Xcloud.id

Blog

  • Lansia Tewas Diinjak-injak Kawanan Gajah Liar, Satgas Tenggamus Datangkan 3 Mahot dari Pesisir Barat

    Lansia Tewas Diinjak-injak Kawanan Gajah Liar, Satgas Tenggamus Datangkan 3 Mahot dari Pesisir Barat

    Liputan6.com, Lampung – Satgas penanganan konflik gajah liar di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, mengambil langkah tegas dengan mendatangkan tiga mahot dari Kabupaten Pesisir Barat.

    Mereka akan membantu menghalau kawanan gajah liar agar kembali ke habitatnya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

    Langkah ini diambil setelah insiden tragis menimpa Suarni, seorang nenek berusia 63 tahun, yang tewas akibat diinjak-injak kawanan gajah liar. Dalam beberapa hari terakhir, kawanan tersebut memasuki permukiman warga di Blok 3 dan Blok 4 Register 39, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, memicu keresahan masyarakat.

    Kapolres Tanggamus, AKBP Rivanda, mengungkapkan bahwa keputusan menggiring kawanan gajah kembali ke hutan diambil setelah rapat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), TNBBS, TNI, dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

    “Hasil rapat memutuskan bahwa gajah-gajah liar ini akan digiring kembali ke TNBBS. Kami mendatangkan tiga pawang atau mahot untuk membantu proses penghalauan agar gajah tidak lagi memasuki permukiman,” kata Rivanda, Jumat (3/1/2025).

    Rivanda juga mengimbau warga di sekitar jalur evakuasi untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Langkah ini penting agar proses pengusiran gajah dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

    “Seluruh stakeholder telah sepakat untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mengganggu proses evakuasi. Kami meminta warga untuk bekerja sama dan mengutamakan keselamatan dengan mengungsi sementara,” jelasnya.

    Kapolres berharap konflik antara manusia dan gajah ini segera berakhir tanpa menimbulkan korban jiwa tambahan.

    “Semoga proses ini berjalan dengan aman sehingga tidak ada lagi korban jiwa seperti yang dialami almarhumah Suarni,” tutupnya.

     

    Wow !! Kambing Jadi Tamvan dan Mahal Usai Masuk Salon

  • Cara Mendapatkan Cuan Pakai Meta AI di WhatsApp

    Cara Mendapatkan Cuan Pakai Meta AI di WhatsApp

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Fitur chatbot Meta AI di aplikasi WhatsApp ternyata bisa juga dimanfaatkan untuk menghasilkan uang.

    Meta AI sendiri adalah layanan opsional dari Meta yang dapat menjawab pertanyaan dari pengguna. Chatbot ini dapat membantu pengguna mulai dari mengajari sesuatu hingga membantu memberikan ide-ide baru.

    Untuk diketahui, Meta AI di WhatsApp tidak mendukung fitur untuk menghasilkan uang secara langsung atau monetisasi.

    “Meta AI di WhatsApp belum mendukung fitur untuk menghasilkan uang secara langsung,” kata Meta AI saat ditanya apakah ia dapat menghasilkan uang atau tidak, Senin (23/12).

    Namun, fitur ini bisa membantu pengguna menghasilkan uang secara tidak langsung dengan kemampuannya. Misalnya, pengguna bisa bertanya mengenai rekomendasi usaha rumahan yang dapat menghasilkan uang.

    Nantinya, Meta AI akan memberikan jawaban atau rekomendasi yang bisa dieksekusi pengguna.

    Selain itu, pengguna juga dapat memanfaatkan Meta AI untuk memulai menjadi kreator konten dan meminta dicarikan ide-ide konten. Pengguna tinggal menuliskan prompt yang sesuai untuk konten yang akan dibuat.

    Meta akan memberi saran dan rekomendasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk membuat sebuah konten dan menjadi konten kreator.

    Business AI

    Meta sebetulnya fitur AI untuk membantu bisnis pengguna yang bernama Business AI. Fitur yang tersedia di WhatsApp Business hadir sebagai fitur berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis dalam berkomunikasi dengan pelanggan.

