Blog

  • Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo

    Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo

    Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (
    BP2MI
    )
    Abdul Kadir
    Karding sempat berkelakar dan bertanya kepada Presiden
    Prabowo
    Subianto terkait nasib kementeriannya, usai Prabowo membatasi para pembantunya ini untuk melakukan dinas ke luar negeri.
    “Saya tanya kepada Pak Presiden apakah kementerian saya ini juga termasuk yang enggak boleh ke luar negeri?” ujar Abdul Karding dalam pertemuan di kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).
    Pertanyaan ini Karding tanyakan ketika Prabowo mengadakan rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025) lalu.
    Saat itu, pertanyaan Karding langsung dijawab oleh Prabowo, “Oh enggak, kalau kementerian sampean itu kan memang itu tupoksinya di luar negeri, harus boleh ke luar negeri.”
    Meski mendapat lampu hijau dari Prabowo, Karding mengaku tetap memberikan arahan kepada staf dan anggotanya untuk tetap bertanggung jawab atas semua perjalanan dinas yang dilakukan.
    “Saya tetap akan mendorong kepada teman-teman yang ada di jajaran itu (di BP2MI) untuk setiap berangkat ke luar negeri pun tetap harus ada hasilnya,” kata dia.
    Karding melarang, stafnya untuk sekadar berangkat tanpa tujuan yang jelas karena semata-mata ingin liburan.
    “Jangan berangkat kalau sekedar mau jalan-jalan aja atau sekedar menjadikan kunjungan keluarga, itu modus saja untuk jalan-jalan,” lanjut dia.
    Karding menegaskan, semua perjalanan dinas harus punya tolak ukur yang jelas. Jika ada yang perlu ditangani atau diskusi lebih jelas, staf baru boleh berangkat.
    “Tetap harus ada ukuran-ukurannya. Kalau ada yang mau ditangani, silakan berangkat. Ada yang mau didiskusikan, silakan berangkat. Untuk ukuran-ukurannya harus jelas,” imbuh Karding.
    Diberitakan, Menteri, kepala lembaga, serta gubernur dan bupati yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) tanpa izin dari Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi konsekuensi serius.
    Hal ini diatur dalam surat edaran bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 23 Desember 2024.
    “Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan,” tulis surat edaran tersebut, sebagaimana dikutip oleh Kompas.com, Kamis (26/12/2024).
    Surat edaran ini mengatur bahwa semua perjalanan dinas luar negeri harus seizin Presiden Prabowo Subianto, dan jumlah rombongan akan dibatasi sesuai dengan tujuan dinas luar negeri.
    Aturan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024, yang menekankan pentingnya penghematan dalam PDLN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Liga 4 Jatim: Menang di Laga Perdana, PSID Jombang Bingung Cari Suntikan Dana

    Hasil Liga 4 Jatim: Menang di Laga Perdana, PSID Jombang Bingung Cari Suntikan Dana

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo 

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Menang 1-0 menghadapi Asyabaab Bangil di laga perdana Liga 4 PSSI Jawa Timur, Manager PSID Jombang sebut tim tetap butuh suntikan dana. Hal itu ia katakan setelah keberangkatan tim mengarungi kompetisi dengan dana cekak. 

    Memetik poin positif dengan raihan 3 poin di laga perdana gelaran kompetisi Liga 4 PSSI Jatim, PSID Jombang nyatanya berangkat mengarungi kompetisi dengan dana cekak alias belum mendapatkan sponsor besar.

    Biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan tim seperti transportasi, akomodasi latihan, serta persiapan lainnya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. 

    Manajer PSID Jombang, Widiyawati mengatakan sejatinya tim manajemen telah melakukan segala upaya untuk mencari dukungan. Ia menyebut tim berjuluk Laskar Kebo Kicak ini masih perlu sponsor dari pihak swasta bahkan Pemerintah Daerah. 

    “Upaya kami sudah maksimal untuk mencari sponsor. Namun sampai saat ini memang belum ada yang bisa memberikan dukungan penuh. Suntikan dana sangat dibutuhkan untuk tim ini agar kami bisa terus bersaing di Liga 4 Jatim,” ucapnya saat dikonfirmasi pada Senin (6/1/2025). 

