Xcloud.id

Blog

  • Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

    Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ikut memantau jalannya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1).

    “Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini, dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai daerah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Pernyataan Muzani tersebut disampaikan berkaitan dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tidak dijadwalkan meninjau pelaksanaan program MBG pada hari pertama dimulai, yakni Senin, 6 Januari 2025.

    Dia pun bersyukur program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo akhirnya dapat mulai berjalan sejak hari ini di 26 provinsi di Tanah Air.

    Dia juga berharap program MBG dapat berjalan secara baik dan lancar, serta melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya.

    “Kami berharap mulai hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar sehingga makan bergizi bisa dilaksanakan makin luas, makin banyak, dan makin melibatkan siswa, anak-anak, termasuk para vendor yang makin banyak terlibat lagi,” tuturnya.

    Adapun ihwal tak adanya susu yang ikut disertakan dalam program MBG di sejumlah daerah, dia menyebut bahwa realisasi program tersebut masih bertahap dan anggarannya disesuaikan dengan daerah yang menyelenggarakannya.

    “Ya, kan memang ini masih bertahap sehingga pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa tempat, dan anggaran yang ada memang dicukupkan untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk,” kata dia.

    Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari ini.

    Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

    Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Waktu Makan Bergizi Gratis Dinilai Terlalu Berdekatan dengan Makan Pagi Megapolitan 6 Januari 2025

    Waktu Makan Bergizi Gratis Dinilai Terlalu Berdekatan dengan Makan Pagi Megapolitan 6 Januari 2025

    Waktu Makan Bergizi Gratis Dinilai Terlalu Berdekatan dengan Makan Pagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Yuliani (49), Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Jakarta Timur, menilai waktu
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) pada kelas 1, 2, dan 3 terlalu dekat dengan waktu makan pagi anak-anak.
    “Karena ini mungkin baru perdana ya, memang terlalu dekat sih (dengan makan pagi), Karena anak-anak kan masuk jam 07.00 WIB tadi sudah mulai kegiatan belajar,” ucap Yuli saat ditemui di SD Angkasa 5, Senin (6/1/2025).
    Menurut Yuli, awalnya pelaksanaan MGB direncanakan pada pukul 8.30 WIB. Namun, waktu pelaksanaan MGB berubah menjadi sekitar pukul 08.00 WIB.
    Waktu tersebut juga cukup berdekatan dengan istirahat kelas kecil yang berlangsung pukul 09.00 WIB, sedangkan kelas besar pukul 11.00 WIB.
    “Tapi sebenarnya harus secara waktu sih agak terlalu cepat. Karena anak-anak juga akhirnya ada beberapa kelas kecil yang tidak habis. Karena tadi sudah minum susu di rumah, tadi sudah sarapan,” ungkap Yuli.
    Di lain sisi, Yuli juga meminta orangtua murid nantinya untuk tetap membawakan bekal, apabila menu MGB dirasa tidak disukai anak-anak.
    “Kami tetap menghimbau orangtua memberikan bekal. Kan gini, Kadang-kadang anak ada yang tidak sesuai , ada beberapa yang kurang suka, tapi karena dia
    backup
    makanan dari rumah, ada makanan yang disiapkan mamanya ya otomatis untuk dia sekedar dicicipi aja,” katanya.
    Sebelumnya Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie memastikan Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) Halim akan membagikan 1.500 porsi makanan bergizi secara gratis.
    “Karena hari ini mulai produksi dan distribusi paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Hari ini 1.500 porsi, besok 3.000 porsi,” ucap Budi Arie di SPPG Halim pada Senin (6/1/2025).
    Lebih lanjut Budi menjelaskan, menu
    makan bergizi gratis
    akan bervariasi setiap harinya. Untuk hari ini, SPPG Halim menyajikan ayam teriyaki.
    “Tadi ayam teriyaki, baunya saja sudah enak. Baunya ya, belum dicicipi. Buncis, nasi, dan buah pisang,” ungkapnya.
    Dalam kunjungannya, Budi Arie mengungkapkan dapur SPPG Halim sangat bersih dan mendukung program makan bergizi gratis.
    Menurut Budi Arie, sekitar 190 dapur tersebar di seluruh Indonesia dengan rata-rata 3.000 porsi.
    “Berarti 500.000 porsi. Ini baru hari pertama, kan, nanti kami coba sampai tiga bulan,” kata Budi Arie.
    Adapun makanan dari SPPG Halim akan didistribusikan ke delapan sekolah, antara lain SD Angkasa 5, SD Angkasa 1, SD Angkasa 7, SD Angkasa 10, SMPN 80, SMPN 214, MTSN 14, dan SMK Angkasa 1.
    Distribusi makanan di SPPG Halim akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu untuk kelas 1 hingga 3 SD pada pukul 08.00 WIB dan untuk kelas 4 SD hingga SMA pada pukul 11.00 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil dan Balita di Jakarta Mulai 9 Januari 2025

    Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil dan Balita di Jakarta Mulai 9 Januari 2025

    loading…

    Sejumlah siswa menyantap makanan bergizi gratis yang mulai dilaksanakan di SD Negeri 05 Sukatani, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Foto/Isra Triansyah

    JAKARTA – Program makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk wilayah Jakarta bakal dilaksanakanpada 9 Januari 2025 mendatang.

