menurutnya, pendapatan daerah Jakarta masih kalah jauh dari kota-kota tersebut. 
    “Jakarta kota jasa, metropolitan, tempat sebagian besar uang beredar. Walaupun pendapatan kita besar, kita baru 3,5 persen dari kota-kota besar di dunia,” tutur dia.
    Meski demikian, Khoirudin mengapresiasi kinerja Bapenda terkait realisasi penerimaan pajak daerah 2024 Jakarta yang mencapai 98,85 persen.
    Namun, ia menekankan perlunya eksplorasi sumber pendapatan lain di luar pajak konvensional, termasuk dari sektor telekomunikasi.

    Pendapatan pajak
    itu pendapatan yang biasa, yang memang memaksa para wajib pajak mematuhi aturan yang sudah dibuat pemerintah,” katanya. 
    Oleh karenanya, ke depan, DPRD Jakarta berencana membahas strategi optimalisasi pendapatan daerah bersama Bapenda Jakarta.
    Salah satu fokus utamanya adalah mengubah skema retribusi menjadi pajak untuk sektor-sektor yang dianggap memiliki potensi besar, termasuk infrastruktur telekomunikasi seperti
    mini tower
    dan layanan penyedia internet.
    “Setiap kenaikan pajak pasti teriak, karena itu bebas. Negara yang sejahtera mengurangi pajak dan pemerintah punya ruang untuk mendapatkan pendapatan di luar pajak,” kata Khoirudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Utang Paylater Warga RI Tembus Rp30,3 T per November 2024

    Utang Paylater Warga RI Tembus Rp30,3 T per November 2024

    Jakarta, CNN Indonesia

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang masyarakat Indonesia di layanan paylater mencapai Rp30,36 triliun per November 2024.

    Jumlah tersebut berasal dari industri perbankan dan juga industri multifinance yang menyediakan layanan buy now pay later (BPNL). Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya mencapai Rp29,66 triliun.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melaporkan kredit paylater perbankan mencapai Rp21,77 triliun per November 2024.

    “Per November 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh sebesar 42,68 persen year on year, (sementara Oktober 2024 sebelumnya itu adalah sebesar 47,92 persen menjadi sebesar Rp21,7 triliun,” ujar Dian dalam Konferensi Pers RDKB Desember 2024 secara daring, Selasa (7/1).

    Dian menyebut pencapaian ini menunjukkan perbankan telah melaksanakan ekspansi kredit konsumsi yang signifikan melalui layanan paylater.

    “Ini tentu saya kira menunjukkan concern perbankan kita terhadap kebutuhan masyarakat secara umum, masyarakat yang membutuhkan dalam level yang sebetulnya bisa dikatakan kreditnya adalah kredit kecil,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) OJK Agusman melaporkan kredit paylater melalui perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai Rp8,59 triliun pada periode yang sama.

    Angka tersebut tumbuh sebesar 61,90 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Di sisi lain, ia mencatat pembiayaan bermasalah paylater yang tercermin dari NPF (Non Performing Financing) tercatat sebesar 2,92 persen (gross) dan NPF Nett sebesar 0,81 persen.

    “Untuk pembiayaan buy now pay letter (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan tercatat meningkat sebesar 61,90 persen yoy. (Sementara) di Oktober yang lalu tercatat (tumbuh) 63,89 persen yoy atau menjadi Rp8,59 triliun,” ujar Agusman.

    (del/pta)

  • Menperin dan Apple 3 Jam Bertemu Bahas Nasib iPhone 16, Ini Hasilnya

    Menperin dan Apple 3 Jam Bertemu Bahas Nasib iPhone 16, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan perwakilan Apple melakukan pertemuan untuk membahas kelanjutan TKDN produsen iPhone itu di Indonesia. Pertemuan dilakukan pada Selasa (7/1/2024).

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, pertemuan antara Kemenperin dan Apple berlangsung selama 3 jam lebih, mulai pukul 14.35 dan selesai pukul 17.44.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku dirinya berbincang pihak Apple, selama 30 menit. Sementara sisanya dilanjutkan oleh tim teknis Kemenperin yang dipimpin Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin, Setia Darta.

    Adapun Apple mengirim 4 perwakilan untuk bernegosiasi, termasuk salah satunya Nick Amman, Vice President of Global Policy Apple. Sementara perwakilan Kemenperin berjumlah 6 orang.