    Meskipun begitu, PSID berangkat bukan tanpa pendanaan. Sponsor tetap ada, namun hanya cukup untuk kebutuhan mendasar tim dalam waktu yang sangat terbatas. Padahal, kompetisi Liga 4 PSSI Jatim ini membutuhkan komitmen jangka panjang.

    “Kami merasa sangat sulit untuk melaju dengan maksimal jika belum ada sponsor atau dukungan tambahan. Meskipun begitu, anak-anak pasti akan tetap memberikan kemampuan secara maksimal di lapangan,” ujarnya. 

    Ia menjelaskan, PSID Jombang sejatinya punya banyak potensi untuk menembus Liga 3. Namun, karena anggaran yang cekak setiap kompetisi berlangsung, membuat perjalanan tim menjadi pincang. 

    “Kami siap bersaing, apalagi jika ada dukungan finansial yang oke. Dukungan itu sangat kami perlukan. Ini bukan untuk pemain saja, namun untuk masa depan sepakbola Jombang,” pungkasnya. 

  • Pengganti Labubu, Robot Canggih Penghias Tas Ini Malu Ketika Disentuh

    Pengganti Labubu, Robot Canggih Penghias Tas Ini Malu Ketika Disentuh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan rintisan robotika yang berbasis di Tokyo, Yukai Engineering, memperkenalkan robot bernama Mirumi pada acara pameran elektronik tahunan CES 2025.

    Dengan menggunakan sensor, robot berbulu dengan mata menggemaskan ini dapat mendeteksi dan menoleh untuk berinteraksi dengan orang atau objek di sekitarnya.

    Lucunya, ketika didekati atau disentuh oleh seseorang, ia akan menunduk untuk menunjukkan rasa malu seperti seorang bayi.

    Ketika digoyangkan, ia bahkan akan menggelengkan kepalanya seolah-olah mengatakan ketidaksukaannya. Setelah beberapa saat tidak ada yang berinteraksi dengan Mirumi, robot ini akan melanjutkan gerakan kepalanya yang mensimulasikan bahwa ia sedang melihat sekelilingnya.

    “Orang sering merasa senang berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Mirumi adalah robot yang memungkinkan Anda untuk melakukan hal tersebut,” kata CEO Yukai Engineering, Shunsuke Aoki, dikutip dari website resmi perusahaan, Senin (6/1/2025).

    “Baik saat Anda naik kereta yang penuh sesak atau mengantre di kasir, Mirumi Anda akan selalu menemukan cara untuk menyentuh hati orang-orang dengan tatapannya yang polos, mendorong orang tersebut untuk melambaikan tangan ke arah robot atau membuat wajah yang lucu sebagai tanggapan,” imbuhnya.

    Perusahaan berencana membuat Mirumi tersedia melalui kampanye crowdfunding yang diluncurkan pada pertengahan tahun ini, dengan pilihan warna bulu merah muda dan abu-abu dan harga yang diperkirakan sekitar US$70 (Rp 1,1 juta).

    [Gambas:Youtube]

    Menurut laporan The Verge, seperti robot-robot Yukai Engineering sebelumnya, Mirumi tidak dapat berjalan sendiri atau melakukan gerakan selain menggerakkan kepalanya.

    Mirumi dirancang memiliki sepasang lengan panjang yang bisa dipasangkan ke tali atau pegangan tas seperti tas atau ransel.

    Dengan menggunakan kombinasi sensor jarak dan unit pengukuran inersia untuk mendeteksi gerakan, Mirumi tampaknya bereaksi dengan cara yang berbeda terhadap apa yang dirasakannya.

    Ia akan mulai melihat sekeliling setelah tas mulai bergerak dan kemudian memfokuskan pandangannya pada orang atau benda yang terdeteksi di dekatnya.

