Xcloud.id

Blog

  • Peluang Besar Indonesia setelah Jadi Anggota BRICS

    Peluang Besar Indonesia setelah Jadi Anggota BRICS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Brasil pada Senin (6/1/2024) telah mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota BRICS. Pencalonan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah didukung sejak Agustus 2023 oleh para pemimpin aliansi tersebut.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyambut positif keanggotaan ini sebagai momen bersejarah yang mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi global.

    “Keanggotaan ini membuka peluang besar untuk memperluas kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan negara-negara BRICS, sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Arsjad, Selasa (7/1/2025).

    Menurut Arsjad, menjadi bagian dari BRICS tidak hanya memberikan peluang, tetapi juga tanggung jawab baru, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

    Kadin Indonesia yakin, dengan sinergi erat antara pemerintah dan dunia usaha, keanggotaan ini akan memperkuat fundamental ekonomi, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini juga menjadi peluang besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

    BRICS dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, lalu Afrika Selatan bergabung pada 2010. Blok ini pada tahun lalu telah memperluas keanggotaannya dengan menerima Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

    Blok ekonomi ini pada awalnya dibentuk sebagai penyeimbang bagi Kelompok Tujuh (G-7). BRICS juga menjadi simbol negara-negara berkembang yang diyakini akan mendominasi ekonomi dunia pada 2050.

    Bergabungnya Indonesia jadi anggota BRICS diyakini akan membuta aliansi ini semakin berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia.

  • Alasan PM Kanada Justin Trudeau Mengundurkan Diri

    Alasan PM Kanada Justin Trudeau Mengundurkan Diri

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (6/1).

    Ia menyampaikan langsung pengumuman tersebut sambil menyatakan bahwa dirinya bakal tetap menjabat hingga Partai Liberal yang berkuasa saat ini memilih penggantinya.

    “Saya ingin mengundurkan diri sebagai pemimpin partai, sebagai perdana menteri, setelah partai memilih pemimpin berikutnya,” kata Trudeau.

    Apa alasan Trudeau mundur?

    Dalam pernyataannya, Trudeau berujar Kanada layak mendapatkan pemimpin baru lewat pemilihan umum berikutnya karena ia menyebut tak lagi menjadi pilihan terbaik.

    “Negara ini layak mendapatkan pilihan yang nyata dalam pemilihan umum berikutnya, dan menjadi jelas bagi saya bahwa jika saya harus berjuang dalam pertempuran internal, saya tidak bisa menjadi pilihan terbaik dalam pemilihan tersebut,” kata Trudeau.

    Trudeau telah menjadi pemimpin Partai Liberal selama 11 tahun dan menjadi perdana menteri Kanada selama sembilan tahun.

    Dia membawa partai itu ke tampuk kuasa pada 2015, dengan berjanji akan memajukan hak-hak perempuan hingga memerangi perubahan iklim.

    Namun, pemerintahannya dilanda kritik dan desakan selama beberapa tahun terakhir, utamanya terkait ekonomi.

    Trudeau mendapat kritik tajam dari seorang pekerja baja yang viral lantaran tidak mampu mengatasi tingginya biaya hidup.

    “Anda tidak benar-benar melakukan apa pun untuk kami, Justin,” kata pekerja tersebut, seperti dikutip CNN.

    Trudeau juga menerima kritik dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Chrystia Freeland yang menyebut sang PM telah melakukan “tipu muslihat politik”, kemungkinan merujuk pada libur pajak penjualan selama dua bulan di negara itu serta kebijakan pemberian potongan harga sebesar 250 dolar Kanada untuk sebagian besar pekerja.

    Kritik pedas itu disampaikan Freeland dalam surat pengunduran dirinya yang diumumkan secara mendadak beberapa jam sebelum jadwal dia menyampaikan laporan fiskal tahunan.

    Freeland menyebut Kanada “tidak mampu” menerapkan kebijakan yang dinilai sebagai hadiah jelang pemilu guna menarik kembali suara sebagian pemilih tersebut. Kanada juga tak bisa menerapkan kebijakan tersebut karena Ottawa dihadapkan prospek serius mengenai tarif besar yang berpotensi dikenakan oleh pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

    Trump telah mengatakan bakal mengenakan tarif sebesar 25 persen pada semua produk Kanada yang masuk ke AS.

    Selain Freeland, Menteri Perumahan Sean Fraser juga mengundurkan diri, yang mengakibatkan gejolak politik Kanada kian intens.

    Kondisi ini mendorong pemimpin Partai Demokrat, Jagmeet Singh, secara terbuka menyerukan pengunduran diri Trudeau.

