Xcloud.id

Blog

  • Tanpa Pengacara, Riyuka Bunga Gugat Cerai Heri Horeh

    Tanpa Pengacara, Riyuka Bunga Gugat Cerai Heri Horeh

    Depok, Beritasatu.com – Selebgram Riyuka Bunga mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Heri Horeh di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, pada 13 Januari 2025 lalu. 

    Pada hari ini, Kamis (23/1/2025), Riyuka Bunga menghadiri sidang pertama gugatan cerainya. Ia datang hanya seorang diri, tanpa didampingi pengacara seperti publik figur lainnya.

    “Iya, aku enggak pakai pengacara,” kata  Riyuka Bunga di PA Depok, Kamis (23/1/2025).

    Kemudian Riyuka menjelaskan alasan dirinya tidak ingin menggunakan pengacara dalam proses perceraian dengan Heri Horeh. Menurutnya, ia masih mampu mengurus proses perceraian ini sendiri.

    “Enggak perlu (pengacara). Aku bisa atur sendiri, kok,” terang Riyuka Bunga yang menggugat cerai Heri Horeh.

    Namun, sidang tersebut harus ditunda karena Heri sebagai tergugat tidak hadir. Riyuka mengungkapkan, sidang yang tertunda tersebut telah dijadwalkan ulang.

    “Sidangnya ditunda dua minggu lagi, soalnya dia enggak hadir. Saya enggak tahu alasannya kenapa dia tidak datang,” ujarnya.

    Riyuka Bunga mengaku sudah mantap untuk bercerai dengan Heri Horeh. Ia merasa tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan komika tersebut.

    “Iya, sepertinya dia juga sudah yakin kami berpisah,” tambah Riyuka Bunga yang menggugat cerai Heri Horeh.

  • Trenggono: Pembongkaran pagar laut Tangerang capai 5 km dari 30,16 km

    Trenggono: Pembongkaran pagar laut Tangerang capai 5 km dari 30,16 km

    Pembongkaran tidak akan mandek, hari ini kan jalan terus. Ada 460 tim dari KKP, ada 750 dari TNI Angkatan Laut. Lalu kemudian juga masyarakat nelayan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pembongkaran pagar laut yang ada di perairan Tangerang, Banten, saat ini telah mencapai 5 kilometer (km) dari panjang pagar laut yang ada 30,16 km.

    Trenggono saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa pembongkaran pagar laut tersebut telah dilakukan sejak Rabu (22/1) bersama TNI AL dan pihak terkait lainnya.

    “Pada hari Rabu, 22 Januari 2025 telah dilakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten kurang lebih sepanjang 5 km yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat nelayan,” kata Trenggono.

    Dia menegaskan bahwa pembongkaran akan terus dilanjutkan hingga selesai sepanjang 30,16 km. Pembongkaran pagar laut dilakukan KKP bersinergi dengan personel TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, hingga masyarakat nelayan membantu melakukan pembongkaran tersebut.

    “Pembongkaran tidak akan mandek, hari ini kan jalan terus. Ada 460 tim dari KKP, ada 750 dari TNI Angkatan Laut. Lalu kemudian juga masyarakat nelayan,” ujarnya pula.

    Sebagai bagian dari tindak lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan ini.

    Langkah pertama, melakukan investigasi mendalam terhadap pembangunan pagar laut yang sudah disegel oleh Polisi Khusus (Polsus) KKP.

    Trenggono mengatakan proses investigasi tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Selain itu, KKP akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda). Hal itu guna memastikan pengendalian pemanfaatan ruang laut dapat berjalan secara rasional dan mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

    Lebih lanjut, Trenggono juga mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut di Indonesia. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta dukungan operasional, menjadi tantangan besar yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya.

