Xcloud.id

Blog

  • Pengamat: Pembentukan BPI Danantara Bisa Dipercepat Jika Prabowo Turun Tangan Langsung – Halaman all

    Pengamat: Pembentukan BPI Danantara Bisa Dipercepat Jika Prabowo Turun Tangan Langsung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) perlu dipercepat. 

    Nailul Huda mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bisa saja turun langsung untuk mempercepat pembentukan BPI Danantara.

    “Saya rasa ini perlu Prabowo yang turun langsung, karena aset besar sekali,” ujar Huda di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Huda berujar, peran Prabowo amat sentral dalam percepatan pembentukan BPI Danantara.

     Apalagi, Prabowo ingin Danantara mengelola sejumlah perusahaan milik negara beraset besar. Danantara dibentuk merupakan keinginan Prabowo Indonesia memiliki model pengelola investasi seperti di negara lain.

    “Kalau kita lihat Danantara ini kan ketika Pak Prabowo bilang ada Danantara yang akan mengelola BUMN, itu sama ketika dia mengumumkan program makan bergizi gratis,” ucap Huda.

    Huda mengatakan, pembentukan Danantara merupakan momentum tepat ketika sentimen masyarakat terhadap pemerintah masih positif.

    Praktisi pasar modal Hans Kwee mendorong percepatan pembentukan Danantara. Menurutnya, percepatan pembentukan ini juga perlu dukungan dari sektor politik.

    “Yang terpenting juga itu harus cepat direalisasikan, pekerjaan rumah (PR) nya sebenernya ada di DPR ya,” imbuh Hans.

    Sebab, ketika sudah terbentuk, Hans berharap Danantara dapat dikelola secara profesional. Bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tapi pengontrol BUMN yang tergabung di dalamnya.

    “Kita juga harapkan ada pembentukan satu ekosistem keuangan yang kuat di Danantara. Sehingga ada peningkatan efisiensi, termasuk perluasan akses ke berbagai bidang dan menjangkau pasar domestik dan internasional,” imbuh Hans.

  • BGN Klarifikasi soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp100 Triliun

    BGN Klarifikasi soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp100 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap asal mula usulan tambahan anggaran senilai Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui bahwa pihaknya mengusulkan adanya tambahan anggaran Rp100 triliun untuk mendukung program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Dadan bercerita, usulan tambahan dana Rp100 triliun itu bermula saat Presiden Prabowo melayangkan pertanyaan kepada BGN. Orang nomor satu di RI itu, kata Dadan, ingin mempercepat program Makan Bergizi Gratis untuk bisa menjangkau penerima manfaat.

    “Pak Presiden [Prabowo] ingin ada percepatan [MBG] dan ditanya kalau dilakukan mulai September perlu uang berapa? Kami menjawab Rp100 triliun. Jadi BGN menjawab sesuai pertanyaan kalau keinginan Presiden dilaksanakan,” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

    Meski begitu, Dadan mengeklaim bahwa anggaran senilai Rp71 triliun yang telah digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG cukup hingga akhir tahun.

    “Iya, betul [anggaran Rp71 triliun cukup sampai akhir 2025],” ungkapnya.

    Dia merincikan dari anggaran senilai Rp71 triliun itu akan digunakan secara bertahap. Pada Januari—April 2025, BGN menargetkan untuk melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Kemudian, BGN akan melayani 6 juta penerima manfaat MBG pada April—Agustus. Lalu, pada akhir Agustus—Desember 2025 bakal melayani 15–17,5 juta penerima manfaat MBG melalui 5.000 SPPG.

    Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara  menilai penambahan anggaran program MBG justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

    Di samping itu, program unggulan Presiden Prabowo ini bisa memicu melebarnya defisit APBN. Menurut dia, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

    “Untuk makan bergizi gratis ini, solusinya bukan menambah anggaran. Karena anggaran Rp71 triliun sebenarnya sudah sangat besar,” kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).

    Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

    “MBG ini jangan sampai mengambil porsi yang terlalu besar, sehingga menjadi beban bagi defisit APBN,” ujarnya.

    Bhima juga menyebut jika anggaran MBG terus dipaksa maka akan berdampak pada penambahan utang negara.

    “Implikasi MBG ini kalau dipaksakan terhadap beban dari defisit APBN, konsekuensinya akan menambah utang, dan 2025 beban bunga utang menjadi salah satu yang cukup mahal. Dan ini akan mendorong APBN untuk berutang, untuk nutup utang lagi. Jadi MBG akan jadi beban, bukan mendorong produktivitas di level masyarakat,” ujarnya.

    Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

    Semestinya, imbuh dia, pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

    Pemerintah juga dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin.

    “Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

  • Perusahaan Startup eFishery Diduga Manipulasi Laporan Keuangan

    Perusahaan Startup eFishery Diduga Manipulasi Laporan Keuangan

    BANDUNG – Perusahaan Startup yang bergerak di sektor akuakultur eFishery tengah jadi sorotan setelah diduga melakukan manipulasi laporan keuangan.

    Berdasarkan informasi terungkap adanya perbedaan mencolok antara klaim pendapatan yang dilaporkan dengan hasil penyelidikan.

    Data yang dihimpun Jabar Ekspres dari berbagai sumber, pihak manajemen mengklaim pendapatan mencapai 752 juta dolar AS dengan laba sebesar 16 juta dolar AS selama periode Januari hingga September 2024.

    Namun, hasil investigasi menunjukkan angka sebenarnya jauh lebih kecil, yakni pendapatan hanya sebesar 157 juta dolar AS, sementara perusahaan justru mencatatkan kerugian sebesar 35,4 juta dolar AS.

    BACA JUGA: eFishery Siapkan Pembiayaan 100 Juta Dolar untuk Pembudidaya

    Kondisi ini membuat Perusahaan yang didirikan oleh Gibran Huzaifah sebagai CEO & Co-founder eFishery mengalami kesulitan operasional.

    Karyawan eFishery sendiri yang tergabung ke dalam serikat pekerja melakukan aksu unjuk rasa di depan  kantor pusat eFishery, Jl. Malabar, Kota Bandung, Kamis (23/1) siang.

    Sekjen Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) Icad mengatatakan, sebetulnya mengenai perkara Perusahaan ini banyak karyawan yang tidak mengetahuinya.

    Bahkan ada tudingan yang menyebutkan bahwa karyawan terlibat sehingga Perusahaan mengalami fraud adalah tidak benar.

    Menurutnya berbagai permasalahan di eFishery saat ini sedang terjadi. Seperti karyawan yang ditugaskan ke Kalimantan sampai enggak bisa pulang.

    BACA JUGA: OJK Tegaskan Perusahaan Pinjol Nagih Utang Harus Pake Aturan!

    Selain itu, banyak juga pembudidaya yangdulu mendapat bantuan dan dukungan sekarang mengalami kesulitan untuk mengakses pakan ikan.

    “Kami hanya ingin bekerja dan berdedikasi. Jadi sangat ga fair bahwa efesiensi ini (dianggap) fraud sistematis,” sesalnya.

    Icad mengatakan, sejauh ini belum ada support dari pihak Perusahaan. Bahkan pemberhentian operasional ini dilakukan secara mendadak.

    BACA JUGA: Proyek Gedung Olahraga di Dispora Bandung Barat Ternyata jadi Temuan BPK!

    Pihaknya mendengar kabar mengenai rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta kemungkinan penutupan perusahaan pada Februari mendatang.

    ‘’Langkah ini diduga berkaitan dengan upaya menghindari pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan,’’ kata dia.

    BACA JUGA: Proyek Trotoar di Kota Bandung Dibuat Asal Jadi? Begini Alasan Kadisnya!

  • Bareskrim Gandeng Komdigi Cegah Kasus Video Deepfake AI

    Bareskrim Gandeng Komdigi Cegah Kasus Video Deepfake AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bakal menggandeng Kementerian Komdigi RI untuk mencegah penipuan deepfake melalui kecerdasan buatan atau AI.

    Deepfake merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk membuat video, gambar, atau audio palsu agar terlihat atau terdengar sangat nyata.

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan kerja sama pihaknya dan Komdigi berupa masukan terkait dengan persoalan deepfake. 

    “Tim kami di patroli siber akan memberikan masukan ke Komdigi untuk memberikan literasi digital terkait adanya deepfake ini,” ujar Himawan di Bareskrim Polri, Kamis (23/1/2025).

    Dia menambahkan bahwa setiap informasi yang diperoleh patroli siber Bareskrim Polri bakal disampaikan ke Kementerian yang dipimpin Meutya Hafid itu.

    Dengan demikian, koordinasi yang berkelanjutan antara penegak hukum dan kementerian terkait diharapkan dapat memutus rantai kasus deepfake AI di Indonesia.

    “Nah, ini kami koordinasi dengan Kementerian Komdigi untuk mencegah supaya tidak berkelanjutan korbannya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kasus deepfake AI yang ditangani oleh Bareskrim yaitu soal pencatutan video Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, hingga Menkeu Sri Mulyani.