    Fitur-fitur di Business AI bisa meningkatkan efisiensi dan memperkaya interaksi bisnis.

    Business AI dapat dimanfaatkan untuk menangani pekerjaan customer service atau admin toko.

    “AI bisnis adalah layanan kecerdasan buatan dari Meta untuk bisnis. Bisnis di WhatsApp bisa menggunakan AI bisnis untuk meningkatkan percakapan dengan pelanggan yang memilih menggunakan AI dari Meta,” kata WhatsApp di lamannya.

    Meta AI dapat membantu bisnis melakukan sejumlah tugas, di antaranya:

    • Menjawab pertanyaan pelanggan mengenai informasi dasar bisnis, termasuk jam operasional dan lokasi.

    • Menanggapi pertanyaan seputar diskon, pembayaran, atau pengiriman.

    • Memberikan rekomendasi produk atau layanan berdasarkan kebutuhan pelanggan.

    • Memberikan detail harga dan stok secara cepat dan akurat.

    Fitur ini dirancang untuk merespons pelanggan secara otomatis dan cepat berdasarkan data yang disediakan bisnis. Alih-alih admin menjawab secara manual, fitur ini mendorong transaksi bergerak dengan lebih cepat.

    Namun, jika Anda atau admin ingin mengambil alih percakapan, Meta AI dapat dinonaktifkan kapan saja untuk memungkinkan respon manual.

    Berikut langkah-langkah untuk mengaktifkan Meta AI:

    1. Di aplikasi WhatsApp Bisnis:

    • Buka Aplikasi WhatsApp Bisnis.

    • Ketuk tab Tools, lalu ke Business AI.

    • Ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pengaturan.

    2. Di percakapan individual:

    • Buka chat pelanggan

    • Jika Anda memakai Android, ketuk ikon menu di pojok atas kanan.

    • Pilih AI Replies, lalu tekan Turn on.

    • Jika Anda memakai iOS, ketuk AI replies lalu pilih Turn on.

    3. Di Meta Business Suite:

    • Pertama, aktifkan dulu Meta Business Suite di Facebook Business.

    • Buka aplikasi WhatsApp Bisnis, lalu buka pesan dari Facebook Business Account.

    • Pindai QR Code yang diberikan.

    (lom/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • APBD Bojonegoro 2024 Rp8,2 T Hanya Terserap 79,87 Persen

    APBD Bojonegoro 2024 Rp8,2 T Hanya Terserap 79,87 Persen

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro hanya mampu menyerap 79,87 persen realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro 2024 sebesar Rp8,2 triliun.

    Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengatakan, realisasi belanja APBD 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai 79,87 persen berbanding pagu. Realisasi belanja tahun 2024 itu lebih baik dari tahun sebelumnya yang berada di 78,6 persen.

    “Memang masih banyak PR yang harus dikerjakan pemkab khususnya dalam percepatan belanja, mudah-mudahan tahun depan realisasi belanja kita jauh lebih baik,” ujarnya, Senin (6/1/2025).

    Adriyanto menambahkan, meski realisasi serapan belanja APBD masih di bawah 80 persen, tetapi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diklaim telah melebihi target. Yakni mencapai 102 persen atau surplus. Meski tidak dirincikan mengenai angka persisnya.

    “Semua jenis PAD relatif naik, khususnya pada pajak daerah, sedangkan untuk belanja kami harus tetap memperhatikan arahan presiden, yakni agar melakukan penghematan belanja APBD di sisi biaya perdin (perjalanan dinas, red),” ujarnya.

    Disinggung mengenai potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2024, mengingat serapan belanja yang ada, Adriyanto memperkirakan Silpa akan berada di kisaran Rp3 triliun.

    Terpisah, Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto menilai tidak ada yang istimewa dari capaian realisasi belanja APBD Bojonegoro 2024. Sebab tidak banyak mengalami perubahan dalam serapan belanja dari tahun ke tahun.

    “Boleh dikata stagnan (serapan belanja APBD),” ungkap politikus dari Partai Golongan Karya ini.

