Blog

  • Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Dihapus, Nggak Perlu Nunggu Pemutihan Lagi!

    Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Dihapus, Nggak Perlu Nunggu Pemutihan Lagi!

    Jakarta

    Balik nama kendaraan bekas tak lagi dikenakan bea balik nama (BBN). Dengan begitu, kamu yang belum balik nama kendaraan, tak perlu lagi nunggu pemutihan.

    Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kini menyasar kendaraan baru. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang no.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 12 ayat (1), objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Artinya, objek BBNKB itu adalah kendaraan baru.

    “BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB,” demikian dikutip dari penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.

    Sebagai perbandingan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sebelumnya, disebutkan objek pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Artinya tak hanya kepemilikan pertama yang dikenakan BBNKB.

    Dengan demikian, kamu yang memiliki kendaraan bekas tapi belum balik nama, tak perlu lagi menunggu pemutihan pajak kendaraan. Seperti diketahui bersama, biaya balik nama kendaraan cukup menguras kantong. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Yusri Yunus belum lama ini mengungkap, saking mahalnya biaya balik nama kendaraan, masyarakat justru enggan melakukannya.

    Kebanyakan menunggu pemutihan pajak yang dilakukan pemerintah provinsi. Sayang, jadwal pemutihan tak pasti. Alhasil banyak juga yang abai dan membuat data kepemilikan kendaraan tak akurat.

    “Sekarang gue beli mobil lo, atas nama lo, karena gue mau balik nama ke gue mahal pajak udah nggak bisa lagi di-acc, berarti kan ah nanti aja lah, gue tunggu pemutihan aja lah, tunggunya pemutihan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah orang tunggu pemutihan, pemutihan, pemutihan karena dia mahal BBN2 udah dia nggak balik nama,” ujar Yusri belum lama ini.

    Tentunya dengan ada penghapusan BBN kendaraan bekas, akan sedikit meringankan. Data kepemilikan kendaraan juga lebih akurat. Dengan demikian, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas juga tak lagi salah sasaran. Meski bea balik nama dihapus, pemilik kendaraan masih harus tetap membayar PKB terutang, SWDKLLJ, dan juga administrasi penerbitan STNK dan TNKB.

    (dry/rgr)

  • Sinopsis Drakor ‘When the Stars Gossip’, Drama Baru Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin

    Sinopsis Drakor ‘When the Stars Gossip’, Drama Baru Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin

    Melansir dari beberapa sumber berikut ini fakta menarik drama When the Stars Gossip:

    1. Produksi setara tiga drama

    Sang sutradara, Park Shin Woo menyampaikan drama ini memiliki skala produksi setara dengan mengerjakan tiga drama sekaligus. Pasalnya drama ini menggunakan latar luar angkasa dengan efek visual yang canggih.

    Selain itu, drama ini digarap dengan sangat ambisius untuk memberikan pengalaman sinematik yang berkesan dan luar biasa untuk para penontonnya.

    2. Genre unik

    When the Stars Gossip mengusung genre drama yang cukup unik dari drama pada umumnya. Drama ini mengangkat genre Sci-Fi, romansa, dan komedi sehingga ceritanya dinilai menarik untuk ditonton.

    3. Tayang di Netflix

    Drama ini digarap oleh tvN dan mempunyai sekitar 16 episode dengan jadwal tayang setiap hari Sabtu dan Minggu. Kemudian menjadi tayangan pembuka tahun baru dan bisa disaksikan melalui platform streaming Netflix.

    4. Kolaborasi aktor ternama

    When the Stars Gossip menggaet dua bintang ternama asal Korea Selatan yaitu Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin. Kolaborasi keduanya cukup dinantikan para penggemar dan berhasil mencuri perhatian sejak pertama kali kabar drama ini diumumkan.

    5. Reuni Gong Hyo Jin dan sang penulis

    Drama ini ditulis oleh Seo Sook Hyang dan menjadi reuni antara Gong Hyo Jin dan sang penulis. Pasalnya keduanya pernah berkolaborasi dalam drama hits Pasta dan Jealousy Incarnate.