    “Justin Trudeau gagal dalam pekerjaan terbesarnya sebagai perdana menteri. Mereka mengecewakan orang lain lagi dan lagi,” kata Singh.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kontrak Kerja Sandi Butar Butar Tak Diperpanjang, Damkar Depok Buka Suara

    Kontrak Kerja Sandi Butar Butar Tak Diperpanjang, Damkar Depok Buka Suara

    loading…

    Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati buka suara terkait tidak diperpanjangnya kontrak Juru Padam Sandi Butar-Butar. FOTO/REFI SANDI

    DEPOK – Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ( DPKP) Kota Depok , Tessy Haryati buka suara terkait tidak diperpanjangnya kontrak Juru Padam Sandi Butar Butar. Sandi sebelumnya viral di media sosial karena mengkritisi dugaan korupsi di dinas tersebut.

    “Ya semua kita ada evaluasi setiap tahunnya yang menyatakan bahwa tidak bisa diperpanjang kontraknya. (Vokal kritisi Damkar Depok) Kalau itu no comment ya. Kami fokusnya ke kinerja,” kata Tessy saat ditemui di Mako Damkar GDC, Sukmajaya, Depok, Selasa (7/1/2025).

    Tessy menambahkan, Sandi tidak memenuhi target yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam evaluasi tahunan. Ia membantah Sandi dipecat, hanya tidak diperpanjang kontraknya.

    “Iya berdasarkan evaluasi, jadi masuk semua ke dalam evaluasi selama satu tahun, sama seperti pekerja lainnya, apabila tidak memenuhi target yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf, kebetulan ini melalui surat pemberitahuan bukan pemecatan,” ujarnya.

    Untuk diketahui, kontrak kerja Sandi Butar Butar tidak diperpanjang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok. Surat keterangan pemutusan kerjanya pun viral di media sosial pada Senin (6/1/2025).

    Dalam dokumen surat keterangan yang diterima SINDOnews dengan nomor 800/140/PKTT/PO.Damkar/I/2024 tertulis nama Sandi Butar Butar. Adapun surat keterangan ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tessy Haryati.

    “Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti tidak diperpanjang kontrak,” bunyi isi surat keterangan tersebut dikutip, Senin (6/1/2025).

    “Kami mengucapkan banyak terima kasih atas usaha dan dedikasi yang telah saudara berikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Sandi Butar Butar kerap mengkritik alat operasional Damkar Kota Depok dan viral di media sosial. Mulai dari kendaraan operasional Damkar, alat pemotong pohon, dan lainnya yang tidak bisa digunakan. Sandi juga sempat berupaya mengungkap kasus dugaan praktik korupsi di satuan Damkar Kota Depok.

    (abd)

  • Sidang Putusan Kasus KDRT Selebgram Cut Intan Nabila Digelar Hari Ini

    Sidang Putusan Kasus KDRT Selebgram Cut Intan Nabila Digelar Hari Ini

    Bogor, Beritasatu.com – Setelah melalui rangkaian persidangan selama lebih dari dua bulan, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa selebgram Cut Intan Nabila oleh suaminya, Armor Toreador, akan memasuki tahap pembacaan putusan pada Selasa (7/1/2025) di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

    Pengacara terdakwa Gustivante Irawansyah merasa yakin kliennya akan bebas dari dakwaan.

    “Hari ini, Selasa 7 Januari 2025, akan ada sidang putusan pada siang hari setelah waktu zuhur,” ungkap Irawansyah kepada Beritasatu.com.

    Irawansyah menyatakan keyakinannya bahwa bukti dan kesaksian dalam persidangan tidak cukup kuat untuk menjerat Armor Toreador.

    “Setelah kejadian, Intan sempat mandi sebelum mengunggah video CCTV yang viral itu. Selain itu, tidak ada luka berat, hanya memar,” jelas Irawansyah.

    Kasus dugaan penganiayaan ini menjadi sorotan publik setelah video CCTV yang diunggah oleh Intan Nabila viral di media sosial pada Agustus 2024. Video tersebut menunjukkan tindakan penganiayaan oleh Armor Toreador. Armor ditangkap oleh aparat Polres Bogor di sebuah hotel di Jakarta.

    Persidangan kasus KDRT yang melibatkan Cut Intan Nabila ini dimulai pada akhir November 2024 dan terus menyita perhatian masyarakat.

