Blog

  • Aksi Cegah Stunting dengan Skrining Sejak Dini

    Aksi Cegah Stunting dengan Skrining Sejak Dini

    Foto Health

    Andhika Prasetia – detikHealth

    Kamis, 23 Jan 2025 21:45 WIB

    Jakarta – Stunting masih menjadi masalah kesehatan yang dihadapi anak Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan berbagai strategi untuk mencegah stunting di Indonesia.

  • Gagal Perkosa ABG, Petani di Nunukan Kabur Seminggu, Ditangkap Saat Pulang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        23 Januari 2025

    Gagal Perkosa ABG, Petani di Nunukan Kabur Seminggu, Ditangkap Saat Pulang Regional 23 Januari 2025

    Gagal Perkosa ABG, Petani di Nunukan Kabur Seminggu, Ditangkap Saat Pulang
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com –
    Polsubsektor Seimanggaris,
    Nunukan
    , Kalimantan Utara, mengamankan seorang petani berinisial MA (47), lantaran mencoba melakukan
    pemerkosaan
    kepada pelajar SMP berusia 15 tahun, Senin (20/1/2025).
    Kasi Humas Polres Nunukan, Ipda Zainal Yusuf mengungkapkan, peristiwa
    percobaan pemerkosaan
    , terjadi Minggu (12/1/2025), sekitar pukul 03.00 wita di belakang salah satu Kantor Desa, di Kecamatan Seimanggaris.
    “Setelah kejadian percobaan pemerkosaan yang gagal, pelaku bersembunyi di kebun kelapa sawit selama seminggu. Kita tangkap saat dia pulang ke rumah,” ujar Zainal, ditemui, Kamis (23/1/2025).
    Pada Minggu (12/1/2025) dini hari, MA melihat korban sedang berduaan di belakang Balai Desa.
    Saat itu, MA kebetulan singgah di kamar mandi umum Balai Desa untuk buang air kecil.
    Niat buang air seketika tertahan saat melihat ada sepasang anak ABG, duduk berduaan di belakang Kantor Balai Desa.
    “MA kemudian mendatangi anak remaja yang pacaran tersebut. Ia mengancam akan melaporkan perbuatan mereka yang berduaan dini hari kepada keluarga keduanya,” tutur Zainal.
    Dalam kondisi terkejut dan takut, kedua bocah hanya diam tak berani membantah ucapan MA.
    MA kemudian memerintahkan pacar korban untuk segera pulang. 
    “Sementara korban yang ketakutan, tetap diam menunduk di sana. MA mengancam akan menceritakan kelakuan tersebut ke keluarga korban. Kebetulan MA adalah tetangga korban,” imbuhnya.
    Melihat korban yang hanya diam, MA berusaha membujuk untuk ikut dengannya ke tempat lain.
    Kalimat rayuan dan ajakan untuk bersetubuh menjadi alat barter MA apabila korban tidak ingin perbuatannya diketahui keluarganya.
    “Tapi korban terus menolak. Saat korban berusaha lari, MA mendekap korban dari belakang. Korban terus berusaha melawan, dan akhirnya lepas dari dekapan, langsung berlari pulang,’’ kata Zainal.
    Peristiwa itupun sampai ke telinga keluarga korban. Sayangnya, MA tidak ditemukan di rumahnya.
    MA yang merasa bersalah, memilih tidak pulang dan bersembunyi di kebun kelapa sawit.
    Merasa perbuatannya tidak diketahui orang lain, iapun akhirnya pulang ke rumah setelah sekitar seminggu tinggal di rumah kebun.
    “Begitu pulang, pada Senin (20/1/2025) sekitar pukul 20.00 wita, keluarga korban melihat dia dan meminta Polsubsektor Seimanggaris untuk menangkap MA. Menjaga kasus meluas dan membesar, MA dibawa menyeberang ke Mapolsek Nunukan Kota,’’ lanjutnya.
    Bersama MA, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 hoodie warna hitam, celana jeans panjang warna biru navy.
    Kaos warna krem, celana panjang hitam, rok warna hitam, dan bra ungu.
    “MA kita jerat dengan pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang,” kata Zainal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Berharap Pertumbuhan Industri Kripto Harus Dibarengi Regulasi yang Memadai