    “Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran, serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan melalui revisi Undang-Undang Kelautan,” katanya pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebakaran Meningkat, DPRD Minta Anggaran Gulkarmat Rp 1,5 Triliun Dioptimalkan Megapolitan 23 Januari 2025

    Kebakaran Meningkat, DPRD Minta Anggaran Gulkarmat Rp 1,5 Triliun Dioptimalkan Megapolitan 23 Januari 2025

    Kebakaran Meningkat, DPRD Minta Anggaran Gulkarmat Rp 1,5 Triliun Dioptimalkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi A DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk memanfaatkan anggaran
    penanggulangan kebakaran
    dan penyelamatan (gulkarmat) secara optimal.
    Permintaan ini disampaikan William menyusul meningkatnya kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta belakangan ini.
    “Pemprov harus memastikan anggaran yang telah disediakan untuk menangani dan menanggulangi kebakaran digunakan sebaik-baiknya,” ujar William dalam keterangan resminya, Kamis (23/1/2025).
    Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2025, Pemprov telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1,5 triliun untuk gulkarmat.
    William menilai dana tersebut harus dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama melalui penguatan kemampuan petugas pemadam kebakaran.
    “Seharusnya, itu jadi modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama melalui petugas pemadam kebakaran untuk mengantisipasi dan menghadapi kebakaran,” lanjutnya.
    William juga menyoroti kekurangan pos pemadam kebakaran di Jakarta.
    Ia mencatat bahwa ada beberapa kelurahan yang seharusnya memiliki pos pemadam sendiri, namun hingga kini belum memilikinya.
    Oleh karena itu, ia meminta Pemprov untuk memberikan perhatian lebih pada pembangunan pos-pos pemadam kebakaran agar semua wilayah dapat terjangkau dengan baik.
    “Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali mengencarkan pembangunan pos pemadam,” tegas William.
    Selain itu, William menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran.
    Ia berpendapat bahwa masyarakat memerlukan dukungan berupa infrastruktur yang memadai.
    “Sekurang-kurangnya, pemerintah harus membangun hidran mandiri yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum untuk memadamkan kebakaran pada saat pertama apinya muncul di kawasan itu,” ungkap William.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menakar Peluang BYD Rakit Denza D9 di Subang

    Menakar Peluang BYD Rakit Denza D9 di Subang

    Jakarta –

    BYD berkomitmen untuk mulai produksi mobil listrik di Subang, Jawa Barat pada 2026. Saat fasilitas itu rampung, mungkinkah Denza D9 bakal dirakit di sini?

    BYD sudah memilih lokasi pabrik di Kawasan Industri Subang Metropolitan. Pembangunan masih dikebut dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2025. Pabrik akan beroperasi pada awal tahun 2026.

    Direktur Operasional BYD Motor Indonesia, Nathan Sun mengatakan mobil masih diimpor utuh atau compeletly built up (CBU) dari China. Sedangkan proses pembangunan pabrik yang punya kapasitas produksi 150 ribu per tahun itu masih terus berjalan.

    “Soal pabrik, bahwa semua progress on track dalam pembangunan pabrik BYD di Indonesia yang ada di Subang,” Nathan Sun.

    BYD sejatinya belum mengumumkan produk apa saja yang bakal dirakit lokal. Namun berdasarkan komitmen BYD, pabrik itu bakal memproduksi mobil yang saat ini sudah dijual di Indonesia. Terdapat empat model mobil listrik BYD yang telah dipasarkan di Indonesia yakni BYD Seal, Atto 3, Dolphin, dan M6. Ditambah menjadi lima, lewat sub brand untuk menyasar segmen premium, Denza D9.

    “Dalam periode pertama ini kita masih fokus proses CBU karena kita masih dalam proses persiapan pembangunan manufaktur,” kata Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan.

    “Berdasarkan komitmen kita kepada pemerintah dan itu ter-state dalam policy yang ada, kendaraan yang kami jual di Indonesia dengan skema berbasis investasi tersebut, kita harus produksi di Indonesia, sama atau paling tidak di atas dari kapasitas baterai, dan kapasitas motor dari kendaraan tersebut, jadi kami belum bisa menyimpulkan apalagi terkait produk yang diproduksi. Namun tentunya kita akan mengikuti peraturan yang diberikan pemerintah, BYD dan Denza,” tambah dia lagi.

    Artinya tak menutup kemungkinan BYD juga memproduksi mobil premium di bawah bendera Denza. MPV listrik seharga Rp 950 juta itu berpotensi dirakit bersama mobil BYD lainnya.