    Dijelaskan, pagu APBD 2024 sebesar Rp8,2 triliun atau Rp8.206.220.874.805,00. Sedangkan realisasi belanjanya berada pada nominal Rp6,5 triliun atau terealisasi Rp6.553.978.261.155,47 atau terserap 79,87 persen berbanding pagu.

    Realisasi belanja tersebut belum termasuk jurnal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari dinas pendidikan. Meski begitu, Mas Pri, begitu ia disapa, belum yakin realisasi belanja bisa lebih dari 80 persen.

    “Setelah BOS dijurnal oleh diknas kemungkinan bisa 80 persen, ini (kemungkinan) maksimal segitu, ndak akan sampai lebih dari itu,” tegas Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro itu.

    “Bertolak dari serapan belanja ini, Silpa akan berada di sekira Rp2,2 triliun, makanya kinerja Pak Pj Bupati ini tidak terlalu istimewa, faktanya kan realisasi belanja di APBD tidak banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun atau bisa dikatakan stagnan,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Korban Tewas Serangan di Pasar Natal Jerman Bertambah Jadi 6 Orang

    Korban Tewas Serangan di Pasar Natal Jerman Bertambah Jadi 6 Orang

    Berlin –

    Korban tewas dalam serangan mobil menabrak kerumunan orang di pasar Natal yang digelar di Magdeburg, Jerman, bertambah menjadi enam orang. Satu korban luka yang dirawat di rumah sakit sejak serangan Desember lalu itu dinyatakan meninggal dunia pekan ini.

    Jaksa wilayah Naumburg, seperti dilansir AFP, Senin (6/1/2025), mengumumkan seorang wanita berusia 52 tahun meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat untuk luka-luka yang dideritanya dalam serangan di Magdeburg.

    Dalam serangan yang terjadi pada 20 Desember lalu itu, sebuah kendaraan merek BMW berwarna hitam melaju kencang melintasi pasar Natal yang ramai orang. Kendaraan itu menabrak orang-orang yang ada di pasar Natal itu, dan membuat banyak orang tergeletak di antara kios-kios yang meriah.

    Selain menewaskan sedikitnya enam orang, menurut data terbaru Kementerian Dalam Negeri Jerman, sebanyak 299 orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan mengerikan tersebut.

    Otoritas berwenang Jerman telah menangkap seorang dokter psikiatri asal Arab Saudi, Taleb al-Abdulmohsen, yang berusia 50 tahun. Abdulmohsen ditangkap di lokasi kejadian setelah kendaraan yang dikemudikannya untuk menabrak orang-orang itu ringsek.

    Namun motif Abdulmohsen melakukan serangan mematikan itu masih belum jelas hingga kini.

    Dalam banyak postingan online, Abdulmohsen diketahui banyak menyuarakan pandangan anti-Islam dan meluapkan kemarahan terhadap otoritas Jerman. Dia juga disebut mendukung narasi konspirasi sayap kanan Berlin mengenai “Islamisasi” kawasan Eropa.

  • Pangkoarmada Evaluasi Penggunaan Senjata Api Pasca Penembakan di Tol Merak-Tangerang

    Pangkoarmada Evaluasi Penggunaan Senjata Api Pasca Penembakan di Tol Merak-Tangerang

    loading…

    Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata bakal mengevaluasi penggunaan senjata api pasca oknum anggota TNI AL melakukan penembakan di res area Tol Merak-Tangerang. Foto/Danan Daya Arya Putra

    JAKARTA – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata bakal mengevaluasi penggunaan senjata api pasca oknum anggota TNI AL melakukan penembakan di rest area KM 45 Tol Merak-Tangerang.

    Diketahui satu dari tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) melakukan penembakan di rest area KM 45 Tol Merak-Tangerang.

    Baca Juga

    “Kita akan evaluasi bagaimana kedepan ini untuk penggunaan senjata api,” kata Denih dalam konferensi pers di Markas Koarmada, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Denih menyampaikan bahwa senjata yang digunakan untuk melakukan penembakan merupakan inventaris, karena yang bersangkutan merupakan ajudan.

    Namun dia tak merincikan siapa sosok anggota dengan ajudan dari terduga pelaku penembakan itu.