  • 10 Tambang Emas Terbesar di Indonesia, Papua hingga Aceh

    10 Tambang Emas Terbesar di Indonesia, Papua hingga Aceh

    Indonesia yang dikenal dengan kekayaan alamnya memiliki sejumlah Tambang Emas besar di berbagai wilayah. Setiap tahunnya, diperkirakan Indonesia menghasilkan sekitar 48 ton emas dan cadangan emas sekitar 5% dari total cadangan dunia atau sekitar 2.600 ton.

    Tambang emas utama di Indonesia terletak di sejumlah wilayah, mulai dari Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kalimantan, hingga Sumatra. Berikut daftar tambang emas terbesar di Indonesia serta perusahaan yang mengelolanya. Simak selengkapnya di bawah ini.

    1. Tambang emas Grasberg, Mimika, Papua

    Tambang emas terbesar di Indonesia terletak di Mimika, Papua yang dikenal dengan nama Tambang Grasberg. Tambang emas ini memiliki kapasitas produksi mencapai 3 juta konsentrat per tahun dan bahkan diklaim menghasilkan 240 kg emas murni setiap hari.

    Lokasi tambang di Mimika, Papua ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia dan berada hanya 4 km dari puncak Pegunungan Jayawijaya, yang juga dikenal dengan nama Cartensz.

    2. Tambang emas Deep Mill Level Zone, Papua Tengah

    Tanah Papua telah lama dikenal sebagai wilayah dengan potensi tambang yang besar di Indonesia. Salah satu tambang terbesar di sana adalah Deep Mill Level Zone yang merupakan tambang emas bawah tanah.

    Pengembangan tambang ini dimulai pada 2016 dan diperkirakan akan beroperasi hingga tahun 2040. Deep Mill Level Zone dikelola oleh PT Inalum. Pada 2021, produksi emas dari tambang ini tercatat mencapai 548,8 ribu ons.

    3. Tambang emas Tujuh Bukit, Banyuwangi

    Banyuwangi dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk tambang emas. Salah satu tambang besar di daerah ini adalah Tambang Tujuh Bukit atau Tumpang Pitu yang merupakan salah satu penghasil emas terbesar di Indonesia.

    Daerah tambang ini memiliki cadangan mineral yang sangat besar, yaitu mencapai 1,9 miliar ton dengan sekitar 28 juta ons di antaranya berupa emas. Tambang ini dikelola oleh PT Bumi Suksesinfo Tbk (BSI).

    Keunikan dari tambang ini terletak pada penggunaan teknologi heap leach yang dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan metode lainnya. Alasannya teknologi heap leach tidak menghasilkan tailing atau limbah merkuri dari proses pengolahan emas.

    4. Tambang emas Pohuwato, Gorontalo

    Selanjutnya, ada Tambang Pani di Gorontalo yang merupakan salah satu penghasil emas terbesar di Indonesia. Pertambangan di Gorontalo ini dikelola oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk.

    Pada Februari 2023, cadangan emas di tambang ini diperkirakan mencapai 6,35 juta ons. Lokasi tambang ini terletak di area Zona Baganite, yang belum pernah diuji sejak pengeboran terakhir pada 1982.

    5. Tambang emas Halmahera, Maluku Utara

    Di Maluku Utara, tepatnya di Halmahera, terdapat tambang emas dengan cadangan emas terbesar di Indonesia, yaitu Tambang Emas Gosowong. Pertambangan ini dikelola oleh PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dan telah ditemukan sejak 1996 dengan sumber daya sekitar 770 ribu ons.

    Selain Gosowong, terdapat dua wilayah lain di sekitar Halmahera, yaitu Ngailamo dan Sesewet, yang diperkirakan juga memiliki cadangan emas yang melimpah.

    6. Tambang emas Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

    Sumbawa, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah penghasil emas terbesar di Indonesia, khususnya di Batu Hijau. Di kawasan ini, ditemukan cadangan emas mentah sebanyak 2,77 juta ons.

