Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (
BP2MI
)
Abdul Kadir
Karding sempat berkelakar dan bertanya kepada Presiden
Prabowo
Subianto terkait nasib kementeriannya, usai Prabowo membatasi para pembantunya ini untuk melakukan dinas ke luar negeri.
“Saya tanya kepada Pak Presiden apakah kementerian saya ini juga termasuk yang enggak boleh ke luar negeri?” ujar Abdul Karding dalam pertemuan di kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).
Pertanyaan ini Karding tanyakan ketika Prabowo mengadakan rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025) lalu.
Saat itu, pertanyaan Karding langsung dijawab oleh Prabowo, “Oh enggak, kalau kementerian sampean itu kan memang itu tupoksinya di luar negeri, harus boleh ke luar negeri.”
Meski mendapat lampu hijau dari Prabowo, Karding mengaku tetap memberikan arahan kepada staf dan anggotanya untuk tetap bertanggung jawab atas semua perjalanan dinas yang dilakukan.
“Saya tetap akan mendorong kepada teman-teman yang ada di jajaran itu (di BP2MI) untuk setiap berangkat ke luar negeri pun tetap harus ada hasilnya,” kata dia.
Karding melarang, stafnya untuk sekadar berangkat tanpa tujuan yang jelas karena semata-mata ingin liburan.
“Jangan berangkat kalau sekedar mau jalan-jalan aja atau sekedar menjadikan kunjungan keluarga, itu modus saja untuk jalan-jalan,” lanjut dia.
Karding menegaskan, semua perjalanan dinas harus punya tolak ukur yang jelas. Jika ada yang perlu ditangani atau diskusi lebih jelas, staf baru boleh berangkat.
“Tetap harus ada ukuran-ukurannya. Kalau ada yang mau ditangani, silakan berangkat. Ada yang mau didiskusikan, silakan berangkat. Untuk ukuran-ukurannya harus jelas,” imbuh Karding.
Diberitakan, Menteri, kepala lembaga, serta gubernur dan bupati yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) tanpa izin dari Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi konsekuensi serius.
Hal ini diatur dalam surat edaran bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 23 Desember 2024.
“Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan,” tulis surat edaran tersebut, sebagaimana dikutip oleh Kompas.com, Kamis (26/12/2024).
Surat edaran ini mengatur bahwa semua perjalanan dinas luar negeri harus seizin Presiden Prabowo Subianto, dan jumlah rombongan akan dibatasi sesuai dengan tujuan dinas luar negeri.
Aturan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024, yang menekankan pentingnya penghematan dalam PDLN.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-

Hasil Liga 4 Jatim: Menang di Laga Perdana, PSID Jombang Bingung Cari Suntikan Dana
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo
TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Menang 1-0 menghadapi Asyabaab Bangil di laga perdana Liga 4 PSSI Jawa Timur, Manager PSID Jombang sebut tim tetap butuh suntikan dana. Hal itu ia katakan setelah keberangkatan tim mengarungi kompetisi dengan dana cekak.
Memetik poin positif dengan raihan 3 poin di laga perdana gelaran kompetisi Liga 4 PSSI Jatim, PSID Jombang nyatanya berangkat mengarungi kompetisi dengan dana cekak alias belum mendapatkan sponsor besar.
Biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan tim seperti transportasi, akomodasi latihan, serta persiapan lainnya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Manajer PSID Jombang, Widiyawati mengatakan sejatinya tim manajemen telah melakukan segala upaya untuk mencari dukungan. Ia menyebut tim berjuluk Laskar Kebo Kicak ini masih perlu sponsor dari pihak swasta bahkan Pemerintah Daerah.
“Upaya kami sudah maksimal untuk mencari sponsor. Namun sampai saat ini memang belum ada yang bisa memberikan dukungan penuh. Suntikan dana sangat dibutuhkan untuk tim ini agar kami bisa terus bersaing di Liga 4 Jatim,” ucapnya saat dikonfirmasi pada Senin (6/1/2025).
