Xcloud.id

Blog

  • Seremonial, Studi Banding, hingga Honor Tim Dipangkas

    Seremonial, Studi Banding, hingga Honor Tim Dipangkas

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar untuk menekan pengeluaran negara di 2025. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo memberikan tujuh arahan khusus kepada kepala daerah demi menghemat belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
     
    Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah perintah pemangkasan jumlah tim dan besaran honorarium di daerah. “Instruksi keempat, gubernur dan bupati/wali kota untuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional,” demikian isi instruksi Prabowo yang diteken pada 22 Januari 2025.
     
    Baca juga: Prabowo Perintahkan Menteri KKP Proses Hukum Pagar Laut Misterius sampai Tuntas

    Namun, arahan ini tak berhenti pada pemangkasan honorarium. Ada sejumlah instruksi lain yang menargetkan efisiensi belanja secara menyeluruh, termasuk:
     
    1. Pemangkasan Seremonial dan Studi Banding
    Kepala daerah diminta membatasi pengeluaran untuk kegiatan seperti seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, dan focus group discussion (FGD).
     
    2. Pengurangan Perjalanan Dinas 50 Persen
    Belanja perjalanan dinas juga diperintahkan untuk dipangkas setengah dari anggaran sebelumnya.
     
    3. Penghapusan Belanja Pendukung Tanpa Output Terukur
    Belanja yang tidak memiliki output jelas atau bersifat pendukung wajib dihapus.
     
    4. Fokus pada Kinerja Pelayanan Publik
    Prabowo menekankan agar belanja daerah diarahkan pada target kinerja pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan anggaran antar-perangkat daerah atau alokasi berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
     
    5. Seleksi Ketat Hibah Langsung
    Pemberian hibah, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, harus dilakukan secara lebih selektif.
     
    6. Penyesuaian Dana Transfer Daerah
    Prabowo juga meminta kepala daerah menyesuaikan sumber APBD 2025 dari dana transfer ke daerah (TKD), yang totalnya mencapai Rp50,59 triliun.
     
    Untuk memastikan semua instruksi ini berjalan efektif, Prabowo menugaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan pengawasan ketat. “Menteri dalam negeri untuk melakukan pemantauan efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan APBD 2025,” perintah Prabowo kepada Tito.
     
    Lebih lanjut, Tito juga diberi mandat untuk mengambil langkah tegas jika ditemukan ketidaksesuaian dengan Inpres ini. “Mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD 2025 dalam rangka pelaksanaan instruksi presiden ini,” tambah Prabowo.
     
    Langkah penghematan ini menjadi bukti keseriusan Prabowo dalam menekan belanja yang dianggap tidak relevan dan memastikan anggaran lebih difokuskan untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, implementasi di lapangan tentu akan menjadi tantangan, terutama untuk memastikan semua pihak mematuhi arahan tersebut.

  • Presiden Prabowo Harus Turun Tangan Atasi ODOL

    Presiden Prabowo Harus Turun Tangan Atasi ODOL

    Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung terkait mundurnya target penerapan zero kendaraan over dimension over loading (ODOL).

    Ketua Umum MTI Tory Damantoro menyoroti pernyataan beberapa menteri yang menganggap ODOL tidak bisa dihilangkan karena berpotensi memicu inflasi.

    “Zero ODOL ini terus diundur, kemudian ada pernyataan ODOL tidak bisa dihilangkan karena menyebabkan inflasi. Kalau menteri-menteri belum bisa akur, Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan,” tegasnya saat berbicara kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Damantoro meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam mengatasi masalah kendaraan ODOL yang masih marak terjadi di Indonesia. Dia menyoroti tingginya angka kecelakaan akibat kendaraan ODOL yang berdampak buruk pada ekonomi, infrastruktur, dan keselamatan masyarakat.

    “Kalau sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8%? Mau sebesar apa lagi kerugian dan korban jiwa yang kita tanggung?” ujar Damantoro.

    Menurutnya, permasalahan ODOL harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat hingga daerah. Jangan sampai kasus kecelakaan atau kematian akibat ODOL menjadi viral terlebih dahulu baru ditangani.

    “Kita tidak boleh menunggu kematian akibat ODOL ini viral baru diselesaikan. Mumpung ada perubahan kepemimpinan di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, mari bersama-sama menyusun roadmap yang jelas untuk mengatasi masalah ODOL,” lanjutnya.