    (riar/dry)

  • Kemhan Dukung Penuh Kolaborasi RI-Prancis Genjot Produksi Alutsista Negara

    Kemhan Dukung Penuh Kolaborasi RI-Prancis Genjot Produksi Alutsista Negara

    Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan) pada Kamis, 23 Januari 2025 menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi antara perusahaan Indonesia dan Prancis untuk memperkuat produksi alat utama sistem senjata (alutsista) dalam negeri.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, dalam acara peluncuran kendaraan lapis baja P2 Tiger di Banten.

    Mayor Jenderal Piek Budyakto menjelaskan bahwa proyek ini merupakan kerja sama antara PT Sentra Surya Ekajaya (SSE) dari Indonesia dan Texelis, perusahaan pertahanan asal Prancis.

    “Kita memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif-inisiatif seperti ini. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ekosistem industri pertahanan dengan kebijakan yang mendukung inovasi kemitraan internasional dan pengembangan teknologi lokal,” ujar Piek seperti dilaporkan oleh ANTARA.

    Kendaraan angkut personel P2 Tiger APC 4×4 yang diluncurkan dalam acara tersebut dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Darat. Kendaraan ini memiliki bobot maksimum 18 ton dan dilengkapi perlindungan STANAG 4569 level 2 hingga 4.

    Mayoritas komponennya dirakit di Indonesia oleh PT SSE, dengan dukungan teknologi dan platform mobilitas dari Texelis, yang sebelumnya dikenal dengan pengembangan APC Serval 4×4 untuk Angkatan Darat Prancis.

    Dalam sambutannya, Piek juga menekankan pentingnya meningkatkan kandungan lokal dalam produksi alat pertahanan. Saat ini, kandungan lokal dalam industri pertahanan Indonesia baru mencapai 40 persen dari target 70 persen.

    “Kita sekarang sedang menumbuhkan produk dalam negeri, terutama dalam industri pertahanan. Ke depan, kita harus mandiri, terutama dalam bidang pertahanan,” tambahnya.

    Kerja sama ini, menurut Piek, sejalan dengan arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang mendorong end-user seperti TNI untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

    Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2019 menjadi kerangka hukum penting yang mendukung pertumbuhan industri lokal di sektor ini.

    P2 Tiger merupakan salah satu contoh nyata dari upaya Indonesia dalam mengadopsi teknologi luar negeri untuk dikembangkan secara lokal. Kendaraan ini memiliki tenaga mesin yang lebih besar, kemampuan manuver lebih baik, serta ruang yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya.

    “Kami sudah dipercaya untuk membuat produk industri pertahanan yang relevan dengan kebutuhan angkatan bersenjata kita. Teknologi dari negara luar seperti Prancis bisa kita adaptasi untuk mencapai kemandirian di masa depan,” ujar Piek.

    Baca Juga:
    Menlu Sugiono Ngobrol dengan Menlu AS, Bahas Keamanan Indo-Pasifik

    Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan) pada Kamis, 23 Januari 2025 menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi antara perusahaan Indonesia dan Prancis untuk memperkuat produksi alat utama sistem senjata (alutsista) dalam negeri.
     
    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, dalam acara peluncuran kendaraan lapis baja P2 Tiger di Banten.
     
    Mayor Jenderal Piek Budyakto menjelaskan bahwa proyek ini merupakan kerja sama antara PT Sentra Surya Ekajaya (SSE) dari Indonesia dan Texelis, perusahaan pertahanan asal Prancis.

    “Kita memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif-inisiatif seperti ini. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ekosistem industri pertahanan dengan kebijakan yang mendukung inovasi kemitraan internasional dan pengembangan teknologi lokal,” ujar Piek seperti dilaporkan oleh ANTARA.
     
    Kendaraan angkut personel P2 Tiger APC 4×4 yang diluncurkan dalam acara tersebut dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Darat. Kendaraan ini memiliki bobot maksimum 18 ton dan dilengkapi perlindungan STANAG 4569 level 2 hingga 4.
     
