Blog

  • HPP Gabah Tak Sesuai Harapan Petani, Bos Bapanas Bilang Begini

    HPP Gabah Tak Sesuai Harapan Petani, Bos Bapanas Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) belum sesuai dengan harapan petani. 

    Merespons hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa pemerintah harus menyeimbangkan harga di hulu dan hilir. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

    Inilah alasan pemerintah menetapkan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram mulai 15 Januari 2025.

    “Jadi harus wajar di hulu dan di hilir,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Koordinator Bidang Pangan, Senin (6/1/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah mengerek HPP untuk dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp7.000 per kilogram, alih-alih Rp6.500 per kilogram sebagaimana direncanakan. 

    Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, rencana pemerintah menetapkan HPP gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dinilai tidak layak bagi petani, utamanya petani yang menyewa lahan untuk pertanian dan mempekerjakan orang lain. Sebab, nilai yang diusulkan pemerintah tidak memberikan keuntungan bagi para petani tersebut. 

    “Kalau mau petani sejahtera ya [HPP gabah] harus Rp7.000 per kilogram,” kata Henry kepada Bisnis, Rabu (1/1/2025). 

    Usulan kenaikan HPP gabah tersebut, kata dia, menyusul adanya sejumlah komponen input yang mengalami kenaikan harga. Diantaranya, harga benih, obat-obatan tanaman, hingga biaya beli bahan bakar minyak (BBM) untuk irigasi.

    Meski biaya komponen-komponen ini tak naik signifikan, Henry menilai bahwa hal ini telah menyebabkan penurunan pendapatan jika dihitung dari HPP yang berlaku saat ini sebesar Rp6.000 per kg.

    Jika pemerintah tetap mematok HPP gabah sebesar Rp6.500 per kg, Henry berpandangan pemerintah harus menyiapkan lahan untuk petani, minimal 2 hektare per petani. 

    Menurutnya, dengan cara ini, pemerintah dapat membantu menyejahterakan petani, lantaran produktivitas dan pendapatan petani bisa terkerek. 

    “Karena kalau dia 2 hektare, ya istilahnya kalikan lah dia Rp6.500 per kilogram, 10 ton aja dalam dua kali panen sudah Rp130 juta [penghasilannya],” tuturnya.

  • Masukan Ekonom untuk Dongkrak Ekspor 2025: Perluas Pasar hingga Ekspansi Pembiayaan

    Masukan Ekonom untuk Dongkrak Ekspor 2025: Perluas Pasar hingga Ekspansi Pembiayaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Perluasan pasar hingga ekspansi pembiayaan di sektor UMKM perlu dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mencapai target ekspor sebesar US$294,45 miliar pada 2025.

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menuturkan untuk mendongkrak ekspor Indonesia, pemerintah perlu melaksanakan sejumlah strategi kebijakan, salah satunya adalah perluasan pasar.

    Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada beberapa pasar utama seperti China atau India. Josua menuturkan, ketergantungan ini membuat ekspor Indonesia rentan terhadap perubahan permintaan. 

    “Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjajaki pasar baru di kawasan seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Selain itu, perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement yang dimiliki Indonesia dengan negara-negara tertentu juga perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin,” jelas Josua pada Senin (6/1/2025). 

    Selain itu, dia menilai ekspor Indonesia masih dominan pada komoditas mentah atau produk setengah jadi seperti minyak sawit dan batu bara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong investasi pada industri hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk seperti pengolahan nikel menjadi baterai kendaraan listrik. 

    Tantangan lain yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan ekspor adalah teknologi produksi di beberapa sektor yang belum kompetitif.

    Menurutnya, untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mendorong kolaborasi dengan mitra internasional untuk transfer teknologi serta memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan. 

    Selain itu, pelaku usaha, terutama UMKM, menghadapi keterbatasan akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Menurut Josua, diperlukan ekspansi pembiayaan ekspor terutama bagi para pelaku UMKM. 