Meskipun begitu, PSID berangkat bukan tanpa pendanaan. Sponsor tetap ada, namun hanya cukup untuk kebutuhan mendasar tim dalam waktu yang sangat terbatas. Padahal, kompetisi Liga 4 PSSI Jatim ini membutuhkan komitmen jangka panjang.
“Kami merasa sangat sulit untuk melaju dengan maksimal jika belum ada sponsor atau dukungan tambahan. Meskipun begitu, anak-anak pasti akan tetap memberikan kemampuan secara maksimal di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, PSID Jombang sejatinya punya banyak potensi untuk menembus Liga 3. Namun, karena anggaran yang cekak setiap kompetisi berlangsung, membuat perjalanan tim menjadi pincang.
“Kami siap bersaing, apalagi jika ada dukungan finansial yang oke. Dukungan itu sangat kami perlukan. Ini bukan untuk pemain saja, namun untuk masa depan sepakbola Jombang,” pungkasnya.
-

Pengganti Labubu, Robot Canggih Penghias Tas Ini Malu Ketika Disentuh
Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan rintisan robotika yang berbasis di Tokyo, Yukai Engineering, memperkenalkan robot bernama Mirumi pada acara pameran elektronik tahunan CES 2025.
Dengan menggunakan sensor, robot berbulu dengan mata menggemaskan ini dapat mendeteksi dan menoleh untuk berinteraksi dengan orang atau objek di sekitarnya.
Lucunya, ketika didekati atau disentuh oleh seseorang, ia akan menunduk untuk menunjukkan rasa malu seperti seorang bayi.
Ketika digoyangkan, ia bahkan akan menggelengkan kepalanya seolah-olah mengatakan ketidaksukaannya. Setelah beberapa saat tidak ada yang berinteraksi dengan Mirumi, robot ini akan melanjutkan gerakan kepalanya yang mensimulasikan bahwa ia sedang melihat sekelilingnya.
“Orang sering merasa senang berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Mirumi adalah robot yang memungkinkan Anda untuk melakukan hal tersebut,” kata CEO Yukai Engineering, Shunsuke Aoki, dikutip dari website resmi perusahaan, Senin (6/1/2025).
“Baik saat Anda naik kereta yang penuh sesak atau mengantre di kasir, Mirumi Anda akan selalu menemukan cara untuk menyentuh hati orang-orang dengan tatapannya yang polos, mendorong orang tersebut untuk melambaikan tangan ke arah robot atau membuat wajah yang lucu sebagai tanggapan,” imbuhnya.
Perusahaan berencana membuat Mirumi tersedia melalui kampanye crowdfunding yang diluncurkan pada pertengahan tahun ini, dengan pilihan warna bulu merah muda dan abu-abu dan harga yang diperkirakan sekitar US$70 (Rp 1,1 juta).
[Gambas:Youtube]
Menurut laporan The Verge, seperti robot-robot Yukai Engineering sebelumnya, Mirumi tidak dapat berjalan sendiri atau melakukan gerakan selain menggerakkan kepalanya.
Mirumi dirancang memiliki sepasang lengan panjang yang bisa dipasangkan ke tali atau pegangan tas seperti tas atau ransel.
Dengan menggunakan kombinasi sensor jarak dan unit pengukuran inersia untuk mendeteksi gerakan, Mirumi tampaknya bereaksi dengan cara yang berbeda terhadap apa yang dirasakannya.
Ia akan mulai melihat sekeliling setelah tas mulai bergerak dan kemudian memfokuskan pandangannya pada orang atau benda yang terdeteksi di dekatnya.
(dem/dem)
-

Lifting Minyak Blok Rokan Tembus 58 Juta Barel Sepanjang 2024
Bisnis.com, JAKARTA – Operator Blok Rokan, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mencatatkan lifting minyak mencapai 58 juta barel selama 2024. Keseluruhan minyak tersebut selanjutnya disalurkan ke kilang domestik milik Pertamina.