    (dem/dem)

  • Lifting Minyak Blok Rokan Tembus 58 Juta Barel Sepanjang 2024

    Lifting Minyak Blok Rokan Tembus 58 Juta Barel Sepanjang 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Operator Blok Rokan, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mencatatkan lifting minyak mencapai 58 juta barel selama 2024. Keseluruhan minyak tersebut selanjutnya disalurkan ke kilang domestik milik Pertamina.

    General Manager Zona Rokan Andre Wijanarko menuturkan, sebagai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas yang beroperasi di tujuh kabupaten/kota provinsi Riau, PHR membukukan angka 1.539 tajak sumur baru.

    Hal ini guna mendukung ketahanan energi nasional. Dia juga menyebut PHR menghasilkan produksi di atas 160.000 barel minyak per hari pada akhir 2024.

    Menurut Andre, kontribusi utama produksi berasal dari pemboran sumur baru dan pelaksanaan pekerjaan workover dan well intervention. Dia pun mengapresiasi seluruh jajaran pekerja yang bekerja keras selama 2024 sampai dengan proses lifting akhir tahun.

    “Kami terus berupaya meningkatkan produksi dengan menerapkan praktik-praktik dan kinerja terbaik serta menggunakan teknologi terkini dalam operasi,” ungkapnya melalui keterangan resmi, Senin (6/1/2024).

    Andre menuturkan, selama 2024 PHR juga sukses melakukan fracturing di sumur konvensional dan multi stage fracturing di sumur horizontal. Selain itu, PHR juga melaksanakan pemboran eksplorasi sumur migas nonkonvensional (MNK) Gulamo DET-1 dan Kelok DET-1 yang membuktikan potensi minyak.

    Tak hanya itu, PHR juga terus memanfaatkan teknologi-teknologi yang sebelumnya sudah diandalkan seperti steamflood dan waterflood.

    Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, optimalisasi pengelolaan Blok Rokan sebagai salah satu blok migas terbesar di Indonesia merupakan langkah perusahaan meningkatkan produksi migas di Tanah Air.

    Menurutnya, dengan penggunaan inovasi dan teknologi, PHR mampu menjaga produksi Rokan dan menjadi salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia.

    “Pengelolaan blok ini mencerminkan semangat Pertamina untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional,” kata Fadjar.

  • Bantuan Beras Akan Diperpanjang dari 2 Menjadi 6 Bulan

    Bantuan Beras Akan Diperpanjang dari 2 Menjadi 6 Bulan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah bakal memperpanjang waktu penyaluran bantuan pangan berupa beras dari awalnya hanya dua menjadi enam bulan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran bantuan pangan yang sebelumnya disepakati hanya pada Januari-Februari. Kemudian pemerintah memutuskan untuk menambah empat bulan lagi.

    “Sudah disepakati dalam ratas bantuan pangan ditambahkan empat bulan lagi. Jadi enam bulan,” katanya pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/1).

    Namun, bantuan pangan tambahan tidak akan langsung disalurkan pada Maret. Penyaluran, sambung Zulhas, masih akan menunggu keputusan rapat terbatas (ratas).

    “Karena kita tidak ingin lagi panen ada pembagian beras, nanti mengganggu harga. Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim paceklik baru akan dibagi,” katanya.

    Terkait jumlah penerimanya, Zulhas mengatakan akan sama dengan yang disalurkan pada Januari dan Februari yakni 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan jumlah penerima bantuan pangan akan turun dari 22 juta menjadi 16 juta KPM.

    Penurunan jumlah penerima lantaran sudah ada program bantuan pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

    “Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya,” katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

    (fby/agt)

  • 37 penyelenggara ad hoc di Situbondo terbukti langgar kode etik

    37 penyelenggara ad hoc di Situbondo terbukti langgar kode etik

    Situbondo (ANTARA) – Bawaslu Kabupaten Situbondo menyebutkan 37 penyelenggara ad hoc, baik dari PPK, PPS, maupun panitia pengawas pemilu kecamatan, terbukti melanggar kode etik dengan menghadiri acara pertemuan dengan Calon Bupati Situbondo pada masa tahapan Pilkada 2024.