    Josua menambahkan, produk Indonesia juga kurang dikenal di pasar global dibandingkan dengan negara pesaing seperti Vietnam atau Thailand.

    Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu memfasilitasi dengan mengadakan pameran dagang internasional secara konsisten.

  • Bareskrim Sita Hotel Aruss Semarang Terkait Dugaan TPPU dari Judi Online

    Bareskrim Sita Hotel Aruss Semarang Terkait Dugaan TPPU dari Judi Online

    Semarang, Beritasatu.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menyita Hotel Aruss Semarang yang berlokasi di Jalan Dr Wahidin 116, Kota Semarang, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan judi online.

    Meski berstatus disita, hotel bintang empat tersebut tetap beroperasi seperti biasa. Spanduk besar bertuliskan “Disita Bareskrim Polri” terlihat terpasang di atap gedung dan depan lobi hotel. Aktivitas tamu di lobi hotel juga terlihat berjalan normal, dengan bus-bus besar masih terparkir di area hotel.

    Kuasa hukum Hotel Aruss Ahmad Maulana menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga memastikan hotel tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

    “Memang saat ini ada proses hukum yang berjalan, sedang dalam penyidikan oleh Mabes Polri. Kami menghormati dan mengikuti prosedur yang ada,” ujar Maulana, Senin (6/1/2025) mengenai langkah Bareskrim sita Hotel Aruss Semarang terkait TPPU judi online.

    Ia menjelaskan status penyitaan tidak berarti hotel diambil alih oleh Mabes Polri, melainkan berada dalam pengawasan dan penjagaan. “Disita itu artinya dalam pengawasan dan penjagaan, tetapi tidak mengurangi operasional hotel,” jelas Maulana.

    Sementara itu, Public Relations Hotel Aruss Lala Nikmah menegaskan operasional hotel tetap berjalan normal. Bahkan, tidak ada pembatalan dari tamu terkait kasus ini.

    “Operasional hotel berjalan dengan baik. Bus besar masih terparkir untuk beberapa hari ke depan. Tidak ada permintaan pembatalan dari tamu, karena kasus ini tidak ada kaitannya dengan mereka,” kata Lala mengenai langkah Bareskrim sita Hotel Aruss Semarang terkait TPPU judi online.

  • Kasus Pemerasan Penonton DWP Coreng Muka Indonesia, DPR Dorong Polri Tindak Tegas Para Pelaku – Halaman all

    Kasus Pemerasan Penonton DWP Coreng Muka Indonesia, DPR Dorong Polri Tindak Tegas Para Pelaku – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus pemerasan berkedok razia narkoba ilegal yang terjadi di acara Djakarta Warehouse Project atau DWP 2024 mencuri perhatian publik setelah melibatkan 18 anggota polisi.

    Belasan oknum polisi menggunakan modus ancaman terhadap penonton, terutama warga negara Malaysia, dengan tuduhan penyalahgunaan narkoba meskipun hasil tes menunjukkan negatif.

    Tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh uang tebusan, yang totalnya mencapai Rp 2,5 miliar dari 45 korban.

    Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo mengecam keras laku lancung para oknum tersebut.

    Ia meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit prabowo memberikan tindakan tegas dengan menyeret para pelaku ke meja peradilan umum pidana.

    “Diberi sanksi yang berat seberat-beratnya berupa apa? berupa pemberhentian dan kalau perlu diseret ke peradilan umum untuk dimintai tanggung jawabnya gitu, jangan ada kesan melindungi anggota dilakukan perbuatan tercela kita dorong itu,” katanya kepada wartawan, Senin (6/1/2025). 

    Politikus NasDem ini mengaku kecewa dengan tindak tanduk oknum Polda Metro Jaya yang mencoreng nama Indonesia di mata internasional khusunya dalam hubungan bilateral RI-Malaysia.