General Manager Zona Rokan Andre Wijanarko menuturkan, sebagai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas yang beroperasi di tujuh kabupaten/kota provinsi Riau, PHR membukukan angka 1.539 tajak sumur baru.
Hal ini guna mendukung ketahanan energi nasional. Dia juga menyebut PHR menghasilkan produksi di atas 160.000 barel minyak per hari pada akhir 2024.
Menurut Andre, kontribusi utama produksi berasal dari pemboran sumur baru dan pelaksanaan pekerjaan workover dan well intervention. Dia pun mengapresiasi seluruh jajaran pekerja yang bekerja keras selama 2024 sampai dengan proses lifting akhir tahun.
“Kami terus berupaya meningkatkan produksi dengan menerapkan praktik-praktik dan kinerja terbaik serta menggunakan teknologi terkini dalam operasi,” ungkapnya melalui keterangan resmi, Senin (6/1/2024).
Andre menuturkan, selama 2024 PHR juga sukses melakukan fracturing di sumur konvensional dan multi stage fracturing di sumur horizontal. Selain itu, PHR juga melaksanakan pemboran eksplorasi sumur migas nonkonvensional (MNK) Gulamo DET-1 dan Kelok DET-1 yang membuktikan potensi minyak.
Tak hanya itu, PHR juga terus memanfaatkan teknologi-teknologi yang sebelumnya sudah diandalkan seperti steamflood dan waterflood.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, optimalisasi pengelolaan Blok Rokan sebagai salah satu blok migas terbesar di Indonesia merupakan langkah perusahaan meningkatkan produksi migas di Tanah Air.
Menurutnya, dengan penggunaan inovasi dan teknologi, PHR mampu menjaga produksi Rokan dan menjadi salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia.
“Pengelolaan blok ini mencerminkan semangat Pertamina untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional,” kata Fadjar.
-

Bantuan Beras Akan Diperpanjang dari 2 Menjadi 6 Bulan
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah bakal memperpanjang waktu penyaluran bantuan pangan berupa beras dari awalnya hanya dua menjadi enam bulan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran bantuan pangan yang sebelumnya disepakati hanya pada Januari-Februari. Kemudian pemerintah memutuskan untuk menambah empat bulan lagi.
“Sudah disepakati dalam ratas bantuan pangan ditambahkan empat bulan lagi. Jadi enam bulan,” katanya pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/1).
Namun, bantuan pangan tambahan tidak akan langsung disalurkan pada Maret. Penyaluran, sambung Zulhas, masih akan menunggu keputusan rapat terbatas (ratas).
“Karena kita tidak ingin lagi panen ada pembagian beras, nanti mengganggu harga. Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim paceklik baru akan dibagi,” katanya.
Terkait jumlah penerimanya, Zulhas mengatakan akan sama dengan yang disalurkan pada Januari dan Februari yakni 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan jumlah penerima bantuan pangan akan turun dari 22 juta menjadi 16 juta KPM.
Penurunan jumlah penerima lantaran sudah ada program bantuan pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.
“Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya,” katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
(fby/agt)
-

37 penyelenggara ad hoc di Situbondo terbukti langgar kode etik
Situbondo (ANTARA) – Bawaslu Kabupaten Situbondo menyebutkan 37 penyelenggara ad hoc, baik dari PPK, PPS, maupun panitia pengawas pemilu kecamatan, terbukti melanggar kode etik dengan menghadiri acara pertemuan dengan Calon Bupati Situbondo pada masa tahapan Pilkada 2024.
Setelah Divisi Penanganan Pelanggaran meminta keterangan 37 penyelenggara pemilu ad hoc serta sejumlah saksi-saksi, kata Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Ahmad Faridl Ma’ruf di Situbondo, Senin, mereka terbukti melanggar kode etik.