    “Itu senjata inventaris yang melekat karena jabatan dari (anggota TNI AL) berinisial AA itu adalah ADC (aide de camp atau ajudan). Sehingga ketika dia dapat tugas itu sudah SOP, senjata itu melekat,” tuturnya.

    Baca Juga

    Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan sebelum adanya penembakan, tiga anggotanya mengalami pengeroyokan. Maka dalam keadaan terdesak bisa saja anggotanya melepaskan tembakan itu.

  • Gerindra: Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Gerindra: Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagai kejutan sekaligus harapan.

    “Terus terang, di sisi lain ini adalah sebuah kejutan, di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan MK memberi kejutan dengan mengeluarkan putusan yang mengagetkan terkait presidential threshold pada awal tahun 2025.

    Sebab, uji materi serupa pernah diajukan oleh berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari organisasi, lembaga, partai politik, hingga perorangan.

    Setidaknya, lanjut Muzani, gugatan mengenai presidential threshold pernah dilayangkan sebanyak 30 kali ke MK dengan berbagai macam argumentasi dan alasan, namun tidak pernah dikabulkan.

    “Mahkamah yang sama, hakim yang sama, tidak pernah mengabulkan atas gugatan tersebut,” ucapnya.

    Muzani lantas berkata, “Baru pada kali ini Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dulu oleh puluhan kali diajukan gugatan, hakim yang sama kemudian mengabulkan atas gugatan tersebut.”

    Mengenai keberlakuan putusan tersebut pada gelaran pilpres selanjutnya, dia pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tak terlalu mengindahkan persoalan Pilpres 2029 lantaran baru saja memulai periode kepemimpinannya.

    “Presiden Prabowo belum terlalu menghiraukan terhadap persoalan pemilihan presiden tahun 2029 karena beliau baru saja menjalani masa kepresidenannya, belum 100 hari,” tuturnya.

    Dia juga menyebut Presiden Prabowo saat ini tengah berkonsentrasi untuk mengupayakan terlaksananya program-program yang dicanangkannya sebagai presiden.

    “Bagi beliau yang penting adalah bagaimana masa kepresidenan yang dimandatkan sampai dengan 2029 ini bisa berjalan baik, efektif, dan rakyat bisa menikmati kesejahteraan ini dengan maksimal,” ujarnya.

    Misalnya, tambah dia, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1), hingga persiapan pelaksanaan ibadah Haji 2025.

    “Banyak sekali program beliau yang sedang akan dilakukan, dan sekarang sedang dalam koordinasi, komunikasi, dan terus upaya untuk memenuhi program-program beliau. Termasuk, swasembada pangan, swasembada energi, dan berbagai macam program lain yang itu menjadi concern beliau,” kata dia.

    Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/1), memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan adanya putusan ini, semua partai politik berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG Hari Ini Turun Tajam hingga Berkurang 1,12 Persen

    IHSG Hari Ini Turun Tajam hingga Berkurang 1,12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa mengalami penurunan tajam , Senin (6/1/2025). IHSG hari ini tercatat merosot 83,9 poin atau 1,17% ke level 7.080,4.

    Sebanyak 221 saham tercatat mengalami kenaikan, 388 saham turun, dan 190 saham tidak mengalami perubahan. Total nilai transaksi yang terjadi di bursa pada hari ini mencapai Rp 8,06 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 22,1 miliar saham dan frekuensi transaksi sebanyak 1,086 juta kali.

    Sebagian besar sektor saham mengalami pelemahan di akhir perdagangan IHSG hari ini. Penurunan paling besar terjadi di sektor bahan baku yang melemah hingga 1,7%. Sektor transportasi juga turun 1,6%, diikuti sektor keuangan 1,4%, sektor properti 1,2%, dan sektor industri 1,2%.

    Namun, sektor teknologi berhasil mencatat penguatan sebesar 1,5%, diikuti sektor barang konsumsi non-primer yang naik tipis 0,2%.