    “Kita dorong pimpinan Polri untuk mengambil langkah tegas iya terhadap siapapun oknum di anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana. Apalagi kasus ini mencoreng institusi Polri bukan hanya di mata nasional tapi sudah mata internasional iya, sehingga tindakan pelaku perbuatan anggota Polri yang pemerasan ini harus diberi sanksi yang sekeras kerasnya,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Yoyok Riyo Sudibyo berpandangan perbuatan tersebut hanya merupakan segelintir oknum saja.

    “Ini oknum sama dengan Malaysia juga pasti ada oknum-oknumnya. Dan secara gamblang Indonesia juga sudah memproses secara hukum dengan baik. Jadi Malaysia juga pasti mengerti,” katanya.

    Meski begitu, Rudianto acungan jempol kepada Polri yang tegas memecat anggotanya di kasus pemerasan pengunjung Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Rudianto menyebut hal inilah yang menjadi harapan publik.

    “Kita patut acungi jempol pimpinan Polri karena berani mengambil langkah tegas. Seperti inilah harusnya yang diharapkan publik, masyarakat di mana ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh alat negara kita, Polri, yang tugasnya mengayomi melindungi ya. Lantas kemudian dia melakukan kejahatan maka diharapkan masyarakat itu adalah langkah tegas menindak,” ucapnya.

    Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan pihak Kepolisian tidak serius menangani kasus pemerasan oleh oknum personelnya yang terjadi di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) jika berencana mengembalikan uang korban.

    “Rencana pengembalian uang hasil pemerasan Rp2,5 miliar oleh Polri kepada korban penonton DWP membuktikan bahwa institusi Polri tidak serius menuntaskan kasus yang melibatkan anggotanya ke ranah pidana dan cukup berhenti di Komisi Kode Etik Polri (KKEP),” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Sugeng menjelaskan bahwa menurut hukum uang yang disita tersebut adalah merupakan barang bukti hasil kejahatan.

    “Sehingga, kalau uang yang disita dikembalikan maka tidak ada barang bukti yang bisa dijadikan penyidik untuk menjerat pelaku yang juga anggota Polri tersebut,” katanya.

    Sugeng menambahkan, penegak hukum tahu bahwa barang bukti itu akan dibawa ke peradilan dan hakim yang memutus perkara pemerasan terhadap warga negara Malaysia untuk menentukan apakah uang yang disita dimasukkan ke kas negara atau dikembalikan kepada para korban atau dimusnahkan.

    “Polisi sebagai penyidik tidak memiliki kewenangan menetapkan status lebih lanjut atas barang bukti uang Rp2,5 miliar tersebut selain menyita sesuai hukum dan menjadikannya sebagai barang bukti hasil pemerasan,” katanya.

    Sebelumnya, majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menggelar sidang etik pertama Selasa (31/12). Sidang etik itu dipantau langsung oleh Kompolnas.

    Hasil sidang etik itu, dua oknum polisi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat. Dua oknum polisi itu yakni mantan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dan mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Yudhy Triananta Syaeful.

    “Terhadap terduga masing-masing 2 terduga pelanggar telah diberikan putusan Majelis Komisi sidang kode etik profesi Polri dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH),” kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Rabu (1/1/2025).

    Polri melanjutkan sidang etik terhadap mantan Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Yusticia (MEY). AKBP Malvino dinyatakan melakukan pelanggaran etik dugaan pemerasan pengunjung konser DWP.

    “Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (2/1/2025).

    Proses sidang etik kasus ini masih terus berjalan. Ada potensi jumlah anggota yang dipecat akan bertambah.

  • Biaya Haji Dipatok Rp55,4 Juta, DPR Minta Pemerintah Percepat Penerbitan Keppres

    Biaya Haji Dipatok Rp55,4 Juta, DPR Minta Pemerintah Percepat Penerbitan Keppres

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah untuk mempercepat proses penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H/2025M, seiring disepakatinya biaya haji 2025 pada Senin (6/1/2025).

    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan, pihaknya meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar untuk segera berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto agar regulasi itu segera diterbitkan.

    “Kapan itu ya secepatnya,” kata Marwan Dasopang ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (6/1/2025).

