Blog

  • Ketersediaan gas LPG bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga selama libur Nataru

    Ketersediaan gas LPG bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga selama libur Nataru

    Senin, 30 Desember 2024 17:21 WIB

    Petugas mengisi ulang tabung gas elpiji subsidi ukuran tiga kilogram di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Medan, Sumatera Utara, Senin (30/12/2024). PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mencatat ketersediaan gas bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga selama libur Natal 2024 dan Tahun 2025 mencapai 3.705 metrik ton per hari atau meningkat 5,4 persen dibandingkan hari biasa 3.514 metrik ton. ANTARA FOTO/Yudi Manar/YU

    Petugas mengisi ulang tabung gas elpiji subsidi ukuran tiga kilogram di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Medan, Sumatera Utara, Senin (30/12/2024). PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mencatat ketersediaan gas bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga selama libur Natal 2024 dan Tahun 2025 mencapai 3.705 metrik ton per hari atau meningkat 5,4 persen dibandingkan hari biasa 3.514 metrik ton. ANTARA FOTO/Yudi Manar/YU

  • Kesaksian Istri Hakim PN Surabaya Pemvonis Bebas Ronald Tannur

    Kesaksian Istri Hakim PN Surabaya Pemvonis Bebas Ronald Tannur

    Jakarta, CNN Indonesia

    Istri dari dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur (31) yakni Erintuah Damanik dan Mangapul memberikan kesaksian mengenai penggeledahan dan detik-detik suaminya ditangkap tim kejaksaan.

    Kesaksian itu disampaikan para saksi tersebut dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

    Jaksa penuntut mencecar Rita Sidahuluk, istri dari Erintuah, mengenai penukaran valuta asing (valas) senilai Rp1 miliar.

    Jaksa memulai dengan mengungkap fakta soal Rita yang sempat menukar valas di PT Golden Trimulia Valasindo pada Agustus 2024. Namun, Rita mengaku lupa nominalnya.

    “Ibu pernah tukar di Golden Trimulia Valasindo?” tanya jaksa.

    “Pernah,” jawab Rita.

    “Masih ingat berapa total yang pernah ibu tukarkan?” timpal jaksa.

    “Enggak,” sebut Rita

    Mendengar jawaban tersebut, jaksa kemudian membeberkan data perihal penukaran valas yang dilakukan oleh Rita pada periode Maret 2022 hingga 4 Juni 2024 dengan total mencapai Rp1 miliar

    Meski demikian, di hadapan majelis hakim, Rita menyatakan tak mengingat semua penukaran valas tersebut.

    “Ini kalau lihat data-data sekitar Rp1 miliar, Bu. Dimulai dari Maret 2022 dan 4 Juni 2024. Kalau khusus 2024-nya bu, ada dimulai dari 15 Maret 2024 penukaran 20.000 dolar AS, nilainya Rp311 juta dengan 4 Juni 2024,” ungkap jaksa.

    “Ini kan data yang kami terima, kami konfrontasi ke ibu data-data ini, ini ibu yang menukarkan. Langsung atau pernah menyuruh orang atas nama ibu atau seperti apa?” sambung jaksa terus menekan.

    “Aduh enggak ingat saya pak,” jawab Rita.

    Selain itu, Rita mengaku trauma dengan proses penggeledahan dan penangkapan suaminya beberapa waktu lalu. Ia mengaku dilanda ketakutan selama berminggu-minggu.

    “Itu yang buat saya enggak berani sambil lihat orang lagi pak, ketakutan yang sangat mencekam saya sampai berapa minggu,” ujar Rita di hadapan majelis hakim.

    “Terus kadang habis itu juga ada ketuk-ketuk (pintu). Saya enggak bisa tidur berhari-hari pak,” kata Rita menceritakan trauma usai penggeladahan apartmen oleh penyidik kejaksaan.

    Jaksa lantas mencari tahu penyebab sebenarnya dari ketakutan yang dialami Rita tersebut.

    Kata Rita, trauma dan ketakutan yang dialaminya muncul karena suaminya terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi.