    “Insya Allah untuk wilayah DKI akan mulai 9 Januari (2025), ini program yang include ibu hamil,” kata Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Baca Juga

    Sedangkan mulai hari ini Senin (6/1/2025), pemerintah mulai menerapkan MBG untuk seluruh pelajar di 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

    Teguh menyebutkan, saat ini di wilayah DKI Jakarta sudah ada 4 SPPG yang mendistribusikan makan bergizi gratis ke 41 sekolah dengan jumlah sebanyak 12.054 porsi makan bergizi.

    “Insya Allah sampai akhir Januari ini akan bertambah 13 SPPG. Jadi nanti akan ada 17 SPPG yang diharapkan tahun ini mencapai 153 SPPG,” ujar dia.

    Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi menuturkan bahwa pendistribusian terkait makan bergizi gratis bagi para ibu hamil, ibu menyusui dan balita akan dilakukan melalui Posyandu dengan menggunakan 2 skema.

    Baca Juga

    Adapun skema pertama yakni petugas Posyandu melakukan kunjungan ke penerima manfaat untuk memberikan makan bergizi secara langsung.

  • Alih Fungsi Lahan di Bandung Selatan Dinilai Berlebihan

    Alih Fungsi Lahan di Bandung Selatan Dinilai Berlebihan

    JABAR EKSPRES – Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat menilai, kawasan Bandung Selatan berpotensi rusak dan terancam timbul bencana ekologi akibat alih fungsi lahan yang berlebihan.

    Koordinator FK3I Jabar, Dedi Kurniawan mengatakan, alih fungsi lahan di Bandung Selatan akibat pembangunan wisata besar-besaran, dikhawatirkan dapat merusak alam seperti di Bandung Utara.

    “Bedanya di kawasan hutan seperti sekitar kawasan wisata Ciwidey, pengelolaan lahan masih dimiliki pemerintah dan BUMN, yaitu Kementrian Kehutanan, Perhutani dan PTPN,” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (6/1).

    Dedi menerangkan, bukannya aman dan terjaga ketika kawasan dipegang oleh pemerintah, namun menurutnya justru kerusakan alam kian mengancam.

    BACA JUGA: Sampah Menumpuk di Cimahi, Pemkot Batasi Pengiriman ke Sarimukti dan Gencar Lakukan Ini

    “Pemerintah gagal menjalankam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, terkait pengelolaan tanah, air dan kekayaan alam yang dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

    Dedi menilai, regulasi aturan yang ada harusnya menjadi pegangan pemerintah, untuk mengelola serta menjaga lingkungan terutama kawasan kehutanan.

    “Regulasi konyol dibuat untuk memuluskan pengusaha menguasai lahan, salah satunya adalah pengelolaan kawasan wisata selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sampai 50 tahun, dengan dalil nama izin usaha pemanfaatan wisata alam yang hanya dapat diusulkan oleh perusahaan, perorangan dan koperasi,” bebernya.

    Dedi memaparkan, regulasi yang keluar pada 2010, saat ini telah menjadi bom waktu, yang mana pemegang izin rata-rata pengusaha memperlakukan kawasan seperti lahan pekarangan rumah sendiri.

    Menurutnya, para pengelola tidak memperhatikan dimana kawasan tersebut terdapat flora dan fauna, juga kehidupan satwa serta tumbuhan yang banyak mempunyai nilai ekologi tinggi.

    “Tanah di beton, plasma nuflah dan tumbuhan perdu hilang. Dibangun bangunan tepat di tempat yang membuat nyaman manusia, namun merubah bentang alam,” paparnya.

    Pengelolaan kawasan ujar Dedi, banyak direkayasa keindahan dan kekayaan alam seperti mata air, embung alami, sumber air panas serta kekayaan lain melalui rekayasa sipil yg nyaris tidak berkaidah konservasi dan lingkungan.

    “Kita ambil contoh, Taman Wisata Alam Cimanggu yang dikelola salah satu Perusahaan Seperti PT BWL, dengan nama tempat Wisata Green Forest serta CV Amanah yang dinamai GreenHill,” ujarnya.