    Awalnya, Tambang Batu Hijau dikelola oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Namun, kini menjadi bagian dari anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Nama tambang ini pun diubah menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

    Pada akhir 2020, PT Amman Mineral memulai tahap akhir penambangan di Batu Hijau, menghasilkan 4,12 juta ons emas dan 4,47 miliar pon tembaga.

    7. Tambang emas Kapuas, Kalimantan Tengah

    Tambang emas terbesar di Indonesia selanjutnya berada di Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Wilayah ini memang terkenal sebagai wilayah penghasil emas. Sebagian besar penduduk desa mengandalkan penambangan emas, baik legal maupun ilegal, sebagai mata pencaharian.

    Sejak 1980-an, aktivitas ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Namun, warga juga sering kali menghadapi masalah bencana dan konflik akibat penambangan ilegal.

    8. Tambang emas Gunung Pongkor, Bogor

    Tambang emas terbesar di Indonesia lainnya terletak di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Bogor. Tambang emas di Gunung Pongkor oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

    Pada 1989, PT Antam melalui tim geologinya melakukan survei di Gunung Pongkor dan berhasil menemukan potensi emas di daerah tersebut. Untuk melakukan penambangan, PT Antam membangun tujuh terowongan meskipun hanya tiga yang digunakan.

    Areal tambang yang dimiliki PT Antam mencakup sekitar 6.042 hektare. Produksi emas di Pongkor diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 ton per tahun, setara dengan sekitar 48.226 hingga 64.301 ons.

    9. Tambang emas Martabe, Sumatra Utara

    Daerah penghasil emas di Indonesia berikutnya terdapat di Martabe, Sumatra Utara, tepatnya di perbukitan Tapanuli Selatan. Pulau Sumatra memang dikenal memiliki cadangan emas yang melimpah, dengan estimasi sekitar 168 juta ton.

    Tambang emas Martabe mulai beroperasi pada 2008 dan dikelola oleh PT Agincourt Resources (PT AR). Luas area tambang ini mencapai 1.303 km persegi.

    Pada 2017, tambang emas di Martabe telah menghasilkan sekitar 8,8 juta ons emas dan 72 juta ons perak, serta masih memiliki cadangan bijih emas sekitar 4,7 juta ons emas.

    10. Tambang emas di Aceh Tengah

    Tambang emas di Aceh Tengah dikelola oleh PT Linge Mineral Resources dan terletak di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Tambang ini telah menjadi sorotan publik karena berbagai isu kontroversial yang menyertainya.

    Meskipun menuai kontroversi, tambang emas di Aceh Tengah tetap memainkan peran penting sebagai aset ekonomi bagi daerah tersebut. Potensi sumber daya alam, terutama emas, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian baik lokal maupun nasional.

    Pengelolaan dari PT Linge Mineral Resources fokus pada keberlanjutan dan dampak sosial, menjadi kunci agar manfaat tambang ini dapat dinikmati oleh masyarakat setempat secara lebih luas.

    Demikianlah daftar tambang emas terbesar di Indonesia serta perusahaan pengelola dan perkiraan cadangan emas yang dimiliki.

  • Intip Suasana Dapur Makan Bergizi Gratis di Palmerah, Apa Menunya?

    Intip Suasana Dapur Makan Bergizi Gratis di Palmerah, Apa Menunya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, tampak sibuk menyiapkan 2.987 Paket Makanan bagi para pelajar. Pasalnya, hari ini Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya resmi dimulai.

    Lantas, bagaimana suasananya di dalam dapur di hari pertama program MBG?

    Mulai Senin (6/12/2024), program MBG yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 Provinsi. Kawasan Palmerah juga menjadi salah satu lokasi, dapur di SPPG Palmerah telah sibuk menyiapkan makanan sejak pagi hari. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, tampak sekitar 13 lebih juru masak yang tengah sibuk mempersiapkan makanan. Mereka tampak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, yang meliputi penutup kepala, masker dan juga sarung tangan.

    Adapun, untuk hari ini terdapat dua menu yang dipersiapkan oleh mereka. Untuk gelombang pertama, mereka mempersiapkan menu nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan buah jeruk.

    Sedangkan, untuk gelombang kedua meliputi nasi, ayam teriyaki, tahu goreng, oseng kacang panjang dan buah jeruk. 