    Di tengah pelemahan IHSG hari ini, indeks saham utama Asia juga mayoritas melemah. Hang Seng (Hong Kong) turun 0,3%, Shanghai Composite (China) melemah 0,1%, dan Nikkei (Jepang) jatuh 1,4%. Sebaliknya, indeks Straits Times (Singapura) justru naik 0,3%.

    Meskipun IHSG melemah, ada lima saham yang mencatatkan lonjakan signifikan hingga menyentuh batas Auto Rejection Atas (ARA) dan menjadi top gainers dengan kenaikan hingga 34%.

    Kelima saham itu, yakni PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) memimpin dengan kenaikan 34,5%. Diikuti oleh saham PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) yang naik 34,5%, dan PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) yang meningkat 25%.

    Selain itu, saham PT Jakarta International Hotels & Developments Tbk (JIHD) naik 24,7% dan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC) juga mencatatkan kenaikan 24,5% menjadi Rp 254.

    Saat IHSG hari ini melemah, saham unggulan dalam kelompok LQ45 merosot 1,38%, saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) anjlok 2,00%, dan Investor33  melemah 1,62%.

  • KPK Panggil Hiphi Hidupati terkait Kasus Korupsi Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    KPK Panggil Hiphi Hidupati terkait Kasus Korupsi Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019–2022, Hiphi Hidupati, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan furnitur rumah jabatan anggota (RJA) DPR tahun anggaran 2020, Senin (6/1/2025).

    Selain Hiphi, penyidik turut memanggil saksi Purwadi selaku karyawan swasta.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya.

    KPK sebelumnya menyampaikan perkembangan terbaru terkait perkara dugaan korupsi pengadaan furnitur RJA DPR tahun anggaran 2020.

    Di mana dalam kasus itu KPK menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar,.sebagai salah satu tersangka.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan perkara itu tetap berproses.

    Pihaknya masih mengumpulkan informasi serta pemberian dokumen kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ini kan yang menghitung kerugian negaranya dari BPKP. BPKP itu butuh dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

    Akibat pemenuhan dokumen untuk BPKP itu, lanjut Asep, membuat KPK belakangan ini belum lagi melakukan pemeriksaan saksi. 

    Berdasarkan catatan, tim penyidik terakhir kali memanggil saksi pada Rabu, 22 Mei 2024.

    Terlebih lagi, kata Asep, tim satuan tugas (satgas) penyidik perkara RJA DPR sama dengan kasus suap dana hibah Jawa Timur.

    “Nah ini yang sedang kita penuhi. Mungkin disini kalau pemeriksaan saksi-saksinya selama ini belum ada lagi. Jadi kita sedang memenuhi itu,” katanya.

    “Dan kebetulan juga satgasnya adalah satgas yang menangani perkara di Jatim, perkara DPRD. Jadi dia sedang menangani itu juga,” Asep melanjutkan.

    Indra Iskandar sempat melawan status tersangka dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Namun, tak lama berselang, Indra mencabut gugatannya itu.

    Indra Iskandar sendiri diperiksa tim penyidik KPK pada Rabu, 15 Mei 2024.

    Mantan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan tim penyidik menyelisik peran Indra Iskandar dalam pengadaan dimaksud terkait jabatannya selaku sekjen DPR.

    Selain itu, penyidik KPK turut mencecar Indra soal vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan furnitur RJA DPR.

    “Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR RI), saksi hadir dan dikonfirmasi antara kaitan jabatan dan tugas saksi selaku Sekjen DPR RI,” kata Ali dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

    “Termasuk dikonfirmasi pula dugaan adanya pihak vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa di DPR,” imbuhnya.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, termasuk ruang kerja Sekjen DPR Indra Iskandar hingga ruangan biro dan staf, Selasa, 30 April 2024.

    Pada Senin, 29 April 2024, tim penyidik KPK juga menggeledah empat lokasi berbeda di Jakarta, yaitu yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet, dan Kemayoran. 

    Lokasi itu merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Dari semua lokasi yang digeledah tersebut, tim penyidik KPK menyita beragam alat bukti berupa dokumen-dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik termasuk transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan RJA DPR RI tahun anggaran 2020. Diduga kerugian negara hingga miliaran rupiah.

    Modus korupsinya diduga terkait penggelembungan harga atau mark up.