    DPR Berharap Pertumbuhan Industri Kripto Harus Dibarengi Regulasi yang Memadai

    Jakarta, Beritasatu.com – Pertumbuhan positif industri kripto di Indonesia seharusnya dibarengi dengan regulasi yang memadai. Pasalnya, pertumbuhan jumlah investor kripto di Indonesia saat ini tidak main-main.

    Mengacu data Kementerian Perdagangan tercatat terdapat kenaikan signifikan transaksi aset kripto di Indonesia yang mencapai angka Rp 556,53 triliun pada 2024 dari sebelumnya Rp 149,25 triliun di 2023.

    “Tercatat ada kenaikan yang sangat signifikan (transaksi aset) dalam perdagangan di bursa kripto di antara Rp 149,25 triliun (2023) ke Rp 556, 53 triliun (2024),” ungkap anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratulah.

    Menurutnya, potensi besar tersebut mestinya dijadikan peluang oleh masyarakat dalam meningkatkan investasi atau transaksi kripto di masa yang akan datang. Namun, Najib mengingatkan, agar pertumbuhan positif industri kripto tersebut dibarengi dengan regulasi yang memadai.

    “Perlu ada regulasi dan edukasi dalam menjaga perlindungan konsumen,” ungkap Najib.

    Sebenarnya, dari semua hal tersebut melalui UU P2SK terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal tersebut secara spesifik. “Di antaranya regulasi mengenai pengaturan perdagangan kripto,”  jelas Najib.

    Najib kembali menegaskan, agar bursa kripto semakin diminati masyarakat, para stakeholder terkait harus membuat regulasi yang kredibel. 

    “Pastikan regulasi industri kripto yang efisien transparan dan menjamin perlindungan konsumen untuk menjamin kepercayaan publik,” pungkasnya.

  • Pagar Laut di Tangerang Disebut Upaya Awal untuk Proses Reklamasi

    Pagar Laut di Tangerang Disebut Upaya Awal untuk Proses Reklamasi

    loading…

    Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Erwin Suryana. Foto/iNews

    JAKARTA – Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Erwin Suryana mengungkapkan keberadaan pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang merupakan bagian awal dari rencana reklamasi. Bahkan, Erwin mengatakan informasi yang diperoleh KIARA dari nelayan setempat dan hasil penelusuran sejak 2023, langkah pemagaran laut diduga sebagai upaya untuk mengklaim lahan di atas laut sebelum proses penimbunan untuk reklamasi dilakukan.

    Erwin menjelaskan dari hasil penelusuran KIARA melalui situs Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan menggunakan peta garis pantai dari Badan Informasi Geospasial (BIG), ditemukan bahwa luas lahan tersebut mencapai 515 hektare.

    “Kalau dari hasil penelusuran kami sebetulnya apa yang kemudian dinyatakan oleh Pak Nusron ya sebagai menteri begitu, itu kan kemarin beliau menyatakan ada kurang lebih 1 juta meter persegi ya atau 100 hektare kurang lebih. Tapi dari hasil di situs buminya ATR/BPN itu sebetulnya ada kurang lebih 500 hektare,” kata Erwin dalam dialog INTERUPSI dengan tema HGB Pagar Laut Dicabut, Siapa Diusut, di iNews, Kamis (23/1/2025).

    “Posisinya kalau kita digitasi kita digitasi begitu menggunakan peta garis pantai yang dari BIG dari Badan Informasi Geospasial itu jumlahnya ada sekitar 500 hektare persil tanah 515 hektare kurang lebih yang kami temukan,” tambahnya.

