Xcloud.id

Blog

  • DPRD Kabupaten Pasuruan Prioritaskan Perbaikan Jalan Ambrol di Tundosoro

    DPRD Kabupaten Pasuruan Prioritaskan Perbaikan Jalan Ambrol di Tundosoro

    Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan inspeksi ke sejumlah lokasi infrastruktur yang rusak akibat banjir, termasuk jalan yang ambrol di Desa Tundosoro, Kecamatan Kejayan, pada Kamis (23/1/2025). Inspeksi ini bertujuan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar segera mengambil tindakan perbaikan.

    Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniyal, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir menjadi prioritas. Sehingga pihaknya terjun kelapangan langsunh untuk melakukan survei jalan yang ambrol.

    “Kami sengaja melakukan sidak untuk survei dan meninjau lokasi jalan yang ambrol akibat banjir. Ini menjadi prioritas untuk segera ditanggapi dan dibangun, karena jalur ini sangat penting bagi warga,” kata Daniyal, Kamis (23/1/2025).

    Diketahui jalan poros desa di Tundosoro ambrol pada 5 Januari 2024 akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas warga Desa Tundosoro yang sering menggunakan jalan tersebut untuk menuju Kecamatan Pasrepan dan Gondangwetan.

    Kondisi jalan yang rusak parah menyulitkan akses transportasi dan berdampak pada aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Sebagai wakil rakyat, Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan merasa bertanggung jawab untuk mengawal kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

    Selain jalan ambrol di Tundosoro, Komisi III juga mendata kerusakan infrastruktur di wilayah lain yang terdampak banjir. Di Kecamatan Rejoso dan Winongan, beberapa jalan desa dilaporkan ambrol, sementara jembatan penghubung antarwilayah juga mengalami kerusakan parah akibat terjangan banjir.

    Pendataan ini penting untuk memastikan seluruh kerusakan terinventarisir dan mendapatkan penanganan yang tepat. “Semua kerusakan sudah kami data dan akan kami programkan agar masuk ke dalam dana tanggap darurat bencana,” tambahnya Daniyal.

    Langkah ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam menanggapi dampak bencana banjir dan mengupayakan solusi melalui alokasi dana yang tepat. Dengan dimasukkannya kerusakan infrastruktur ke dalam program dana tanggap darurat bencana, diharapkan perbaikan dapat segera direalisasikan. (ada/but)

  • Barantin memfasilitasi ekspor 531 ton komoditi pertanian asal Jambi

    Barantin memfasilitasi ekspor 531 ton komoditi pertanian asal Jambi

    Hari ini kami melepas ekspor sebanyak 531 ton komoditas pertanian unggulan Provinsi Jambi.

    Jambi (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) memfasilitasi ekspor komoditas unggulan sektor pertanian dan kehutanan Jambi ke berbagai negara tujuan dengan volumenya mencapai 531 ton.

    “Hari ini kami melepas ekspor sebanyak 531 ton komoditas pertanian unggulan Provinsi Jambi. Jaminan kesehatan komoditas untuk memastikan keberterimaannya di negara tujuan,” kata Kepala Barantin Sahat M Panggabean, di Jambi, Kamis.

    Nilai ekspor kali ini, Sahat merinci untuk 504 ton karet lempengan senilai Rp6,2 miliar tujuan India, dan 27 ton pinang biji senilai Rp440 juta tujuan Iran. Selain itu, juga ekspor kayu meranti sebanyak 53,903 meter kubik dengan nilai ekonominya Rp 544 juta tujuan Korea Selatan. Total ekspornya senilai Rp7,2 miliar.

    Barantin memastikan pemenuhan persyaratan teknis sanitari dan fitosanitari (SPS), sehingga diterima di negara tujuan. Misalnya untuk pinang biji ekspor ambang batas kadar alfatoksinnya sebesar 30 ppb (part per billion/satu bagian per miliar). Persyaratan teknis seperti demikian pun menurut Sahat berlaku sama untuk komoditas yang masuk ke negara Indonesia.

    Demi mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional, kata dia, Karantina melakukan pendekatan biosekuriti dan biosafety dalam penyelenggaraan karantina, baik untuk komoditas ekspor maupun impor. Memastikan keamanan pangan sesuai protokol yang sudah disepakati bersama antarnegara.

    Sahat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya yang turut mendukung peningkatan ekspor komoditas unggulan Jambi. Pelepasan ekspor ini, menurutnya, merupakan bentuk dukungan dalam penyelenggaraan sistem karantina. Jambi memiliki komoditas pertanian dan perkebunan unggulan ekspor.