    “Karena dilakukan proses hukum terhadap suami ibu ya?” tanya jaksa.

    “Iya,” ucap Rita mengamini.

    Sementara itu, Marta Pangabean juga mengaku kaget saat mendengar kabar apartemen suaminya (Mangapul) di Surabaya, Jawa Timur, digeledah tim kejaksaan. Ia mengatakan saat itu sedang berada di Medan.

    “(Tahu) dari kakak saya, masuk ke handphone. Itu bapak, kalau bapak dipanggil bapak Jeo. Bapak Jeo itu ada penggeledahan ini katanya sama saya. Dari anak juga, dari media juga,” kata Marta.

    Setelah mendengar kabar tersebut, Marta tidak langsung menuju Surabaya karena tidak mendapatkan tiket pesawat.

    “Saya tidak langsung berangkat besoknya karena tiket tidak tersedia pada saat itu. Besoknya saya berangkat ke Surabaya, Surabaya tiga jam penerbangan. Saya sampai di apartemen, tetapi apartemen dikunci,” tutur Marta.

    “Lalu, saya tanya ponakan saya juga, seorang jaksa juga. Saya tanya dia, karena dia pasti tahu. ‘Coba, di mana keberadaan Om-mu?’ Saya tanya begitu. Dia suruh saya kembali, sudah di Kejaksaan Agung. Balik lagi, tante balik lagi dulu, balik dulu ke Kejaksaan Agung padahal bapak masih di Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim),” sambungnya.

    Marta mengungkapkan pada momen tersebut dirinya merasa sangat capek atau lelah.

    “Seumur-umur tidak pernah saya mengalami seperti ini,” ungkap dia.

    Erintuah, Mangapul dan satu hakim PN Surabaya lainnya yaitu Heru Hanindyo didakwa menerima suap sejumlah Rp1 miliar dan Sin$308.000 diduga untuk mengurus perkara terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Mereka juga didakwa menerima gratifikasi dianggap suap.

    Erintuah disebut menerima gratifikasi dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing. Yakni uang sebesar Rp97.500.000, Sin$32.000 dan RM35.992,25.

    Ia menyimpan uang-uang tersebut di rumah dan apartemen miliknya. Ia tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sehingga dianggap sebagai gratifikasi.

    Sementara Heru disebut menerima gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp104.500.000, US$18.400, Sin$19.100, ¥100.000 (Yen), €6000 (Euro) dan SR21.715 (Riyal Saudi). Heru menyimpan uang-uang tersebut di Safe Deposit Box (SDB) Bank Mandiri Kantor Cabang Cikini Jakarta Pusat dan rumahnya.

    Sedangkan Mangapul disebut menerima penerimaan yang tidak sah menurut hukum dengan rincian Rp21.400.000,00, US$2.000 dan Sin$6.000. Ia menyimpan uang tersebut di apartemennya.

    (ryn/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penemuan Limbah Medis di Sungai Citarum Karawang, Ada Jarum Suntik hingga Obat-obatan – Halaman all

    Penemuan Limbah Medis di Sungai Citarum Karawang, Ada Jarum Suntik hingga Obat-obatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG – Limbah medis terlihat menumpuk di Sungai Citarum tepatnya di di Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok,  Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/1/2025).

    Limbah medis ditemukan berserakan di bawah jembatan yang menghubungkan Karawang dan Kabupaten Bekasi.

    Jenis limbah yang ditemukan termasuk jarum suntik, slang infus, dan berbagai obat-obatan.

    Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Karawang, Meli Rahmawati, pihaknya menerima laporan dari masyarakat dan segera mengunjungi lokasi kejadian.

    “Kami langsung ke lokasi dan melihat langsung ceceran limbah medis yang tersangkut di jembatan itu,” ungkap Meli pada Selasa sore.

    Setelah mengunjungi lokasi, Meli dan timnya melakukan wawancara dengan warga setempat.

    Beberapa warga mengaku menyaksikan oknum yang diduga membuang limbah medis ke sungai.