    Pemerintah dan Komisi VIII telah menyepakati biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau besaran biaya haji yang ditanggung jemaah Indonesia pada 1446H/2025M Rp55.431.750,78 atau Rp55,43 juta per jemaah. 

    Nilai Bipih tahun ini turun Rp614.422 dibanding Bipih 1445H/2024M yang ditetapkan sebesar  Rp56,04 juta per jemaah.

    Biaya haji yang dibayar langsung oleh jemaah itu akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Makkah dan Madinah, dan biaya hidup.

    “Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata sebesar Rp55,4 juta atau 63% dari BPIH,” kata Marwan Dasopang dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Sementara itu, besaran dana subsidi dari nilai manfaat ditetapkan sebesar Rp33,9 juta per jemaah. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk biaya haji di Arab Saudi dan biaya penyelenggaraan haji di dalam negeri.

    Adapun, rata-rata biaya haji atau BPIH 1446H/2025M ditetapkan sebesar Rp89,4 juta per jemaah. Angka ini turun Rp4,02 juta dibanding BPIH tahun lalu sebesar Rp93,4 juta per jemaah.

    Komposisi BPIH tahun ini terdiri dari Bipih sebesar Rp55,4 juta per jemaah atau 62% dari BPIH dan nilai manfaat Rp33,9 juta atau 38% dari rata-rata BPIH 2025.

    Sementara itu, total nilai manfaat untuk BPIH tahun ini disepakati sebesar Rp6,8 triliun. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp1,36 miliar dari total manfaat BPIH 1445H/2024M yang sebesar Rp8,2 triliun.

    Adapun jumlah jemaah haji 2025 sebanyak 221.000 jemaah. Dari total tersebut, kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah dan haji khusus sebanyak 17.680 jemaah. Kuota haji khusus ditetapkan sesuai ketentuan pasal 64 ayat 2 UU No.8/2028 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

  • Kabar Gembira Biaya Haji 2025 Turun, Jemaah hanya Bayar Rp 55,43 Juta

    Kabar Gembira Biaya Haji 2025 Turun, Jemaah hanya Bayar Rp 55,43 Juta

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Tuafik

    TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. 

    Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR sudah menyepakatinya dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta.

    Raker menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. 

    “Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00,” kata Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1/2024).

    BPIH terdiri atas dua komponen.

    Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). 

    Kedua, komponen Nilai Manfaat yang bersumbar dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji. 

    Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Bipih yang harus dibayar jemaah dan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah.

    “Bipih yang dibayar jemaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38 % atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” ujar Menag.

    Nasaruddin menyampaikan bahwa pengesahan hasil Raker dengan Komisi VIII DPR ini akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo Subiyanto untuk menetapkan BPIH.

    Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.

    Indonesia pada 2025 mendapatkan 221.000 kuota. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU. 17.680 jemaah haji khusus

    Mewakili Pemerintah, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR.

    Meski dalam masa reses, para wakil rakyat terus bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah.

    “Kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi VIII DPR,” kata Menag.

    Menurutnya, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal.

    BPIH ini juga merupakan harapan Presiden Prabowo Subiyanto yang mengobsesikan agar calon jemaah haji diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya lebih murah, ketika itu dimungkinakn.

    “Pada kesempatan lain, BPIH juga mendapat kesempatan yang baik karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji kita tidak sebesar tahun lalu. Artinya ada penghematan,” sambungnya.

    Total nilai manfaat yang disepakati untuk digunakan pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sebesar Rp6.831.820.756.658,34. 

    Angka ini lebih kecil sebesar Rp1.368.219.881.908,86 jika dibandingkan dengan nilai manfaat yang digunakan pada operasional haji 2024, sebesar Rp8.200.040.638.567,20.

    “Atas nama pemerintah, kami bersama Ketua BP HAJI menyampaikan terima kasih setinggi tingginya. Harapan kita menjadi harapan masyarakat juga. Kami memohon kepada Allah, perjuangan ini bisa diterima baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat kita yang akan berhaji,” papar Menag.