    Proyek yang dikorupsi meliputi peralatan-peralatan rumah jabatan.

    Dari peralatan ruang tamu, tempat makan, pengadaan kursi, lemari, dan sejenisnya.

    Berdasar penelusuran dari la­man Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pada 2020 terdapat empat proyek pengadaan kelengkapan RJA DPR.

    Proyek-proyek yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR ini diperuntukkan dua kompleks perumahan anggota parlemen di Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan dan di Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

    Pertama, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Ulu­jami dengan nilai pagu paket Rp9.963.500.000, sementara harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp9.962.630.700. Proyek ini dimenangkan PT Hagita Sinar Lestari Megah dengan nilai penawaran Rp9.752.255.700. Perusahaan yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 32 RT 006 RW 006, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini menggeser 87 peserta lelang lain.

    Kedua, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok A dan B dengan nilai pagu paket Rp39.730.600.000. sementara HPS sebesar Rp39.727.710.000. Proyek dimenangkan Dwitunggal Bangun Persada yang memasukkan harga penawaran sebesar Rp38.928.186.000. Perusahaan yang terletak di Jalan Olympic Raya Kavling B Commercial Area In­dustri Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini sukses mengalahkan 69 peserta lelang.

    Berikutnya, Pengadaan Ke­lengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp37.744.100.000. Sementara nilai HPS sebesar Rp37.741.324.500. Pemenangnya PT Haradah Jaya Mandiri dengan penawaran har­ga sebesar Rp36.797.807.376. Perusahaan yang terletak di Kompleks Ruki Sentral Niaga Taman Kota, Jalan Raya Basmol Nomor 2D RT 001/05 Kembangan, Jakarta Barat ini menggeser 68 peserta lelang lain.

    Terakhir, Pengadaan Keleng­kapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp33.991.800.000, sementara nilai HPS sebesar Rp33.989.263.000. Proyek ini di­menangkan PT Paramitra Multi Prakasa yang memasukkan harga penawaran Rp32.863.600.000. Perusahaan ini terletak di Ruko Bojong Indah Lantai 2, Jalan Pakis Raya No. 88 N RT 009 RW 06, Cengkareng, Jakarta Barat ini, mempecundangi 70 peserta lelang lainnya.

    Berdasar penghitungan dari nilai HPS untuk keempat proyek yang diadakan Sekretariat Jen­deral DPR itu, jumlahnya men­capai Rp121.420.925.200.

    KPK sempat melakukan pencegahan keluar negeri terhadap tujuh orang dalam perkara ini selama enam bulan pertama.

    Mereka yakni Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar; Hiphi Hidupati, Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI; Tanti Nugroho, Dirut PT Daya Indah Dinamika; dan Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada.

    Kemudian, Kibun Roni, Direktur Operasional PT Avantgarde Production; Andrias Catur Prasetya, Project Manager PT Integra Indocabinet; dan Edwin Budiman, swasta.

    Di sisi lain, sumber Tribunnews menyebut bahwa tujuh pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri itu berstatus sebagai tersangka.

    “Tersangka semua mereka,” katanya.

  • Pakar soal ambang batas dihapus: Koalisi politik permanen dibutuhkan

    Pakar soal ambang batas dihapus: Koalisi politik permanen dibutuhkan

    Dengan keputusan MK ini, penyederhanaan kepartaian bisa jalan alamiah.

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin memandang perlu koalisi politik yang permanen setelah penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

    “Sepertinya kita butuh model koalisi politik yang lebih permanen agar jelas siapa yang berkuasa dan oposisi. Kalau seperti sekarang, koalisi jadi sangat cair ketika kandidat calon presiden dan wapres yang diusungnya kalah, langsung saja boyongan ramai-ramai mendukung yang menang,” kata Luthfi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Oleh sebab itu, dia berpendapat bahwa penyederhanaan partai politik juga tetap perlu, sekaligus berharap penghapusan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 membuat hal tersebut terjadi.

    “Dengan keputusan MK ini, penyederhanaan kepartaian bisa jalan alamiah juga agar kandidasi dalam pilpres juga lebih sederhana,” ujarnya.