    Damantoro juga menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian dan peran Kementerian Koordinator Infrastruktur dalam menyusun solusi jangka panjang untuk ODOL.

    “Ini saatnya kita serius. Infrastruktur dan keselamatan transportasi harus menjadi prioritas. Semua kementerian terkait perlu duduk bersama untuk menyusun roadmap yang jelas demi menyelesaikan masalah ODOL,” pungkasnya.

  • DJP Jakbar sebut penerimaan pajak 2024 mencapai Rp64,7 triliun

    DJP Jakbar sebut penerimaan pajak 2024 mencapai Rp64,7 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat mencatat target penerimaan pajak dari seluruh unit kerjanya pada 2024 mencapai 64,7 triliun atau melampaui target yang ditentukan.

    Dengan target penerimaan sebesar Rp64,5 triliun pada 2024, Kanwil DJP Jakbar mencatatkan penerimaan bruto sebesar Rp72,2 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp64,7 triliun atau 100,26 persen dari target, dengan pertumbuhan neto sebesar 9,25 persen.

    “Berdasarkan jenis pajak, capaian itu terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp29,12 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar Rp35,44 triliun, dan Pajak lainnya sebesar Rp131,1 miliar,” kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, Farid Bachtiar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Adapun empat sektor kegiatan usaha di Jakarta Barat yang memberi kontribusi dominan sebesar 75,99 persen terhadap realisasi penerimaan adalah sektor perdagangan sebesar Rp32,22 triliun (49,80 persen).

    Kemudian, sektor industri pengolahan sebesar Rp9,31 triliun (14,39 persen), sektor pengangkutan pergudangan sebesar Rp4,25 triliun (6,57 persen), dan sektor konstruksi sebesar Rp3,37 triliun (5,22 persen).

    Dari sisi kepatuhan pelaporan penerimaan SPT Tahunan, kata dia, kinerja penerimaan SPT Tahunan Kanwil DJP Jakarta Barat sampai dengan 31 Desember 2024 telah mencapai 90,52 persen atau telah menerima 373.467 SPT Tahunan dari target sebanyak 412.582 SPT.

    Farid pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh Wajib Pajak (WP) atas kontribusi dan kepatuhannya serta dukungan dari seluruh pengampu kepentingan.

    “Kami mengucapkan terima kasih pada WP di Jakarta Barat yang telah berkontribusi dalam pembangunan,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Niat Efisiensi, Pengajuan APBD Jakarta 2020 Malah Naik

    Niat Efisiensi, Pengajuan APBD Jakarta 2020 Malah Naik

    JAKARTA – Rancangan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2020 telah selesai dibahas pada tiap Komisi di DPRD bersama Pemprov DKI. 

    Setelah dibahas, ternyata penganggaran DKI yang diusulkan melonjak jadi Rp97 triliun. Padahal, sebelumnya Pemprov DKI mengajukan pagu anggaran dalam KUA-PPAS sebesar Rp89,44 triliun per tanggal 23 Oktober. Nominal itu merupakan pengefisiensi dari pengajuan anggaran paling awal sebesar Rp95 triliun. 

    Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menganggap pertambahan anggaran ini adalah hal yang wajar. Dia tak mau menganggap bahwa pencermatan anggaran bersama kelima Komisi di DPRD tak berjalan efektif. 

    “Saya rasa itu dinamika pembahasan, itu biasa. Naik turun, prioritas tidak prioritas, itu hal biasa,” kata Saefullah di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November. 

    Yang jadi masalah, berdasarkan hitungan rencana penerimaan keuangan di tahun 2020, Pemprov DKI hanya akan menerima pendapatan sebesar Rp87 triliun. Itu artinya, ada defisit pengajuan anggaran sebesar Rp10 triliun. 

    Berdasarkan data yang diterima dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, ada sejumlah mata anggaran belanja yang membengkak. 

    Pembengkakan itu berada pada anggaran untuk menyubsidi premi 5,1 juta warga penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Balai Kota DKI Jakarta (Diah Ayu Wardhany/VOI)

    Anggaran awal yang diusulkan sebesar Rp1,4 triliun untuk subsidi tersebut. Namun, Pemprov DKI kemudian mengusulkan tambahan anggaran Rp1,16 triliun dan totalnya menjadi Rp2,5 triliun karena naiknya iuran BPJS Kesehatan secara nasional mulai 2020.