    Pihaknya yakin penurunan biaya haji ini akan disambut baik oleh masyarakat. Namun, Menag juga berharap masyarakat tidak hanya tersenyum pada Januari 2024, saat mendengar biaya haji tahun ini turun.

    Lebih dari itu, kata Menag, pemerintah akan terus berupaya agar jemaah juga tersenyum pada saat penyelenggaraan haji di Juni mendatang.

  • Refleksi Akhir Tahun, Jatim Community Gelar Agenda Mlaku-mlaku di Kota Batu

    Refleksi Akhir Tahun, Jatim Community Gelar Agenda Mlaku-mlaku di Kota Batu

    Dalam rangka penutupan akhir tahun 2024 Jatim Community yang diketuai ibu Nanik rohani mengadakan kegiatan mlaku-mlaku bersama

    Tayang: Senin, 6 Januari 2025 20:12 WIB

    Istimewa

    Kegiatan mlaku-mlaku Jatim Community di Kota Batu 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dalam rangka penutupan akhir tahun 2024 Jatim Community yang diketuai ibu Nanik rohani mengadakan kegiatan mlaku-mlaku bersama dengan beberapa grup di bawah naungan Jatim comunity , 

    kegiatan ini selenggarakan dalam rangka akan berakhirnya kepemipinan ketua Jatim Community. 

    “acara ini diselenggarakan di Kota Batu sekalian rekreasi untuk merayakan tahun baru 2025,” ujar ketua panitia Kiky Arifin, Senin, (6/1/2025).

    Jatim Community adalah organisasi sosial yang didirikan pada tahun 2018 sampai sekarang tahun 2024 yang mempunyai 20 naungan atau membawahi 20 grup di Jawa timur yang beranggotakan sekitar 400 orang. 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://jatim.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast + 1;
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.thumb) img = “”+vthumb+””;
    else img = ”;
    if(val.c_title) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    $.getJSON(“https://jatim.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }

    Berita Terkini

  • Pakar: Putusan MK 62/2024 perlu dikawal dengan revisi UU kepemiluan

    Pakar: Putusan MK 62/2024 perlu dikawal dengan revisi UU kepemiluan

    Tentunya masih harus dikawal dengan revisi UU kepemiluan sehingga pembenahan secara sistemis bisa dilakukan.

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Caroline Paskarina memandang perlu mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang mengatur penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dengan merevisi undang-undang kepemiluan.

    “Tentunya masih harus dikawal dengan revisi UU kepemiluan sehingga pembenahan secara sistemis bisa dilakukan,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pengawalan tersebut perlu karena putusan MK tersebut dinilai sebagai upaya untuk memperbaiki sistem kepemiluan, terutama yang berkaitan dengan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Caroline berharap putusan MK tersebut dapat memperluas ruang kompetisi antarpartai politik sehingga figur-figur potensial dengan kinerja dan track record (rekam jejak) baik bisa punya peluang lebih besar untuk dicalonkan oleh partai politik.

    Selain itu, kata dia, partai politik juga bisa memanfaatkan putusan MK tersebut untuk membenahi mekanisme rekrutmen dan kandidasi.

    Sebelumnya, Kamis (2/1), MK memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hizbullah Mengatakan Kemampuan Telah Pulih Saat Israel Mengancam akan Gagalkan Gencatan Senjata – Halaman all

    Hizbullah Mengatakan Kemampuan Telah Pulih Saat Israel Mengancam akan Gagalkan Gencatan Senjata – Halaman all

    Hizbullah Mengatakan Kemampuan Telah Pulih Saat Israel Mengancam akan Gagalkan Gencatan Senjata

    TRIBUNNEWS.COM- Kepala Unit Penghubung dan Koordinasi Hizbullah, Wafiq Safa,  mengonfirmasi  dalam konferensi pers pada 5 Januari bahwa perlawanan Lebanon telah memulihkan kemampuannya dan mampu menghadapi serangan Israel. 