    Dalam kasus tersebut, Bareskrim telah menetapkan satu tersangka dan satu buron berinisal AMA (29) dan FA. Video deepfake pejabat negara itu memuat soal pernyataan pemerintah yang menawarkan bantuan kepada masyarakat dan nomor WhatsApp pelaku.

    Setelahnya, masyarakat diminta menghubungi nomor tersebut untuk mengisi keperluan administrasi. Selain itu, korban juga akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang untuk penyelesaian bantuan tersebut.

  • BI meraih skor tertinggi pada SPI KPK kategori lembaga tipe besar

    BI meraih skor tertinggi pada SPI KPK kategori lembaga tipe besar

    Penghargaan ini menjadi wujud kepercayaan publik atas komitmen BI dalam menjaga integritas dan transparansi….

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memperoleh skor tertinggi, yakni sebesar 86,71, sebagai lembaga tipe besar pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Skor tersebut berada di atas rata-rata kategori “lembaga tipe besar” sebesar 78,40 dan rata-rata indeks SPI nasional sebesar 71,53. BI pun menyambut baik raihan ini.

    “Penghargaan ini menjadi wujud kepercayaan publik atas komitmen BI dalam menjaga integritas dan transparansi sebagai bagian dari tata kelola yang baik (good governance),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Kamis.

    BI memandang, penghargaan ini juga sebagai wujud komitmen untuk terus memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ramdan mencatat bahwa predikat hasil SPI tertinggi dalam kategori “lembaga tipe besar” telah diperoleh bank sentral selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2021.

    Melalui SPI, KPK memetakan capaian praktik pemberantasan korupsi yang telah dilakukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD) dalam upaya penguatan sistem integritas.

    SPI menilai berbagai dimensi integritas antara lain perdagangan pengaruh atau intervensi dari pihak lain serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM).

    Selain itu, KPK juga menilai integritas pelaksanaan tugas, transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, serta sosialisasi antikorupsi dalam SPI.

    Semakin tinggi nilai SPI, maka hal tersebut menunjukkan semakin rendah risiko korupsi pada instansi terkait.

    Pada tahun 2024 terdapat 641 kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi peserta SPI, termasuk BI.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Plt Bupati Sidoarjo H Subandi Sidak HGB Laut di Sedati, Hasilnya Demikian

    Plt Bupati Sidoarjo H Subandi Sidak HGB Laut di Sedati, Hasilnya Demikian

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Plt. Bupati Sidoarjo H.Subandi didampingi Sekretaris Daerah Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, BPN Sidoarjo, Camat Sedati dan Kepala Desa Segoro Tambak, melakukan inspeksi terkait Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di laut di wilayah Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kamis (23/1/2025).

    Rombongan melakukan peninjauan langsung dengan menaiki perahu nelayan setempat untuk mencapai lokasi HGB. Peninjauan ini dilakukan di beberapa titik lokasi HGB laut yang menjadi perhatian masyarakat.

    Rombongan Plt. Bupati Sidoarjo juga berdiskusi langsung dengan pihak-pihak terkait, termasuk perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat.

    Dalam sidaknya, Plt. Bupati Sidoarjo H.Subandi menegaskan terdapat area HGB di wilayah Desa Segoro Tambak “Dari peninjauan hari ini, terdapat blok yang berupa Kawasan tambak atas nama PT tapi dikelola oleh masyarakat. Area itu masih belum dibebaskan dan hanya disertifikatkan HGB oleh salah satu PT pada tahun 1996 dan akan habis perizinannya pada tahun 2026 ini” ujarnya.

    Sebagian blok lainnya, memang berupa laut. Perihal pengurusan perpanjangan perizinan pada tahun 2026 ini, H.Subandi menegaskan masih terus berkordinasi dengan Pemprov Jatim dan menunggu dari arahan pimpinan PJ. Gubernur Jatim.

    “Perihal perpanjangan perizinan, kita terus berkordinasi dengan BPN kanwil untuk menunggu hasil investigasinya dan menunggu arahan dari PJ. Gubernur. Kita disini hanya ketepatan saja, semuanya terkait dengan pengurusan perizinan kita serahkan kepada BPN Sidoarjo dan kanwil untuk terkait kepemilikan dan perizinannya,” tegasnya.

    Untuk informasi tentang temuan HGB di wilayah Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati akan dilakukan peninjauan jika informasi tersebut benar adanya dan akan dilakukan proses investigasi.