    Terlebih, jumlah bagi media untuk masuk ke dalam dapur untuk melihat suasana di dalam juga dibatasi. Dikatakan, bahwa hal ini bermaksud untuk menjaga kehigienisan di dalam dapur. Para awak media juga harus memasuki dapur degan APD lengkap, serta dengan sendal khusus yang telah disediakan. 

    Suasana Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025). JIBI/Jessica Gabriela SoehandokoPerbesar

    Proses Persiapan Makan Bergizi Gratis

    Yudha menjelaskan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan ahli gizi untuk penentuan menu yang disesuaikan dengan jenjang umur. Pihaknya juga mengklaim menggunakan pilihan bahan baku terbaik dari lokal yang dijadikan sumber daya. 

    “Sumber daya berasal dari lokal, ketika bahan baku itu masuk, kita lakukan pengecekan, baik jumlah kilogram-nya, kemudian spesifikasinya apakah sesuai dengan yang kami butuhkan atau tidak, kalau tidak otomatis itu akan di reject, kemudian kami minta yang baru,” ungkapnya. 

    Selanjutnya, tahap yang dilakukan adalah proses infeksi untuk memastikan bahan baku yang diterima memiliki kualitas yang baik. Jika dirasa standar kualitas yang baik terpenuhi, bahan baku dilanjutkan ke tahap pencucian, pemotongan dan dimasukkan ke pendingin untuk menjaga bahan baku. 

    Terlebih, Yudha juga menjelaskan bahwa para karyawan di lokasi harus menggunakan alat pelindung diri (APD) yang lengkap. 

    “kemudian juga setiap pelaksanaan, baik itu tim-tim tadi yang sudah kami jelaskan di dalam pos-posnya, selalu melakukan pembersihan secara umum, setiap melakukan kegiatan,” terangnya. 

    Sebagai informasi, SPPG Palmerah menyuplai makanan bergizi ke 11 sekolah, yang mencakup 2.987 pelajar, mulai dari TK, SD dan SMP. Dijelaskan, bahwa makanan yang juga disajikan memiliki harga Rp10.000. 

    “Untuk per porsinya kita lakukan ini sudah sekitar dua bulan, kita sudah bisa takar bahwa porsi per hari itu di bawah Rp10 ribu, kita sudah bisa pastikan bahwa itu,” tutur Yudha. 

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi kemudian berharap agar program ini dapat mendorong para orang tua untuk menyekolahkan anaknya. 

    Selain itu, menu yang dipersiapkan juga tidak diberitahukan kepada para pelajar agar menimbulkan rasa penasaran, sehingga menjadi lebih antusias untuk pergi ke sekolah. 

    “Di samping memang absensi ini meningkat, tingkat kehadiran meningkat dikarenakan memang anak-anaknya juga semakin sehat,” jelasnya.

  • Budget Makan Gratis Rp 10-15 Ribu, Cukupkah Penuhi Gizi Anak? Ini Kata Dokter

    Budget Makan Gratis Rp 10-15 Ribu, Cukupkah Penuhi Gizi Anak? Ini Kata Dokter

    Jakarta

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai pada hari ini, Senin (6/1/2025). Setidaknya sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur telah beroperasi di 26 Provinsi.

    Seperti yang diketahui, besaran nilai paket untuk MBG tersebut telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.000. Lantas, apakah dengan anggaran ini cukup memenuhi nutrisi anak untuk sekali makan?

    Menjawab hal ini, spesialis gizi klinik dr Putri Sakti, MGizi, SpGK, AIFO-K, CBCFF mengatakan anggaran tersebut sebenarnya terbilang cukup untuk satu porsi menu makanan bergizi. Dengan catatan, pemerintah harus benar-benar mengoptimalkan produk lokal.

    “Dengan budget Rp10 ribu sampai Rp15 ribu asalkan pemerintah bisa mengoptimalkan menggunakan produk lokal yang sehat dan murah meriah. Tapi dengan catatan harus divariasikan,” kata dr Putri saat dihubungi oleh detikcom, Senin (6/1/2025).