  • Mobil Honda Bakal Pakai Teknologi Huawei

    Mobil Honda Bakal Pakai Teknologi Huawei

    Jakarta –

    Mobil Honda yang dibuat untuk pasar Cina akan mengadopsi sistem mengemudi cerdas dari Huawei untuk memenuhi harapan para investor Jepang. Mobil pertama yang akan mengadopsi sistem bantuan mengemudi ini adalah Ye S7 dan Ye P7.

    Ye adalah merek mobil listrik yang dibuat oleh Honda untuk pasar Cina. Awalnya, Honda berencana untuk meluncurkan dua model Ye tahun lalu: Crossover S7 dan P7. Mobil-mobil tersebut sebenarnya adalah dua varian yang sedikit berbeda dari satu model, yang dibuat oleh perusahaan patungan Honda yang berbeda.

    Perusahaan patungan Dongfeng-Honda akan membangun Ye S7, dan GAC Honda akan membuat Ye P7. Seperti yang dilaporkan media carnewschina, kedua SUV ini tidak memenuhi ekspektasi para investor Jepang. Jadi, Honda meminta bantuan Huawei.

    Sebelumnya, merek Honda Ye bekerja sama dengan Huawei di bidang kokpit cerdas. Sistem mengemudi cerdas dari model Ye datang langsung dari Honda. Menurut sumber tersebut, peluncuran model Ye ditunda hingga Q1 2025.

    “Komunikasi pemasaran dan teknologi cerdas merek Ye belum memenuhi ekspektasi psikologis para investor Jepang Honda,” tulis media kr32.

    Untuk meningkatkan nilainya di mata investor, Honda bekerja sama dengan Huawei untuk mengadopsi solusi Huawei Intelligent Driving.

    Huawei adalah salah satu pemasok sistem bantuan mengemudi terbesar di Cina. Sistem Qiankun ADS terbarunya dikatakan hampir sama dengan pengemudi manusia yang berpengalaman. Sistem ini mendukung Navigation Cruise Assist (NCA) dari tempat parkir ke tempat parkir. Huawei memasok solusi ini ke perusahaan-perusahaan seperti Dongfeng, Changan, GAC, BAIC, Seres, Chery, dan JAC.

    Jadi, model Honda Ye pertama akan mengadopsi sistem bantuan mengemudi Huawei. Di masa depan, model-model ini juga akan menawarkan sistem Honda Sensing 360+ secara paralel dengan solusi Huawei.

    Honda adalah salah satu merek terlaris di China selama bertahun-tahun. Namun, volume penjualannya menurun lebih dari 30% pada Januari-November 2024 (769.547 unit dalam 11 bulan pada 2024 dan 1.064.975 unit dalam 11 bulan pada 2023), menurut China EV DataTracker. Situasi ini terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan kendaraan energi baru yang cerdas. Honda mencoba menjawab tren ini dengan meluncurkan merek e:N di Cina. Namun, hal itu tidak berhasil.

    Saat ini, Honda bertujuan untuk pulih kembali di Cina dengan merek Ye. Model-modelnya dibuat secara independen oleh tim R&D dengan usia rata-rata 32 tahun. Pemasok utama Ye termasuk CATL, Huawei, dan iFlytek. Fitur utama dari crossover Ye S7 dan Ye P7 adalah AR-HUD 40 inci dan baterai NMC terner 89,8 kWh.

    (riar/din)

  • PDIP ‘Request’ KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Hasto Kristiyanto: Kalau Bisa setelah HUT Partai – Halaman all

    PDIP ‘Request’ KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Hasto Kristiyanto: Kalau Bisa setelah HUT Partai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto selepas 10 Januari 2025.

    Hasto Kristiyanto dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan pada Senin (6/1/2025).

    Tetapi, Hasto Kristiyanto tidak bisa hadir karena ada agenda bersama PDIP.

    Juru Bicara PDIP, Guntur Romli bilang ketika surat panggilan KPK itu datang, Hasto sudah memiliki beberapa agenda acara terkait persiapan hari ulang tahun PDIP yang akan digelar 10 Januari.

    “Jadi Mas Hasto memohon maaf tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena terkait jadwal-jadwal yang sudah tersusun dan partai kami itu kan memang mau Ultah, dari tim hukum juga sudah menyampaikan surat permohonan maaf kepada KPK tidak bisa hadir kemarin,” ungkap Guntur dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (7/1/2025).

    PDIP meminta KPK menjadwal ulang pemanggilan Hasto setelah HUT partai.

    “Kalau bisa, kalau bisa pemanggilan itu diadakan setelah acara HUT partai, setelah tanggal 10,” ujarnya.

    Meski begitu, PDIP menyerahkan kepada KPK.