    Namun, tidak semua limbah yang dibuang masuk ke dalam sungai karena sebagian besar tersangkut di struktur besi penahan jembatan.

    Hasil dari penelusuran menunjukkan bahwa pembuangan limbah medis di Sungai Citarum bukanlah hal baru.

    Ini sudah beberapa kali terjadi, dan hal ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kalangan pihak berwenang.

    “Kami akan berupaya untuk menemukan pelakunya dengan bekerjasama dengan polisi,” kata Meli.

    Meli menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini.

    Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kasus ini.

    “Jika pelaku berhasil ditemukan, pihaknya akan memproses secara hukum untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” katanya.

     

  • Setelah Laporkan Dugaan Korupsi Dinas Damkar, Sandi Butar Butar Butar Kini Dipecat: Ini Sudah Ngawur

    Setelah Laporkan Dugaan Korupsi Dinas Damkar, Sandi Butar Butar Butar Kini Dipecat: Ini Sudah Ngawur

    TRIBUNJAKARTA.COM – Setelah melaporkan dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Sandi Butar Butar kini dipecat.

    Sandi sendiri merupakan petugas pemadam kebakaran atau damkar yang sudah 10 tahun bekerja secara kontrak.

    Kini, kontrak Sandi habis per 31 Desember 2024 dan tidak diperpanjang dinas.

    Sandi sempat viral di media sosial merekam peralatan pemadaman dan penyelamatan di UPT-nya yang tak berfungsi.

    Hal itu membuat sering kali Sandi dan kawan-kawan tidak mengindahkan laporan masyarakat, terutama soal pohon tumbang, karena geregaji mesin rusak.

    Sandi juga melaporkan dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok ke Kejaksaan Negeri Depok.

    Dia juga sudah menerima surat pemanggilan untuk memberi keterangan soal dugaan penyelewengan anggaran di Dinas Damkar Depok tahun 2022-2024 sesuai laporan yang diajukan.

    Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tesy Haryanti, tidak mau berkomentar soal ramai anggapan masyarakat yang menyebut Sandi dipecat karena laporan dugaan korupsi tersebut.

    “Itu no comment. Kami fokusnya ke kinerja,” ucap Tesy kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

    Tesy mengatakan, alasan pemecatan Sandi murni karena kinerja.

    “Ini kami ada evaluasi tiap tahunnya dan itu menyatakan bahwa memang tidak bisa diperpanjang kontraknya,” ungkap Tesy.

    Ia menambahkan, target yang diharapkan Dinas Damkar Depok dari Sandi menjadi salah satu indikator dalam evaluasi tersebut.

    “Kalau kerja setahun ternyata tidak menarget atau tidak ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf,” jelasnya. 

    Tesy juga menegaskan bahwa keputusan ini merupakan surat pemberitahuan, bukan pemecatan.

    “Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan,” sambungnya.

    Kendati demikian, Tesy enggan merinci hasil evaluasi kinerja Sandi karena informasi tersebut dianggap sebagai rahasia internal dinas.

    “Karena internal, itu Sandi kan ada di UPT Cimanggis ya. Silakan. Karena memang kami meramu semuanya, mengelola semuanya, mendengarkan semua informasi dan kami kaji hasilnya seperti itu,” lanjut dia.

    Tesy juga mengungkapkan, Sandi telah mangkir dua kali dalam panggilan terkait kelanjutan kontrak pada Selasa (31/12/2024) dan Kamis (2/1/2025).

    Sandi Angkat Bicara

    Di sisi lain, Sandi melalui pengacaranya, Deolipa Yumara, pernyataan pihak Dinas Damkar Depok soal alasan pemecatan itu.

    “Pemberhentian (kontrak kerja) Sandi ini saya rasa unsur kebencian dari satu orang, satu kelompok, atau beberapa orang yang dirugikan atas tindakan Sandi yang membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di Damkar,” ungkap Deolipa saat ditemui Kompas.com di Sukmajaya, Depok, Selasa (7/1/2025).