    “Contohnya untuk karbohidratnya kadang nasi, kadang olahan jagung, atau bihun dari beras putih. Protein bisa dari ikan, besoknya ayam, telur, atau cari yang paling murah meriah,” sambungnya.

    dr Putri menambahkan bahwa di masing-masing daerah tentunya memiliki makanan bergizi khas, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan untuk bisa membuat menu makan yang seimbang.

    Dengan budget Rp10 ribu, dirinya memberikan rekomendasi menu yang bisa dicoba agar keseimbangan nutrisi untuk anak masih tetap terjaga.

    “Tergantung olahan lokal masing-masing ya, sehingga anak-anak tersebut lebih familiar dengan lidah mereka, gaya olahannya, dan rasa bumbu-bumbunya,” katanya.

    “Kalau secara umum bisa ayam ditumis, kemudian sayurnya gabungan wortel dengan buncis yang murah meriah. Karbohidratnya bisa nasi, buahnya misalkan pisang atau jeruk. Ditambah proteinnya tahu atau tempe,” tutupnya.

    Terkait program MBG ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan setiap SPPG akan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.

    “Menurut saya luar biasa SOP-nya sangat ketat masuk ke dalam harus ganti baju, pakai tutup kepala, pakai masker dan bagaimana makanan tadi dipersiapkan di sana,” ujar Hasan Nasbi di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025).

    Hasan Nasbi menambahkan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional juga bekerja sama dengan para ahli gizi dan akuntan untuk mengawasi setiap dapur produksi. Hal ini agar program MBG bisa berjalan sebagaimana mestinya.

    (dpy/kna)

  • 5 Keunggulan Indonesia Internet Exchange Jakarta Kedua yang Baru Diresmikan APJII dan BDDC – Page 3

    5 Keunggulan Indonesia Internet Exchange Jakarta Kedua yang Baru Diresmikan APJII dan BDDC – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Bersama Digital Data Center (BDDC) secara resmi meluncurkan Indonesia Internet Exchange Jakarta Kedua (IIX-JK2) di fasilitas pusat data terbaru BDDC, JST1, yang berlokasi di Jakarta Timur.

    Langkah strategis ini bertujuan memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui penyediaan infrastruktur interkoneksi yang lebih efisien, cepat, dan aman–sekaligus menjawab kebutuhan industri akan konektivitas yang andal.

    IIX-JK2 hadir sebagai pelengkap Indonesia Internet Exchange (IIX) yang telah beroperasi di Cyber 1. Inisiatif ini berfokus pada pendekatan antara penyedia layanan internet (ISP) dengan penyedia konten digital (content providers) dan hyperscalers.

    Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, menekankan urgensi kehadiran IIX-JK2 di tengah pertumbuhan trafik internet yang melonjak drastis.

    “Dengan pertumbuhan trafik internet yang meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dalam tiga tahun terakhir—dari 1,3 Tbps pada tahun 2021 menjadi 14 Tbps di akhir tahun 2024 (peak traffic)—kehadiran IIX-JK2 menjadi kebutuhan yang mendesak,” ujar Arif melalui keterangannya, Senin (6/1/2025).

    Ia menambahkan, infrastruktur ini akan memfasilitasi koneksi trafik yang lebih efisien bagi para ISP, mengurangi latensi, serta mendukung transformasi digital dan kedaulatan data nasional.

    Komisaris Utama BDDC, Setyanto Hantoro, menjelaskan pusat data JST1 dirancang sebagai fasilitas Tier IV yang telah memperoleh sertifikasi global dari Uptime Institute. Dengan kapasitas 5 megawatt, JST1 siap mendukung operasional 24/7 yang andal dan scalable.

    “Melalui kolaborasi dengan APJII dalam IIX-JK2, kami memastikan interkonektivitas yang lebih baik, yang tidak hanya mempercepat distribusi data, tetapi juga memperkuat ekosistem digital nasional,” kata Setyanto.

    Ia menuturkan, dengan kepastian hukum, tarif listrik yang kompetitif, dan insentif yang mendukung, Indonesia berpotensi menjadi pusat investasi data center di Asia Tenggara.