    Mayoritas komponennya dirakit di Indonesia oleh PT SSE, dengan dukungan teknologi dan platform mobilitas dari Texelis, yang sebelumnya dikenal dengan pengembangan APC Serval 4×4 untuk Angkatan Darat Prancis.
     
    Dalam sambutannya, Piek juga menekankan pentingnya meningkatkan kandungan lokal dalam produksi alat pertahanan. Saat ini, kandungan lokal dalam industri pertahanan Indonesia baru mencapai 40 persen dari target 70 persen.
     
    “Kita sekarang sedang menumbuhkan produk dalam negeri, terutama dalam industri pertahanan. Ke depan, kita harus mandiri, terutama dalam bidang pertahanan,” tambahnya.
     
    Kerja sama ini, menurut Piek, sejalan dengan arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang mendorong end-user seperti TNI untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.
     
    Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2019 menjadi kerangka hukum penting yang mendukung pertumbuhan industri lokal di sektor ini.
     
    P2 Tiger merupakan salah satu contoh nyata dari upaya Indonesia dalam mengadopsi teknologi luar negeri untuk dikembangkan secara lokal. Kendaraan ini memiliki tenaga mesin yang lebih besar, kemampuan manuver lebih baik, serta ruang yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya.
     
    “Kami sudah dipercaya untuk membuat produk industri pertahanan yang relevan dengan kebutuhan angkatan bersenjata kita. Teknologi dari negara luar seperti Prancis bisa kita adaptasi untuk mencapai kemandirian di masa depan,” ujar Piek.
     
    Baca Juga:
    Menlu Sugiono Ngobrol dengan Menlu AS, Bahas Keamanan Indo-Pasifik
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Pemkab Lamongan Siapkan RKPD 2026, Fokus Lima Prioritas Pembangunan

    Pemkab Lamongan Siapkan RKPD 2026, Fokus Lima Prioritas Pembangunan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mulai menyusun arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2026. Proses ini ditandai dengan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula Gajah Mada Pemkab Lamongan pada Kamis, 23 Januari 2025.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan, menyatakan bahwa penyusunan RKPD ini difokuskan pada lima prioritas utama. “Pemantapan SDM unggul, maju, dan berdaya saing menjadi yang pertama,” jelas Nalikan. Prioritas berikutnya adalah stabilisasi ekonomi mandiri melalui penguatan UMKM lokal dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah.

    Prioritas ketiga adalah peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal sekaligus penurunan angka kemiskinan. Keempat, menjaga stabilitas dan kualitas infrastruktur ekonomi serta ruang publik yang merata. Terakhir, peningkatan stabilitas sosial menjadi perhatian khusus Pemkab Lamongan.

    “Pembangunan tersebut direalisasikan melalui 11 program prioritas, mulai lumbung pangan Lamongan, Lamongan sehat, perintis, hingga lainnya,” ungkap Nalikan.

    Nalikan juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung tercapainya program-program ini demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia berharap SDM Lamongan mampu mengambil peluang dari pertumbuhan investasi industri.

    “Tumbuhannya industri investasi kita jangan sampai menjadi penonton sehingga SDM unggul harus kita siapkan untuk peluang investasi,” tuturnya.

    Target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian lain. Nalikan menargetkan PAD Kabupaten Lamongan naik dari Rp559 miliar pada 2024 menjadi Rp670 miliar di tahun 2026.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamongan, Sujarwo, menambahkan ada enam isu strategis yang menjadi fokus dalam penyusunan RKPD.

    “Keenam isu strategis tersebut meliputi penurunan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial, pemerataan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, UMKM naik kelas, pengembangan industri, serta peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Sujarwo.

    Isu lain mencakup pembangunan pelayanan publik berbasis digitalisasi, peningkatan infrastruktur untuk mendukung produktivitas ekonomi, serta pemberdayaan desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sujarwo menekankan bahwa pembahasan RKPD ini menjadi bagian penting dari penyelesaian RPJMD Kabupaten Lamongan 2021–2026. “Rancangan kita tidak sekadar rancangan yang tidak perlu membutuhkan pembenahan lagi, tetapi RKPD sebuah rancangan yang menjadi bagian penyusunan APBD,” pungkasnya. [fak/beq]

  • Cara Mengelola Uang Angpao Anak Agar Lebih Bermanfaat

    Cara Mengelola Uang Angpao Anak Agar Lebih Bermanfaat

    Jakarta: Tahun baru sering kali membawa kebahagiaan bagi anak-anak, terutama saat mereka menerima angpao. 
     