    Deolipa mengkritik keputusan Dinas Damkar yang menilai kinerja Sandi setelah hampir 10 tahun bekerja sebagai tidak memuaskan.

    Ia menyebut hal tersebut sebagai tindakan yang tidak berdasar. “Ini sudah ngawur. Sudah 10 tahun baru dievaluasi bilang enggak baik, padahal selama 10 tahun kerjanya bagus,” tegas Deolipa.

    Sebagai tindak lanjut, Deolipa dan kliennya berencana untuk mengambil langkah hukum terhadap Dinas Damkar Depok atas tindakan yang dinilai tidak transparan dan tidak profesional.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Istana Buka Suara Alasan Prabowo Absen Kick Off Program Makan Bergizi Gratis

    Istana Buka Suara Alasan Prabowo Absen Kick Off Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Istana buka suara terkait Presiden Prabowo Subianto yang tidak meninjau langsung peluncuran program makan bergizi gratis (MBG).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo direncanakan akan meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis.

    Namun, peninjauan tersebut tidak mesti dilakukan saat hari pertama pelaksanaan program strategis tersebut. “Kan presiden rencananya sidak. Jadi tunggu saja kapan beliau mau meninjau langsung ya,” kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2024).

    Program makan bergizi gratis sudah mulai diluncurkan pada Senin (6/1/2024). Pada tahap awal, program makan bergizi gratis menjangkau 190 lokasi yang tersebar di sekolah-sekolah mencakup 26 provinsi Tanah Air secara serentak.

    Meski Prabowo belum terjun langsung memantau pelaksanaan makan bergizi gratis pada hari pertama dan kedua, Hasan menyatakan kepala negara secara rutin mendapatkan update program tersebut dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    “Presiden mendapatkan laporan rutin dari Kepala BGN Dadan Hindayana. Jadi beliau selalu dapat update,” ucap Hasan.

    Kick off makan bergizi gratis yang sudah mulai berjalan ini mencakup Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, semua provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Dapur untuk makan bergizi gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). SPPG merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program.

    SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur makan bergizi gratis.

    Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program makan bergizi gratis bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

  • Usai Negosiasi soal Investasi di Kemenperin, Bos Apple: Great Discussion  – Halaman all

    Usai Negosiasi soal Investasi di Kemenperin, Bos Apple: Great Discussion  – Halaman all

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan dirinya telah bertemu dengan Nick secara langsung selama 30 menit.

    Tayang: Selasa, 7 Januari 2025 19:11 WIB

    Lita Febriani/Tribunnews.com

    Apple Vice President of Global Policy Nick Amman meninggalkan Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, usai melakukan negosiasi mengenai rencana investasi Apple di Indonesia, Selasa (7/1/2025) 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Petinggi Apple yang diwakili Apple Vice President of Global Policy Nick Amman melakukan diskusi mengenai tawaran investasi perusahaannya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

    Usai melakukan negosiasi dengan tim teknis Kementerian Perindustrian yang dipimpin Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta, Nick akhirnya keluar dari Kantor Kemenperin pukul 17.45 WIB.

    Nick bersama tim langsung meninggalkan lokasi. Namun sempat menyampaikan beberapa kata kepada wartawan yang telah menunggu hasil diskusi sejak pukul 14.30 WIB.

    “Great discussion (diskusi yang bagus),” ucap Nick saat akan meninggalkan Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan dirinya telah bertemu dengan Nick secara langsung selama 30 menit.

    “Saya bertemu cuma 30 menit. Saya menyampaikan apa yang menjadi perhatian pemerintah. Saya sampaikan kepada Nick bahwa isu Apple ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei-survei yang ada, publik sangat mendukung. Jadi pihak Apple harus tahu itu,” ucap Agus.

    Usai pertemuan singkat dengan Nick, Menperin menyatakan pembahasan penawaran investasi Apple langsung dibahas secara langsung oleh tim teknis.