    “Di era digital ini sistem ketertelusuran (traceability) sangat mudah untuk dilakukan. Komoditas unggulan Jambi ini banyak, sebelumnya tercatat ekspornya di daerah lain. Tetapi sekarang tidak lagi, komoditas unggulan Jambi baik itu hewan, ikan, dan tumbuhan tercatat dari Jambi, tercatat juga di pusat,” kata Sahat.

    Dia menegaskan pelepasan ekspor ini mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto, untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi, serta meningkatkan lapangan kerja di Provinsi Jambi.

    Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa Provinsi Jambi kaya dengan komoditas unggulan yang memiliki daya tarik besar di pasar internasional, salah satunya adalah pinang betara.

    “Pinang Jambi diakui sebagai pinang terbaik di dunia. Dinas silakan bergerak untuk meningkatkan produksinya. Termasuk karet juga. Namun, masih disayangkan komoditas unggulan Jambi tapi tercatat keluarnya dari daerah lain,” kata Al Haris.

    Haris berharap kolaborasi dan sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan Badan Karantina Indonesia, sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

    Kepala Karantina Jambi Sudiwan Situmorang mengatakan pihaknya mendampingi pelaku usaha untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis komoditas ekspor. Karantina juga mengedepankan prinsip biosekuriti dan biosafety demi menjaga ketahanan pangan nasional.

    Pewarta: Tuyani
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga Samsung Galaxy S25 Edge Terungkap, Ini Bocoran Jadwal Rilisnya

    Harga Samsung Galaxy S25 Edge Terungkap, Ini Bocoran Jadwal Rilisnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Samsung memberikan ‘teaser’ kehadiran Galaxy S25 Edge di acara ‘Galaxy Unpacked 2025’ yang berlangsung di San Jose, California AS, Kamis (23/1/2025) pukul 01.00 WIB dinihari.

    Rumor soal varian Edge ini sudah muncul bocorannya sejak lama, awalnya produk terbaru itu digadang-gadang akan dinamai Slim.

    Pada acara Galaxy Unpacked, Samsung memaparkan tentang AI dan inovasi serta fitur unggulan ada Galaxy S25, S25 Plus, dan S25 Ultra. Ketika akan menutup acara, perusahaan kemudian memberikan kejutan tambahan yang ternyata ‘teaser’ Galaxy S25 Edge.

    Seri Edge ini menjadi ponsel flaghsip paling tipis yang dimiliki Samsung. Kemungkinan model tersebut akan bersaing dengan iPhone Air yang dirumorkan rilis tahun ini.

    Galaxy S25 Edge seharusnya diluncurkan pada paruh pertama 2025, kata jurnalis produktif Mark Gurman, dikutip dari Phone Arena, Kamis (23/1/2025).

    Harganya masih sulit untuk diprediksi, namun diperkirakan lebih murah dari harga yang dipatok untuk S25 Ultra yakni US$1.299 atau Rp21 jutaan.

    Selain soal desain, Samsung masih bungkam terkait spesifikasi Galaxy S25 Edge. Dalam cuplikan video yang ditayangkan saat Unpacked, Galaxy S25 Edge terlihat memiliki layar seukuran Galaxy S25+, yaitu 6,7 inci.

    Dari segi tampilan terlihat banyak elemen desain yang sama dengan layar datar, sudut membulat, dan bezel tipis. Kita tunggu saja hingga Samsung Galaxy S25 Edge benar-benar diluncurkan secara resmi!

    (fab/fab)

  • Usai Rapat di DPR, Menteri Satryo Brodjonegoro Kabur Ditanya Masalah Kemendikti Saintek

    Usai Rapat di DPR, Menteri Satryo Brodjonegoro Kabur Ditanya Masalah Kemendikti Saintek

    loading…

    Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro ngacir alias kabur dari awak media saat disinggung perihal polemik pemecatan sepihak pegawai Kemendikti Saintek. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro ngacir alias kabur dari awak media saat disinggung perihal polemik pemecatan sepihak pegawai Kemendikti Saintek yang viral beberapa waktu lalu. Momen itu terjadi saat Satryo menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR di Gedung Nusantara I DPR yang digelar secara tertutup, Kamis (23/1/2025).