    Kemudian, pembengkakan anggaran lain adalah gaji untuk tenaga penyedia jasa lain perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI mengikuti kenaikan upah minumum provinsi (UMP). Totalnya, ada kenaikan gaji PJLP sebesar Rp451 miliar. 

    Tak hanya itu, ada juga kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang ditanggung Pemprov DKI sebesar Rp 275,99 miliar.

    Untuk penyesuaian anggaran yang defisit ini, Saefullah bilang Pemprov DKI dan DPRD harus mengurangi sejumlah mata anggaran yang bakal dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) sebelum mengesahkan rancangan APBD. 

    “Cara menguranginya adalah dibahas di Badan Anggaran. Bagaimana cara mengurangi Rp10 triliun itu, mana yang harus dihapus, mana yang dikurangi, mana yang merupakan prioritas nasional, mana yg merupakan prioritas daerah, dan mana yang merupakan program wajib,” jelas Saefullah. 

    Masalah defisit ini baru ketahuan jelang batas waktu pengesahan APBD pada 30 November. Batas waktu ini ditentukan oleh aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu artinya, DKI hanya punya 9 hari untuk mengejar penyisiran anggaran di Banggar, pengesahan rancangan APBD (RAPBD), penyisiran ulang RAPBD hingga penetapan APBD DKI 2020.

    Rapat pembahasan anggaran di salah satu Komisi DPRD (Diah Wardani Ayu/VOI)

    Terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik merasa tak yakin pihaknya bisa mengejar pembahasan anggaran hingga final dalam waktu setipis ini. Kata dia, DPRD perlu waktu untuk melakukan pengurangan pada program dirasa bukan prioritas. 

    Oleh karenanya, DPRD menyurati Kemendagri untuk meminta perpanjangan waktu sekitar setengah bulan. Karena, menurutnya Kemendagri baru mengevaluasi pada 15 Desember. 

    “Kita sudah minta waktu, Depdagri punya waktu minimal 15 Desember melakukan evaluasi seluruh Indonesia. jadi perlu ada waktu. Tahun lalu kita (membahas anggaran)juga sampai Desember,” ungkap Taufik. 

  • Rapat di DPR, Komisi X Minta Kisruh di Kemendiktisaintek Tak Terjadi Lagi

    Rapat di DPR, Komisi X Minta Kisruh di Kemendiktisaintek Tak Terjadi Lagi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan rapat tertutup bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Saintek dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro membahas terkait kisruh di internal Kemendiktisaintek. Dia berharap hal itu tidak terjadi lagi.

    “Tentang kisruh internal yang ada di Kemendiktisaintek, semua sudah selesai. Pak Menteri tadi sudah menyampaikan sudah tidak ada persoalan, sudah ada titik temu,” ujar Lalu usai rapat kerja dengan Kemendiktisaintek, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Lalu pun menyampaikan pesan kepada Kemendiktisaintek untuk mengatensi persoalan yang sudah ramai di publik tersebut. Pihaknya tak ingin kejadian serupa terulang lagi.

    *Dan kami di Komisi X mengharapkan agar kejadian itu tidak akan terulang lagi ke depan,” kata Lalu.

    Sebelumnya, heboh ratusan ASN dari Ditjen Dikti Kemdiktisaintek menggelar demo buntut pemecatan pegawai bernama Neni Herlina yang diduga dilakukan secara mendadak. Neni mengaku pemecatannya hanya dilakukan secara verbal.

    “Saya disuruh ke Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) pokoknya begitu,” ujar Neni saat ditemui dalam aksi damai di depan kantor Kemdiktisaintek, dikutip Antara, Senin (20/1).

    “Informasi terkait dengan tadi pagi ada aksi di kementerian dengan tuntutan adanya perlakuan yang tidak pada tempatnya terhadap karyawan, untuk itu malam tadi pukul 20.00 WIB, saya mengundang dua tokoh aksi tersebut, yaitu Saudari Neni dan Saudara Suwitno. Kami undang ke kediaman kami, kita berbicara berdiskusi dengan jajaran kami dari Kemendiktisaintek,” kata Satryo di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (20/1).

    Satryo menjelaskan pada intinya Kemendiktisaintek sedang mengadakan restrukturisasi termasuk penetapan personel staf dan karyawan. Ia mengungkap ada pergeseran posisi dari karyawan dan staf karena adanya perubahan dari Kemendikbutristek menjadi Kemendiktisaintek pada pemerintahan lalu lalu.