“Setelah kami rapat pleno, sanksinya adalah administrasi dalam bentuk peringatan. Maka, pengawas ad hoc jajaran bawaslu akan dilakukan pembinaan,” katanya.
Faridl mengatakan bahwa sanksi administrasi berupa peringatan terhadap 37 penyelenggara pemilu ad hoc (PPK, PPS, panwaslu kecamatan,dan staf panwaslu kecamatan) itu karena saat dimintai keterangan mereka mengaku tidak tahu bahwa dalam kegiatan itu akan dihadiri Yusuf Rio Wahyu Prayogo sebagai calon bupati terpilih.
Dari hasil rapat pleno anggota bawaslu setempat, kata dia, hanya menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan dan pembinaan.
“Untuk PPK dan PPS yang juga terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu, hari ini pula kami kirimkan ke KPU Kabupaten Situbondo. Intinya 37 orang penyelenggara pemilu ad hoc tersebut terpenuhi pelanggaran kode etiknya,” ucap Faridl.
Ia menyebutkan nama penyelenggara pemilu ad hoc PPK sebanyak 16 orang yang telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik, yakni Imam Sofyan (PPK Panarukan), Siti Fatmawati (PPK Panarukan), Mistina Ningsih (PPK Asembagus), Yulia Rahmi Imani (PPK Besuki), Indra Nasution (PPK Panji), Zainal Arifin (PPK Kapongan), dan Wahyudi (PPK Kapongan).
Berikutnya Alif Meirza Casandra (PPK Situbondo), dan Khairin Anwar (PPK Banyuglugur), Antika Feby Wulandari (PPK Jatibanteng), Abdus Syukur (PPK Jatibanteng), Sultan Amir Prayogo (PPK Arjasa), Abdul Fatah (PPK Suboh), Moh Ridwan (PPK Sumbermalang), Moch Nor Hafidz (PPK Bungatan), dan Zainal Abidin (PPK Situbondo).
Sementara itu, panitia pemungutan suara (PPS), yakni Moh Fiki Abdurrahman (PPS Sumberkolak), Yayuk Listia Ningsih (PPS Sumberkolak), Eko Purnomo Hadi Saputro (PPS Gelung), Ismail Baki (PPS Paowan), Baskoro Duwik Bawono (PPS Duwet), Yoni Priangga Wijaksono (PPS Paowan), Muhammad Rozi (PPS Peleyan), Sariyanti (PPS Panji Lor), Ach Robi (PPS Peleyan), Riyanto (PPS Seletreng), Moh Zurni (PPS Sumberanyar), Tolak Atika (PPS Tanjung Kamal), dan Ulfitri Nurhasiyanti (PPS Kukusan).
Dari panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan, yakni Taufik (Panwaslucam Banyuglugur), Ali Imron (Panwaslucam Besuki), Nanik Imro’atul Jannah (Panwaslucam Situbondo), Budi Hartono (Panwaslucam Panarukan), Zainul Haqqul Yakin (Panwaslucam Banyuputih), Ainul Burhan (Panwaslucam Jangkar), Budi Rus’an (Panwaslucam Panji), dan Fiki (Staf Panwaslucam Panarukan).
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -

Kapal Penangkap Ikan Bawa 5 ABK WNI Terbalik di Laut Jepang
Jakarta, CNN Indonesia —
Sebuah kapal penangkap ikan yang membawa 20 anak buah kapal (ABK), termasuk di antaranya lima orang ABK warga negara Indonesia (WNI), terbalik di lepas pantai Prefektur Ibaraki Jepang pada Senin (6/1) dini hari.
Kapal Ohama Mari No.8 seberat 80 ton milik JF Otsu itu disebut membawa 15 warga negara Jepang dan 5 ABK WNI.
Dilansir dari Japan Times, sebanyak 17 ABK telah ditemukan, namun dua di antaranya yakni dua WN Jepang berusia 50-an dan 60-an dipastikan meninggal dunia. Sementara itu tiga orang ABK lainnya dinyatakan hilang.