    Putusan MK yang mengatur penghapusan presidential threshold​​​​​​​, kata dia, disambut gembira oleh para aktivis pro demokrasi karena aspirasi untuk perbaikan prosedural demokrasi telah terpenuhi.

    “Tanpa batasan presidential threshold, semua partai politik punya kesempatan sama untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” katanya.

    Namun, dia mengingatkan agar pihak-pihak terkait tetap memperhatikan fenomena politik uang agar perbaikan prosedural demokrasi tetap terjamin sehingga tetap meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air.

    Sebelumnya, Kamis (2/1), MK memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Virus hMPV Merebak Luas di China dan Malaysia, Kemenkes Imbau Masyarakat Untuk Waspada – Halaman all

    Virus hMPV Merebak Luas di China dan Malaysia, Kemenkes Imbau Masyarakat Untuk Waspada – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Virus Human metapneumovirus (hMPV) mulai merebak di China. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sejauh ini penyebaran virus HMPV dan influenza tipe A masih terbatas di wilayah China.

    Meski begitu, Wabah hMPV di China sendiri dilaporkan terus memburuk hingga membuat banyak rumah sakit mengalami lonjakan pasien.

    Adapun peningkatan infeksi penyakit pernapasan akut di China mulai memuncak pada tanggal 16 hingga 22 Desember 2024.

    Mereka yang terkena hMPV biasanya mengalami gejala yang mirip dengan flu biasa. Namun pada kasus lebih parah, gejalanya dapat berkembang menjadi bronkitis atau pneumonia.

    Untuk penyebarannya, hMPV mirip dengan flu atau pilek biasa. Manusia bisa terinfeksi dari orang lain melalui batuk, bersin atau berkontak langsung. Umumnya penyakit ini memiliki resiko tinggi menular pada kalangan anak kecil, orang tua, dan mereka dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.

    HMPV sendiri bukanlah sebuah virus baru, virus ini sudah ditemukan sejak tahun 2001 .  Namun, beberapa bukti serologis menunjukkan bahwa virus tersebut telah menyebar luas setidaknya sejak tahun 1958.

    Meski penularan tidaklah separah Covid-19, Pusat pengendalian penyakit China (CDC) telah memperingatkan orang-orang untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap kesehatan dan kebersihan, untuk mengantisipasi lonjakan pasien di  rumah sakit seperti yang terjadi saat pandemi Covid.

    “Infeksi saluran pernapasan cenderung mencapai puncaknya selama musim dingin,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning pada hari Jumat.

    “Penyakit ini tampaknya tidak terlalu parah dan menyebar dalam skala yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu saya rasa kita sekarang lebih berhati-hati terhadap wabah,” imbuhnya.

    Tak hanya di China virus ini ternyata telah menyebar luas di Malaysia, Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) mencatat sejauh ini sudah ada 327 sampel positif hMPV sepanjang tahun 2024.

    Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencatat 225 sampel positif hMPV pada 2023.

    Kementerian Kesehatan Malaysia mengatakan bahwa hMPV yang merebak luas di kalangan masyarakat disebabkan oleh virus dalam famili Pneumoviridae, dan bukanlah penyakit baru.

    Kemenkes Imbau Untuk Waspada

    Merespon lonjakan virus hMPV di sejumlah negara Asia,  Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes) menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama karena infeksi saluran pernapasan akan terus terjadi di masyarakat.

    Kementerian menyarankan masyarakat untuk sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker wajah, dan menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin.

    Sejauh ini Kemenkes belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan ke China. Meski demikian Kemenkes akan  terus melakukan pemantauan melalui surveilans dan pelaporan terhadap penyakit infeksi emerging atau penyakit menular jenis baru.

    “Tidak perlu panik, tetapi tetap waspada dengan memantau perkembangan kasus di berbagai media. Kalaupun terpaksa harus ke luar negeri, terlebih dahulu harus memastikan situasi dan kebijakan di negara tersebut serta terapkan protokol kesehatan,” ujar Juru Bicara Kemenkes Widyawati dalam keterangan resminya.