Kontrak Kerja Sandi Petugas Damkar Depok Tidak Diperpanjang
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok tidak memperpanjang kontrak kerja
Sandi Butar Butar
, petugas damkar Depok.
Hal itu tertuang dalam Surat Keterangan Kerja yang diterbitkan dinas Damkar dengan Nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024.
Di dalam surat tersebut yang diterima
Kompas.com
, petugas atas nama Sandi Butar Butar tidak diperpanjang kontraknya setelah sembilan tahun bekerja.
“Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” mengutip isi surat, Senin (6/1/2025).
Selain pemberhentian kontrak kerja, dalam isi surat itu juga ada ucapan terima kasih atas kinerja Sandi selama ini.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas usaha dan dedikasi yang telah saudara berikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok,” ucap dalam isi surat.
Surat itu diterbitkan pada Kamis (2/1/2025) yang ditandatangani Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tesy Haryanti.
Terpisah, Sandi mengaku baru menerima surat itu pada hari ini dari temannya melalui pos surat.
“Baru dikasih hari ini kata anak-anak (rekan kerjanya),” ucapnya saat dihubungi
Kompas.com
, Senin.
Sandi juga mengaku sudah mencoba menemui atasan kantornya untuk meminta klarifikasi di UPT Mako, tetapi hasilnya nihil.
Sementara itu, Tesy belum bisa menjelaskan terkait kontrak Sandi yang tidak diperpanjang.
“Besok ya (dijelaskan), habis apel,” tutur Tesy saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Senin.
Sebagai informasi, Sandi dan petugas Damkar Depok melayangkan somasi terbuka yang ditujukan kepada Pemkot, khususnya Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kadis Damkar Adnan Mahyudin.
Terdapat empat poin yang diminta dalam somasi tersebut.
Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana
Damkar Kota Depok
.
Kedua, melakukan audit internal terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok yang hasilnya harus disampaikan ke publik.
Ketiga, menaikkan upah petugas Damkar dari Rp 3,2 juta hingga serendah-rendahnya setara dengan UMP Kota Depok senilai Rp 4,9 juta.
Keempat, Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal dunia usai bertugas di kebakaran Pasar Cisalak, Cimanggis, Jumat (18/10/2024) memperoleh plakat register Pemkot Depok sebagai pahlawan Damkar. Serta membiayai pendidikan anaknya sejak sekarang hingga pendidikan tinggi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-

Pemerintah Dorong Apple Ciptakan Lapangan Kerja Lewat Investasi
Jakarta –
Pemerintah berencana akan melakukan negosiasi dengan Apple dalam rangka kelanjutan investasi produsen ponsel tersebut di Indonesia.
Kelanjutan investasi ini bakal menentukan keluarnya sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk-produk Apple dan izin penjualannya di Indonesia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pihaknya mendorong Apple untuk menggunakan skema investasi 1 atau pembangunan fasilitas produksi/pabrik. Sebelumnya, hingga tahun 2023, Apple mengambil opsi skema investasi 3, yaitu skema inovasi dengan mendirikan Apple Academy di Indonesia.
“Pertimbangan kami dalam mendorong Apple untuk mengambil opsi skema pembangunan pabrik adalah agar tercipta lapangan kerja dari investasi tersebut,” ujar Menperin di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Kemenperin memandang bahwa wacana investasi Apple yang disebutkan sebesar USD 1 Miliar masih belum memenuhi prinsip berkeadilan, dilihat dari empat aspek, yaitu investasi Apple di negara lain, investasi produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) selain Apple di Indonesia, nilai tambah dan pemasukan bagi Indonesia, serta penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem.
Sejalan dengan Kemenperin, ekonom sekaligus Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Falianty menyampaikan, investasi di sektor manufaktur dalam bentuk pembangunan pabrik berdampak besar bagi perekonomian.
Menurutnya, dalam neraca perdagangan, smartphone merupakan salah satu komponen yang paling sering menyebabkan defisit.
“Saya mendukung sekali langkah dari Kemenperin. Salah satu share terbesar impor smartphone adalah iPhone. Makanya untuk mengurangi impor, perlu dibuka FDI dan harapannya ada transfer teknologi,” ujarnya.
Prof. Telisa mengatakan, pembukaan lapangan kerja bisa dimulai untuk aktivitas perakitan hardware. Dari situ, bisa berlanjut ke level yang lebih tinggi sambil mempersiapkan kesiapan SDM. Karenanya, ia berpendapat bahwa pemerintah perlu menyiapkan jalan tengah bagi upaya mendorong TKDN dan apa yang dibutuhkan oleh Apple di sini.
Ia menilai, wacana investasi Apple sebesar USD1 Miliar masih kurang. Melihat dari penjualan Apple di Indonesia yang sudah mencapai beberapa triliun Rupiah, angka tersebut masih jauh dari ideal. Telisa menjelaskan pendapatnya bahwa investasi ini bisa dilakukan secara bertahap.