    Uang dalam amplop merah itu bukan sekadar hadiah, tetapi juga peluang untuk mengajarkan anak tentang nilai uang dan pengelolaan keuangan sejak dini. 
     
    Namun, bagaimana caranya agar uang angpao ini tidak sekadar habis begitu saja? 
    Startegi Mengelola Uang Angpao
    Merangkum berbagai sumber, berikut strategi sederhana yang bisa orang tua terapkan untuk memanfaatkan uang angpao anak dengan lebih bijak dan bermakna.

    1. Pisahkan Uang Angpao Anak

    Langkah pertama adalah memisahkan uang angpao anak dari keuangan keluarga. Simpan uang tersebut dalam amplop khusus atau rekening tabungan anak jika jumlahnya cukup besar. Dengan begitu, uang itu tetap utuh dan tidak tercampur dengan kebutuhan lainnya.
     

    2. Buat Perencanaan Keuangan Bersama Anak

    Libatkan anak dalam diskusi mengenai apa yang ingin dilakukan dengan uang angpao mereka. Jelaskan bahwa uang tersebut bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membeli barang yang mereka inginkan, ditabung untuk keperluan di masa depan, atau bahkan disumbangkan kepada yang membutuhkan.

    3. Ajarkan Pentingnya Menabung

    Gunakan momen ini untuk memperkenalkan konsep menabung kepada anak. Anda bisa membuka rekening tabungan anak di bank atau menggunakan celengan khusus di rumah. Jelaskan bahwa dengan menabung, mereka bisa mengumpulkan uang untuk sesuatu yang lebih besar di kemudian hari, seperti mainan impian atau liburan.

    4. Ajarikan Anak Investasi Dini

    Jika anak sudah cukup besar, Anda bisa memperkenalkan konsep investasi. Misalnya, gunakan sebagian uang angpao untuk membeli reksa dana anak atau produk investasi lain yang mudah dipahami. Jelaskan bahwa investasi adalah cara untuk membuat uang “bertumbuh” dalam jangka panjang.
     

    5. Gunakan Sebagian untuk Berbagi

    Ajarkan nilai berbagi dengan mengajak anak menyumbangkan sebagian uang angpao kepada orang yang membutuhkan. Ini bisa dilakukan melalui donasi ke panti asuhan, membeli barang untuk teman yang kurang mampu, atau menyisihkan untuk kegiatan sosial lainnya.

    6. Berikan Kebebasan dengan Batasan

    Selain menabung dan berbagi, beri anak kebebasan untuk menggunakan sebagian uang angpao sesuai keinginan mereka. Namun, pastikan Anda memberikan batasan dan panduan agar uang tersebut tidak dihabiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat.

    7. Jadikan Tradisi yang Positif

    Setiap tahun, gunakan momen angpao untuk terus mengajarkan anak tentang pengelolaan uang. Dengan begitu, mereka akan tumbuh menjadi individu yang bijak dalam mengatur keuangan, bahkan sejak dini.

    Uang angpao bukan hanya amplop merah berisi uang. Angpao bisa dijadikan alat pembelajaran dan peluang untuk membangun kebiasaan finansial yang baik. 
     
    Dengan strategi yang tepat, Sobat Medcom tidak hanya membantu anak memanfaatkan uangnya dengan bijak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting tentang keuangan dan kehidupan. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • PDIP: KPK Utang Penjelasan ke Publik soal Penggeledahan Rumah Djan Faridz – Page 3

    PDIP: KPK Utang Penjelasan ke Publik soal Penggeledahan Rumah Djan Faridz – Page 3

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz yang berlokasi di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, pada Rabu malam (22/1/2025). Penggeledahan terkait kasus buronan Harun Masiku.