    “Panjang lebar kami diskusi dengan mereka, akhirnya mereka paham dengan kebijakan kami dan tidak selamanya penempatan orang itu persis seperti yang diharapkan. Mereka mengatakan minta maaf karena salah paham tadi pagi, sehingga terkesan dipecat padahal ada mutasi dan rotasi tetap di Kemendiktisaintek,” ujarnya.

    “Kita menghargai keterbukaan mereka kenapa bisa ada kejadian tadi pagi, marilah kita sama-sama membuat kementerian ini kementerian yang dapat dipercaya masyarakat,” lanjutnya.

    (dwr/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Praktisi ingatkan warga batasi makanan manis saat Imlek

    Praktisi ingatkan warga batasi makanan manis saat Imlek

    Jakarta (ANTARA) – Praktisi kesehatan Prof. Dr. dr. Imam Subekti, Sp. P.D, Subsp. E.M.D. (K), FINASIM mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi makanan manis termasuk saat perayaan Imlek seperti kue keranjang, dodol, dan permen demi mencegah terkena diabetes.

    “Meskipun kelezatan makanan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kebahagiaan perayaan, konsumsi berlebihan makanan manis dapat meningkatkan risiko kesehatan, terutama terkait dengan diabetes,” kata dokter spesialis penyakit dalam subspesialis endokrinologi metabolik dan diabetes itu dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

    Imam yang telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu menjelaskan konsumsi makanan manis yang berlebihan, terutama dalam periode perayaan, dapat berkontribusi pada peningkatan berat badan, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes.

    Tubuh obesitas tidak hanya mengurangi estetika penampilan dan menghambat aktivitas sehari-hari, tetapi juga menyebabkan penurunan sensitivitas tubuh terhadap insulin, yang dikenal sebagai resistensi insulin.

    Dikatakan Imam, awalnya, pankreas akan memproduksi lebih banyak insulin untuk mengatasi hal tersebut. Namun, jika kondisi ini berlanjut, pankreas akan mengalami kelelahan dan berujung pada terjadinya diabetes.

    “Oleh karena itu, menjaga berat badan tetap ideal sangat penting untuk mengurangi risiko diabetes, terutama di tengah godaan makanan manis saat perayaan,” ujar dokter yang berpraktik di RS Pondok Indah – Pondok Indah itu.

    Secara umum, obesitas adalah kondisi tubuh dengan penumpukan lemak yang berlebih. Menurut Imam, cara pengukuran kadar lemak yang akurat adalah dengan CT-scan atau MRI.

    Namun, mengingat pemeriksaan dengan alat ini tidaklah murah dan hanya tersedia di tempat tertentu seperti rumah sakit saja, maka cara lain yang digunakan adalah dengan pengukuran indeks massa tubuh (IMT), yaitu berat badan kuadrat (dalam kilogram) dibagi tinggi badan (dalam meter).

    IMT disebut normal jika hasilnya berada di rentang 18 – 22,9, disebut berlebih pada rentang 23– 25, obesitas 1 pada rentang 25 – 30, dan obesitas 2 jika berada di atas 30 dalam satuan kg/m2.

    Untuk mengukur komposisi massa tubuh juga dapat dilakukan dengan alat khusus seperti densitometer tubuh.

    Imam menambahkan, adapun faktor yang membuat seseorang mengalami obesitas, yaitu asupan berlebih, penggunaan energi yang kurang, genetik, dan penyakit dengan faktor pertama dan kedua yang paling banyak terjadi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

  • Teguh instruksikan dinas teknis lebih optimal hadapi musim hujan

    Teguh instruksikan dinas teknis lebih optimal hadapi musim hujan

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan jajaran di dinas teknis terutama Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga bekerja lebih optimal khususnya saat menghadapi musim hujan.

    Khusus untuk musim penghujan, dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk proses mitigasi.

    “Kita berharap, melalui fasilitas yang kita punya, terutama saat terjadinya musim hujan, proses mitigasi bukan lagi menjadi hambatan. Kita sudah memaksimalkan OMC,” kata Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dituturkan dia, adanya fasilitas Jakarta Satu, serta Jakarta Smart City, diharapkan memaksimalkan kerja Pemprov DKI untuk menghadapi musim penghujan.

    “Mari kita waspada dan selalu memantau kondisi Jakarta, baik di lapangan, maupun secara virtual,” tutur Teguh.