    Kejadian itu bermula kala Satryo keluar dari ruangan rapat melalui pintu kesekretariatan Komisi X DPR. Dengan mengenakan kemeja putih, ia melenggang ke arah pintu keluar Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

    Saat ditanya perihal pemecatan sepihak pegawai Kemendikti Saintek, Satryo enggan mengeluarkan sepatah kata pun. Ia pun terus berjalan ke arah mobil pribadinya yang tidak menggunakan pelat dinas kementerian.

    Satryo masih tutup mulut dan tak mengeluarkan komentar sedikit pun saat awak media membuntutinya hingga masuk mobil. Sekadar informasi, ratusan pegawai ASN di Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa di depan Gedung D, Kemendikbud Saintek, Senin (29/1/2025).

    Para pendemo menyuarakan protes atas tindakan pemecatan yang tidak prosedural dan semena-mena oleh Kemendikti Saintek terhadap sejumlah ASN di Kemendikti Saintek, salah satunya Neni Herlina.

    Dalam aksi unjuk rasa, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan sejumlah spanduk protes Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro. Salah satu spanduk bertuliskan “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri”.

    Di tempat terpisah, Satryo Soemantri Brodjonegoro akhirnya menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan pegawainya tersebut. Satryo membantah bahwa demonstrasi tersebut adalah terkait dirinya, demonstrasi tersebut Satryo merupakan aksi ketidakpuasan atas mutasi besar-besaran yang tengah dilakukannya di Kemendikti Saintek.

  • Pemkab Bogor Hadirkan Program Spesial Ulang Tahun, Cek Kesehatan Gratis

    Pemkab Bogor Hadirkan Program Spesial Ulang Tahun, Cek Kesehatan Gratis

    JABAR EKSPRES – Pemkab Bogor berkomitmen untuk mewujudkan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ke empat yakni meningkatkan kualitas SDM dan kesehatan masyakrat.

    Pada program kesehatan masyarakat itu khususnya, akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis saat hari ulang tahun warga.

    Program pemeriksaan kesehatan tersebut berencana terlaksana pada awal Februari 2025 mendatang.

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Siap Subsidi Siswa ke Sekolah Swasta, Ini Syaratnya!

    Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri mengatakan, bagi masyarakat yang sedang berulang tahun hanya melampirkan KTP dan datang ke sarana kesehatan setempat untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis.

    “Apabila ada indikasi sakit, langsung bisa berobat sehingga bisa lebih sehat dan baik,” kata Bachril di Kantor Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/1).

    Adanya program demikian, diharapkan dapat meningkatkan angka usia harapan hidup menjadi 75 tahun di Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA: Pengamat Kebijakan Publik Sentil Pemkab Bogor Usai BTS Cibinong-Puncak Gagal Beroperasi

    Nantinya, sambung Bachril Bakri, saat warga yang melakukan periksa kesehatan gratis akan diskrining secara keseluruhan.

    Dia melanjutkan, masyarakat hanya perlu mendaftar secara online lewat aplikasi satusehat mobile.

    Tentunya, pendaftaran lewat cara tersebut sudah teringerasi dengan Dinkes dan Disdukcapil.

    “Serta masyarakat bisa mendaftarkan melalui sistem atau datang langsung ke sarana kesehatan puskesmas,” lanjutnya.

    BACA JUGA: Cegah PMK, Pemkab Bogor Suntikan 2.800 Dosis Vaksin pada Hewan Ternak

    Saat ini, Kabupaten Bogor menjadi yang pertama pada tingkat Jawa Barat dalam mengadakan rapat koordinasi pemeriksaan kesehatan gratis.

    ‘Menindaklanjuti arahan pak menteri kesehatan dan menteri dalam negeri untuk melakukan koordinasi dan kami sekarang melakukan rapat koordinasi kami minta narasumber dari Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya. (Reg/SFR)

  • Ahli Hukum Kritisi 2 Pasal RUU KUHAP Jadi Ancaman Persoalan Kewenangan Jaksa-Polisi

    Ahli Hukum Kritisi 2 Pasal RUU KUHAP Jadi Ancaman Persoalan Kewenangan Jaksa-Polisi

    loading…

    Ahli Hukum Universitas Brawijaya (UB) Prija Djatmika mengkritisi dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Foto/Ilustrasi/SINDOnews

    JAKARTA – Ahli Hukum Universitas Brawijaya (UB) Prija Djatmika mengkritisi dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia menilai kedua pasal itu bisa menimbulkan persoalan baru antara kepolisian dan kejaksaan.