    “Namun semuanya itu ya tergantung kepada KPK kapan memang mau melakukan pemanggilan ulang, tapi nanti ya Mas Hasto itu dipastikan akan hadir,” ungkap Guntur.

    Hingga saat ini, Guntur mengaku belum mengetahui kapan rencana pemanggilan Hasto.

    “Terkait kapan harinya, jamnya saya belum dapat informasi dari tim hukum untuk perkembangan selanjutnya,” ujar Guntur.

    KPK Buka Opsi Tangkap Hasto

    Sebelumnya, KPK membuka opsi mengeluarkan surat perintah penangkapan (sprinkap) apabila Hasto Kristiyanto kembali tidak memenuhi panggilan penyidik.

    Hal itu bisa terjadi jika Hasto kembali tidak hadir ketika dipanggil sebagai tersangka.

    “Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).

    Hasto pada Senin ini dipanggil KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus yang menjerat eks calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku.

    Dia meminta dijadwalkan ulang setelah 10 Januari, atau sesudah acara HUT PDIP.

    KPK sudah menyetujui permintaan ulang yang diajukan Hasto Kristiyanto selepas tanggal 10 Januari. 

    Namun, KPK belum menentukan tanggal pasti pemanggilan ulang Hasto.

    KPK, kata Tessa, untuk saat ini berharap Hasto akan memenuhi panggilan yang akan dijadwalkan ulang nantinya.

    “Saya pikir Saudara HK (Hasto Kristiyanto) dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya, partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

    “Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti, semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih pemeriksaan sebagai tersangka,” ujar Tessa. 

    Kasus Hasto Kristiyanto

    Buron KPK Harun Masiku. (dok.)

    Hasto Kristiyanto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019–2024.

    Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. 

    Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Ilham Rian Pratama)

  • PM Kanada Justin Trudeau mundur karena ada gejolak internal partai

    PM Kanada Justin Trudeau mundur karena ada gejolak internal partai

    ANTARA – Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengundurkan diri dari posisinya pemimpin Partai Liberal pada Senin (6/1) yang sekaligus sebagai tanda bahwa Trudeau mundur dari posisi perdana menteri. Justin Trudeau mundur setelah partai memilih pemimpin barunya melalui proses kompetitif menyeluruh di seluruh negeri.
    (Ardi Irawan/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

  • Setujui Angaran Rp71 Triliun, Ini Catatan Komisi IX untuk Program Makan Bergizi Gratis Hari Pertama – Halaman all

    Setujui Angaran Rp71 Triliun, Ini Catatan Komisi IX untuk Program Makan Bergizi Gratis Hari Pertama – Halaman all

    Berikut catatan komisi IX DPR RI dalam pelaksanaan program MGB yang serentak dilakukan di sejumlah provinsi di Indonesia.

    Tayang: Selasa, 7 Januari 2025 10:21 WIB

    Warta Kota/Yulianto

    Sebanyak 197 siswa menyantap makan bergizi gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) 5, Slipi, Jakarta, Senin (6/1/2025). Pada hari pertama program makan bergizi gratis (MBG), SPPG Palmerah mendistribusikan 2.987 porsi makanan bergizi ke 11 sekolah di wilayah Slipi, Jakarta Barat dengan menu ayam semur, tumis kacang panjang, tahu goreng tepung, nasi, dan jeruk. Warta Kota/Yulianto 

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai pada Senin (6/1/2025).

    Berikut catatan komisi IX DPR RI dalam pelaksanaan program MGB yang serentak dilakukan di sejumlah provinsi di Indonesia.

    Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menuturkan, saat ini baru ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi dari target 5.000 SPPG.

    “SPPG yang sudah beroperasi ini bisa menjadi tempat untuk evaluasi sebelum seluruh SPPG berjalan,” kata dia di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Sebagai lembaga baru Badan Gizi Nasional (BGN) masih memerlukan beragam masukan apalagi dalam aturan dan petunjuk teknis pelaksanaan MBG karena ada potensi penyimpangan yang bisa membuat program ini terhambat.  

    “BGN ini akan melibatkan banyak stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” sebut dia.

    Target 5000 SPPG diharapkan bisa terealisasikan dan memastikan dapur tersebut sehat dan layak dari segi kualitas makanan dan kebersihan dapur.

    Pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil masing-masing.

    “Yang dikhawatirkan adalah soal kualitas makanan yang disajikan dari SPPG harus sesuai pemenuhan gizi dan kebersihannya,” urai Edy.

    Untuk diketahui di hari yang sama yakni pada Senin (6/1/2025) Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran BGN di APBN 2025 adalah Rp71 triliun.