    Setelah Divisi Penanganan Pelanggaran meminta keterangan 37 penyelenggara pemilu ad hoc serta sejumlah saksi-saksi, kata Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Ahmad Faridl Ma’ruf di Situbondo, Senin, mereka terbukti melanggar kode etik.

    “Setelah kami rapat pleno, sanksinya adalah administrasi dalam bentuk peringatan. Maka, pengawas ad hoc jajaran bawaslu akan dilakukan pembinaan,” katanya.

    Faridl mengatakan bahwa sanksi administrasi berupa peringatan terhadap 37 penyelenggara pemilu ad hoc (PPK, PPS, panwaslu kecamatan,dan staf panwaslu kecamatan) itu karena saat dimintai keterangan mereka mengaku tidak tahu bahwa dalam kegiatan itu akan dihadiri Yusuf Rio Wahyu Prayogo sebagai calon bupati terpilih.

    Dari hasil rapat pleno anggota bawaslu setempat, kata dia, hanya menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan dan pembinaan.

    “Untuk PPK dan PPS yang juga terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu, hari ini pula kami kirimkan ke KPU Kabupaten Situbondo. Intinya 37 orang penyelenggara pemilu ad hoc tersebut terpenuhi pelanggaran kode etiknya,” ucap Faridl.

    Ia menyebutkan nama penyelenggara pemilu ad hoc PPK sebanyak 16 orang yang telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik, yakni Imam Sofyan (PPK Panarukan), Siti Fatmawati (PPK Panarukan), Mistina Ningsih (PPK Asembagus), Yulia Rahmi Imani (PPK Besuki), Indra Nasution (PPK Panji), Zainal Arifin (PPK Kapongan), dan Wahyudi (PPK Kapongan).

    Berikutnya Alif Meirza Casandra (PPK Situbondo), dan Khairin Anwar (PPK Banyuglugur), Antika Feby Wulandari (PPK Jatibanteng), Abdus Syukur (PPK Jatibanteng), Sultan Amir Prayogo (PPK Arjasa), Abdul Fatah (PPK Suboh), Moh Ridwan (PPK Sumbermalang), Moch Nor Hafidz (PPK Bungatan), dan Zainal Abidin (PPK Situbondo).

    Sementara itu, panitia pemungutan suara (PPS), yakni Moh Fiki Abdurrahman (PPS Sumberkolak), Yayuk Listia Ningsih (PPS Sumberkolak), Eko Purnomo Hadi Saputro (PPS Gelung), Ismail Baki (PPS Paowan), Baskoro Duwik Bawono (PPS Duwet), Yoni Priangga Wijaksono (PPS Paowan), Muhammad Rozi (PPS Peleyan), Sariyanti (PPS Panji Lor), Ach Robi (PPS Peleyan), Riyanto (PPS Seletreng), Moh Zurni (PPS Sumberanyar), Tolak Atika (PPS Tanjung Kamal), dan Ulfitri Nurhasiyanti (PPS Kukusan).

    Dari panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan, yakni Taufik (Panwaslucam Banyuglugur), Ali Imron (Panwaslucam Besuki), Nanik Imro’atul Jannah (Panwaslucam Situbondo), Budi Hartono (Panwaslucam Panarukan), Zainul Haqqul Yakin (Panwaslucam Banyuputih), Ainul Burhan (Panwaslucam Jangkar), Budi Rus’an (Panwaslucam Panji), dan Fiki (Staf Panwaslucam Panarukan).

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nasib Sandi Kontraknya Tak Diperpanjang Damkar, Mengabdi 9 Tahun, Sempat Bongkar Dugaan Korupsi

    Nasib Sandi Kontraknya Tak Diperpanjang Damkar, Mengabdi 9 Tahun, Sempat Bongkar Dugaan Korupsi

    TRIBUNJATIM.COM – Sandi Butar Butar tak lagi menjadi petugas pemadam kebakaran (Damkar).

    Kontrak kerjanya tak diperpanjang oleh Dinas Damkar Kota Depok.

    Padahal dia sudah mengabdi di sana selama sembilan tahun.