     

  • Korban Pelecehan di Jalan Braga Minta Pelaku Akui Perbuatan dan Minta Maaf Secara Terbuka  

    Korban Pelecehan di Jalan Braga Minta Pelaku Akui Perbuatan dan Minta Maaf Secara Terbuka  

    Terpisah, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, menyampaikan, polisi mengaku sempat berkirim surel kepada pihak korban dan Kedutaan Besar Singapura di Indonesia. Setelah berkomunikasi, lanjut Budi, pihak korban menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

    “Kami dari kemarin sudah berupaya menghubungi Kedutaan Besar Singapura tapi tidak ada tanggapan dan akhirnya kami melakukan email kepada korban dan Alhamdulillah dijawab oleh korban. Korban sudah beremail dengan Kanit PPA kami dan memang menjawab bahwa menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian,” katanya kepada wartawan di Bandung, Sabtu, 4 Januari 2025.

    “Hanya tadi kami mendapat informasi bahwa ada postingan terakhir daripada korban, bahwa bersedia untuk menyelesaikan kasus ini, asalkan korban mengirim permintaan maaf secara pribadi maupun secara online,” Budi melanjutkan. 

    Polisi Tangkap Tiga Terduga Pelaku

    Berita sebelumnya, Polisi menangkap tiga orang diduga pelaku pelecehan seksual terhadap turis Singapura di Kota Bandung. Pelecehan itu terjadi saat korban berinisial J bersama suami tengah bervakansi di kawasan Jalan Braga, 29 Desember 2024. 

    Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, menyampaikan, tiga terduga pelaku itu adalah RF, RM, dan MC. Mereka diketahui masih pelajar.

    “Tadi malam kami berhasil menangkap tiga terduga pelaku tersebut,” kata Budi kepada wartawan di Bandung, Sabtu, 4 Januari 2025. “Terduga pelaku masih di bawah umur, pelajar,” imbuhnya.

    Hasil pemeriksaan sementara, dua terdua pelaku mengakui menyentuh tubuh bagian belakang dan tas milik korban. Namun, mereka berdalih sentuhan itu dilakukan tidak disengaja, terjadi saat mereka hendak menyusul J yang sedang berjalan bersama suami.

    “Keterangan terduga pelaku bahwa karena jalan sempit dan bilang punten tangannya menyentuh bagian belakang. Sedangkan yang satu lagi atas nama RM memang juga mengakui, tapi menyentuh tas,” kata Budi. “Satu lagi atas nama MCA tidak melakukan apa-apa,” lanjutnya.

    Meski demikian, polisi diaku masih akan terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Kasus ini sendiri memang perlu pembuktian lagi,” katanya.

    Adapun, kronologi versi korban mengenai peristiwa pelecehan ini telah dimuat Liputan6.com dalam artikel berjudul “Kronologi Turis Singapura Jadi Korban Pelecehan di Jalan Braga Bandung Saat Malam Tahun Baru”.

  • Simpang Siur Insentif Mobil Listrik-Hybrid, Ini Penjelasan Kemenkeu

    Simpang Siur Insentif Mobil Listrik-Hybrid, Ini Penjelasan Kemenkeu

    Daftar Isi

    Detail insentif kendaraan elektrifikasi 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rustam Effendi menjelaskan kembali terkait insentif untuk mobil listrik (battery electric vehicle/BEV) dan mobil hybrid.

    Menurut Rustam, pemerintah melalui Kemenkeu perlu meluruskan informasi yang beredar menyebutkan bahwa mobil listrik dan hybrid mendapatkan diskon tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 100 persen.

    Ia menjelaskan untuk dua jenis kendaraan itu masuk kategori barang mewah dan tetap dikenakan tarif PPN 12 persen. Hanya saja untuk mobil listrik pemerintah melanjutkan pemberian insentif berupa PPN yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP sebesar 10 persen pada tahun ini.

    “Untuk PPN mobil listrik, tarif normal 12% dari harga jual. DTP 10% dari harga jual, sisa yang harus dibayar (konsumen) tinggal 2% dari harga jual,” kata Rustam ketika dihubungi CNNIndonesia pekan lalu.