    Adapun dua pasal yang dimaksud adalah Pasal 111 Ayat 2 dan Pasal 12 Ayat 11. Prija menuturkan, jaksa dalam Pasal 111 Ayat (2) RUU KUHAP saat ini diberi kewenangan untuk mempertanyakan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepolisian.

    Menurut dia, seharusnya pasal tersebut mutlak kewenangan dari kepolisian. Dia melanjutkan, jika hal ini tetap diterapkan, dikhawatirkan bakal menimbulkan penanganan perkara hukum yang tidak terpadu.

    “Yang benar yang boleh mengontrol hanya hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan. Jadi ini Pasal 111 ini mending dihapuskan saja, yang ayat 2,” kata Prija dikutip Kamis (23/1/2025).

    Sedangkan, Pasal 12 Ayat 11 RUU KUHAP menjelaskan bahwa apabila masyarakat melapor polisi tetapi dalam waktu 14 hari tidak ditanggapi, bisa menindaklanjuti ke kejaksaan. Prija menganggap, pasal semacam ini merupakan suatu kemunduran yang sebelumnya, saat era Hindia Belanda hingga Orde Baru, sudah pernah diterapkan tetapi kemudian dihapus.

    “Ini memberi peluang jaksa untuk kembali sebagai penyidik, ini merusak tatanan distribusi kewenangan yang sudah diatur bagus dalam KUHAP, jadi ini langkah mundur. Seharusnya, seperti saat ini, jaksa hanya bisa (menyidik) pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi,” tuturnya.

    Dosen Fakultas Hukum UB itu mengatakan, jaksa tidak berhak menerima laporan masyarakat, kemudian melakukan pemeriksaan dan penuntutannya secara mandiri. “Ini akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian, jadi penyidik (jaksa) bisa menyidik sendiri, menuntut sekaligus menyidik. Kecuali, memang perkara tindak pidana khusus karena tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa,” imbuhnya.

    Dia pun mengusulkan agar RUU KUHAP yang baru ini menempatkan jaksa wilayah berkantor di kantor kepolisian. Hal ini seperti yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni adanya penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum yang bekerja satu atap.

    Hal tersebut juga dinilai perlu demi efektivitas kinerja penanganan suatu perkara hukum, sehingga diharapkan meminimalisasi terjadinya pengembalian berkas perkara yang bolak-balik dari polisi ke jaksa. Selain itu, diharapkan suatu perkara hukum ketika masuk pengadilan, sudah disertai dengan bukti yang kuat.

    “Tetapi, pada saat penyidikan, tetap tugasnya polisi, jaksa bukan koordinasi saja, tapi sinergi dalam rangka collecting evidence atau pengumpulan barang bukti, jaksa dilibatkan setelah penyidikan,” pungkasnya.

    (rca)

  • Prabowo Bertolak ke New Delhi, Temui PM Modi hingga Hadiri Hari Republik India ke-76 – Page 3

    Prabowo Bertolak ke New Delhi, Temui PM Modi hingga Hadiri Hari Republik India ke-76 – Page 3

    Selain bertemu PM Modi, Prabowo diagendakan melakukan pertemuan dengan Presiden India, Droupadi Murmu. Dalam pertemuan itu, kata dia, akan ada sejumlah MoU yang akan disepakati Indonesia dan India.

    “Perjanjian perjanjian pertukaran MOU meliputi beberpaa bidang, meliputi bidang kesehatan, kebudayaan, keamanan, keselamatan maritim, serta pengembangan teknokogi dan digital,” tuturnya.

    Dalam kunjungan ke India, Prabowo juga diagendakan bertemu dengan tokoh-tokoh industri dan pengusaha yang berinvestasi di Indonesia. Dia menyebut sejumlah menteri telah bertolak ke India lebih awal untuk menyelesaikan beberapa MoU.

    “Saya juga akan bertemu dengan tokoh tokoh industri, tokoh tokoh pengusaha pengusaha dari india yang ingin investasi di Indonesia. Di situ juga hadir perwakilan dari Kadin kita,” ucap Prabowo.

     

  • BI bidik sektor baru untuk tambah pengguna QRIS di Sumbar

    BI bidik sektor baru untuk tambah pengguna QRIS di Sumbar

    ANTARA – Bank Indonesia mulai membidik sejumlah sektor baru yang hingga kini belum mengimplementasikan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada 2025. Selain untuk menyediakan pembayaran lebih beragam, penyediaan QRIS juga diharapkan dapat memperbaiki mekanisme penerimaan bagi negara. (Fandi Yogari Saputra/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • HUT Megawati, Mensesneg harap bergandengan tangan dengan pemerintah

    HUT Megawati, Mensesneg harap bergandengan tangan dengan pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) kepada Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dan berharap dapat bergandengan tangan dalam mencapai program pemerintah.