    Hal ini lantas menjadi sorotan publik.

    Sandi sempat viral usai mengungkap dugaan korupsi di tempatnya bekerja.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Hal ini telah resmi ditetapkan oleh Dinas Damkar Kota Depok lewat Surat Keterangan Kerja Nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024.

    Di dalam surat tersebut yang diterima Kompas.com, petugas atas nama Sandi Butar Butar tidak diperpanjang kontraknya setelah sembilan tahun bekerja.

    “Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” mengutip isi surat, Senin (6/1/2025).

    Selain pemberhentian kontrak kerja, dalam isi surat itu juga ada ucapan terima kasih atas kinerja Sandi selama ini.

    “Kami mengucapkan banyak terima kasih atas usaha dan dedikasi yang telah saudara berikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok,” ucap dalam isi surat.

    Surat itu diterbitkan pada Kamis (2/1/2025) yang ditandatangani Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tesy Haryanti.

    Terpisah, Sandi mengaku baru menerima surat itu pada hari ini dari temannya melalui pos surat.

    “Baru dikasih hari ini kata anak-anak (rekan kerjanya),” ucapnya saat dihubungi Kompas.com, Senin.

    Sandi juga mengaku sudah mencoba menemui atasan kantornya untuk meminta klarifikasi di UPT Mako, tetapi hasilnya nihil.

    Sementara itu, Tesy belum bisa menjelaskan terkait kontrak Sandi yang tidak diperpanjang.

    “Besok ya (dijelaskan), habis apel,” tutur Tesy saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

    Sebagai informasi, Sandi dan petugas Damkar Depok melayangkan somasi terbuka yang ditujukan kepada Pemkot, khususnya Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kadis Damkar Adnan Mahyudin.

    Terdapat empat poin yang diminta dalam somasi tersebut.

    Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana Damkar Kota Depok.

    Kedua, melakukan audit internal terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok yang hasilnya harus disampaikan ke publik.

    Ketiga, menaikkan upah petugas Damkar dari Rp 3,2 juta hingga serendah-rendahnya setara dengan UMP Kota Depok senilai Rp 4,9 juta.

    Keempat, Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal dunia usai bertugas di kebakaran Pasar Cisalak, Cimanggis, Jumat (18/10/2024) memperoleh plakat register Pemkot Depok sebagai pahlawan Damkar. Serta membiayai pendidikan anaknya sejak sekarang hingga pendidikan tinggi.

    Sandi viral bongkar borok Pemerintah Kota Depok

    Sebelumnya, Sandi sempat viral di media sosial lantaran membongkar borok Pemerintah Kota Depok.

    Pemantiknya yaitu insiden kebakaran yang terjadi di agen gas Perumahan Tirta Mandala, Sukamaju, Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

    Kebakaran ini mengakibatkan empat warga yang juga sekaligus karyawan agen gas alami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya.

    Sandi merupakan salah satu petugas juru padam yang malam itu ikut turun ke lokasi bersama rekan lainnya.

    Ia menceritakan, tim Damkar tiba dengan mengetahui kebakaran sudah menelan tiga korban luka.

    “Kita berusahalah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya,” ucap Sandi saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

    Namun, saat posisi sudah bersiap, selang yang dipegangnya justru tak berfungsi meski mesin sudah dinyalakan.

    “Sudah siap nyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu,” tuturnya.

    Hal itu yang kemudian diketahui bahwa mesin power take-off (PTO) terkendala sebab mengeluarkan asap ketika hendak digunakan untuk memadamkan api.

    “(PTO) itu enggak nyala, akhirnya ada lah pegawai (agen gas) juga masuk ke dalam berusaha untuk mengambil gas yang bocor, sampai kakinya juga terbakar. Jadinya ada empat korban mengalami luka bakar,” terang Sandi.

    Situasi ini yang kemudian kembali memancing emosi Sandi lantaran warga terpaksa ikut membantu dirinya dan tim hingga rela terluka.

    Menurutnya, unit yang digunakannya masih terus bermasalah meski sudah sempat dibawa ke bengkel.