    Agus mengungkapkan bahwa pemerintah RI telah menerima secara resmi proposal investasi dari Apple pada 6 Januari 2025. Namun, pihaknya tidak menetapkan tenggat waktu untuk proses negosiasi dengan Apple. Pemerintah RI punya sasaran sendiri yang ingin dicapai tanpa ada batas waktu.

    “Saya sampaikan bahwa tidak ada time frame yang kita tetapkan. Bisa done deal hari ini, bisa done deal malam ini, bisa done deal besok, bisa done deal next week, bisa next month. Jadi waktu, kami tidak tetapkan target, yang kami tetapkan target itu adalah substansinya,” katanya di Kantor Kemenperin, Selasa (7/1/2025).

    Foto: iPhone 16 baru dipamerkan selama pengumuman produk baru di kantor pusat Apple pada hari Senin, 9 September 2024, di Cupertino, California. (AP Photo/Juliana Yamada)
    iPhone 16 baru dipamerkan selama pengumuman produk baru di kantor pusat Apple pada hari Senin, 9 September 2024, di Cupertino, California. (AP Photo/Juliana Yamada)

    Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Setia Diarta, mengungkap pertemuan dengan Apple membahas proposal yang telah diajukan Apple. Pihaknya memberikan tanggapan atas sejumlah poin diajukan Apple.

    “Yang jelas kami tadi menerima proposal mereka untuk perpanjangan TKDN dan kami kita sudah memberikan counter kepada proposalnya mereka. Dan mereka mempertimbangkan untuk mempelajari lagi,” kata Setia.

    Karenanya Setia belum bisa memastikan nasib iPhone 16 di Indonesia. Sebab dalam pertemuan tadi belum ada kesepakatan dua belah pihak.

    “Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Menteri, ini nggak akan jadi one hour meeting atau one day meeting. It can be one month, it can be one week. Jadi ini akan proses, jadi masih proses,” ujarnya.

    Sementara itu, Vice President of Global Policy Apple, Nick Amman, tidak banyak berkomentar mengenai pertemuan itu. Dia hanya bilang bahwa diskusi yang dilakukan itu cukup bagus.

    “Sebuah diskusi yang bagus, diskusi yang bagus,” ucap Nick singkat.

    (wur)

  • Apple Ketemu Menperin Agus Gumiwang, iPhone 16 Tetap Belum Bisa Dijual – Halaman all

    Apple Ketemu Menperin Agus Gumiwang, iPhone 16 Tetap Belum Bisa Dijual – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perwakilan Apple Inc. bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dalam pertemuan Apple Vice President of Global Policy Nick Amman dengan tim dari Kementerian Perindustrian, secara garis besar membahas perpanjangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Yang jelas kita tadi menerima proposal mereka untuk perpanjangan TKDN. Kita sudah memberikan counter pada proposal mereka. Negosiasinya sudah selesai, mereka mempertimbangkan untuk mempelajari lagi,” tutur Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta, usai pertemuan, Selasa (7/1/2025).

    Hasil sementara dari pertemuan tersebut, Apple akan berupaya memenuhi persyaratan yang ada dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet.

    Dalam aturan tersebut, setiap produk telepon seluler wajib memenuhi aturan TKDN sebesar 35 persen. Sementara Apple pada proposal tahun 2020-2023 memilih skema inovasi untuk memenuhi TKDN.

    Sebagai informasi, jika Apple berinvestasi membangun fasilitas manufaktur di Indonesia, penghitungan TKDN dipastikan akan berbeda dari skema investasi jalur inovasi.

    “Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Pak Menteri, ini nggak akan jadi one hour meeting atau one day meeting. It can be one month, it can be one week. Jadi ini masih proses. Tapi intinya mereka akan memenuhi persyaratan yang ada di Permenperin No 29. Jadi mungkin lebih lanjut itu kita propos ulang,” jelas Setia.

    Apple sendiri masih utang investasi yang belum terealisasi dari proposal 2020-2023, nilainya sekitar 10 juta dolar AS.

    Dengan belum terpenuhinya kuota investasi tersebut, hasil pertemuan juga belum membuat iPhone 16 dapat dijual secara legal di Indonesia.

    “iPhone 16 tetap belum bisa beredar selama TKDN itu belum terpenuhi. Jadi belum bisa,” kata Dirjen ILMATE.