    Konferensi pers tersebut menandai penampilan publik pertama Safa sejak menjadi sasaran upaya pembunuhan Israel yang menewaskan 22 warga sipil dan melukai lebih dari 100 orang lainnya. Konferensi tersebut berlangsung di pinggiran selatan Beirut, dekat lokasi di mana mendiang Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah dibunuh.

    Sekretaris Jenderal gerakan perlawanan mengatakan kesabaran Hizbullah mungkin habis sebelum berakhirnya periode gencatan senjata 60 hari.

    “Kemampuan Hizbullah telah pulih, dan mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi serangan apa pun dengan cara yang mereka anggap tepat,” kata Safa kepada wartawan. 
    “Hizbullah tidak pernah dan tidak akan pernah dikalahkan. Mereka diciptakan dengan kemenangan yang terukir di dahinya, dan tekad mereka lebih kuat dari besi.”

    Menanggapi pertanyaan tentang apa yang terjadi jika Israel gagal menarik diri setelah masa penerapan gencatan senjata 60 hari – yang akan berakhir pada akhir bulan ini – pejabat Hizbullah mengatakan, “tentara Lebanon dan komite pemantau tidak diberitahu tentang masalah ini,” sebagaimana telah dilaporkan. 

    “Namun setelah 60 hari berlalu, masalah ini menjadi tanggung jawab Hizbullah dan perlawanan untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan. Seperti yang dikatakan Sheikh Naim Qassem, ini adalah tanggung jawab negara yang menandatangani perjanjian, dan negara yang akan menindaklanjuti prosedur gencatan senjata atau pelanggaran,” imbuhnya. 

    Ia mengonfirmasi apa yang dikatakan Sekretaris Jenderal Naim Qassem dalam pidatonya sehari sebelumnya bahwa kesabaran Hizbullah mungkin habis sebelum akhir 60 hari, karena pelanggaran gencatan senjata oleh Israel menjadi “tak tertahankan.” 

    Mengomentari masalah kepresidenan Lebanon, Safa menegaskan bahwa Hizbullah tidak memiliki masalah dengan pencalonan komandan Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) yang didukung AS, Joseph Aoun. 

    “Satu-satunya hak veto kami adalah pada [pemimpin Pasukan Lebanon (LF)] Samir Geagea karena ia mewakili proyek hasutan, pertikaian sipil, dan penghancuran di negara ini,” imbuhnya. Kekuatan politik Lebanon telah menemui jalan buntu dalam pemilihan presiden baru selama tiga tahun. 

    Sidang parlemen untuk memilih presiden dijadwalkan pada tanggal 9 Januari. 

    Konferensi pers bertepatan dengan berlanjutnya kemajuan tentara Israel dan pelanggaran gencatan senjata di Lebanon selatan. 

    Pasukan Israel menyerbu Taybeh dan “melaksanakan operasi penyisiran besar-besaran dengan senapan mesin berat dan sedang,” Kantor Berita Nasional Lebanon ( NNA ) melaporkan, seraya menambahkan bahwa ledakan terdengar di dalam lingkungan kota tersebut. 

    Mereka juga melanjutkan operasi pembongkaran di Aitaroun dan daerah sekitarnya, sambil memblokir jalan dari Qantara menuju Taybeh. 

    Perjanjian gencatan senjata yang diumumkan pada tanggal 27 November, berdasarkan Resolusi PBB 1701, menetapkan bahwa tentara Lebanon harus membongkar keberadaan dan infrastruktur Hizbullah di selatan Sungai Litani dalam jangka waktu 60 hari, di mana Israel juga diharuskan menarik pasukannya dari Lebanon selatan.

    Perjanjian tersebut diawasi oleh mekanisme tripartit yang dipimpin AS yang melibatkan Prancis dan UNIFIL. Perjanjian tersebut telah dilanggar lebih dari 1.000 kali oleh Israel. 

