Xcloud.id

Blog

  • Sindiran Halus dari Meme Lukisan Klasik, Bikin Nyengir

    Sindiran Halus dari Meme Lukisan Klasik, Bikin Nyengir

    Sindiran Halus dari Meme Lukisan Klasik, Bikin Nyengir

  • Peralatan Dapur Terlambat Dikirim, Program Makan Bergizi Gratis di Pekanbaru Ditunda

    Peralatan Dapur Terlambat Dikirim, Program Makan Bergizi Gratis di Pekanbaru Ditunda

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Pekanbaru, Riau ditunda hingga minggu depan. Penundaan itu karena peralatan dapur terlambat dikirim. Hal ini disampaikan oleh Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, Selasa (7/1/2025).

    Dikatakan Roni, sebelumnya makan program bergizi gratis direncanakan mulai pada Senin (6/1/2025) kemarin. Namun, terjadi penundaan karena keterlambatan pengiriman peralatan dapur yang akan digunakan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

    “Untuk Kota Pekanbaru ditunda pekan depan, karena alat-alat dapur umumnya belum sampai. Karena kan dikirim dari Jawa semua, menunggu itu,” ujar Roni.

    Logistik dan peralatan tersebut diperkirakan akan tiba di Pekanbaru pada Rabu (8/1/2025) atau Kamis (9/1/2025). “Jadi Senin (13 Januari 2025) sudah bisa dimulai,” tambahnya.

    Sementara itu, Paur Komunikasi Sosial (Komsos) Kodim 0301 Pekanbaru Letda Heri Kurniawan mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dapur sehat program makan bergizi gratis di Asrama Peing Jalan Teratai Telanai Pura nomor 1, Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Namun, di lokasi tersebut belum belum beroperasi.

    “Belum, karena masih menunggu kedatangan peralatan dari Jakarta,” pungkasnya terkait program makan bergizi gratis.
     

  • DPKP Depok Sempat Panggil Juru Padam Depok Sandi Butar Butar 2 Kali, Tapi Tak Datang

    DPKP Depok Sempat Panggil Juru Padam Depok Sandi Butar Butar 2 Kali, Tapi Tak Datang

    loading…

    Plt Kabid Pengendalian Operasi DPKP Kota Depok Tessy Haryati Muhammad Refi Sandi menyatakan telah dua kali melakukan pemanggilan juru padam, Sandi Butar Butar, namun tidak datang. Foto/Muhammad Refi Sendi

    DEPOK – Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok menyatakan telah melakukan pemanggilan juru padam, Sandi Butar Butar sebanyak dua kali sebelum kontraknya tidak diperpanjang.

    “Sudah dua kali jadi tanggal 31 Desember 2024 kami undang tidak datang sampai 16.30 saya tunggu, tanggal 2 Januari 2025 kami undang lagi tidak datang juga,” ungkap Plt. Kepala Bidang Pengendalian Operasional (Kabid PO) DPKP Kota Depok Tessy Haryati saat ditemui di Mako Damkar GDC, Sukmajaya, Depok, Selasa (7/1/2025).

    Tessy menekankan bahwa satuannya bukanlah perusahaan pribadi, melainkan sebuah dinas yang memiliki standar operasional prosedur (SOP).

    “Kami bukan perusahaan pribadi, kami memanggil secara kedinasan juga, namun karena yang bersangkutan tidak datang dan kami beri waktu dihari berikutnya dan yang bersangkutan tidak datang kami mau apa? Ini kedinasan, ini pemerintah kami melakukan sesuai aturan,” ucapnya.

    Sebelumnya, kontrak kerja Juru Padam kritis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Sandi Butar Butar tidak diperpanjang oleh satuannya.

    Surat keterangan pemutusan kerjanya pun viral di media sosial pada Senin (6/1/2025).

    Dalam dokumen surat keterangan yang diterima SINDOnews dengan nomor 800/140/PKTT/PO.Damkar/I/2024 tertulis nama Sandi Butar Butar. Adapun surat keterangan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tessy Haryati.

  • Pesan Prabowo untuk Penyelenggaraan Haji 2025: Vendor Jangan Cuma Satu!

    Pesan Prabowo untuk Penyelenggaraan Haji 2025: Vendor Jangan Cuma Satu!

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji 2025 atau 1446H. 

    Dasco mengaku bahwa dirinya beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

    Adapun, dia menyebut pesan pertama presiden adalah berkaitan soal vendor untuk penyelenggaraan haji tahun ini. Prabowo meminta bahwa tidak boleh hanya ada satu vendor.