    Erwin menambahkan bahwa proses reklamasi ini bukanlah kejadian baru dan kemungkinan besar lahan yang diklaim oleh pihak tertentu akan mengalami penimbunan untuk dijadikan daratan. Dia juga menyebut skenario pagar tersebut dapat menjadi bukti bahwa di masa lalu, ada lahan yang kemudian tenggelam akibat berbagai faktor, termasuk sedimentasi.

    “Bahwa ini berkaitan dengan upaya perusahaan misalnya ataupun pihak tertentu untuk mendapatkan lahan melalui proses reklamasi ya. Jadi lautnya diklaim dulu, baru kemudian penimbunannya belakangan. Bisa bukan terjadi sedimentasi, bisa jadi pagar itu kemudian nanti juga kita bisa berandai-andai ya, misalnya ternyata pagar itu kemudian menjadi bukti bahwa dulu pernah ada lahan yang tenggelam seperti itu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa jika dilihat berdasarkan peta Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah ada, wilayah ini memang sudah masuk dalam perencanaan tata ruang Provinsi Banten yang dipublikasikan pada Maret 2023. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut, kawasan yang saat ini masih berupa laut diidentifikasi sebagai daratan.

    “Tapi itu sebetulnya berkaitan juga dengan pengembangan di Banten itu sendiri. Jadi kalau kita overlay lagi peta HGB yang ada di atas laut itu itu tempat di atas, kalau kita lihat di RTRW Provinsi Banten yang keluar di tahun 2023 sekitar bulan Maret ya, itu posisinya memang kalau kita lihat peta RTRW nya itu daratan,” pungkasnya.

    (rca)

  • Tersinggung, Pria di Bangkalan Ini Bacok Pelanggan Warung Belakang Stadion

    Tersinggung, Pria di Bangkalan Ini Bacok Pelanggan Warung Belakang Stadion

    Bangkalan (beritajatim.com) – Aksi penganiayaan terjadi di sebuah warung di belakang Stadion Gelora Bangkalan (SGB). Akibatnya korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya.

    Kapolres Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono mengatakan kejadian bermula saat korban MB (23) warga Bangkalan sedang asyik meminum alkohol bersama temannya. Sedangkan pelaku yakni MF (24) warga Kecamatan Socah, Bangkalan.

    Diduga, aksi itu bermula saat korban mengeluarkan kalimat yang menyinggung pelaku. Akibatnya keduanya terlibat cekcok di lokasi tersebut.

    “Sebelumnya sempat cekcok karena diduga salah paham,” terangnya, Kamis (23/1).

    Ia mengatakan, pelaku yang kesal lalu mengeluarkan senjata tajam. Pelaku lalu menganiaya korban di sejumlah bagian tubuhnya. Usai menganiaya, pelaku melarikan diri.

    “Korban sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan,” imbuhnya.

    Korban lalu melaporkan kejadian itu ke polisi. Usai menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di rumahnya.

    “Kami sudah amankan pelaku di rumahnya. Pelaku kami dikenakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara,” pungkasnya. [sar/ian]

  • 3 Mahasiswa Unhas Tenggelam di Maros, Pencarian Terkendala Arus Sungai – Halaman all

    3 Mahasiswa Unhas Tenggelam di Maros, Pencarian Terkendala Arus Sungai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tiga mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) dilaporkan tenggelam di Biseang Laborro Pattunuang, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (23/1/2025).

    Kejadian ini terjadi sekitar pukul 17.30 WITA saat mereka melakukan survei untuk kegiatan camping.

    Kepala BPBD Maros, Towadeng, mengonfirmasi insiden tersebut bermula ketika enam mahasiswa dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Unhas sedang melintasi jembatan untuk kembali ke lokasi camping.

    Tiba-tiba, hujan deras mengguyur area tersebut, yang menyebabkan arus sungai menjadi sangat deras.

    “Proses pencarian sudah dilakukan sejak dilaporkan. Pada awalnya kami sempat menemukan salah satu korban, namun karena arus sungai yang sangat deras, korban yang sudah ditemukan terlepas dari pegangan tim pencarian,” ungkap Towadeng.