“Misalnya, fase 1 untuk hardware, fase 2 untuk software, dan fase 3 baru yang high-tech digital atau sudah full-fledged. Karenanya, minimal untuk fase 1 ini jangan USD1 Miliar, tapi bisa tiga kali lipatnya,” katanya.
Telisa menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan investasi manufaktur berteknologi tinggi seperti Apple, Kemenperin tidak bisa melangkah sendiri. Upaya peningkatan investasi perlu didukung oleh kepastian hukum, SDM dan talenta digital, serta cybersecurity yang kuat.
Hal ini juga berkaitan dengan rencana Kemenperin untuk menaikkan nilai minimum TKDN ponsel dari 35% menjadi 40%. Dengan melihat kondisi perekonomian dunia yang juga cenderung proteksionis di era Presiden AS terpilih Donald Trump, langkah meningkatkan nilai TKDN dapat membuka lebih banyak lapangan kerja. Telisa menyampaikan, agar industri HKT dapat mencapai TKDN sebesar 40%, perlu dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas talenta digital juga menyiapkan infrastruktur digital.
“Angka TKDN tersebut masih realistis untuk dicapai oleh dunia usaha. Di era Trump sekarang yang proteksionis, menurut saya kebijakan ini relatif lebih bisa diterima,” pungkas Telisa.
(kil/kil)
-

Selama Momen Nataru, Ada 340 Ribu Penumpang Gunakan Kereta Api dari Stasiun Daop 7
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Luthfi Husnika
TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun berhasil melayani 342.270 pelanggan selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 yang berlangsung sejak 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.
Jumlah tersebut terdiri dari 168.649 pelanggan yang berangkat dan 173.801 pelanggan yang tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 7 Madiun.
Kepala Daop 7 Madiun, Suharjono, menyatakan bahwa pihaknya mencatat kenaikan jumlah pelanggan sebesar 15 persen dibandingkan periode Nataru sebelumnya yang hanya mencapai 146.607 pelanggan. Rata-rata, sebanyak 8.144 pelanggan menggunakan layanan kereta api setiap harinya selama periode ini.
“Kami bangga dapat melayani jumlah pelanggan yang besar ini dengan tingkat ketepatan waktu yang sangat tinggi. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras tim kami dan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan,” kata Suharjono, Senin (6/1/2025).
Ia mengatakan, kenaikan jumlah penumpang ini didukung oleh meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kereta api. Selama periode Nataru, Daop 7 Madiun menyediakan 61.082 tempat duduk untuk kereta reguler dan tambahan, serta 29.214 tempat duduk di kereta BIAS.
Selain pelayanan transportasi, Daop 7 Madiun juga memberikan layanan pendukung seperti lost and found untuk barang tertinggal dan fasilitas kesehatan di stasiun maupun di dalam kereta. Tercatat, ada 12 barang tertinggal senilai Rp26,8 juta dan 41 pelanggan yang membutuhkan penanganan medis selama perjalanan.
Tingkat ketepatan waktu atau On Time Performance (OTP) juga menjadi sorotan positif. Keberangkatan kereta api mencatat OTP sebesar 99,16 persen, sementara kedatangan mencapai 95,58 persen.”Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api,” imbuhnya.
Puncak arus keberangkatan terjadi pada 29 Desember 2024 dengan 11.052 pelanggan, sedangkan puncak kedatangan terjadi pada 24 Desember 2024 dengan 12.232 pelanggan. Beberapa stasiun tersibuk selama Nataru adalah Stasiun Madiun, Blitar, Kediri, Jombang, Tulungagung, dan Kertosono.
Suharjono juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI-Polri, Pramuka, Basarnas, Railfans, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam posko Nataru 2024/2025. Kolaborasi ini memastikan kelancaran operasional kereta api selama musim liburan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat kerja sama dengan pihak terkait demi menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan,” ujarnya.
-
Badan Geologi Sebut Gunung Lewotobi Masih Berisiko Alami Erupsi Regional 6 Januari 2025
Badan Geologi Sebut Gunung Lewotobi Masih Berisiko Alami Erupsi
Regional
6 Januari 2025
-

3 Alasan Posisi Toilet Bus Ada yang di Tengah
Jakarta –
Bus merupakan salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat untuk pergi ke luar kota. Agar penumpang tetap nyaman di perjalanan, banyak bus yang telah dilengkapi sejumlah fasilitas mumpuni, salah satunya toilet.
Pada umumnya, posisi toilet bus ada di bagian belakang. Langkah ini dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang bus yang duduk di bagian tengah.
Namun, ada juga sejumlah bus yang menempatkan toilet di bagian tengah. Bisanya, posisi toilet ini dipilih sejumlah layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan bodi high decker. Untuk letak toiletnya agak ke bawah, tepatnya di samping pintu belakang dekat tangga.
Lantas, kenapa ada toilet bus yang diletakkan di bagian tengah? Simak sejumlah alasannya dalam artikel ini.
Ini Alasan Posisi Toilet Bus Ada di Tengah
Dalam catatan detikOto, ada sejumlah alasan kenapa toilet bus ada yang diletakkan di posisi tengah. Berikut penjelasannya:
1. Ruang Lebih Efisien
Alasan yang pertama agar ruang di dalam bus menjadi lebih efisien. Biasanya, posisi toilet bus yang ada di tengah memiliki dimensi lebih kecil daripada diletakkan di bagian belakang, sehingga tidak terlihat sempit.
2. Mengoptimalkan Kapasitas Kursi
Penempatan toilet di bagian belakang bus ternyata ikut memangkas jumlah kursi penumpang. Sebab, ada satu sudut di belakang bus yang harus dibuat untuk toilet saja.
Sementara itu, toilet bus yang ada di tengah bisa memaksimalkan kapasitas kursi. Alhasil, bus dapat mengangkut penumpang dengan jumlah lebih banyak sekaligus lebih menguntungkan
3. Lebih Aman dan Nyaman
Alasan lain kenapa banyak bus yang menempatkan toilet di tengah agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang, terutama jika terjadi goncangan. Sebab, toilet yang ada di tengah biasanya punya ukuran lebih kecil daripada toilet yang berada di belakang bus.
Meski ukurannya kecil, tapi lebih baik dan aman karena meminimalisir penumpang terguncang saat bus melalui jalan bergelombang atau ketika sedang berbelok. Dengan begitu, penumpang tidak merasa terganggu saat buang air kecil.
Sebagai catatan, mayoritas toilet di bus-bus AKAP maupun bus pariwisata di Indonesia umumnya hanya boleh digunakan untuk aktivitas buang air kecil dan ketika bus sedang dalam kondisi berjalan.
Jadi, bagi seluruh penumpang bus untuk lebih bijak saat menggunakan toilet bus. Pastikan juga tidak dipakai untuk buang air besar karena tidak semua bus memiliki tempat penampung kotoran.
(ilf/fds)
-

KPK Korsel Panen Hujatan, Dianggap Tak Becus Selidiki Yoon Suk Yeol
Jakarta, CNN Indonesia —
Kantor Investigasi Korupsi (CIO) Korea Selatan panen kritik karena dianggap tak becus menyelidiki dan menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol karena tuduhan pemberontakan.
CIO sebelumnya menyatakan mereka meminta bantuan Kantor Investigasi Nasional (NOI) di bahwa Kepolisian Nasional Korsel. Tindakan itu lantas memicu kecaman dari polisi Korsel dan tim hukum Yoon.
Polisi menyebut permintaan CIO untuk menangkap Yoon tak sesuai hukum.
“Setelah melakukan peninjauan internal, kami menegaskan bahwa permintaan badan anti korupsi secara hukum kontroversial,” kata Baek, dikutip Korea Times, Senin (6/1).
Dia lalu berujar, “Kami akan terus berkonsultasi dengan CIO terkait penerapan surat penangkapan.”
Tim hukum Yoon, Yun Gap Keun, juga mengecam langkah CIO. Dia menyamakan tindakan tersebut dengan subkontrak dalam proyek konstruksi.
“Melihat perilaku investigasi CIO yang tak punya dasar hukum menimbulkan keraguan soal kualifikasi dan kemampuan mereka sebagai lembaga negara,” kata Yun.
Tim hukum Yoon juga menyebut CIO tak punya otoritas untuk meminta polisi menyelidiki presiden terkait huru-hara deklarasi militer.
Tak cuma itu, CIO juga panen kritik dari partai berkuasa, People Power Party (PPP).
“Ini jelas menunjukkan bahwa CIO tak punya keahlian dan tanggung jawab, apalagi kemampuan menyelidiki presiden,” kata juru bicara PPP, Shin Dong Wook.
Perilaku mereka, lanjut Shin, mengabaikan tugas sebagai lembaga negara dan merusak supremasi hukum serta tatanan konstitusional.
“Yang tak bisa ditoleransi,” ucap dia.
Berbagai kritik yang dilontarkan ke CIO muncul setelah badan anti korupsi itu gagal menangkap Yoon pada pekan lalu.
Yoon saat ini sedang menghadapi tuduhan pemberontakan karena deklarasi darurat militer pada 3 Desember.
Dia juga sedang menunggu nasib status presiden yang saat ini masih ditinjau Mahkamah Konstitusi Korsel. Jika pemakzulan sesuai hukum, dia akan lengser dari jabatan tetapi jika dianggap ilegal Yoon kembali berkuasa.
(isa/dna)
[Gambas:Video CNN]
/data/photo/2024/07/31/66a961aa14885.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/01/06/677b5e38a0bf9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