    “Vendor itu harus lebih dari satu, supaya kemudian ada perbandingan, persaingan, dan ada perlombaan kualitas untuk jemaah haji, termasuk juga kenapa kemarin ya negara harus berkorban bahwa kali ini angkutan tidak dimonopoli oleh maskapai yg dipunyai negara. Karena kita harus melakukan satu persaingan untuk kebaikan jemaah,” ujarnya dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Harian Gerindra ini juga menyampaikan bahwa presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melalukan pendampingan terhadap Kementerian Agama dan BPH, supaya penyelenggaraan haji ini berjalan dengan baik.

    “Dan sudah dimonitor kemarin Pak Presiden mengapresiasi kepada Panja Haji bersama-sama dengan pemerintah, bisa menurunkan biaya haji yang tadi seharusnya dengan ekonomi kurs rupiah terhadap dolar AS itu harusnya naik, tapi bisa turun,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau besaran biaya haji yang ditanggung jemaah Indonesia pada 1446H/2025M turun menjadi Rp55.431.750,78 atau Rp55,43 juta per jemaah. Nilai itu turun Rp614.422 dibanding bipih tahun lalu yang sebesar Rp56,04 juta.

    Biaya haji yang dibayar langsung oleh jemaah itu akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Makkah dan Madinah, dan biaya hidup.

    “Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata sebesar Rp55,4 juta atau 63% dari BPIH,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025).

  • Giliran Brigadir Dwi & Bripka Pratama Sidang Etik Kasus Pemerasan DWP

    Giliran Brigadir Dwi & Bripka Pratama Sidang Etik Kasus Pemerasan DWP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Divisi Propam Polri kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap dua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pemerasan terhadap penonton DWP asal Malaysia.

    Kabag Penum Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago menyebut sidang terhadap dua terduga pelanggar itu digelar secara tertutup di Gedung TNCC, Mabes Polri, pada Selasa (7/1).

    “Iya (hari ini) sidang ada dua orang terduga pelanggar,” ujarnya kepada wartawan.

    Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang ikut dalam sidang etik menyebut sidang dilakukan terhadap Brigadir DW dan Bripka RP.

    Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, sosok pelanggar DW merujuk kepada Brigadir Dwi Wicaksono Bintara dan sosok RP merujuk Bripka Ready Pratama yang keduanya saat itu menjabat sebagai Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

    Pasca insiden pemerasan sendiri, keduanya bersama 32 orang terduga pelanggar lainnya juga telah dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan.

    Sebelumnya 9 dari 18 polisi yang diduga melakukan aksi pemerasan terhadap penonton DWP asal Malaysia telah menjalani sidang kode etik. Tiga diantaranya telah dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

    Ketiganya yakni eks Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, eks Kasubdit 3 Ditnarkoba Polda Metro AKBP Malvino Edward Yusticia dan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro AKP Yudhy Triananta Syaeful.

    Selain itu, komisi etik juga telah menjatuhkan sanksi demosi delapan tahun kepada Kanit 4 Subdit 3 Ditnarkoba Kompol Dzul Fadlan, Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditnarkoba Iptu Syaharuddin dan Bhayangkara Administrasi Penyelia Bidang Subdit 3 Ditnarkoba, Iptu Sehatma Manik.

    Sementara itu, untuk Bintara Ditnarkoba Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto, Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom dan Bripka Wahyu Tri Haryanto dijatuhkan hukuman demosi selama lima tahun.

    Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim sebelumnya mengatakan total warga negara Malaysia yang menjadi korban dugaan pemerasan saat menonton DWP 2024 mencapai 45 orang.

    Abdul Karim mengatakan barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan kepada WN Malaysia oleh 18 polisi tersebut mencapai Rp2,5 miliar. Ia menambahkan saat ini para pelaku juga telah menjalani penempatan khusus (Patsus) di Propam Polri.

    (tfq/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • PBB Wanti-wanti Indonesia dan Negara Asia soal Ancaman Bencana Besar

    PBB Wanti-wanti Indonesia dan Negara Asia soal Ancaman Bencana Besar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) memperingatkan negara-negara di Asia termasuk Indonesia soal ancaman bencana alam yang terjadi di masa depan imbas perubahan iklim yang semakin parah.

    Dalam laporannya berjudul State of the Climate in Asia 2023, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menjabarkan penelitian soal bencana alam yang akan terjadi dan polanya di masa depan imbas perubahan iklim.

    Menurut WMO, Asia masih menjadi Kawasan di dunia yang paling banyak dilanda bencana akibat cuaca, iklim, dan bahaya terkait air.

    Laporan State of the Climate in Asia 2023 menyoroti percepatan indikator utama perubahan iklim seperti suhu permukaan, pencairan gletser, dan kenaikan permukaan laut, yang akan membawa dampak besar bagi masyarakat, ekonomi, dan ekosistem di kawasan tersebut.

