Xcloud.id

Blog

  • Pembongkaran Pagar Laut Baru 9 Km, TNI AL: Lebih Cepat Kita Selesaikan, Lebih Cepat Nelayan Bisa Melaut

    Pembongkaran Pagar Laut Baru 9 Km, TNI AL: Lebih Cepat Kita Selesaikan, Lebih Cepat Nelayan Bisa Melaut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses pembongkaran pagar laut di pesisir Tangerang, Banten, tampaknya bakal memakan waktu lama. Betapa tidak, sejauh ini baru sembilan kilometer yang telah dibongkar.

    Sementara, berdasarkan data, setidaknya ada sekitar 30 kilometer panjang pagar laut di daerah tersebut.

    Diketahui, pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten terus berlanjut. Sampai Kamis (23/1) sudah sembilan kilometer pagar laut yang berhasil dibongkar oleh TNI AL bersama unsur maritim lainnya. Mereka ingin pembongkaran itu segera selesai. Tujuannya untuk memastikan nelayan di pesisir Tangerang bisa segera melaut tanpa gangguan.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta menyampaikan bahwa proses pembongkaran pagar laut masih dilakukan dengan metode yang sama.

    ”Dengan cara mengikat pangkal dengan berbagai rangkaian dan ditarik bersama-sama. Lebih cepat kita selesaikan ini, lebih cepat nelayan bisa melaut,” kata dia kepada awak media.

    Pembongkaran pagar laut yang dilakukan hari ini terbagi atas tiga titik lokasi. Yakni di Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. Angkatan Laut memastikan mereka akan memaksimalkan proses pembongkaran demi mempercepat selesainya tugas dari Presiden Prabowo Subianto itu. Dalam pembongkaran kemarin mereka menggandeng, Bakamla, PSDKP, dan para nelayan yang mengerahkan 30 kapal.

    Wira memastikan bahwa pagar laut di wilayah Tanjung Pasir sudah berhasil dicabut seluruhnya.

    ”Khusus untuk Perairan Tanjung Pasir, TNI AL telah berhasil mencabut seluruh pagar laut ilegal tersebut dan untuk besok direncanakan akan dilaksanakan pencabutan pagar dari Tanjung Kait,” terang perwira tinggi bintang satu Angkatan Laut tersebut.

  • Cuaca Buruk, Aktivitas Wisata di Kampung Adat Wae Rebo Ditutup Regional 23 Januari 2025

    Cuaca Buruk, Aktivitas Wisata di Kampung Adat Wae Rebo Ditutup Regional 23 Januari 2025

    Cuaca Buruk, Aktivitas Wisata di Kampung Adat Wae Rebo Ditutup
    Tim Redaksi
    LABUAN BAJO, KOMPAS.com
    – Spot wisata di Desa Adat
    Wae Rebo
    di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), resmi ditutup sementara untuk pendakian wisatawan.
    Penutupan ini dilakukan sejak Sabtu, 18 Januari 2025, dan diputuskan oleh Ketua Lembaga Pelestari Budaya Waerebo (LPBW),
    Mikael Tonso
    .
    Menurut Mikael, penutupan Kampung Wae Rebo ini diambil karena adaya laporan terkait kondisi
    cuaca ekstrem
    dan berbahaya bagi keselamatan para wisatawan.
    “Berdasarkan kondisi cuaca yang cukup ekstrem dan sangat berbahaya untuk melakukan pendakian ke Wae Rebo,” kata Mikael.
    “Maka kami selaku pihak pengelola desa wisata Wae Rebo, lembaga pelestari budaya Wae Rebo dengan tegas dan dengan mempertimbangkan keselamatan wisatawan, kami menutup aktivitas pariwisata untuk sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” lanjut Mikael, saat dikonfirmasi pada Kamis sore.
    Mikael juga berharap semua pihak dapat memahami dan bekerja sama terkait penutupan sementara ini.
    “Kami akan buka kembali setelah cuaca membaik,” tambahnya.
    Informasi lebih lanjut mengenai pembukaan kembali akses ke Kampung Wae Rebo akan disampaikan melalui akun media sosial resmi @waerebo.official.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi IV DPR apresiasi KKP dan instansi maritim bongkar pagar laut

    Komisi IV DPR apresiasi KKP dan instansi maritim bongkar pagar laut

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi IV DPR apresiasi KKP dan instansi maritim bongkar pagar laut
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 18:33 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama instansi maritim lainnya hingga nelayan membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten.