    Bunyi mesin yang keluar dari unit juga terus terdengar.

    Sandi mengaku telah melaporkan hal yang sama berulang kali kepada pimpinan namun terus diabaikan.

    Tim pengawas sarana tak pernah bertanya langsung kepada para petugas akan kondisi sarana dan prasarana dan mengandalkan laporan kepala bidang terkait.

    “Mereka cuma bilang gitu, pakai saja dulu, itu fakta lapangan, fakta lapangan yang terjadi,” katanya.

    Sandi juga menyebutkan, tidak ada peremajaan alat atau unit mobil pemadam yang seharusnya dilakukan setiap tahun.

    Alih-alih peremajaan, unit Damkar hanya mengganti stiker predikat lulus uji KIR agar terlihat baru setiap tahunnya.

    “Jadi, itu bohong mereka, itu unit enggak dibawa ke Dishub, enggak uji KIR, itu cuma stiker doang, mereka melepas stiker, terus dipasang stiker baru, enggak ada namanya peremajaan seperti itu,” ujar Sandi.

    Kepercayaan diri Sandi semakin terlihat saat dirinya secara terbuka mengajak debat kepala bidang sarana dan prasarana serta pejabat Dinas Damkar lainnya.

    Ia terang-terangan meminta pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Depok Imam-Ririn dan Supian-Chandra untuk turut menyaksikan debat itu.

    Dirinya siap dipecat jika kalah dalam debat publik yang dianjurkannya.

    “Apabila terbukti bersalah itu pejabat, tolong di masa jabatan Bapak (wali kota baru), di-nonjob-kan Pak, selama lima tahun,” ujarnya.

    Menanggapi seluruh tuduhan dan komentar Sandi, Kepala Dinas Damkar Depok Adnan Mahyudin pun angkat bicara.

    Alat-alat yang disebut Sandi rusak sejak sebelum kebakaran pada Rabu kemarin tidak benar adanya.

    “Saya menerima laporan dari bidang PO dan bidang Sarpras bahwa mobil dan peralatannya dalam keadaan baik saat serah terima di pagi hari,’” ujar Adnan saat dikonfirmasi, Minggu (10/11/2024).

    Menurut Adnan, kerusakan pada pompa PTO baru terjadi saat tim sedang menuju lokasi kebakaran.

    Namun, masalah tersebut sebenarnya dapat teratasi sebab setiap mobil damkar memiliki dua unit pompa untuk menangani kendala teknis.

    “Jadi, jika satu pompa mengalami kendala, masih ada satu lagi yang bisa digunakan untuk pemadaman,” ucap Adnan.

    “(Jadi) tidak ada kendala, kami juga mendapat bantuan dari Pos Merdeka yang hadir di lokasi,” sambungnya.

    Selain itu, Adnan juga menegaskan pemeliharaan unit Damkar yang sudah sesuai SOP.

    Pihaknya justru selalu terbuka menerima laporan kerusakan yang disampaikan para petugasnya. 

    “Apabila di dalam pengecekan kendaraan itu ada kerusakan, maka dapat menganjurkan kepada dinas khususnya bidang Sarpras untuk dapat diperbaiki kendaraan tersebut,” terang Adnan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Kapal Penangkap Ikan Bawa 5 ABK WNI Terbalik di Laut Jepang

    Kapal Penangkap Ikan Bawa 5 ABK WNI Terbalik di Laut Jepang

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sebuah kapal penangkap ikan yang membawa 20 anak buah kapal (ABK), termasuk di antaranya lima orang ABK warga negara Indonesia (WNI), terbalik di lepas pantai Prefektur Ibaraki Jepang pada Senin (6/1) dini hari.

    Kapal Ohama Mari No.8 seberat 80 ton milik JF Otsu itu disebut membawa 15 warga negara Jepang dan 5 ABK WNI.

    Dilansir dari Japan Times, sebanyak 17 ABK telah ditemukan, namun dua di antaranya yakni dua WN Jepang berusia 50-an dan 60-an dipastikan meninggal dunia. Sementara itu tiga orang ABK lainnya dinyatakan hilang.