    “Kami memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Program ini akan berjalan secara bertahap. Kalau di daerah ada SPPG yang belum siap, saya yakin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dengan baik,” ucapnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’61’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Nvidia Bagi-bagi Kartu Grafis Pertama di Dunia

    Nvidia Bagi-bagi Kartu Grafis Pertama di Dunia

    Jakarta –

    Untuk meramaikan kehadirannya di CES 2025, Nvidia membuat sebuah kompetisi berhadiah lima kartu grafis ikonik dalam sejarah mereka.

    Hadiah utama dari kompetisi ini adalah GeForce 256 yang sering disebut sebagai graphic processing unit (GPU) pertama di dunia. Sebagai informasi, Nvidia adalah perusahaan yang mempopulerkan istilah istilah GPU pada tahun 1999, saat mereka merilis GeFroce 256.

    Nama kompetisi tersebut adalah GeForce Greats, yang dibuka Nvidia lewat sebuah postingan di X. Dalam postingan tersebut, Nvidia juga memamerkan foto GeForce 256 yang sudah dibingkai, lengkap dengan tanda tangan CEO Nvidia Jensen Huang, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Selasa (7/1/2025).

    Kompetisinya terbilang sederhana, pesertanya cuma diminta untuk berkomentar dan membagikan postingan terkait GeForce Greats di media sosial. Meski pasti ada yang menganggap kalau langkah ini hanya sebuah taktik untuk mendapat engagement di media sosial, namun harus diakui, kompetisi ini bisa menjadi nostalgia untuk gamer PC yang sudah cukup berumur.

    Nvidia akan merilis jajaran GPU RTX 50 terbarunya di ajang CES 2025, dan selain GeForce Greats, mereka juga mengadakan LAN party nonstop selama 48 jam, dari tanggal 4 hingga 6 Januari, yang lagi-lagi untuk mempromosikan presentasi Nvidia di ajang tahunan yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat itu.

    Sebagai informasi, GeForce 256 adalah chip yang dibuat menggunakan proses 220nm dari TSMC, dan mempunyai chip seluas 139mm persegi dengan 17 juta transistor. Pada masanya, chip ini mempunyai fitur-fitur yang sangat canggih.

    Misalnya adalah menawarkan peningkatan performa dan kualitas visual yang sangat signifikan dibanding sebelumnya, termasuk performa frame rate 50% lebih tinggi dibanding akselerator game 3D kelas atas yang ada sebelumnya.

    Nvidia tak mengungkap GPU lain yang akan dijadikan hadiah untuk kompetisi GeForce Greats. Namun mungkin salah satunya adalah GTX 1080 Ti. Pasalnya GPU yang dirilis pada Maret 2017 itu jadi GPU pertama yang mendukung gaming di resolusi 4K.

    GPU ini juga mendukung sejumlah fitur canggih pada masanya, misalnya virtual reality dan Nvidia G-Sync. Namun yang paling penting adalah GTX 1080 Ti menawarkan perbandingan harga ke performa yang sangat tinggi. Harganya saat itu adalah USD 699, sekitar setengah dari harga Titan X, namun punya performa yang mendekati GPU terkencang Nvidia saat itu.

    (asj/asj)

  • Pendaftaran PPPK Tahap II 2024 Kembali Diperpanjang, Simak Syarat Melamarnya! – Page 3

    Pendaftaran PPPK Tahap II 2024 Kembali Diperpanjang, Simak Syarat Melamarnya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperpanjang pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap dua. 

    Pendaftaran seleksi ini diperpanjang 2 kali. Penutupan pendaftaran seleksi PPPK seharusnya berakhir  31 Desember 2024 diundur menjadi 7 Januari 2025 dan kini diundur lagi menjadi 15 Januari 2025. 

    Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, tenaga non-ASN yang bisa mendaftar pada seleksi PPPK tahap dua ini adalah tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Tahap I.

    Selain itu, seleksi PPPK tahan dua juga dapat diikuti tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta tenaga non-ASN database BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.

    “Pemerintah Bersama DPR RI sudah berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN,” kata Menteri Rini di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Oleh karena itu, masing-masing Kementerian dan lembaga hingga pemda memastikan data pelamar sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua pada empat jabatan pelaksana yang tersedia.

    Nantinya, pelamar PPPK 2024 dapat melamar pada jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, atau Penata Layanan Operasional.

    Kementerian PANRB juga mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk semakin proaktif dalam penataan non-ASN. Jaringan yang dimiliki Kemendagri dan BKN hingga ke daerah-daerah diharapkan bisa mempercepat penataan tenaga non-ASN ini.