    “Komisi IV DPR RI mengapresiasi KKP dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait,” kata Ketua Komisi IV pada Rapat Kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

    Diketahui, pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah berlangsung sejak Rabu (22/1). KKP bersinergi dengan personel TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, hingga masyarakat nelayan melakukan pembongkaran tersebut.

    Sebanyak 280 lebih armada diturunkan bersama lebih dari 2.500 personel gabungan. Pembongkaran ditargetkan selesai sampai 10 hari ke depan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa KKP terus melakukan upaya penanganan permasalahan pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut.

    Untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya telah memeriksa sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita, kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif,” ujar Menteri Trenggono.

    Dalam rapat kerja itu, diantaranya disimpulkan penuntasan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP dan pembongkaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta ke depannya KKP melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut, serta melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

    Sumber : Antara

  • Alasan Firman Soebagyo Copot PIN DPR Saat Rapat Bahas Pagar Laut: ‘Saya Kecewa dengan Menteri KKP’ – Halaman all

    Alasan Firman Soebagyo Copot PIN DPR Saat Rapat Bahas Pagar Laut: ‘Saya Kecewa dengan Menteri KKP’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo, mencopot pin DPR miliknya, saat rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono.

    Firman mengaku kecewa dengan sang menteri karena tidak tegas dengan masalah pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

    “Terus terang saja, saya tidak puas terhadap penjelasan Menteri Yang kesan saya itu adalah selalu berdalih. Kenapa tidak tak-tak gitu menjawab, toh ini sudah perintah presiden,” kata Firman usai rapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Firman menilai seharusnya KKP menjadi leading sector untuk membongkar pagar laut misterius tersebut.

    Namun, Trenggono sempat silang pendapat mengenai pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI AL.

    “Kita punya Undang-Undang Kelautan, saya ketika itu Panjanya, Ketua Panjanya. Ada Undang-Undang Kelautan, Pulau-Pulau Kecil, ada tata ruang Ada Unclosed 1982, itu semua sudah cukup menjadikan dasar,” ujarnya.

    Firman melihat adanya pembiaran yang dilakukan KKP terhadap masalah pagar laut ini sehingga dirinya merasa kecewa dengan Menteri KKP.

    “Nah ini yang saya kecewa sehingga tadi, kalau sampai dalam rapat ini Tidak ada solusi yang bisa menjawab apa yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu tadi saya menyampaikan, saya malu jadi wakil rakyat untuk menjadikan persoalan ini,” pungkasnya.

    Adapun pada rapat hari ini, Wahyu Sakti Trenggono mengatakan, saat ini pihaknya kerap mendapatkan pertanyaan soal siapa sosok pemilik dari pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan laut Tangerang, Banten.

    Kata Trenggono, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagi stakeholder atau pihak terkait untuk mengungkap hal tersebut.

    “Pertanyaan tadi hampir sama, soal bagaimana dengan siapa sebetulnya yang memasang? Jadi, sampai hari ini masih dalam proses penyidikan,” kata Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI,di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Meski begitu kata dia, bukan tidak mungkin kalau pihaknya sudah memiliki petunjuk terhadap sosok di balik munculnya pagar bambu itu.

    Hanya saja, Trenggono menyatakan, dalam mengungkap sosok tersebut perlu adanya pemanggilan untuk dapat memastikan keterangan.

    “Ya, memang tuntutan dari masyarakat pengennya hari ini diusut, disegel, besok juga langsung ketahuan, tapi tidak mudah juga, karena kami mendapat beberapa petunjuk, tentu,” kata dia.

    “Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan seterusnya,” sambung Trenggono.

    Trenggono menyatakan, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting kata dia, mengingat KKP memiliki keterbatasan dalam pengawasan ruang laut.

    “Karena memang terus terang kami tidak punya alat pengawasan yang disampaikan itu kami sebenarnya sudah mengajukan sebenarnya untuk kemudian kita bisa memiliki digital surveilans begitu. Tapi sampai hari ini kita belum punya,” katanya.

    Dengan begitu, Trenggono sejauh ini menegaskan belum dapat membocorkan soal siapa pemilik pagar misterius tersebut.

    Meski demikian, sebelumnya, Trenggono menegaskan kalau proses investigasi pagar laut tetap berlanjut.