    Pada 2023, suhu permukaan laut di Samudra Pasifik barat laut mencapai rekor tertinggi. Bahkan Samudra Arktik mengalami gelombang panas laut.

    WMO pun menyimpulkan, suhu Asia memanas lebih cepat dibanding rata-rata global. Tren pemanasan ini hampir dua kali lipat sejak periode 1961-1990.

    “Kesimpulan laporan ini sangat mengkhawatirkan. Banyak negara di kawasan ini mengalami tahun terpanas dalam catatan sejarah pada 2023, disertai berbagai kondisi ekstrem seperti kekeringan, gelombang panas, banjir, dan badai,” ujar Sekretaris Jenderal WMO, Celeste Saulo, dalam rilis resminya yang dikutip CNNIndonesia.com pada Selasa (7/1).

    “Perubahan iklim memperburuk frekuensi dan intensitas peristiwa-peristiwa ini, yang berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, serta yang paling penting, kehidupan manusia dan lingkungan tempat kita tinggal,” ucapnya menambahkan.

    Berdasarkan Emergency Events Database, selama 2023 tercatat 79 bencana terkait bahaya hidrometeorologi melanda negara-negara di Asia.

    Dari jumlah tersebut, lebih dari 80% berkaitan dengan banjir dan badai, dengan lebih dari 2.000 korban jiwa dan sembilan juta orang terdampak langsung. Meskipun risiko kesehatan akibat panas ekstrem terus meningkat, angka kematian terkait panas sering kali tidak dilaporkan.

    “Pada 2023, negara-negara rentan sekali lagi terdampak secara tidak proporsional. Sebagai contoh, siklon tropis Mocha, siklon terkuat di Teluk Benggala dalam satu dekade terakhir, melanda Bangladesh dan Myanmar. Peringatan dini dan kesiapsiagaan yang lebih baik berhasil menyelamatkan ribuan nyawa,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana.

    ESCAP merupakan mitra WMO dalam penyusunan laporan ini.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Usia Pensiun Pekerja Indonesia Naik Jadi 59 Tahun

    Usia Pensiun Pekerja Indonesia Naik Jadi 59 Tahun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Usia pensiun pekerja Indonesia naik menjadi 59 tahun mulai tahun ini.

    Penambahan usia pensiun itu merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

    Aturan itu menyebut usia pensiun pekerja di Indonesia 57 tahun pada 2019. Angka usia pensiun itu bertambah setiap tiga tahun sekali. Pada 2022 hingga 2024, usia pensiun pekerja Indonesia adalah 59 tahun.

    “Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun,” bunyi pasal 15 ayat (3) PP Nomor 45/2015.

    Pada 2024, batas usia pensiun pekerja di Indonesia masih 58 tahun. Usia pensiun akan terus bertambah hingga maksimal 65 tahun pada 2043.

    Batas usia pensiun berpengaruh terhadap hak pekerja atas program program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan atau yang disebut manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang sudah memasuki usia pensiun.

    Pasal 18 PP tersebut mengatur manfaat pensiun minimum Rp300 ribu per bulan. Manfaat pensiun paling banyak Rp3,6 juta per bulan.

    “Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya,” bunyi ayat ketiga pasal tersebut.

    Jika pekerja tetap dipekerjakan saat sudah masuk usia pensiun, pekerja tersebut peserta bisa memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja. PP tersebut membatasi paling lama 3 tahun setelah usia pensiun.

    (dhf/pta)

  • Rencana Pemberian Amnesti 44.000 Napi, Kementerian Hukum Tunggu Data dari Imipas

    Rencana Pemberian Amnesti 44.000 Napi, Kementerian Hukum Tunggu Data dari Imipas

    loading…

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku, pihaknya masih menunggu data puluhan ribu narapidana yang akan mendapat amnesti. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku, pihaknya masih menunggu data puluhan ribu narapidana yang akan mendapat amnesti. Ia pun berharap, data puluhan ribu narapidana itu bisa diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam waktu dekat.

    “Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas apakah seluruh data yang 44.000 by name itu sudah terakses atau belum, sudah bisa diserahkan ke kami atau belum,” tutur Supratman saat ditemui di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Kementerian Hukum tak bisa menindaklanjuti usulan amnesti ke Presiden Prabowo Subianto bila tak ada daftar narapidana yang didata oleh Kementerian Imipas. Ia pun menyebut, Menteri Imipas Agus Andrianto akan memberikan data napi yang mendapat amnesti dalam waktu dekat.

    “Karena tentu Kementerian Hukum tidak bisa meneruskan apa-apa kalau tidak ada basis datanya dari Kementerian Imipas. Oleh karena itu beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut akan segera diserahkan,” tutur Supratman.