    Dia pada Kamis ini mengunjungi fasilitas Jakarta Satu, di Gedung Dinas Teknis, Dinas CKTRP, Jakarta Pusat, didampingi Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kepala Dinas CKTRP DKI Jakarta Heru Hermawanto, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo, serta Plt. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin.

    Dalam kunjungan tersebut, Teguh memantau kondisi Jakarta secara virtual, mulai dari kondisi wilayah, kependudukan, kontur tanah, serta simulasi terjadinya banjir saat musim hujan.

    Dia juga memastikan pemantauan secara virtual bisa menunjang proses mitigasi bencana, terutama banjir.

    “Melihat fasilitas di Jakarta Satu ini, kita seharusnya bisa memanfaatkan teknologi yang kita punya dalam proses mitigasi bencana seperti banjir. Sehingga, saat proses antisipasi kita sudah terinfo secara real time, ditambah kita memiliki berbagai macam CCTV di setiap pintu air di Jakarta,” ujar dia.

    Dalam kesempatan itu, Teguh juga menyaksikan fasilitas smart glass, yaitu sistem kaca ruangan yang bisa menampilkan kondisi virtual keadaan Jakarta secara animasi.

    Selain itu, dia juga meninjau smart maket (peta timbul) Jakarta yang dilengkapi dengan layar LED untuk menampilkan kondisi peta banjir, kemacetan, serta garis laut di Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mabes Polri Selidiki Jaringan Sindikat Penyebaran Video Deepfake Pejabat Negara

    Mabes Polri Selidiki Jaringan Sindikat Penyebaran Video Deepfake Pejabat Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sedang menyelidiki jaringan sindikat yang terlibat dalam kasus penyebaran video deepfake yang menggunakan nama pejabat negara.

    Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan berdasarkan penangkapan tersangka berinisial AMA, pihaknya memperoleh informasi bahwa tersangka tidak bertindak sendiri.

    “Kegiatan ini dilakukan oleh sebuah sindikat, di mana tersangka AMA mendapat bantuan dari seseorang berinisial FA yang saat ini telah masuk daftar pencarian orang (DPO),” ungkap Himawan dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Kamis (23/1/2025) dilansir dari Antara.

    Brigjen Himawan menguraikan bahwa FA berperan dalam mengedit dan menyiapkan video deepfake yang memanfaatkan wajah dan suara pejabat negara. Sementara itu, AMA bertugas mengunggah video tersebut ke media sosial untuk menyebarkannya lebih luas.

    Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus melacak anggota lain yang terlibat dalam sindikat tersebut.

    “Kami sedang menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Ada kemungkinan peran mereka serupa dengan tersangka AMA, seperti pembuat konten, pengelola publikasi, hingga penyedia rekening. Kami berupaya mengungkap seluruh jaringan ini,” jelasnya.

    Tersangka AMA (29) ditangkap pada 16 Januari 2025 di Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

    Brigjen Himawan memaparkan modus operandi yang dilakukan tersangka, yaitu dengan menyebarkan video deepfake menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Dalam video tersebut, gambar dan suara pejabat negara seperti Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimanipulasi.

    “Video itu dibuat seolah-olah pejabat negara sedang menyampaikan informasi terkait pemberian bantuan kepada masyarakat,” katanya.

    Video tersebut juga mencantumkan nomor WhatsApp, dengan tujuan agar masyarakat menghubungi tersangka. Selanjutnya, korban diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran sebagai penerima bantuan, yang diikuti dengan permintaan transfer uang sebagai biaya administrasi.

    “Setelah korban mentransfer biaya tersebut, tersangka menjanjikan pencairan dana bantuan. Namun, dana tersebut sebenarnya tidak pernah ada, sehingga korban akhirnya tertipu untuk mentransfer uang lebih banyak,” jelasnya.

    Tersangka AMA mengakui bahwa aksi penipuan ini telah dilakukannya sejak 2020, dengan menggunakan video deepfake yang melibatkan pejabat negara dan figur publik terkenal di Indonesia.

  • Operasional eFishery Dihentikan, Ribuan Pekerja Terancam PHK

    Operasional eFishery Dihentikan, Ribuan Pekerja Terancam PHK

    Bisnis.com, BANDUNG — eFishery menghentikan sementara operasional perusahaan buntut dugaan penyelewengan dana atau fraud hingga mencapai Rp9,7 triliun yang dilakukan startup akuakultur tersebut.