    “Sekarang dengan tim teknis, tapi saya ikutin terus tim teknisnya. Mengikuti memonitor. Saat ini Nick masih di atas, masih melakukan negosiasi dengan tim teknis saya,” kata Agus.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Chairman Perusahaan Raksasa Jepang Sebut Presiden AS Joe Biden Lakukan Intervensi Politik Ilegal – Halaman all

    Chairman Perusahaan Raksasa Jepang Sebut Presiden AS Joe Biden Lakukan Intervensi Politik Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –   Chairman perusahaan raksasa Jepang Nippon Steel, Hashimoto Eiji tegas menyatakan apa yang dilakukan Presiden AS Joe Biden menentang pengambil alihan US Steel oleh Nippon Steel adalah suatu intervensi politik yang ilegal dan yakin akan menang dalam pengadilan.

    Nippon  Steel telah mengajukan gugatan terhadap Presiden Biden dan lainnya yang berusaha untuk mencabut perintah larangan, mengklaim bahwa larangan Presiden Biden atas rencana akuisisi US Steel, pembuat baja utama Amerika, adalah intervensi politik ilegal. 

    “Kami tidak akan pernah menyerah, dan yang dilakukan Presiden AS Biden tersebut adalah hal yang ilegal dilakukannya,” tegas Hashimoto dalam jumpa pers Selasa (7/1/2025).

    Selain itu Hashimoto juga mengarah kepada perintah eksekutif  (Presiden Joe Biden) tanpa menerapkan prosedur peninjauan CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) dengan benar karena campur tangan politik ilegal Presiden Biden, “Hal  itu jelas  tidak dapat diterima sama sekali,” tegas Hashimoto.

    Selain itu, Presiden McCall dari USW dari kelompok pekerja AS,  United Steel Workers, dan Cleveland Cliffs, produsen pesaing, mengklaim bahwa Presiden Biden telah melakukan langkah intervensi secara ilegal.

    Mengenai rencana akuisisi, dia berkata, “Saya percaya bahwa itu akan berkontribusi untuk memperkuat keamanan nasional Amerika Serikat, jadi saya tidak akan pernah menyerah untuk menjalankan bisnis di Amerika Serikat, dan pandangan saya adalah bahwa tidak ada alasan untuk menyerah, dan ini adalah pandangan yang telah disepakati oleh Japan Steel dan US Steel,”  tegas Hashimoto lagi.

    Kedua pihak menurutnya tetap akan melakukan akuisisi dengan baik karena telah disepakati bersama.

    Di sisi lain, ketika ditanya tentang kemungkinan memenangkan kasus di pengadilan, Hashimoto hanya berkata, “Karena masih di masa depan, ini bukan waktunya untuk mengatakan berapa persentase probabilitas atau periode berapa nantinya.”

    Mengingat pemerintahan baru yang akan dibentuk di AS, Hashimoto mengatakan, “Jika kami memenangkan kasus ini, kami harus memulai dari awal karena ini adalah gugatan yang meminta kami untuk mengulang tinjauan CFIUS.

    Ini akan dilakukan oleh administrasi baru, anggota baru, dengan prosedur yang benar. Tentu saja, saya akan berusaha memberikan  pemahaman kepada mereka dengan menjelaskan konten ini kepada pemerintahan baru dan anggota baru bahwa konten ini akan berkontribusi kepada Amerika Serikat.

     Presiden terpilih Trump ingin membuat industri manufaktur lebih kuat lagi. Dia ingin memberi pekerja manufaktur kehidupan yang sejahtera dan masa depan yang cerah sekali lagi,

    “Hal ini jelas sejalan dengan tujuan dari kebijakan ini, dan saya yakin bahwa kami akan dapat memperoleh pemahaman dari mereka  menjelaskannya dengan benar,” tambahnya.

    Diskusi mengenai Nippon Steel juga dilakukan di wag Pencinta Jepang gratis email ke: tkyjepang@gmail.com (Tribunnews.com/Richard Susilo) 

  • Operasi Penembakan di Tepi Barat Utara Tewaskan Tiga Warga Israel – Halaman all

    Operasi Penembakan di Tepi Barat Utara Tewaskan Tiga Warga Israel – Halaman all

    Operasi Penembakan di Tepi Barat Utara Tewaskan Tiga Warga Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Tiga warga Israel tewas dan beberapa lainnya terluka dalam operasi penembakan Palestina pada 6 Januari, yang terjadi antara desa Al-Funduq di Tepi Barat yang diduduki di Qalqilya dan pemukiman Kedumim. 

    Operasi tersebut, yang dilakukan oleh setidaknya dua warga Palestina, menargetkan dua mobil dan sebuah bus di jalan raya Route 55. 

    Tentara Israel telah memulai perburuan terhadap dua warga Palestina yang melepaskan tembakan ke kendaraan di dekat pemukiman Kedumim.

    “Mereka menembaki sebuah bus dan kendaraan sipil di dekat Al-Funduq … Beberapa warga sipil terluka dalam berbagai cara dan saat ini sedang menerima perawatan medis,” kata tentara Israel dalam sebuah pernyataan. 

    “Pasukan keamanan telah melakukan pengejaran terhadap mereka dan melakukan pemblokiran jalan serta menutup beberapa desa di daerah tersebut,” tambahnya. 

    Ketiganya dinyatakan tewas di tempat kejadian, dan sembilan lainnya terluka dalam operasi perlawanan, menurut layanan ambulans Magen David Adom Israel. 

    Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “operasi Qalqilya yang heroik merupakan sebuah pesan kepada pemerintah pendudukan ekstremis dan para menterinya, bahwa di Tepi Barat, Gaza, wilayah pedalaman yang diduduki, dan seluruh Palestina terdapat orang-orang yang bebas, bangga, dan revolusioner yang tidak akan menyerahkan hak-hak mereka, dan bahwa perlawanan akan terus berlanjut hingga pendudukan disingkirkan dari seluruh tanah kami.”

    Operasi itu terjadi saat ketegangan meningkat secara signifikan di Tepi Barat yang diduduki baru-baru ini sebagai akibat dari pengepungan dan serangan brutal Otoritas Palestina ( PA ) yang didukung Israel terhadap kamp pengungsi Jenin. 

    Bentrokan antara kelompok perlawanan Jenin dan pasukan PA masih berlangsung, demikian pula pertempuran antara kelompok perlawanan dan tentara Israel di dalam dan sekitar kota. 

    Israel terus melancarkan serangan hampir setiap hari di seluruh Tepi Barat yang diduduki, sementara para pejabat meningkatkan retorika mereka terhadap wilayah tersebut. 

    “Siapa pun yang berjuang untuk mengakhiri perang di Gaza akan menerima perang di Yudea dan Samaria,” kata Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir pada hari Senin. 

    “Nablus dan Jenin harus menyerupai Jabalia,” kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. 

    “Saya menuntut Perdana Menteri [Benjamin Netanyahu] untuk mengadakan rapat kabinet mendesak hari ini guna membahas perubahan persepsi dan pemberantasan perlawanan yang sesungguhnya di Yudea dan Samaria,” imbuhnya. 

    PA secara resmi mengumumkan dimulainya pengepungan dan penyerangan terhadap Jenin pada tanggal 14 Desember. Operasi tersebut menargetkan kelompok perlawanan di kamp Jenin, terutama Brigade Jenin dari Brigade Quds gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ). 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Vietnam Bikin Aturan Baru, Pengendara Terobos Lampu Merah Denda Rp 12 Juta

    Vietnam Bikin Aturan Baru, Pengendara Terobos Lampu Merah Denda Rp 12 Juta

    Jakarta

    Pemerintah Vietnam akan mengenakan denda besar untuk pengendara yang kedapatan menerobos lampu merah. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2025.

    Disitat dari Vietnamplus, Selasa (7/1), pengendara motor dan mobil di Vietnam memang dikenal suka menerobos lampu merah. Itulah mengapa, lalu lintas di persimpangan jalan kerap kali berantakan atau tak teratur.

    Demi mengurangi kebiasaan tersebut, pemerintah setempat menerbitkan aturan Decree 168/2024/ND-CP untuk menambah besaran denda bagi penerobos lampu merah. Tak tanggung-tanggung, kenaikannya sampai lima kali lipat!

    Jalan raya Vietnam. Foto: Getty Images/murat4art

    Kini, pengendara mobil yang kedapatan melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda maksimum 20 juta VND atau Rp 12,7 jutaan. Sementara pengendara motor berkisar 4-6 juta VND atau Rp 2-3 jutaan. Selain itu, mereka yang menerobos lampu merah juga akan dikurangi empat poin dari SIM mereka.

    Melanggar lampu merah merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas yang paling umum, terutama di kota-kota besar seperti Hanoi. Perilaku ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kepatuhan hukum dan budaya lalu lintas, tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan dan kemacetan yang signifikan.

    Hari-hari pertama setelah aturan terkait diterbitkan pemerintah Vietnam, lalu lintas Hanoi diklaim lebih teratur, terutama di jalan protokol. Namun, satu-dua pelanggar masih tetap ada.

    “Pelanggaran masih terjadi terutama di kalangan pengemudi taksi daring, pekerja pengiriman barang, dan kendaraan roda tiga. Pendidikan budaya kepatuhan lalu lintas akan ditingkatkan. Pelanggaran berat akan ditangani secara ketat untuk mengurangi kecelakaan,” kata perwakilan Departemen Kepolisian Lalu Lintas setempat.

    Polisi Lalu Lintas Hanoi menyatakan, pihaknya akan mengumpulkan bukti video dan menunjukkan langsung ke pelanggar sebelum penjatuhan denda. Sehingga, seluruh prosesnya transparan dan terukur.

    (sfn/sfn)

  • KPU Magetan Tunjuk Firma Hukum Asal Jember untuk Hadapi Sidang PHP di MK

    KPU Magetan Tunjuk Firma Hukum Asal Jember untuk Hadapi Sidang PHP di MK

    Magetan (beritajatim.com)– Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Magetan, Noviano Suyide, menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan langkah hukum untuk menghadapi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Magetan 2024 yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Sujatno-Ida Yuhana Ulfa (JADI), ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    KPU Magetan telah menunjuk tim kuasa hukum untuk mendampingi mereka dalam proses sidang di MK. Keputusan ini diambil melalui rapat pleno yang dilaksanakan beberapa hari lalu.

    “Kami telah menetapkan firma hukum AW Law Firm dari Jember sebagai kuasa hukum yang akan mewakili KPU Magetan dalam menghadapi perselisihan hasil Pilkada ini,” ujar Noviano Suyide, Selasa (7/1/2025)

    Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sidang pendahuluan atau sidang pertama kasus ini akan berlangsung pada Rabu (8/1/2025), pukul 13.00 WIB. Dalam persidangan ini, pihak KPU Magetan bersama tim hukum akan memberikan klarifikasi dan tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3.

    Noviano menegaskan bahwa KPU Magetan siap menghadapi seluruh proses hukum dan yakin dengan tahapan serta keputusan yang telah diambil selama penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Kami percaya proses penyelenggaraan Pilkada di Magetan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, sebagai bagian dari tanggung jawab kami, KPU akan mengikuti proses hukum di Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.

    Gugatan Paslon Sujatno-Ida Yuhana Ulfa (JADI)

    Pasangan calon nomor urut 3, Sujatno-Ida Yuhana Ulfa, mengajukan gugatan ke MK terkait perselisihan hasil Pilkada Magetan 2024. Gugatan ini diajukan setelah KPU Magetan menetapkan hasil resmi pemilihan.

    Pasangan JADI menilai terdapat sejumlah permasalahan yang perlu ditinjau ulang, meskipun detail dari gugatan tersebut belum disampaikan secara lengkap kepada publik.

    KPU Magetan berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan, termasuk dalam menghadapi gugatan hukum ini. Noviano Suyide berharap seluruh pihak dapat menghormati proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

    “Kami berharap proses ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak, sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku,” tutup Noviano. [fiq/suf]