    Sementara itu insentif untuk mobil hybrid dalam bentuk diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen.

    “PPnBM Terutang 6% dari harga jual berasal dari tarif PPnBM sebesar 15% (maksimal) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak 40% dari harga jual. PPnBM terutang berdasarkan Pasal 26 PP74 tahun 2021 (6% x harga jual) dikurangi (ditanggung pemerintah) PPnBM DTP (3% dari harga jual). Setelah dikurangi PPnBM DTP 3%, PPnBM yang tersisa yang harus dipungut (dibayar) pabrikan tinggal 3% dari harga jual,” ucap Rustam.

    Rustam melanjutkan diskon PPN sebesar 100% sampai Juni 2025, lalu turun menjadi 50% pada semester II 2025 seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani akhir tahun lalu hanya berlaku untuk pembelian rumah, bukan untuk mobil listrik atau hybrid.

    “Sesuai arahan Ibu Menteri, dan pernah disampaikan di acara press conference, PPN DTP 100% hanya untuk properti, semester pertama 2025. Semester kedua, PPN DTP Properti 50%,” imbuhnya.

    Detail insentif kendaraan elektrifikasi 2025

    Pemberian insentif PPN DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV)

    – Sebesar 10% atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%; dan
    – Sebesar 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.

    Pemberian insentif PPnBM DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV)

    Pemberian insentif PPnBM DTP EV sebesar 15% atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (completely built up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (completely knock down/CKD).

    Pembebasan Bea Masuk Electric Vehicle (EV)

    – Pemberian insentif pembebasan Bea Masuk EV CBU sebesar 0%, sesuai program yang sudah berjalan.

    Pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Perda Bank Perekonomian Rakyat Jatim Resmi Ditetapkan, Dorong UMKM Naik Kelas

    Perda Bank Perekonomian Rakyat Jatim Resmi Ditetapkan, Dorong UMKM Naik Kelas

    Surabaya (beritajatim.com) – Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jawa Timur akhirnya resmi disahkan. Keputusan ini diumumkan oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim pada Senin (6/1/2025). Penetapan Perda ini ditandai dengan penandatanganan bersama antara Pj. Gubernur Adhy dan Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak, disaksikan oleh jajaran legislatif lainnya.

    Pj. Gubernur Adhy optimistis bahwa BPR Jatim akan menjadi katalisator bagi perekonomian daerah, khususnya untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur, atau yang selanjutnya disingkat menjadi PT BPR Jatim ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.

    Transformasi Menuju PT BPR Jatim

    Perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi PT BPR Jatim (Perseroda) sejalan dengan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pj. Gubernur Adhy menjelaskan bahwa transformasi ini memungkinkan BPR Jatim untuk berekspansi seperti bank umum lainnya.

    “Dengan peralihan status ini, BPR Jatim bisa berekspansi seperti bank umum lainnya untuk mencari profit melalui produk perbankan, akses permodalan, tabungan, deposito, hingga kerja sama produktif dengan pihak lain,” terangnya.

    Selain itu, perubahan ini diharapkan dapat memperluas peran BPR Jatim dalam meningkatkan daya saing sektor perbankan, memperkuat layanan berbasis digital, serta mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

    Komitmen pada UMKM dan Koperasi

    Perekonomian Jawa Timur, yang berbasis kerakyatan, menjadikan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggungnya. Data menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang 58,36 persen terhadap PDRB Jawa Timur. Karena itu, Pj. Gubernur Adhy menegaskan pentingnya peran BPR Jatim dalam memperkuat sektor UMKM.

    “Lebih dari 50 persen ekonomi Jatim disumbang oleh koperasi dan UMKM dengan kontribusi sebesar 58,36 persen terhadap PDRB Jawa Timur,” katanya.

    Saat ini, 92 persen dari total portofolio kredit BPR Jatim disalurkan kepada sektor UMKM produktif. Pj. Gubernur memastikan bahwa perubahan menjadi Perseroda tidak akan memengaruhi fokus BPR Jatim dalam mendukung sektor ini.