    Sekjen Serikat Pekerja Multidaya Nusantara (SPMTN) Icad mengatakan perusahaan ini menghentikan aktivitas pada Kamis (23/1/2025). Pihaknya pun memastikan masih menuntut manajemen untuk terbuka masalah ini.

    “Untuk operasional per hari ini lagi disetop dulu, jadi belum boleh ada operasional yang jalan, entah itu pengiriman atau pembiayaan, dan lain-lain,” kata Icad di Kantor eFishery, Jalan Malabar, Kota Bandung, Kamis (23/1/2025). 

    Bahkan, Icad mengatakan pihaknya terpaksa melakukan urunan untuk mengongkosi karyawan yang belum kembali ke homebasenya lantaran operasional diberhentikan.

    “Bahkan operasional untuk support karyawan sendiri belum jalan. Ada yang belum bisa pulang dari Kalimantan, Surabaya, ke tempat homebasenya padahal itu penugasan,” ujarnya. 

    Alhasil, saat ini nasib ribuan karyawan yang masih terikat kontrak tidak jelas. Ia pun mengaku ada informasi terkait akan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada Februari nanti.

    “Informasi rumor [PHK] semakin menguat karena banyak pihak anonim [mengatakan] bahwa ada rencana yang disusun sebagai opsi utama, yaitu untuk melikuidasi perusahaan, dan plannya adalah PHK massal sebelum bulan Februari,” jelasnya. 

  • Wamensos: Penyaluran BLT Fokus pada Lansia hingga Disabilitas, Ada Makan Bergizi Gratis Juga Nasional 23 Januari 2025

    Wamensos: Penyaluran BLT Fokus pada Lansia hingga Disabilitas, Ada Makan Bergizi Gratis Juga Nasional 23 Januari 2025

    Wamensos: Penyaluran BLT Fokus pada Lansia hingga Disabilitas, Ada Makan Bergizi Gratis Juga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Sosial (Wamensos)
    Agus Jabo Priyono
    menyampaikan, upaya penyaluran
    Bantuan Langsung Tunai
    atau BLT Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan fokus pada kelompok rentan seperti lansia tunggal, lansia miskin, dan kelompok disabilitas.
    “Untuk lansia, terutama lansia tunggal dan lansia miskin, serta kelompok disabilitas, itu tetap akan menjadi prioritas Kemensos,” jelas Agus di Kemensos Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    Kemensos juga telah menjalankan program intervensi berupa bantuan makanan bagi lansia berusia di atas 75 tahun dan kelompok disabilitas.
    Bantuan ini berupa makanan bergizi gratis dua kali sehari.
    “Saat ini, bantuan makan gratis baru menjangkau sekitar 100.000 lansia dan 33.000 disabilitas,” ujar dia.
    “Meski masih terbatas, kami akan terus melaksanakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka,” lanjutnya.
    Agus juga menjelaskan bahwa untuk program BLT secara keseluruhan, pembahasannya akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
    “Ini sedang dibahas atas perintah Presiden untuk program-program bantuan sosial buat rakyat miskin supaya tepat sasaran,” tutupnya.
    Dia bilang, agar penyaluran BLT tepat sasaran, Kemensos rencananya akan membahas pengetatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
    Hal ini dilakukan guna memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran, sesuai arahan Presiden.
    “Perintah Bapak Presiden, kita diminta bersinergi, berkolaborasi agar kemiskinan ekstrem pada tahun ini bisa diselesaikan,” ujar Agus.
    Meski demikian, Agus menegaskan bahwa rencana pengetatan ini masih dalam tahap pembahasan.
    Sebelumnya,
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengumumkan rencana program khusus untuk menciptakan ekosistem bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kelas ekonomi mereka dan terhindar dari kemiskinan lagi.
    Hal ini disampaikan oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko setelah menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).
    “Tadi kami menyepakati berdua bagaimana mencapai angka graduasi tertentu, tapi jangan cuma setelah graduasi, lepas dari status miskinnya, tapi segera disediakan komunitas ekosistem bisnis orang mantan miskin ini,” ujar Budiman.
    “Kami menyepakati buat program bersama, tadi menyepakati, jadi pengentasan kemiskinan itu adalah penanggulangan seperti Bansos, BLT, untuk mereka-mereka yang ada di garis miskin atau miskin ekstrem. Itu memang kerjaan yang sangat spesifik khas dari Mensos,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.