    Dari hasil geledah, penyidik KPK membawa tiga koper dari rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Dilansir Antara, para penyidik KPK keluar dari rumah Djan Faridz pada pukul 01.05 WIB dini hari dengan membawa dua koper berukuran sedang dan satu koper berukuran kecil.

    Selain itu, para penyidik juga membawa barang bukti lain berupa satu kardus dan satu tas jinjing (totebag).

    Berdasarkan informasi yang didapat di lapangan, KPK mulai melakukan penggeledahan sekitar pukul 20.00 WIB, dengan menggunakan delapan mobil SUV berwarna hitam.

    Penggeledahan di rumah Djan Faridz dibenarkan oleh pihak KPK. “Benar, pada giat penggeledahan perkara tersangka HM,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu malam, dilansir Antara.

    Tessa mengatakan dirinya belum bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang kegiatan penyidikan tersebut karena proses geledah masih berlangsung.

    Munculnya rumah di Menteng yang diketahui milik Djan Faridz adalah hal baru dalam pengungkapan keberadaan buronan Harun Masiku. Padahal, Harun sendiri sudah hilang selama lima tahun lamanya.

     

  • Komdigi Klaim AI Bisa Dongkrak Ekonomi 8% di Era Prabowo

    Komdigi Klaim AI Bisa Dongkrak Ekonomi 8% di Era Prabowo

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) memainkan peran penting dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 8% di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menekankan AI tidak hanya mempercepat produktivitas tetapi menjadi alat mitigasi untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional.

    “AI membutuhkan tata kelola yang tepat, inovasi yang didukung, dan promosi pemanfaatan yang masif agar dapat berkontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi,” ujar Edwin dikutip dari siaran pers, Kamis (23/1/2025).

    Oleh karena itu, Komdigi mengambil langkah konkret dengan memperluas pembangunan infrastruktur digital. Langkah ini mencakup pengembangan jaringan telekomunikasi yang luas, pembangunan pusat data yang andal, serta penyediaan layanan komputasi awan berkinerja tinggi.

    “Infrastruktur ini adalah tulang punggung transformasi digital yang kami dorong untuk mendukung pertumbuhan berbagai sektor,” kata Edwin.

    Tidak hanya penyediaan infrastruktur, Komdigi juga meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui Program Digital Talent Scholarship (DTS). Program memberikan pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas talenta di bidang AI dan teknologi terkini.

    “Kami bekerja sama dengan perguruan tinggi, kelompok industri, dan korporasi untuk memastikan Indonesia memiliki talenta digital yang mampu bersaing secara global,” ungkap Edwin.

    Komdigi menjalin kolaborasi dengan pelaku industri global untuk membangun ekosistem AI yang inklusif. Alibaba Cloud menjadi salah satu mitra strategis yang telah berkontribusi dalam pengembangan teknologi, infrastruktur, dan aplikasi AI di Indonesia.

    “Melalui kolaborasi ini, kami memastikan Indonesia dapat memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mempercepat transformasi digital,” ucapnya.

    Komdigi juga melakukan penguatan ekosistem digital yang membawa dampak besar pada peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Langkah ini juga ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

    “Melalui sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju yang berbasis pada kekuatan digital,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Warga RI Bukan Peserta BPJS Bisa Tetap Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Warga RI Bukan Peserta BPJS Bisa Tetap Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan pemeriksaan kesehatan gratis meskipun bukan peserta BPJS Kesehatan. Menkes menegaskan hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “Karena pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia,” ujar Menkes Budi pada pertemuan dengan media nasional di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan tidak diwajibkan untuk memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Keanggotaan BPJS menjadi penting jika diperlukan tindakan medis lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis.

    Program pemeriksaan kesehatan gratis hanya mencakup layanan skrining awal. Namun, jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi medis tertentu, misalnya gangguan fungsi ginjal atau penyakit kronis lainnya, pasien mungkin perlu dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

    Dalam situasi seperti ini, kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif dapat membantu mengurangi beban biaya perawatan.

    “Kalau dia habis kena, sakit, mesti ada tata laksananya, kan. Tata laksananya kalau mau gratis, harus jadi anggota BPJS,” kata Budi.

    (kna/kna)