    “Mungkin ya, proses asesmennya lebih ketat sehingga itu yang membuat sedikit lebih lama daripada yang kita perkirakan,” imbuhnya.

    Supratman pun menyampaikan, pihaknya tak mematok target agar data napi yang mendapat amnesti itu rampung. Menurutnya, langkah pendataan itu tergantung dari Kementerian Imipas.

    “Karena yang akan melakukan asesmen, menentukan siapa orang yang berhak, itu kan Kementerian Imipas. Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa,” terang Supratman.

    Supratman pun menyatakan, pihaknya akan membuka napi penerima amnesti bila sudah ada data dari Kementerian Imipas. “Intinya nanti kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti,” tandasnya.

    (rca)

  • 570 Aduan Penipuan Catut Nama Bea Cukai Catat, Ini Cara Cek Biar Tak jadi Korban – Page 3

    570 Aduan Penipuan Catut Nama Bea Cukai Catat, Ini Cara Cek Biar Tak jadi Korban – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Per November 2024 Direktorar Bea Cukai mencatat sebanyak 570 pengaduan penipuan. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 5,75 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 539 pengaduan.

    Kenaikan tersebut bahkan lebih tinggi jika dibandingkan bulan November tahun sebelumnya, yang meningkat sebanyak 80,95 persen dengan jumlah pengaduan sebanyak 315 pengaduan.

    Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengungkapkan makin maraknya penipuan mengatasmakan Bea Cukai ini perlu diwaspadai oleh masyarakat agar terhindar dari jerat penipu.

    “Para penipu memanfaatkan nama instansi dan jabatan pegawai untuk mengelabui korban. Untuk itu, masyarakat perlu memahami setidaknya tiga upaya pencegahan agar terhindar dari penipuan mengatasnamakan Bea Cukai,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (7/1).

    Cegah Penipuan

    Untuk mencegah penipuan tersebut, Budi memberikan tiga upaya cara untuk mencegah penipuan pertama, menghubungi Saluran Resmi Bea Cukai.

    Dia menyebut jika mendapati indikasi penipuan, masyarakat dapat mengonfirmasi ke Bea Cukai atas kebenaran informasi tersebut. Bea Cukai telah menyediakan beragam saluran komunikasi resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi, seperti layanan telepon pada nomor 1500225, layanan email pada info@customs.go.id, serta layanan media sosial pada fanspage www.facebook.com/beacukaiRI, www.facebook.com/bravobeacukai, Twitter @BeaCukaiRI, Twitter @BravoBeaCukai, dan Instagram @BeaCukaiRI.

    Kedua, mencari Informasi Lebih Lanjut. Masyarakat dapat melakukan penggalian informasi lebih dalam untuk memastikan tidak berada dalam jeratan penipu.

    Misalnya, memeriksa kebenaran informasi lelang barang. Lelang hanya dilakukan melalui situs lelang.go.id oleh unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga jika ada informasi lelang barang yang dilakukan oleh Bea Cukai dan pembayaran melalui rekening pribadi bisa dipastikan hal tersebut adalah penipuan.

     

     

  • DPR dampingi Pemerintah dalam perbaikan program MBG ke depan

    DPR dampingi Pemerintah dalam perbaikan program MBG ke depan

    Kami akan terus mendampingi Pemerintah supaya program Makan Bergizi Gratis akan lebih baik ke depannya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendampingi Pemerintah dalam upaya perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.

    “Kami akan terus mendampingi Pemerintah supaya program Makan Bergizi Gratis akan lebih baik ke depannya,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Wakil rakyat ini menilai program yang dimulai perdana sejak Senin (6/1) serentak di 26 provinsi itu mendapatkan respons yang positif dari masyarakat.

    “Dalam 1 hari tentunya kami belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Akan tetapi, secara keseluruhan kita lihat bahwa program ini sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat,” ujarnya.

    Meski demikian, dia enggan merespons terkait dengan sejumlah daerah yang masih memakai uang pribadi Presiden RI Prabowo Subianto dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

    “Saya belum tahu pasti apakah kemudian itu benar dari anggaran dari Pak Prabowo atau bagaimana? Saya belum bisa menjawab,” katanya.

    Ia tak menampik bahwa sejumlah hal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis masih perlu penyempurnaan ke depannya.

    “Kalau kemudian masalah distribusi dan lain-lain, memang perlu disempurnakan,” ucapnya.

    DPR RI, lanjut dia, akan melangsungkan rapat dengan pihak pemerintah untuk mengevaluasi jalannya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis itu di tengah masyarakat.

    “Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas itu tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus,” kata dia.

    Diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada hari Senin (6/1).

    Terdapat sekitar 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali.

    Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, atau setidaknya akan menjangkau 3.000.000 penerima manfaat.

    Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada tahun 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025