    Tiga ABK yang hilang tersebut adalah WN Jepang berusia 40-an, 60-an, dan 70-an. Mereka diyakini telah terlempar ke laut selama insiden tersebut.

    Sementara tiga ABK WNI dipastikan selamat. Namun belum diketahui kondisi terakhir para awak kapal usai diselamatkan.

    Insiden ini terjadi sekitar pukul 02.08 dini hari waktu setempat. Sebuah kapal penangkap ikan di dekatnya melaporkan bahwa sebuah kapal pukat cincin terbalik sekitar 31 kilometer di timur Pelabuhan Kashima.

    Menurut salah satu awak, kapal itu pelan-pelan mulai miring setelah sejumlah besar ikan terperangkap jaring. Upaya penyelamatan pun melibatkan empat kapal patroli dan sebuah helikopter.

    Kapal tersebut berangkat dari pelabuhan asalnya Otsu di Kita-Ibaraki pada hari sebelumnya. Kapal tersebut sedang beroperasi bersama dua kapal lainnya pada saat kecelakaan.

    (dna/dna)

  • Biaya Haji 2025 Turun, Menag: Ini Obsesi Presiden Prabowo

    Biaya Haji 2025 Turun, Menag: Ini Obsesi Presiden Prabowo

    Jakarta

    Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,4 juta menurun, dari yang tahun lalu sebesar Rp 93,4 juta. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan penurunan biaya haji merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang sangat penting. Pertama, ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami Kementerian Agama dan BPH bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jemaah haji yang akan datang akan lebih diperingan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji,” kata Nasaruddin usai rapat keputusan biaya haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Nasaruddin mengapresiasi penurunan biaya setelah melakukan pertemuan intensif dengan Komisi VIII DPR. Dia mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyisiran terhadap biaya-biaya yang dapat dihemat.

    “Dan setelah kami melakukan pertemuan intensif dengan Komisi VIII dan para pihak yang lain, maka kesimpulan yang paling indah, kita bisa capai seperti yang disebutkan tadi,” ujarnya.

    “Ke depan, kami tetap akan melakukan penyisiran. Selaku penyelenggara, tahun ini masih dipercayakan kepada Kementerian Agama dan dapat dukungan dari BPH maka Insyaallah bersama teman-teman kami telah melakukan penyisiran penghematan dan semua biaya-biaya yang tidak perlu itu kita gunting,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, total BPIH 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,4 juta turun ketimbang tahun lalu sebesar Rp 93,4 juta. Begitu pula, Bipih yang ditanggung jemaah juga menurun dari tahun lalu sebesar Rp 56.046.172 menjadi Rp 55.431.750 pada tahun ini.

    (fca/azh)

  • 2 Polisi Didemosi 5 Tahun Terbukti Ikut Peras WN Malaysia di DWP

    2 Polisi Didemosi 5 Tahun Terbukti Ikut Peras WN Malaysia di DWP

    loading…

    Dua polisi kembali dikenakan sanksi demosi 5 tahun seusai menjalani sidang KKEP terkait kasus pemerasan WN Malaysia saat menonton konser DWP. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Dua polisi kembali dikenakan sanksi demosi 5 tahun seusai menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus pemerasan WN Malaysia saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP).

    Keduanya yakni Banit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom dan Bripka Wahyu Tri Haryanto. Keduanya telah menjalani sidang etik di Ruang Sidang Divpropam Polri, Mabes Polri, Senin, 6 Januari 2025.

    Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi Adrimurlan Chaniago mengatakan, berdasarkan sidang etik keduanya terbukti terlibat dalam pemerasan warga Malaysia.

    “Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum (reserse),” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).

    Putusan sidang KKEP juga menjatuhkan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

    “Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri,” katanya.

    Pelanggar juga diwajibkan mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama satu bulan. Sementara itu, sanksi administratif berupa penempatan khusus (patsus) selama 30 hari terhitung mulai 27 Desember 2024-25 Januari 2025 di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri.

    (jon)