  • BNI Dukung Asta Cita Prabowo Tingkatkan Ekonomi Hijau, Ini Buktinya!

    BNI Dukung Asta Cita Prabowo Tingkatkan Ekonomi Hijau, Ini Buktinya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ekonomi hijau. Hal tersebut dibuktikan lewat Program BNI UMKM Ramah Lingkungan (BUMI) yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, terutama mereka yang menerapkan praktik bisnis hijau maupun memproduksi produk ramah lingkungan yang berorientasi ekspor melalui Xpora. Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp38,9 miliar kepada 164 pelaku usaha di industri kerajinan.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, program BUMI merupakan salah satu bentuk komitmen BNI sebagai pelopor pembiayaan berkelanjutan dalam meningkatkan ekonomi rakyat.

    “Melalui program BUMI, kami mendorong UMKM untuk terus menerapkan prinsip ESG dalam operasionalnya sehingga turut berperan dalam ekonomi hijau sebagai bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Okki dalam siaran pers, Kamis (23/1/2025).

    Program BUMI yang baru saja dimulai tahun lalu itu tidak hanya memberikan pembiayaan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BNI Wirausaha (BWU), tapi juga pendampingan agar UMKM terus menerapkan tata kelola sesuai praktik ramah lingkungan untuk produk dan jasa yang dihasilkan.

    “Nasabah BUMI mendapatkan edukasi dari BNI sehingga mereka menjadi UMKM yang naik kelas dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Okki.

    Salah satu nasabah BNI yang mengikuti Program BUMI adalah Sari Wahyuni (42), yang menjalankan usaha fashion ecoprint Sweet Shabrina. Sari merupakan nasabah KUR BNI sejak 2022 dan mulai mengikuti program BUMI pada 2024.

    “Awalnya saya seorang karyawan perusahaan, tapi sejak anak saya mulai sekolah dan butuh ibu yang harus mendampingi kegiatannya, maka saya memutuskan untuk membuat usaha Ecoprint Sweet Shabrina yang juga dibantu modalnya oleh BNI,” tutur Sari.

    Dalam menjalankan operasional, Sari melibatkan banyak perempuan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya di Jakarta Timur. Selain itu, dia juga melibatkan penyandang disabilitas untuk berkontribusi terhadap produk fashion yang dihasilkan mulai dari pakaian, tas, hingga sampul buku.

    “Produk fasion kami tidak memiliki kesamaan motif satu sama lain sebab menggunakan cetakan daun dan pewarna alami,” ungkapnya.

    Sari mengaku, BNI mampu mendukung usahanya lewat beragam pameran yang dilakukan sepanjang tahun lalu. Sweet Shabrina mendapatkan kesempatan dalam tiga pameran BNI sepanjang 2024, antara lain Incraft 2024 pada 28 Februari- 3 Maret, BNI Expo 2024 wondrful Journey pada 2-4 Agustus 2024, dan BNI Investor Daily Summit pada Oktober tahun lalu yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo yang masih menjabat saat itu dan Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.

    “Penjualan dari pameran-pameran BNI itu sangat membantu saya setidaknya bisa mendapatkan omset Rp50 juta dari satu pameran,” tutupnya.

    (dpu/dpu)

  • Analis Geopolitik Minta Pemerintah Indonesia Tegas Tolak Keinginan Donald Trump Relokasi Pengungsi Gaza ke Indonesia

    Analis Geopolitik Minta Pemerintah Indonesia Tegas Tolak Keinginan Donald Trump Relokasi Pengungsi Gaza ke Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Analis Geopolitik Dina Sulaeman meminta Pemerintah Republik Indonesia menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi sebagian pengungsi Gaza ke luar wilayah Palestina, termasuk ke Indonesia selama rekonstruksi pasca perang berlangsung.

    “Pemerintah Indonesia secara tegas harus menolak keinginan Presiden Donald Trump (tersebut),” ujar Dina Sulaeman.

    Dia menjelaskan, relokasi ke luar wilayah Palestina justru akan memberi dalih bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dari tanah airnya, merampas dan menduduki tanah Gaza seluruhnya.

    “Ide Trump atau tim transisinya untuk mengeluarkan orang orang Gaza dari Gaza itu, sejalan dengan keinginan Israel selama ini yang menginginkan Gaza kosong dan kemudian diduduki. Saya pikir pemerintah Indonesia perlu menolak dengan tegas,” kata Dina Sulaeman.

    Menurut Dina, persoalan Palestina akan selesai apabila Palestina Merdeka. Sebab, hukum internasional sudah menegaskan, bahwa Israel tidak sah menduduki tanah-tanah Palestina. Maka Israel harus keluar dari Tepi Barat, dan berhenti memblokade Gaza.

    “Saya pikir di sinilah Indonesia punya peran penting untuk meminta Dewan Keamanan PBB agar membentuk pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeping operation untuk menjaga gencatan senjata,” katanya.

    Dia berharap dunia internasional mengawal gencatan senjata dengan menyetujui pembentukan pasukan penjaga perdamaian. Bukan sebaliknya, malah menyetujui keinginan Trump dan tim transisinya untuk merelokasi pengungsi Gaza ke luar wilayahnya selama rekonstruksi pasca perang berlangsung.

    “Kita tahulah karakternya Trump itu, dia itu pengusaha, yang dia lihat hanya keuntungan saja. Di satu sisi dia ingin mendapatkan dukungan publik secara domestik dari rakyatnya, dan disisi lain seakan-akan menjadi pahlawan di depan pendukungnya. Tetapi semua kebijakan Trump itu hanya sensasional saja,” ujarnya.

    Artinya, Trump memang sejalan dengan keinginan Israel agar dua juta warga Gaza itu diusir dari wilayahnya. Sehingga gencatan senjata menjadi tidak berarti, jika warga Gaza terusir dari tanah airnya sendiri.

    “Jadi kebijakan Trump arahnya hanya pencitraan atau yang penting dia populer di dalam negeri. Perdamaian akan terjadi, jika semuanya dikembalikan ke rakyat Gaza sendiri,” katanya.

    Hal senada disampaikan Ketua DPP Koordinator Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim menyebut, di AS saat ini, rakyatnya terbelah antara mendukung Palestina dan Israel.

    Sehingga Trump menginginkan agar situasi saat pelantikan dirinya sebagai Presiden AS berjalan stabil. Maka diciptakan upaya gencatan senjata antara Palestina-Israel.

    Henwira mengatakan, AS saat ini menghadapi tekanan isu kemanusiaan secara global agar ada gencatan senjata di Palestina.

    “Israel sudah kewalahan secara militer, sementara dukungan politik di dalam negeri berkurang. Ada tekanan internasional, karena Palestina sekarang sudah dilihat, bukan isu agama lagi, tetapi ini isu kemanusiaan,” ujarnya. [hen/ian]

  • Pagar Laut Terindikasi untuk Reklamasi, Wamen ATR/BPN: Kita Dalami Motifnya

    Pagar Laut Terindikasi untuk Reklamasi, Wamen ATR/BPN: Kita Dalami Motifnya

    loading…

    Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan pihaknya akan mendalami indikasi pagar laut 30,1 kilometer (Km) di Tangerang. Foto/iNews

    JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan pihaknya akan mendalami indikasi pagar laut 30,1 kilometer (Km) di Tangerang, Banten untuk reklamasi. Apalagi, disebut-sebut jika benar untuk reklamasi akan merugikan negara hingga Rp300 triliun.

    “Itu yang harus kita dalami motifnya,” tegas Ossy dalam dialog INTERUPSI dengan tema HGB Pagar Laut Dicabut, Siapa Diusut, di iNews, Kamis (23/1/2025).

    Lebih lanjut, Ossy mengatakan bahwa saat ini pihaknya melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Inspektorat Jenderal sedang mengusut para pegawai yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 263 bidang di laut Tangerang.

    “Kami, yang kami bisa periksa dan kita bisa teliti adalah pegawai-pegawai kami yang mengeluarkan sertifikat ini. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh APIP ataupun internal dari inspektorat jenderal karena itu juga bagian dari apa yang akan menjadi dasar-dasar kita untuk melakukan pembatalan ini,” ujarnya.

    Ossy menjelaskan bahwa penerbitan HGB dan SHM dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021. Namun, sertifikat di kawasan ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota karena ukuran bidang tanah tidak melebihi 3 hektare untuk perusahaan atau 1 hektare untuk individu.

    “Nah dalam kasus ini memang wewenang itu ada di Kantor Pertanahan kabupaten kota karena besaran sertifikat ada 263 bidang dengan luasan yang tidak mencapai maksimal di bawah 3 hektare untuk perusahaan dan satu hektare untuk perorangan,” tambahnya.

    Ossy menyebutkan bahwa mayoritas dari 263 sertifikat di kawasan tersebut diterbitkan pada 2023. Meski begitu, belum semua sertifikat dicabut. “263 HGB kami sampaikan yang ada di luar kawasan pantai sebagian besar jadi tidak semuanya yang akan dicabut, tentunya yang pasti ada di luar kawasan pantai,” jelasnya.

    Ossy menegaskan bahwa laut tidak bisa dijadikan objek HGB kecuali dalam kasus tertentu, seperti reklamasi yang telah melalui prosedur hukum yang benar. Namun, sertifikat yang diterbitkan untuk kawasan yang masih berupa laut akan dibatalkan.

    “Tapi yang kami ingin disampaikan adalah bahwa spirit dari Kementerian ATR/BPN tentunya sertifikat HGB dan SHM yang berada nyata-nyata di atas laut setelah penelusuran dengan badan informasi geospasial pasti akan kita lakukan pembatalan setelah semua proses ini kita bisa selesaikan secara secepat-cepatnya. Kalau perlu besok selesai,” pungkasnya.

    (rca)

  • 8 Bahaya Anak Tidak Tidur Siang, Dampaknya pada Kesehatan dan Perkembangan Anak

    8 Bahaya Anak Tidak Tidur Siang, Dampaknya pada Kesehatan dan Perkembangan Anak

    Jakarta, Beritasatu.com – Bahaya anak tidak tidur siang menjadi topik yang sering diperbincangkan. Karenanya, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 39 Surabaya mulai menerapkan peraturan tidur siang untuk siswa.

    Kebijakan ini dianggap sebagai langkah penting untuk mendukung perkembangan fisiologis dan psikologis anak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti turut memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut.

    Dilansir dari Antara, Kamis (23/1/2025), dia menyebut tidur siang memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan fokus, konsentrasi, energi, dan memperbaiki suasana hati.

    Namun, apa sebenarnya bahaya anak tidak tidur siang, terutama jika kebiasaan kurang tidur ini berlangsung dalam jangka panjang? Berikut ini penjelasannya.

    1. Gangguan kognitif
    Kurangnya tidur, termasuk tidur siang, dapat memengaruhi fungsi kognitif anak. Anak yang tidak mendapatkan istirahat cukup sering kesulitan berkonsentrasi, mengingat informasi jangka pendek, dan memecahkan masalah. Dampak ini bisa berpengaruh langsung terhadap prestasi di sekolah, karena konsentrasi dan kemampuan untuk menyerap pelajaran sangat penting dalam proses belajar.

    2. Gangguan emosional
    Tidur memainkan peran penting dalam manajemen emosi. Anak-anak yang kurang tidur berisiko lebih tinggi mengalami gangguan emosional, seperti kecemasan dan depresi. Tanpa waktu istirahat yang cukup, mereka mungkin merasa lebih sulit untuk menghadapi stres, tantangan, atau bahkan konflik sehari-hari. Hal ini dapat memengaruhi hubungan mereka dengan orang tua, teman, maupun guru.

    3. Masalah kesehatan fisik
    Kurang tidur kronis dapat berdampak serius pada kesehatan fisik anak. Beberapa penelitian menunjukkan anak-anak yang kurang tidur lebih rentan terhadap obesitas dan diabetes. Tidur yang cukup penting untuk menjaga proses metabolisme tubuh, dan kurang tidur dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat anak lebih mudah terserang penyakit.

    4. Pertumbuhan yang terhambat
    Tidur nyenyak, khususnya pada fase deep sleep, adalah saat tubuh melepaskan hormon pertumbuhan. Jika anak tidak tidur cukup, perkembangan fisik mereka bisa terhambat, termasuk tinggi badan dan pertumbuhan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan tidur bukan hanya soal istirahat, tetapi juga mendukung pertumbuhan optimal.

    5. Sulit berbaur dan bersosialisasi
    Kekurangan tidur juga dapat memengaruhi keterampilan sosial anak. Anak yang lelah cenderung kurang percaya diri, sulit berkomunikasi dengan teman sebaya, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam menjalin persahabatan.

    6. Meningkatkan risiko cedera
    Anak-anak yang kelelahan lebih rentan mengalami kecelakaan, baik saat bermain maupun berolahraga. Kurang tidur dapat menurunkan kewaspadaan dan koordinasi motorik, yang dapat berujung pada cedera fisik, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

    7. Masalah perilaku
    Kurang tidur juga dapat menyebabkan masalah perilaku pada anak. Mereka mungkin menjadi lebih mudah marah, impulsif, atau agresif. Perubahan suasana hati ini tidak hanya memengaruhi hubungan mereka dengan teman sebaya, tetapi juga dapat mengganggu lingkungan belajar di sekolah maupun di rumah.

    8. Gangguan kesehatan mental
    Anak-anak yang mengalami masalah tidur kronis lebih berisiko mengembangkan gangguan kesehatan mental, seperti attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) atau gangguan lainnya. Oleh karena itu, memastikan anak mendapatkan tidur yang cukup, termasuk tidur siang, sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental mereka.

    Tidur siang bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi elemen penting dalam mendukung kesehatan dan perkembangan anak. Dengan memahami bahaya anak tidak tidur siang, para orang tua dan pendidik diharapkan dapat mendorong kebiasaan tidur yang baik sejak dini. Langkah ini menjadi investasi penting untuk memastikan anak tumbuh dengan sehat, cerdas, dan bahagia.

  • Video: Israel Lakukan Operasi Militer di Tepi Barat

    Video: Israel Lakukan Operasi Militer di Tepi Barat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasukan Israel kembali melakukan operasi militer besar di kota Jenin, Tepi Barat, yang mengakibatkan sedikitnya sembilan warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (23/01/2025).

  • Belajar dari Bencana, Kemenpar Gencarkan Destinasi Wisata Tangguh Bencana Yogyakarta 23 Januari 2025

    Belajar dari Bencana, Kemenpar Gencarkan Destinasi Wisata Tangguh Bencana Yogyakarta 23 Januari 2025

    Belajar dari Bencana, Kemenpar Gencarkan Destinasi Wisata Tangguh Bencana
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com-
    Kementrian Pariwisata menyebut akan menggencarkan destinasi
    wisata tangguh bencana
    .
    Hal ini mengingat destinasi
    wisata alam
    di Petungkriyono, Pekalongan dan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah yang terdampak bencana alam.
    Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto mengatakan, Kementerian Pariwisata berkepentingan tentang situasi dan kondisi yang ada di destinasi wisata. Indonesia secara karakteristik, geografis maupun bentang alamnya itu memang rentan dalam hal bencana.
    “Kita mitigasi kebencanaan itu secara terstruktur berkolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Hariyanto di Wukirsari, Imogiri, Bantul, Kamis (23/1/2025).
    Kementerian Pariwisata memiliki pejabat setingkat eselon satu yakni Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis. Pihaknya juga memiliki platform sistem pariwisata nasional (Sisparnas) yang didalamnya ada menu manajemen krisis.
    Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis
    Kemenpar
    , Fadjar Hutomo mengatakan, Kementerian Pariwisata memiliki payung hukum yaitu Permenpar No.10 tahun 2019 tentang pedoman manajemen krisis kepariwisataan (MKK).
    “Intinya dari pedoman MKK itu ada tiga pilarnya,” kata Fadjar.
    Fadjar mengatakan, pada saat terjadi bencana, tanggap darurat tidak hanya dilakukan oleh dinas atau kementerian yang terkait pariwisata saja, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti Basarnas, BNPB dan lain sebagainya.
    “Yang lebih penting adalah melakukan langkah-langkah untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Ini etap harus melibatkan multisektor,” kata dia.
    Fadjar mengatakan, pembangunan destinasi wisata itu juga tetap memperhatikan aspek tata ruang, kemudian kesiapsiagaan dari para personel pengelola desa wisata dalam hal ini berada di wilayah rawan bencana tentunya ini juga perlu disiap siagakan.
    Pihaknya tengah menggencarkan program desa wisata tangguh bencana.
    “Kita juga ada program desa wisata tangguh bencana, ini yang akan terus kita lakukan bekerjasama dengan BNPB. Selain itu juga untuk memetakan destinasi-destinasi yang memiliki risiko kebencanaan dan juga mempersiapkan SDM (sumber daya manusia) sesuai dengan karakter kebencanaan didaerah itu,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.