  • DPR-Pemerintah Sepakat Biaya Haji 2025 Disetor Jemaah Rp 55,4 Juta

    DPR-Pemerintah Sepakat Biaya Haji 2025 Disetor Jemaah Rp 55,4 Juta

    Jakarta –

    Kementerian Agama (Kemenag) menghadiri rapat penetapan biaya haji 1446 H/2025 H bersama DPR hari ini. Dalam rapat itu, DPR dan Kemenag menyepakati keputusan biaya haji 2025 yang disetor jemaah sebesar Rp 55.431.750.

    Rapat itu digelar di ruang rapat Banggar DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Hadir dalam rapat, yakni Menag Nasaruddin Umar, Wamenag Romo Syafi’i, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Kepala BP Haji Irfan Yusuf. Selain itu, hadir juga Dirut Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan, Dirut Lion Air Group Daniel Putut Adi Kuncoro, dan Dirut Saudi Airlines.

    Rapat diawali laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR Abdul Wachid. Wachid melaporkan Panja telah bersepakat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446/2025 H sebesar Rp 89.410.258,79. Sementara Bipih yang disetor jemaah haji sebesar Rp 55.431.750.

    “Berdasarkan besaran BPIH pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79,” kata Wachid.

    “Biaya per jemaah haji atau Bipih dibayarkan langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah Rp 55.431.750,” tambahnya.

    Sementara, besaran nilai manfaat dari BPKH kepada masing-masing jemaah haji sebesar Rp 33.978.508,01 atau sebesar 38% dari total BPIH.

    Kemudian, Marwan menanyakan persetujuan rapat mengenai angka tersebut. Kelompok DPR dan pemerintah menyatakan setuju.

    “Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala BPH, Pak Sekjen Kemenag, Dirjen PHU, Kepala BPKH, Pak Inspektorat, para pimpinan dan anggota, dapat kita terima keputusan Panja? tanya Marwan.

    Untuk diketahui, rapat Panja DPR dan pemerintah pembahasan biaya haji 2025 digelar sejak 2 Januari hingga 6 Januari. Saat itu, angka biaya haji per jemaah sebesar Rp 65.372.779,49 sesuai diusulkan Kemenag pada 30 Desember.

    Setelah menuai sorotan publik, biaya haji per jemaah diturunkan. Pemerintah mengusulkan penurunan biaya haji sebesar Rp 55.593.201,57.

    Terakhir, saat rapat Panja penetapan biaya haji 1446 H/2025 M, disepakati biaya yang disetor jemaah haji sebesar Rp 55.431.750.

    (fca/gbr)

  • Makan Bergizi Gratis Dimulai di Kota Gorontalo, Berikut Menu yang Disediakan

    Makan Bergizi Gratis Dimulai di Kota Gorontalo, Berikut Menu yang Disediakan

    Liputan6.com, Gorontalo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai di Kota Gorontalo, Senin (6/1/2024). Sebanyak 14 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA telah ditetapkan sebagai lokus penerima manfaat tahap awal, melibatkan total 2.882 siswa dan 118 ibu hamil.

    Sekolah-sekolah tersebut meliputi PAUD Al-Hijra, PAUD Al-Islah, TK Al-Hijra, TK Qurata Ayun, TK Kartika, TK Adhiyaksa, TK Al-Islah, SDN 77 Kota Tengah, SDN 78 Kota Tengah, SDN 74 Kota Tengah, SD Al-Islah, SMPN 8, SMPN 3, dan SMK Tridharma Kota Gorontalo.

    Danrem 133/Nani Wartabone, Brigjen TNI Hari Pahlawantoro, mengungkapkan bahwa program MBG di Provinsi Gorontalo menargetkan 2.863 sekolah dan 262.800 siswa.

    Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur sehat.

    “Di Kota Gorontalo, rencananya akan dibangun 14 titik SPPG. Untuk seluruh Provinsi Gorontalo, totalnya mencapai 99 titik yang akan melayani ribuan sekolah dan ratusan ribu siswa,” jelas Brigjen Hari.

    Menu yang Disajikan

    Pantauan langsung di SDN 74 Kota Gorontalo menunjukkan bahwa menu yang disajikan hari ini cukup lengkap.

    Siswa mendapatkan nasi putih, ayam kecap, tahu goreng, sayur capcai, dan buah semangka. Pemberian menu akan divariasikan setiap hari, termasuk tambahan susu sebagai pelengkap gizi.