    Identitas Korban

    Tiga mahasiswa yang masih dalam pencarian adalah:

    1. Jean Eclezia (19 tahun, Mahasiswi semester 3, asal Hertsning, Kota Makassar)

    2. Syadza (19 tahun, Mahasiswi semester 3, asal Daeng Tata, Kota Makassar)

    3. Resky Rahim (21-22 tahun, Mahasiswa semester 7, asal Borong, Kota Makassar)

    Sementara itu, tiga mahasiswa lainnya berhasil selamat, yaitu:

    1. Adiatsyah (20 tahun, Mahasiswa semester 5, asal Antang, Kota Makassar)

    2. Aditya Dwi (21 tahun, Mahasiswa semester 3, asal Daya, Kota Makassar)

    3. Azriel (20 tahun, Mahasiswa semester 3, asal Alauddin, Kota Makassar)

    Pencarian masih berlangsung, namun tim pencari menghadapi kendala akibat arus sungai yang sangat deras.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Sungai Kalorkoran Situbondo Meluap, 214 Jiwa Terdampak
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        23 Januari 2025

    Sungai Kalorkoran Situbondo Meluap, 214 Jiwa Terdampak Regional 23 Januari 2025

    Sungai Kalorkoran Situbondo Meluap, 214 Jiwa Terdampak
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com

    Hujan deras
    membuat
    Sungai Kolorkoran
    di Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur meluap pada Kamis (23/1/2025).
    Kalaksa
    BPBD Situbondo
    Sruwi Hartanto menyatakan bahwa akibat dari meluapnya Sungai Kolorkoran, 67 kepala keluarga terdampak, atau 214 jiwa.
    “Sungai meluap akibat dari
    hujan deras
    di hulu sehingga debit air sungai meningkat,” katanya pada Kamis (23/1/2025).
    Hujan terjadi sejak pagi, sehingga mengakibatkan banjir pada pukul 13.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.
    Tidak hanya rumah-rumah penduduk yang terdampak banjir, tetapi juga jalan raya nasional dan jalan raya kabupaten.
    “Ketinggian banjir bervariasi, dari 50 sentimeter sampai 90 sentimeter,” katanya.
    Dia juga menyatakan bahwa dalam peristiwa banjir tersebut, tidak ada korban luka atau jiwa.
    Para warga hanya mengalami kerugian karena rumah mereka kemasukan air, sehingga sejak sore sampai malam, mereka melakukan pembersihan.
    “Menjelang maghrib, air banjir sudah surut,” katanya.
    Dalam catatan BPBD Situbondo, wilayah yang terdampak banjir yakni RT 001 RW 002 terdampak 32 kepala keluarga, RT 002 RW 002 terdampak 4 kepala keluarga, dan RT 003 RW 001 terdampak 31 kepala keluarga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Hadir di RI, Geely Bawa EV Produksi Lokal

    Video: Hadir di RI, Geely Bawa EV Produksi Lokal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pabrikan otomotif dari China Geely kembali meramaikan pasar otomotif Indonesia, dengan membawa mobil listrik SUV terbarunya dengan nama EX5. Mobil tersebut juga menjadi model pertama dari Geely, yang bakal dirakit di pabrik PT Handal Indonesia Motor.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (23/01/2025).

  • RI Percepat Pengembangan Pembangkit Nuklir Tahun 2029

    RI Percepat Pengembangan Pembangkit Nuklir Tahun 2029

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan mempercepat pemanfaatan energi nuklir melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2029. Percepatan itu sejalan dengan rencana penambahan kapasitas listrik dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.

    “Pengembangan pembangkit nuklir diupayakan percepatan 2029-2032,” jelas Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Namun sayangnya, saat ini belum ada perusahaan yang berminat untuk berinvestasi pada jenis energi nuklir di Indonesia. Sebab, rencana PLTN itu masih dalam kajian pemerintah.