    Beberapa laporan terkini menyebutkan bahwa Israel bersiap mempertahankan kehadirannya di wilayah selatan setelah periode 60 hari. Tel Aviv tidak puas dengan upaya militer Lebanon untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, dan mengatakan Hizbullah belum meninggalkan wilayah selatan Litani. 

    Menurut surat kabar Al Akhbar  , tentara Lebanon telah menerima “sinyal serius” dari AS bahwa Israel berpotensi memperpanjang kehadirannya di Lebanon selatan selama 30 hari. 

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan pada hari Minggu bahwa Hizbullah melanggar gencatan senjata dan belum mundur ke seberang Sungai Litani. 

    Ia menambahkan bahwa “jika syarat ini tidak dipenuhi, tidak akan ada kesepakatan, dan Israel akan dipaksa bertindak sendiri untuk memastikan warga utara kembali ke rumah mereka dengan selamat.”

     

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Vicky Prasetyo Merasa Bersalah Jadi Penyebab Dede Sunandar Bangkrut, Kini Janji Tak Lagi Ajak Nyaleg

    Vicky Prasetyo Merasa Bersalah Jadi Penyebab Dede Sunandar Bangkrut, Kini Janji Tak Lagi Ajak Nyaleg

    TRIBUNJATIM.COM – Vicky Prasetyo merasa bersalah pada Dede Sunandar.

    Pasalnya, dia merasa telah menjadi penyebab komedian tersebut bangkrut.

    Seperti diketahui, kondisi keuangan Dede Sunandar disebut-sebut memburuk usai mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Bekasi.

    Namun, dia gagal nyaleg meski telah menjual asetnya.

    Usut punya usut, Vicky Prasetyo-lah yang mengajak Dede nyaleg di Pemilu 2024.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Hal ini diungkap sendiri oleh Vicky Prasetyo di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).

    “Ya jadi beban moril ya. Ternyata nggak semua orang tuh kalau kita kasih motivasi untuk terjun ke politik itu punya pengendalian diri yang baik gitu, punya persiapan yang baik gitu,” kata Vicky ditemui di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).

    Soal Dede yang menjual aset untuk modal nyaleg, Vicky mengaku sama sekali tak tahu.

    Dia baru tahu di akhir ketika nama Dede gagal lolos dalam Pemilu 2024 kemarin.

    “Nggak tahu, kalau sampai jual aset aku nggak paham. Nggak tahu,” tuturnya.

    Meski begitu, menurut Vicky, pengorbanan Dede tersebut merupakan bagian dari perjuangan.

    Namun, karena pada akhirnya Dede kehilangan harta bendanya, Vicky merasakan beban moril tersendiri.

    “Cuma akhirnya ya semua orang berjuang sih gitu. Dia juga berjuang dengan cara dia gitu. Cuma karena kita mengajak akhirnya jadi moril kan gitu loh. Apalagi dia banyak spekulasi ekonominya jadi terganggu gitu,” ujar Vicky.

    Kejadian yang menimpa Dede pun menjadi pelajaran tersendiri bagi Vicky.

    Kini, mantan suami Angel Lelga ini mengaku kapok mengajak orang untuk terjun politik.

    Biarlah hal tersebut menjadi hak pribadi seseorang sehingga Vicky tak lagi menanggung beban moril.

    “Makanya ada sisi jeranya mungkin mengajak orang berpolitik ya. Tapi kalau kita yang sendiri ya kita menjadi petarung politik lah. Menang kalah itu urusan Tuhan yang penting kita berupaya,” ucapnya.

    Karena rasa bersalahnya, Vicky pun berusaha untuk membantu Dede dari segi ekonomi.

    Setiap hari Jumat, Vicky membantu Dede dangan memberikan makanan hingga uang.

    Di sisi lain, baru-baru ini Dede Sunandar viral di media sosial.

    Baru-baru ini, kamera netizen menangkap sosok Dede Sunandar di sebuah kafe.