Tiga ABK yang hilang tersebut adalah WN Jepang berusia 40-an, 60-an, dan 70-an. Mereka diyakini telah terlempar ke laut selama insiden tersebut.
Sementara tiga ABK WNI dipastikan selamat. Namun belum diketahui kondisi terakhir para awak kapal usai diselamatkan.
Insiden ini terjadi sekitar pukul 02.08 dini hari waktu setempat. Sebuah kapal penangkap ikan di dekatnya melaporkan bahwa sebuah kapal pukat cincin terbalik sekitar 31 kilometer di timur Pelabuhan Kashima.
Menurut salah satu awak, kapal itu pelan-pelan mulai miring setelah sejumlah besar ikan terperangkap jaring. Upaya penyelamatan pun melibatkan empat kapal patroli dan sebuah helikopter.
Kapal tersebut berangkat dari pelabuhan asalnya Otsu di Kita-Ibaraki pada hari sebelumnya. Kapal tersebut sedang beroperasi bersama dua kapal lainnya pada saat kecelakaan.
(dna/dna)
-

Biaya Haji 2025 Turun, Menag: Ini Obsesi Presiden Prabowo
Jakarta –
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,4 juta menurun, dari yang tahun lalu sebesar Rp 93,4 juta. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan penurunan biaya haji merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang sangat penting. Pertama, ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami Kementerian Agama dan BPH bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jemaah haji yang akan datang akan lebih diperingan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji,” kata Nasaruddin usai rapat keputusan biaya haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Nasaruddin mengapresiasi penurunan biaya setelah melakukan pertemuan intensif dengan Komisi VIII DPR. Dia mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyisiran terhadap biaya-biaya yang dapat dihemat.
“Dan setelah kami melakukan pertemuan intensif dengan Komisi VIII dan para pihak yang lain, maka kesimpulan yang paling indah, kita bisa capai seperti yang disebutkan tadi,” ujarnya.
“Ke depan, kami tetap akan melakukan penyisiran. Selaku penyelenggara, tahun ini masih dipercayakan kepada Kementerian Agama dan dapat dukungan dari BPH maka Insyaallah bersama teman-teman kami telah melakukan penyisiran penghematan dan semua biaya-biaya yang tidak perlu itu kita gunting,” imbuhnya.
Seperti diketahui, total BPIH 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,4 juta turun ketimbang tahun lalu sebesar Rp 93,4 juta. Begitu pula, Bipih yang ditanggung jemaah juga menurun dari tahun lalu sebesar Rp 56.046.172 menjadi Rp 55.431.750 pada tahun ini.
(fca/azh)
-

2 Polisi Didemosi 5 Tahun Terbukti Ikut Peras WN Malaysia di DWP
loading…
Dua polisi kembali dikenakan sanksi demosi 5 tahun seusai menjalani sidang KKEP terkait kasus pemerasan WN Malaysia saat menonton konser DWP. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA – Dua polisi kembali dikenakan sanksi demosi 5 tahun seusai menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus pemerasan WN Malaysia saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP).
Keduanya yakni Banit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom dan Bripka Wahyu Tri Haryanto. Keduanya telah menjalani sidang etik di Ruang Sidang Divpropam Polri, Mabes Polri, Senin, 6 Januari 2025.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi Adrimurlan Chaniago mengatakan, berdasarkan sidang etik keduanya terbukti terlibat dalam pemerasan warga Malaysia.
“Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum (reserse),” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).
Putusan sidang KKEP juga menjatuhkan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
“Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri,” katanya.
Pelanggar juga diwajibkan mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama satu bulan. Sementara itu, sanksi administratif berupa penempatan khusus (patsus) selama 30 hari terhitung mulai 27 Desember 2024-25 Januari 2025 di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri.
(jon)
/data/photo/2025/01/06/677b96f295749.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