    Hal itu disampaikan Mensesneg berkenaan HUT Megawati yang menginjak usia ke-78 tahun pada Kamis ini.

    “Pertama-tama tentu saya secara pribadi barangkali mewakili pemerintah ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Mensesneg dalam wawancara cegat usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

    Mensesneg berharap Megawati yang lahir pada 23 Januari 1947 itu dapat selalu diberi kesehatan, serta bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mencapai program-program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kami berharap dalam pemerintahan ke depan, kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan mencapai program-program pemerintah dari Pak Prabowo dan Mas Gibran,” kata Prasetyo.

    Megawati Soekarnoputri merayakan pertambahan usia yang ke-78 tahun secara sederhana, bersama keluarga inti dan para sahabat, di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Berdasarkan foto dan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, tampak Megawati tampil bersahaja dengan memakai pakaian kasual berbahan kebaya dengan motif sederhana.

    Tampak pula hadir kakak sulung Megawati yakni Guntur Soekarnoputra, dan juga sang adik Sukmawati Soekarnoputri.

    Putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo terlihat mendampingi bersama istrinya Nancy Prananda dan kedua anaknya. Lalu, tampak juga putri Megawati, Puan Maharani dengan kedua anaknya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bertemu dengan Kadin Jepang, Menperin dorong peningkatan bisnis

    Bertemu dengan Kadin Jepang, Menperin dorong peningkatan bisnis

    Saat ini Jepang menduduki peringkat keempat negara yang berinvestasi di Indonesia….

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong para pengusaha Jepang untuk lebih agresif melakukan ekspansi bisnis di Indonesia.

    Menperin saat melakukan pertemuan dengan Japan Chamber of Commerce and Industry/JCCI atau Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jepang, di Jakarta, Kamis, menyatakan ingin Jepang lebih agresif lagi dalam melakukan bisnisnya di sini.

    Menperin menyampaikan, saat ini Jepang menduduki peringkat keempat negara yang berinvestasi di Indonesia, dengan nilai penanaman modal mencapai 45,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    Oleh karena itu, guna mendukung peningkatan bisnis yang lebih agresif dari para pengusaha Jepang, Menperin meminta kepada delegasi JCCI untuk menyampaikan saran maupun kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang ada, sehingga Pemerintah Indonesia dapat menentukan solusi.

    Lebih lanjut, Vice Chairman JCCI Takashi Ueno mengatakan, usaha kecil dan menengah (UKM) Jepang menghadapi permasalahan berupa kekurangan sumber daya manusia (SDM) akibat menurunnya populasi.

    Kendala kekurangan tenaga kerja ini, disampaikannya sangat berpengaruh bagi sektor manufaktur.

    “Oleh karena itu, Jepang mengharapkan kontribusi Indonesia, mengingat Indonesia memiliki penduduk cukup banyak. Kami akan memfasilitasi kerja sama di bidang industri dan manufaktur bagi kedua negara ini,” kata Ueno.

    Selain itu, perwakilan JCCI bidang otomotif Seiji Kuraishi menyampaikan, industri otomotif Jepang di Indonesia telah berkembang sangat masif.

    Hingga saat ini, industri otomotif Jepang telah membuka enam pabrik dan mendistribusikan kendaraan kepada 4,9 juta pelanggan di Indonesia. Pada tahun 2024, produk industri kendaraan roda empat Jepang di Indonesia telah terjual sebanyak 128.000 unit.

    “Tahun ini, kendaraan hybrid mulai diproduksi secara lokal di Indonesia. Ini merupakan langkah awal dalam hal netralisasi karbon,” kata dia pula.

    Merespons delegasi JCCI, Kemenperin menyambut baik rencana kerja sama SDM Indonesia dan Jepang untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan tenaga kerja. Karenanya, Kemenperin berkomitmen untuk membantu, khususnya dalam penguatan industri manufaktur.

    “Kemenperin juga telah memiliki kerja sama dengan Hiroshima University yang berfokus pada training dari siswa Indonesia, agar menjadi high-skilled labour ke depannya. Kami mengharapkan dukungan dan bantuan dari Jepang untuk memperluas kerja sama di institusi pendidikan yang ada di Jepang,” ujar Menperin.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025