    Alih-alih menjadi duduk menikmati kopi, dia membawa pel.

    Kabar itu dibagikan oleh salah satu akun Instagram netizen @ferdiembunpagi.

    Dalam unggahan tersebut terlihat seorang pelayan kafe mirip dengan wajah Dede Sunandar.

    Pria mirip Dede Sunandar tengah mengepel lantai kafe dan berbincang dengan pengunjung.

    Pramusaji tersebut diketahui bekerja di kafe Bolonemase, di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

    “Lagi iseng-iseng maen ke PIK dan mampir ke kafe Bolonemase… cuma agak kaget awak ini pelayan mirip komedian, kalau gak salah mirip Dede Sunandar,” tulis pemilik akun tersebut.

    Seorang pelayan kafe mirip dengan wajah Dede Sunandar di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. (akun Instagram @ferdiembunpagi)

    Sebagaimana diketahui, Dede Sunandar merupakan komedian kelahiran Ciamis, Jawa Barat pada 19 September 1990.

    Pria lulusan PKBM Al Hikmah ini menikahi seorang wanita bernama Karen Hertatum dan memiliki 3 orang anak.

    Dede sempat mengisi beberapa program televisi dan sejumlah film serta FTV.

    Belakangan Dede gagal mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Sebelumnya, Dede Sunandar mengaku harus mengambil pekerjaan di luar dunia hiburan untuk mencukupi keluarga.

    “Saya itu sebenarnya memang ada di salah satu perusahaan di bagian alat kesehatan dan bekerja di bagian media sosialnya kadang jadi sales juga,” kata Dede Sunandar ketika ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9/2024).

    Hal itu kemudian membuat Dede memilih vakum di industri hiburan Tanah Air.

    “Karena tempatnya di Jogja sama Tegal urusannya di situ. Jadi ya kadang-kadang aja kerja di televisi,” ucapnya.

    “Kalau misalnya ada panggilan film atau apa saya datang. Kalau nggak ada ya saya kerja di sana,” lanjut Dede.

    Dede Sunandar kini memilih fokus bekerja menjadi sales dan mengurusi media sosial sebuah perusahaan di bidang jual-beli alat kesehatan.

    Diketahui, sang komedian ini mulai mengurangi pekerjaannya di panggung hiburan karena kesibukan bekerja sebagai sales alat kesehatan.

    Bahkan kini dirinya harus tinggal di Yogyakarta dan jauh dengan keluarga.

    “Saya bekerja dan stay di Yogyakarta,” kata Dede Sunandar di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9/2024).

    Komedian Dede Sunandar disebut Abdel seperti caleg stres karena kalah suara. Ia berubah pakai jas. (YouTube Abdel Achrian dan Instagram/dede_sunandar)

    “Ini sudah sebulan nggak pulang ke rumah, makanya ambil tawaran pekerjaan di televisi hanya sesekali saja,” lanjutnya.

    Sejak enam bulan lalu, Dede Sunandar mulai jarang muncul di layar televisi.

    Dede Sunandar pindah haluan pekerjaan setelah dinyatakan tidak lolos menjadi anggota DPRD Bekasi, Jawa Barat, di Pileg 2024.

    “Tawaran syuting tetap ada, cuma nggak diambil karena ada pekerjaan di Yogyakarta,” ucap Dede Sunandar.

    Dede Sunandar mengaku sempat menolak tawaran syuting sinetron kejar tayang karena sudah lebih dulu menerima pekerjaan sebagai sales alat kesehatan itu.

    “Setelah nyaleg, saya ditawari pekerjaan di perusahaan (sales) ini,” ujar Dede Sunandar.

    Saat ini Dede Sunandar harus tetap menafkahi keluarganya setelah uangnya habis untuk menjadi caleg hingga rela bekerja sebagai sales alat kesehatan.

    “Bekerja untuk mendapatkan uang bulanan, kalau jadi artis buat cari uang tambahan saja,” kata Dede Sunandar.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.