    “Untuk informasi mengenai HGB di wilayah Desa Tambak Cemandi, kita akan lakukan kroscek jika benar terdapat HGB di wilayah tersebut. Kita akan serahkan juga investigasi tersebut kepada BPN Sidoarjo dan kanwil untuk memastikan perizinannya,” sambungnya.

    Sidak ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menata kembali kawasan pesisir di Kecamatan Sedati, khususnya Desa Segoro Tambak, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. (isa/but)

  • YouTuber Terkaya Sejagat Siap Membeli TikTok

    YouTuber Terkaya Sejagat Siap Membeli TikTok

    Jakarta –

    MrBeast, bintang YouTube dan kreator dengan penghasilan tertinggi, resmi bergabung dalam tawaran membeli operasi TikTok di Amerika Serikat. Pria berusia 26 tahun itu bekerja sama dengan pengusaha teknologi Jesse Tinsley, pendiri employer.com, mengajukan penawaran tunai untuk unit aplikasi TikTok di Amerika.

    MrBeast, nama aslinya, Jimmy Donaldson, mengutarakan minatnya untuk mengakuisisi TikTok di sejumlah unggahan media sosial. “Saya akan membeli TikTok agar tidak dilarang” tulisnya di X.

    Dalam unggahan TikTok berikutnya, Donaldson mengatakan ia telah berbicara dengan sekelompok miliarder tentang akuisisi TikTok. Firma hukum AS Paul Hastings membenarkannya.

    Dikatakan bahwa Tinsley memimpin kelompok investor dan individu dengan kekayaan tinggi, tapi Donaldson adalah satu-satunya yang disebut namanya secara publik.

    Pernyataan tersebut tidak mengungkapkan besarnya tawaran, meskipun Trump menyebutkan nilai USD 1 triliun. Menurut Forbes, Donaldson, yang memiliki 346 juta pengikut di YouTube, adalah kreator internet tersukses di dunia tahun lalu, dengan penghasilan USD 85 juta.

    Aksi-aksi bombastis Donaldson di saluran YouTube MrBeast miliknya membantunya menjadi superstar internet. Ia kerap menebar hadiah yang luar biasa besar untuk konten-kontennya. Selain menerima pendapatan iklan yang dihasilkan dari penayangan YouTube, ia juga mempromosikan banyak hal.

    Dikutip detikINET dari Guardian, Donald Trump sendiri sudah menyatakan 50% saham TikTok sebaiknya dibeli oleh pihak dari AS sehingga tetap dapat beroperasi. Ia mengatakan terbuka jika Elon Musk atau bos Oracle, Larry Ellison, ingin membeli TikTok.

    Masa depan TikTok di AS masih belum pasti meskipun aplikasi tersebut kembali online setelah pemiliknya yang berbasis di Beijing, ByteDance, sempat menutup layanan tersebut untuk sementara waktu.

    (fyk/fyk)

  • Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Prabowo Pangkas Anggaran Rp306,69 Triliun

    Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Prabowo Pangkas Anggaran Rp306,69 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan Presiden Prabowo Subianto ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk APBN 2025.

    Perintah itu sendiri Prabowo sampaikan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    “Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu,” ujar Deni saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).

    Dia menjelaskan, penghematan anggaran tersebut untuk mendukung program pemerintah seperti subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

    Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

    Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

    “Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” jelas Deni.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan penghematan anggaran kementerian/lembaga tersebut tidak memerlukan penerbitan APBN Perubahan 2025.

    Sebagai informasi, dalam diktum kelima angka 1 huruf a Inpres 1/2025, Prabowo memberi tugas khusus ke Sri Mulyani sebagai bendahara negara untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing K/L. Bahkan, dalam diktum kelima angka 1 huruf 1 huruf c Prabowo memerintahkan Sri Mulyani untuk:

    Melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    Dalam diktum ketiga, Prabowo juga meminta masing-masing pimpinan kementerian/lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi anggaran sesuai ketetapan Sri Mulyani. Efisiensi tersebut dilakukan melalui penghematan belanja operasional dan non operasional.

    Dalam diktum keempat, Prabowo turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, secara spesifik dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Terakhir, Prabowo juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi pelaksanaan Inpres 1/2025 itu.

  • BCA masih mencermati efek kebijakan DHE terhadap likuiditas valas

    BCA masih mencermati efek kebijakan DHE terhadap likuiditas valas

    Ini kan masih peraturan baru, masih harus kami amati. Seberapa besar dampaknya kami masih belum tahu. Nanti kita lihat akhir tahun 2025.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menyatakan masih mencermati efek kebijakan terbaru devisa hasil ekspor (DHE) terhadap likuiditas valuta asing (valas) bank.