    “Menu yang diberikan mengacu pada konsep empat sehat lima sempurna, dan akan berganti setiap hari. Untuk sementara, susu yang digunakan adalah susu kotak karena sulitnya penyediaan susu segar (fresh milk) di Gorontalo,” tambahnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung kesuksesan program nasional ini. Pemprov Gorontalo juga intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait teknis pendanaan dan dukungan pelaksanaan MBG.

    “Pemerintah pusat telah membuka rekening khusus untuk anggaran program makan bergizi gratis ini. Saat ini, kami sedang melakukan diskusi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan dukungan optimal dari pemerintah daerah,” kata Sofian.

    Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.

    Dengan komitmen penuh dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gorontalo.

  • Antusias Sambut Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Siswa: Menunya Lengkap, Saya Bisa Hemat Megapolitan 6 Januari 2025

    Antusias Sambut Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Siswa: Menunya Lengkap, Saya Bisa Hemat Megapolitan 6 Januari 2025

    Antusias Sambut Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Siswa: Menunya Lengkap, Saya Bisa Hemat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Siswa SMPN 61 Slipi, Jakarta Barat (Jakbar), antusias menyambut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini, Senin (6/1/2025).
    Ziva, siswa kelas VIII SMPN 61 Jakbar mengaku senang bisa mendapatkan makanan bergizi secara cuma-cuma di sekolah.
    “Saya senang dapat makan bergizi gratis karena menunya itu lengkap, vitaminnya ada, proteinnya juga lengkap,” ucap Ziva saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Senin.
    Ziva yang biasanya menghabiskan uang sekitar Rp 20.000 dalam sehari untuk makan, minum, dan ongkos transportasi umum kini merasa lebih hemat berkat program MBG.
    Ia bisa menabung sebagian uang jajan tersebut untuk keperluan lain.
    “Saya juga tidak harus keluar uang buat jajan. Sehari saya dikasih uang jajan Rp 20.000 karena ada MBG, jadi uangnya bisa ditabung buat keperluan lain,” kata dia.
    Siswa lainnya, Arif, juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, program MBG membantunya menghemat uang jajan sekaligus memenuhi kebutuhan gizinya.
    “MBG bikin hemat uang jajan. Terus kebutuhan gizi harian kita juga terpenuhi. Kalau biasanya saya sukanya makan-makanan siap saji, kalau sekarang ada sayur, ayam,” ungkap Arif.
    “Ke sekolah sekarang jadi semangat karena mikirnya bakal dapat makan gratis,” tambah dia.
    Pada hari pertama pelaksanaan program ini, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, mengunjungi SMPN 61 Slipi dan turut membagikan kotak makan bergizi kepada para siswa bersama guru-guru di sekolah tersebut.
    Di SMPN 61 Slipi, program MBG diberikan kepada 655 siswa. Program ini disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar).
    Teguh menyebutkan, saat ini ada empat SPPG yang melayani 41 sekolah di Jakarta dan menyuplai 12.054 porsi makanan untuk para siswa setiap harinya.
    “Saya sudah sampaikan bahwasanya untuk di wilayah DKI Jakarta pada hari ini sudah beroperasi empat SPPG dengan 41 sekolah yang dilayani, kemudian juga menyuplai untuk 12.054 makanan untuk para siswa,” kata Teguh.
    Rencananya, sepanjang tahun 2025, ada 153 SPPG yang beroperasi di Jakarta.
    Lokasi SPPG ini diupayakan tidak jauh dari sekolah dengan jarak maksimal 5 kilometer, sehingga pendistribusiannya diharapkan lancar dan kualitas makanan tetap terjaga.
    Teguh juga menyebutkan, menu makanan yang diberikan akan selalu bervariasi setiap harinya. Hal ini untuk menghindari kebosanan siswa dan memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup.
    “Variasi menu akan selalu berganti dan nanti kita juga harapkan dari sisi pengawasan, kualitasnya juga akan tetap terjaga,” kata Teguh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar: Penghapusan ambang batas dapat tingkatkan partisipasi politik

    Pakar: Penghapusan ambang batas dapat tingkatkan partisipasi politik

    Walaupun demikian, penghapusan presidential threshold dapat memunculkan tantangan, seperti potensi terjadinya konflik antarpartai politik, dan masyarakat yang terfragmentasi atau terbagi-bagi dalam banyak kandidat. Untuk itu dibutuhkan peningkatan k

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta (VJ) Ardli Johan Kusuma memandang bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

    “Masyarakat yang memiliki kapabilitas yang baik, maka mereka akan mendapatkan peluang untuk turut serta dalam pertarungan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, menempatkan semua individu pada posisi yang setara,” kata Ardli saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa penghapusan presidential threshold mengembalikan harapan terwujudnya demokrasi yang hakiki.

    “Untuk itu dibutuhkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan politik, baik para elite dan politisi maupun masyarakat kita,” ujarnya.

    Sebelumnya (2/1), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penghapusan tersebut diatur dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pecinta Sepak Bola di Indonesia Sedih Pelatih Shin Tae-yong Dipecat, Suwito ‘STY KW’ Beri Respon

    Pecinta Sepak Bola di Indonesia Sedih Pelatih Shin Tae-yong Dipecat, Suwito ‘STY KW’ Beri Respon

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Shin Tae-yong resmi dipecat dari  kursi pelatih Timnas Indonesia oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

    Pemecatan STY—sapaan akrab—Shin Tae-Yong mengagetkan semua pihak. Tak terkecuali dengan Suwito atau yang dikenal dengan sebutan STY KW.

    “Ya (pemecatan STY) saya kecewa banget,” ungkap Suwito (STY KW), Senin (6/1/2025) kepada Tribunjatim.com.

    Suwito mengatakan bahwa, STY sebagai pelatih dianggap mumpuni dalam melatih pemain Timnas.  

    Terlebih STY mampu membawa Timnas Indonesia mendunia.

    Suwito menjelaskan bahwa diantara contohnya adalah  STY  sudah melatih Timnas Indonesia sejak 2020 dan membawa peringkat FIFA Timnas Garuda Indonesia dari 174 menjadi 127 dunia.

    “STY sudah membawa nama harum Indonesia. Harusnya gak gitu (dipecat),” tambah warga Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini

    Dia berharap ada kebijakan baru. Memurutnya STY layak dipertahankan sebagai pelatih timnas. 

    “Harapan saya semoga STY ditarik kembali untuk melatih timnas Indonesia,” papar Suwito. 

    Namun, jika tidak bisa mempertahankan STY. Suwito pun berharap kepada PSSI agar tetap semangat meski tanpa STY.

    “Harapan saya PSSI tetap semangat, tetep berlatih walaupun ditinggalkan sama pak STY,” urai Suwito. 

    Suwito mengaku selama ini juga bersyukur dengan adanya STY. Selain membawa timnas Indonesia lebih baik, juga membuatnya kecipratan rejeki. 

    “Ya saya sebagai STY KW saya bahagia banget karena STY bagi-bagi rejeki gitu,” pungkas Suwito.

  • Launching Program Makan Bergizi Gratis di Kota Batu, Pj Wali Kota: Tunggu Petunjuk Teknis Pusat

    Launching Program Makan Bergizi Gratis di Kota Batu, Pj Wali Kota: Tunggu Petunjuk Teknis Pusat

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Dya Ayu

    TRIBUNJATIM.COM, BATU – Hari ini, Senin (6/1/2025), program pemerintah pusat soal Makan Bergizi Gratis digelar.

    Namun untuk Kota Batu, uji coba program ini telah digelar pada bulan Oktober 2024 lalu di seluruh sekolah yang ada di Kota Batu.

    Terkait program ini, Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mengatakan, dari hasil uji coba program Makan Bergizi Gratis memang dibutuhkan para siswa untuk mendukung tumbuh kembang siswa dan juga meringankan beban orang tua.

    Kini Pemkot Batu hanya tinggal menunggu regulasi terkait petunjuk teknis pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

    “Ini kami masih menunggu regulasi pusat, jika sudah ada petunjuk teknis baru kami laksanakan. Kalau pusat belum menurunkan petunjuk teknis kami tidak mungkin bisa melaksanakan karena mungkin ini ada sebagian anggaran dari pusat dan ada juga sebagian anggaran daerah,” kta Aries Agung Paewai, Senin (6/1/2025).

    “Tapi secara umum kami dari Pemkot, Polres dan Kejasaan sudah melakukan uji coba makan bergizi gratis di semua sekolah yang ada di Kota Batu. Dan evaluasi kami program tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya siswa,” tambahnya.

    Lebih lanjut Aries menyampaikan, terkait program ini pihaknya berharap agar pemerintah pusat juga memperhatikan harga per paket dengan harga yang disesuaikan dengan isi dari makanan yang dibagikan.

    “Ya, kami berharap angkanya itu yang sesuai (harga,red) contoh kemarin ada isu Rp 10.000 , sedangkan kami di Batu kemarin berkeliling ke semua vendor catering mampunya mereka Rp 15.000 itu sudah memenuhi gizinya. Untuk itu kami menunggu regulasi petunjuk teknis dan tentunya kami tidak mungkin melampaui dari petunjuk teknik dari pemerintah pusat,” jelasnya,