Blog

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah batal menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen per 1 Januari 2025 untuk semua jenis dan barang. Kenaikan PPN hanya diberlakukan untuk barang mewah yang selama ini dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Batalnya kenaikan PPN bagi semua barang itu, membuat negara kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp75 triliun. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Bahkan, ia telah menghitung potensi pendapatan dari skema PPN 12 persen yang hanya berlaku untuk barang mewah.

“Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah Rp3,2 triliun pada APBN 2025 dari potensi penerimaan Rp75 triliun apabila kenaikan PPN menjadi 12 persen diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa,” ucap Dasco di Instagram pribadinya @sufmi_dasco, Selasa (31/12).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab santai potensi kehilangan penerimaan negeri sebesar Rp75 triliun imbas batalnya kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Mengenai pengelolaan APBN 2025, seperti nanti ada penerimaan yang tidak jadi diterima (Rp75 triliun) dan lain-lain. Ini kan dinamikanya masih 12 bulan ke depan, ya,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

“Jadi, kita akan terus update setiap bulan. Jadi, saya berharap teman-teman bisa bersabar,” tegas Sri Mulyani.

Sedangkan Dirjen Pajak Suryo Utomo tak membenarkan atau membantah angka tersebut. Suryo cuma menegaskan bakal mencari sumber-sumber penerimaan lain.

“Strateginya bagaimana (menggenjot penerimaan pajak 2025)? Ya, saya optimalisasi penerimaan (pajak),” ucap Suryo dalam Media Briefing di DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

“Karena (pembatalan PPN 12 persen untuk semua barang dan jasa) otomatis ada sesuatu yang hilang, yang kita tidak dapatkan. Ya, kita mencari optimalisasi di sisi yang lain, di antaranya ada ekstensifikasi dan intensifikasi,” tambahnya.

Potensi kehilangan pendapatan Rp75 triliun tentu menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Maklum, ia punya banyaknya program andalan yang membutuhkan anggaran jumbo.

Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran Rp71 triliun di tahun ini.

Lantas akankah potensi kehilangan pendapatan negara tersebit bisa mempengaruhi program unggulan Prabowo?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pendapatan negara yang hilang sebesar Rp75 triliun tentu akan berpengaruh pada postur APBN 2025. Namun, ia tak bisa memastikan apakah akan langsung mempengaruhi program unggulan Prabowo.

“Karena program itu bisa saja jalan meski Rp75 triliun tidak didapatkan dengan berbagai mekanisme pembiayaan lainnya termasuk juga dengan penerbitan surat utang, pengalihan dari program lain. Tapi yang jelas akan berpengaruh ke postur APBN terutama dari sisi penerimaan,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

“Yang jelas imbasnya fiskal dulu. Perkara nanti fiskal langsung linear ke program itu kan lain cerita, ini masalah political will Prabowo” sambungnya.

Ronny mengatakan ada sejumlah cara untuk menambal kebolongan pendapatan negara sebesar Rp75 triliun. Misalnya menambah utang baru atau mengalihkan anggaran proyek yang belum perlu dijalankan ke proyek yang lebih penting.

Namun secara khusus Ronny menilai Prabowo kemungkinan tidak akan mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk program lainnya seperti Makan Bergizi Gratis. Anggaran subsidi BBM memang cukup besar.

Pada 2024 saja misalnya, besaran subsidi yang digelontorkan berdasarkan informasi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara tembus Rp56 triliun pada 2024 kemarin. Namun Ronny mengatakan pemangkasan subsidi BBM tidak akan jadi pilihan Prabowo. Pasalnya pemangkasan anggaran subsidi BBM akan menciptakan efek berganda atau multiplier effect.

“Untuk menaikkan PPN saja Prabowo sensitif karena dia pikir pengaruhnya akan besar, apalagi dengan mengalihkan subsidi BBM yang multiplier effect-nya jauh lebih besar. Saya rasa Prabowo akan berpikir ulang,” katanya.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kehilangan potensi pendapatan Rp75 triliun tentunya memberikan tekanan tersendiri pada APBN 2025. Namun belum tentu langsung berdampak fatal pada program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis.

Hal tersebut karena pemerintah masih memiliki beberapa opsi untuk mengkompensasi kehilangan pendapatan tersebut.

“Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor lain seperti pajak penghasilan, cukai, atau bea masuk. Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan dan perbaikan tata kelola dapat membantu mengurangi kebocoran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” kata Yusuf.

Untuk menutupi defisit tersebut, sambungnya, pemerintah juga dapat mengeksplorasi sumber pendapatan baru seperti optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan dan kehutanan.

Kemudian peningkatan investasi asing langsung serta efisiensi belanja negara melalui reformasi birokrasi dan pengurangan pemborosan anggaran juga dapat membantu menghemat pengeluaran.

“Alternatif lain seperti menghemat anggaran belanja infrastruktur terutama misalnya pembangunan IKN juga bisa menjadi salah satu solusi penghematan agar pemerintah bisa mengkompensasi potensi kehilangan yang tidak didapatkan dari tidak jadi menaikkan tarif PPN 12 persen,” katanya.

Yusuf mengatakan opsi lainnya yang juga bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban APBN adalah dengan pemangkasan subsidi BBM. Namun, keputusan tersebut katanya perlu dikaji secara hati-hati mengingat dampak sosialnya yang signifikan.

“Pengurangan subsidi BBM harus dilakukan secara bertahap dan diiringi dengan program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk meminimalkan gejolak ekonomi dan sosial di masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan ada beberapa mesin yang bisa dioptimalkan oleh Prabowo untuk mendapatkan penerimaan negara hingga Rp453 triliun guna menambal penerimaan yang hilang imbas batal naik PPN.

Salah satunya, lewat pungutan batu bara dan nikel.

Ia mengatakan Prabowo perlu menaikkan pungutan terhadap batu bara dan nikel supaya penerimaan negara yang hilang dari rencana kenaikan PPN 12 persen bisa ditutup. Bahkan potensi pendapatan negara yang bisa didapat dari kenaikan pungutan itu justru lebih besar jika dibandingkan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

[Gambas:Photo CNN]

“Kajian kami memperlihatkan potensi penerimaan bisa di kisaran Rp84,55 triliun-Rp353,7 triliun per tahun dari peningkatan pungutan produksi batu bara. Sementara itu, target penerimaan dari kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya sebesar Rp75,29 triliun, dan kenaikan PPN untuk barang mewah hanya Rp3,2 triliun,” katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (2/1).

“Jadi potensi penerimaan dari peningkatan pungutan produksi batu bara jauh lebih besar, dan ini bisa dipakai untuk membiayai berbagai macam proyek strategis nasional dalam transisi energi, terutama untuk pembangunan jaringan distribusi listrik (smart grid) bahkan untuk program sosial seperti makan bergizi gratis,” tambahnya.

Selain menaikkan pungutan itu, Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersihi mengatakan Prabowo juga bisa menggenjot mesin penerimaan negara dengan memungut pajak ekspor produk nikel.

“Berdasarkan perhitungan Transisi Bersih, tarif ekspor 10 persen- 20 persen produk nikel dapat memberikan masukan Rp50 triliun-Rp100 triliun untuk negara per tahun. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan kenaikan PPN menjadi 12 persen,” ujar Abdurrahman.