    “Dapat dipastikan dengan perubahan nomenklatur menjadi PT BPR Jatim (Perseroda) dimaksud tidak akan memengaruhi besaran penyaluran kredit kepada sektor UMKM, sesuai visi dan misinya adalah fokus pada pengembangan usaha UMKM, terutama di sektor pertanian skala mikro dan nelayan,” tegasnya.

    Ketentuan Baru untuk Penguatan Operasional

    Transformasi BPR Jatim juga menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024. Ketentuan ini mencakup penyederhanaan jenis jaringan kantor, perluasan wilayah operasional, hingga pembentukan kantor wilayah dan sentra keuangan khusus. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 dalam Raperda tentang PT BPR Jatim.

    Modal dasar PT BPR Jatim (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun, yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Pemenuhan modal ini dilakukan melalui penyertaan modal sebagai modal disetor.

    Pj. Gubernur Adhy berharap keberadaan PT BPR Jatim (Perseroda) mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Jawa Timur.

    “Semoga dengan ditetapkannya Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur ini, dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, memperluas akses keuangan, mendorong pembiayaan UMKM yang efektif dan efisien, serta mampu berkontribusi dalam penerimaan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Sinyal Revisi Permendag 8/2024, Kemenperin Target Industri Pakaian Jadi Makin Melaju

    Sinyal Revisi Permendag 8/2024, Kemenperin Target Industri Pakaian Jadi Makin Melaju

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut baik sinyal perubahan atau revisi pengaturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024. Beleid tersebut mengatur relaksasi barang impor untuk sejumlah komoditas, termasuk industri pakaian jadi dan tekstil. 

    Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita berharap industri pakaian jadi dan tekstil dapat bertumbuh lebih tinggi dengan adanya revisi Permendag No.8/2024. 

    Berdasarkan data Kemenperin, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) secara keseluruhan tumbuh 3,32% sampai dengan kuartal III/2024. Adapun, industri pakaian jadi tumbuh 4,6%, sedangkan industri tekstil hulu masih kontraksi tahun lalu. 

    “Apalagi ada semangat katanya mau merevisi Pemendag 8/2024, harapannya dari pakaian jadi nih kita lebih bisa lebih tumbuhnya lebih baik lagi gitu bukan hanya 4,6% kalau memang pakaian jadi di lokal bisa dibeli banyak,” kata Reni di Kantor Kemenperin, Senin (6/1/2025). 

    Reni menerangkan, industri tekstil terkontraksi lantaran industri pakaian jadi banyak yang berlokasi di kawasan berikat sehingga kebutuhan kain dan benang tidak diutamakan dari lokal. 

    Tak hanya itu, keterlambatan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) tekstil untuk kain juga dinilai menjadi efek pertumbuhan industri TPT yang belum optimal. 

    “Jadi ada juga beberapa perusahaan kain yang mungkin saja tutup, jadi ini kan diisi oleh impor nah itu juga yang mengindikasikan data ini kenapa turun,” jelasnya. 

    Di sisi lain, dari segi tenaga kerja, Reni menerangkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja industri TPT terhadap total tenaga kerja manufaktur. 

    Adapun, jumlah tenaga kerja TPT per Agustus 2024 sebanyak 1,08 juta orang di industri tekstil dan 2,89 juta orang di industri pakaian jadi. Kontribusi penyerapan tenaga kerja industri ini sebesar 19,9% terhadap serapan pekerja manufaktur. 

    “Kontribusinya terhadap tenaga kerja manufaktur ini mengalami peningkatan nih tahun 2020 hanya 19,6%, kemudian 2021 karena Covid terkoreksi jadi 19,5%. Nah, kuartal ketiga tahun 2024 ini naiknya 19,9%. Kalau tidak kita jaga, 20% kan lumayan ya untuk yang namanya kita punya bonus demografi,” terangnya. 

    Dalam hal ini, kebijakan pro industri pun dibutuhkan, salah satunya melalui Permendag 8/2024 untuk mendorong tumbuh kembang industri yang banyak menyerap tenaga kerja.