    Yang jelas, sampai tahun 2060 akan ada tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 Giga Watt (GW), termasuk di dalamnya adalah pembangkit nuklir, arus laut, pembangkit tenaga surya (terapung), pembangkit panas bumi, PLTU batu bara dengan co firing biomassa.

    Diproyeksikan, dari 443 GW tambahan listrik, 79% dari Energi Baru dan terbarukan (EBT).

    Dalam jangka menengah ini atau hingga tahun 2034, Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 120 GW. Di mana, sebesar 71 GW akan disediakan oleh PT PLN (Persero), pemegang wilayah usaha lainnya sebanyak 28 GW, sedangkan 21 GW sisanya akan diserahkan secara fleksibel pada PLN, pemegang wilayah usaha, hingga pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Sendiri (IUPTLS).

    “Kebijakan pengembangan transmisi, terutama berfokus pada keandalan untuk evaluasi potensi EBT ke pusat demand dan fleksibel terhadap pertumbuhan pemanfaatan EBT. Selain itu, kebijakan transmisi juga mencakup pengembangan teknologi smart grid dan integrasi sistem interkoneksi untuk meningkatkan efisiensi operasional,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Prabowo Umumkan Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sepulang dari India

    Prabowo Umumkan Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sepulang dari India

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengumumkan aturan baru soal Devisa Hasil Ekspor (DHE) selepas kepulangannya dari India dan Malaysia.

    Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mematangkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) itu.

    “Sebentar lagi, baru dimatangkan [aturan DHE]. Mungkin sekembalinya beliau dari lawatan dari luar,” katanya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025). 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa aturan baru ini rencananya diberlakukan per 1 Maret 2025 dan saat ini kebijakan baru atas retensi DHE telah dibahas oleh pemerintah.

    Pada aturan barunya nanti, pemerintah akan memberlakukan retensi terhadap DHE sebesar 100% untuk periode satu tahun. Sebagai gambaran, pemerintah dalam aturan sebelumnya memberlakukan retensi atau penahanan DHE sebesar 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

    Kebijakan baru DHE itu akan berlaku setara bagi swasta maupun BUMN. Artinya, tidak ada perlakuan khusus. Dia menyebut retensi DHE sebesar 100% selama satu tahun itu sudah melalui perbandingan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand 

    Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas hal tersebut, pemerintah juga menyetujui pemberian sejumlah insentif kepada eksportir atas kewajiban baru DHE yang akan diberlakukan.

    Salah satunya yaitu fasilitas pembebasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE.

    “Kalau reguler biasanya kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%,” kata politisi Partai Golkar itu.

    Selain pembebasan tarif PPh, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri.

    Selanjutnya, terkait dengan underlying transaksi swap antar nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

    Kemudian, untuk foreign exchange swap antara perbankan dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri. 

    “Nah, bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan, termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit, tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMPK (batas maksimal pemberian kredit),” papar Airlangga. 

    Airlangga menuturkan penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan tidak akan memengaruhi dari rasio utang terhadap ekuitas. Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang daripada eksportir.

    Fasilitas-fasilitas tersebut, ujar Airlangga, akan diberikan kepada sektor mineral batu bara, serta sumber daya alam lain termasuk kelapa sawit, perikanan dan kehutanan. Namun, sektor minyak bumi dan gas alam tidak diikutsertakan.

    Airlangga lalu mengungkap DHE ini dapat dikonversikan ke mata uang rupiah dan diperhitungkan sebagai pengurangan besaran persentase kewajiban penempatan DHE. 

    “Konversi ke dalam rupiah dilakukan dalam rangka menambahkan suplai dolar tanpa intervensi berlebihan dari BI dan juga dari suku bunga maupun valas, mengurangi volatilitas rupiah dan membantu kebutuhan operasional perusahaan,” ujar Menko Perekonomian dua periode ini.

    Di sisi lain, Airlangga menerangkan bahwa penggunaan valas itu bisa dilakukan untuk membayar pungutan negara berupa pajak, royalti serta dividen untuk diperhitungkan sebagai pengurangan besaran presentase kewajiban penempatan DHE.