    Pemerintah mengatur ketentuan baru yang mewajibkan eksportir menyimpan 100 persen DHE sumber daya alam (SDA) di dalam negeri minimal selama satu tahun, berbeda dari sebelumnya yang paling sedikit sebesar 30 persen selama tiga bulan.

    Jahja dalam pernyataan, di Jakarta, Kamis, melihat eksportir perlu menyesuaikan kembali pengelolaan keuangan mereka seiring dengan implementasi kebijakan tersebut.

    Pasalnya, hasil ekspor seharusnya menjadi modal bagi mereka untuk membiayai kebutuhan operasional, seperti pembelian bahan baku, gaji pegawai, dan lainnya.

    Bagi eksportir yang separuh dari penjualannya menyasar pasar lokal, kata Jahja, kemungkinan masih mempunyai sumber lain yang bisa menjadi modal untuk operasional mereka.

    Sementara untuk eksportir yang sepenuhnya berorientasi ekspor, mereka perlu menyusun strategi untuk bisa meneruskan bisnis mereka.

    “Apakah mereka harus menggunakan skema back-to-back financing, menjaminkan DHE-nya untuk menarik pinjaman? Nah, ini menjadi catatan saya,” katanya lagi.

    Maka dari itu, Jahja masih belum bisa memproyeksi bagaimana efek kebijakan DHE terhadap likuiditas valas BCA.

    “Ini kan masih peraturan baru, masih harus kami amati. Seberapa besar dampaknya kami masih belum tahu. Nanti kita lihat akhir tahun 2025,” ujarnya pula.

    Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan kebijakan agar perusahaan atau eksportir menempatkan DHE di perbankan nasional, yang mulai diberlakukan setidaknya pada satu bulan mendatang.

    Presiden menilai kebijakan itu wajar dan masuk akal, mengingat eksportir yang menggunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional, kemudian menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia.

    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan menyiapkan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE. Misalnya, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

    Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mempersiapkan fasilitas berupa tarif PPh 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor.

    Airlangga menambahkan, Instrumen penempatan DHE sebagai agunan akan dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Hal tersebut menurut Airlangga tidak mempengaruhi rasio utang perusahaan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPPU Kanwil I – DPRD Kota Medan kolaborasi ciptakan iklim persaingan usaha sehat

    KPPU Kanwil I – DPRD Kota Medan kolaborasi ciptakan iklim persaingan usaha sehat

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    KPPU Kanwil I – DPRD Kota Medan kolaborasi ciptakan iklim persaingan usaha sehat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 22 Januari 2025 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas didampingi Kabid Kajian dan Advokasi, Shobi Kurnia, Kabag Administrasi, Devi L. Siadari, Staf Humas, Dewi Konny Sibarani, Staf Penegakan Hukum, Ricky Hutagalung melaksanakan audiensi dengan DPRD Kota Medan yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan.

    Ridho menjelaskan bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk menjalin kolaborasi antara KPPU Kanwil I dengan DPRD Kota Medan dalam menciptakan iklim persaingan usaha dan kemitraan usaha yang sehat di Kota Medan. 

    Didalam fungsi pengawasannya, Ridho mengatakan bahwa KPPU dapat melakukan evaluasi kebijakan terhadap ranperda atau perda yang dirumuskan oleh DPRD agar selaras dengan prinsip persaingan usaha tidak sehat. 

    Ridho juga menyampaikan bahwa laporan yang paling banyak masuk ke KPPU terkait persekongkolan tender, dimana potensi atau indikasi terjadinya persekongkolan dapat dimulai sejak pembahasan anggaran, pemilihan pemenangnya hingga bagaimana pelaksanaan proyeknya.

    Menanggapi hal tersebut, Wong Chun Sen mengatakan, ini merupakan terobosan yang sangat baik dikarenakan banyak usaha yang dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar. 

    “Juga soal keterbatasan SDM dan promosi yang kita miliki sehingga produk UMKM kita banyak yang ketinggalan dan kalah bersaing dengan produk impor yang masuk dari China,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Rabu (22/1). 

    Oleh sebab itu, kata Wong, pemerintah harus dapat mengembangkan UMKM di Indonesia dengan cara meningkatkan SDM yang ada dan mengedukasi pengusaha UMKM serta membuat regulasi-regulasi yang dapat melindungi pengusaha UMKM agar tidak kalah saing dengan barang-barang import yang masuk ke Indonesia.

    “Bisa melalui teknologi-teknologi pasar digital yang merak saat ini, termasuk juga dengan mendorong kemitraan antara usaha besar dengan UMKM,” tandasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta