Xcloud.id

Blog

  • Tok! Para Terdakwa Korupsi Pasar Cigasong Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara

    Tok! Para Terdakwa Korupsi Pasar Cigasong Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara

    JABAR EKSPRES – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Khusus Tipikor Bandung, resmi menjatuhi hukuman penjara selama 4 tahun kepada para terdakwa kasus korupsi Pasar Sindangkasih, Cigasong, Kabupaten Majalengka.

    Melalui sidang putusan yang dibacakan pada Kamis (23/1), majelis hakim meyakini bahwa para terdakwa yakni Arsan Latif, Irfan Nur Alam, Andi Nurmala, dan Maya Andrianti, telah bersalah dan secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    “Mengadili, para terdakwa secara sah dan meyakinkan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif ke dua, dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun,” ucap Majelis Hakim PN Bandung saat membacakan amar putusan, Kamis (23/1).

    BACA JUGA: Serahkan Nota Pembelaan, Arsan Latif minta Dibebaskan dari Kasus Korupsi Pasar Cigasong

    Selain menjatuhi hukuman penjara selama 4 tahun, dalam putusannya, majelis hakim juga meminta kepada para terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200 juta.

    “Dan apabila para terdakwa tidak membayar denda sebesar Rp200 juta, maka diganti dengan denda pidana penjara tambahan selama 2 bulan,” ucapnya.

    Tak hanya itu, majelis hakim juga menetapkan atau memutuskan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

    “Dan menetapkan para terdakawa untuk tetap ditahan di rumah tahanan (rutan). Menetapkan terdakawa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500. demikian amar putusan yang dibacakan,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Update Korupsi Pasar Cigasong: Arsan Latif dan Irfan Nur Alam Dituntut 4,6 Tahun Penjara

    Sebelumnya dalam perkara korupsi Pasar Sindangkasih, Cigasong, Kabupaten Majalengka, tiga terdakwa yakni Arsan Latif, Irfan Nur Alam, dan Andi Nurmala resmi dijatuhi tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan masing-masing mendapatkan kurungan penjara selama 4 tahun 6 bulan. Sementara untuk Maya Andrianti, JPU haya menuntut selama 1 tahun 6 bulan.

    Diketahui, tuntutan tersebut diberikan karena JPU menganggap bahwa ketiganya telah terbukti secara sah melanggar Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (Tipikor).

  • Ekonom sarankan penguatan misi diplomatik untuk perluas pasar ekspor

    Ekonom sarankan penguatan misi diplomatik untuk perluas pasar ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan peran perwakilan diplomatik Indonesia perlu diperkuat dalam mencari alternatif pasar ekspor untuk memitigasi dampak perang dagang Amerika Serikat, Rusia, dan China.

    “Pemerintah Indonesia jangan terjebak pada perang besar antara China dan Rusia versus Amerika Serikat, tapi harus melihat negara-negara alternatif untuk tujuan ekspor,” ucap Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Kamis.

    Ia menuturkan salah satu peranan perwakilan diplomatik yang dapat membantu memperluas pasar ekspor produk-produk Indonesia adalah melakukan market intelligence, yakni mengumpulkan dan menganalisis tren serta persaingan pasar di negara tempat mereka ditugaskan.

    Kawasan Amerika Latin dan Afrika Utara, kata Bhima, seringkali dianggap sebagai pasar ekspor alternatif bagi produk-produk Indonesia.

    Namun, ia mengatakan bahwa diseminasi informasi mengenai tren pasar serta selera konsumen di kedua kawasan tersebut ke para produsen lokal masih terbatas, sehingga mereka tidak dapat membuat produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar internasional.

    “Kuncinya adalah di atase perdagangan dan juga KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di wilayah-wilayah potensial ini,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa kini upaya perluasan perdagangan bilateral tidak lagi cukup dilakukan dengan penyelenggaraan expo atau pameran dagang.

    Bhima mengatakan bahwa upaya dalam memfasilitasi perdagangan bilateral perlu didorong juga dengan mempertemukan calon pembeli (buyer), penyedia jasa logistik, serta lembaga keuangan yang cocok untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan tersebut.

    Ia juga menuturkan bahwa penting untuk menargetkan produk atau komoditas spesifik yang menjadi kebutuhan di negara tersebut.

    Upaya tersebut juga dapat menjadi nilai tambah bagi Indonesia di tengah persaingan dengan sesama negara anggota BRICS yang sebagian besar juga merupakan produsen komoditas primer, seperti Brazil dan Afrika Selatan.

    “Jadi, kami menolak anggaran Kementerian Perdagangan, khususnya untuk perjalanan dinas diplomasi, dan mungkin anggaran untuk atase perdagangan itu dipangkas. Ini yang terjadi sekarang, banyak pemangkasan di sana, padahal kita butuh diplomasi bilateral yang lebih baik,” imbuhnya.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap barang impor dari China mulai 1 Februari, yang dikhawatirkan oleh para analis dapat memicu perang dagang.

    Trump juga mengancam akan mengenakan tarif masuk 100 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari negara-negara BRICS jika mereka tidak mencabut rencana untuk menciptakan mata uang alternatif yang bisa menyaingi dolar AS di pasar global.

    Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menilai terlalu dini untuk membicarakan mata uang BRICS karena hal itu bukan tujuan utama organisasi tersebut saat ini, yakni mencapai kemajuan dan kesejahteraan universal.

    BRICS adalah aliansi ekonomi yang dibentuk pada 2006 dengan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai anggota awal. Hingga kini terdapat lima negara anggota tambahan, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Agung Sedayu Punya SHGB di Desa Kohod, Bukan di Laut Tangerang Megapolitan 23 Januari 2025

    Agung Sedayu Punya SHGB di Desa Kohod, Bukan di Laut Tangerang Megapolitan 23 Januari 2025

    Agung Sedayu Punya SHGB di Desa Kohod, Bukan di Laut Tangerang
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Agung Sedayu Group (AGS) mengakui memiliki sebagian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan pagar laut Tangerang.
    Pengacara AGS, Muannas Alaidid, menjelaskan bahwa SHGB tersebut terletak di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, dan bukan di tengah lautan seperti yang banyak dipahami.
    “Itu 30 kilometer dari enam kecamatan, paling cuma satu kecamatan. Yang PANI, PIK 2 cuma di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” ujar Muannas saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Kamis (23/1/2025).
    Pernyataan ini merespons penelusuran warganet di aplikasi BHUMI ATR/BPN yang menemukan kawasan sekitar pagar laut Tangerang ternyata bersertifikat HGB.
    Muannas menegaskan, area itu sebelumnya dibeli Agung Sedayu Group dari masyarakat sekitar beberapa tahun lalu.
    “Itu bukan (di lautan yang ada pagar laut), ya walaupun ada, itu paling cuma sedikit gitu ya,” kata Muannas.
    Ia menduga, pagar laut yang ada saat ini merupakan pembatas yang dibuat untuk melindungi lahan masyarakat yang terdampak abrasi.
    “Pagar laut itu bisa jadi pembatas warga yang tanahnya hilang. Waktu itu pemerintah enggak ada, mereka harus juang setengah mati buat mempertahankan harta bendanya. Giliran kita beli, kita disalahi,” kata Muannas.
    Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat 263 bidang SHGB di kawasan tersebut.
    Dari jumlah itu, PT IAM memiliki 234 bidang, PT CIS memiliki 20 bidang, dan 9 bidang lainnya dimiliki perorangan.
    Selain SHGB, juga terdapat 17 bidang bersertifikat SHM.
    Sementara itu, SHGB dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang, Banten, terbit berdasarkan girik tahun 1982.
    Hal itu disampaikan Kasubag Umum dan Humas Kantor Wilayah BPN Banten, Mutmainah, kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (23/1/2025).
    “Kemarin sudah disampaikan di satu kesempatan bincang oleh Pak Ossy, Pak Wamen ATR/Wakil Kepala BPN, dasar penerbitan sertifikat di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dari Girik tahun 1982,” kata Mutmainah.
    Dari Girik tersebut kemudian dilakukan pendaftaran tanah pertama kali atau pengakuan hal terbit pada 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
    Jika berdasarkan Girik, wilayah yang kini memiliki SHGB dan SHM sebelumnya merupakan tanah milik adat yang kemudian ada pengakuan hak yang prosesnya di Kantor Pertanahan.
    Terkait apakah sebelumnya wilayah tersebut daratan yang terkena abrasi, Mutmainah menyebutkan bahwa hal tersebut belum diketahui karena perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut.
    “Ini masih belum tahu bagaimana faktanya secara data fisiknya, karena kemarin yang diminta untuk berkoordinasi dengan Dirjen SPPR (Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang). Dirjen SPPR berkoordinasi dengan BIG (Badan Informasi Geospasial), dan statmen Pak Menteri terakhir, ada sebagian yang memang masuk kawasan pantai dan sebagian lagi di luar kawasan pantai,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral, Sejoli Ciuman Mesra di Taman Hutan Kota Abipraya Tuban

    Viral, Sejoli Ciuman Mesra di Taman Hutan Kota Abipraya Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Sebuah video viral di media sosial menampilkan dua sejoli yang diduga melakukan tindakan asusila di Taman Hutan Kota Abipraya, Tuban, Kamis (23/1/2025). Dalam rekaman tersebut, terlihat pasangan tersebut tidak hanya berciuman mesra, tetapi juga ada aksi memaksa yang dilakukan oleh laki-laki kepada pasangannya, meski si perempuan menolak.

    Menanggapi insiden tersebut, Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Gunadi, menyayangkan tindakan tak pantas tersebut dilakukan di ruang publik.

    “Baik, ini langsung kami cek di lokasi dan laporkan ke petugas yang berjaga di sana,” kata Gunadi.

    Hasil tangkapan layar dua sejoli yang mesum di Taman Hutan Kota Abipraya Tuban.

    Gunadi menyebutkan bahwa Taman Hutan Kota Abipraya dilengkapi dengan kamera CCTV. Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengecek rekaman guna memastikan kejadian tersebut.

    “Kita harus terus meningkatkan pengawasan di ruang publik. Tindakan asusila seperti ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga hukum,” jelas Gunadi.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut aktif dalam pengawasan dan melaporkan kejadian serupa kepada pihak berwenang. “Kami akan memberikan atensi khusus dan imbauan kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

    Satpol PP Tuban berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan patroli di lokasi-lokasi publik, terutama di area yang kerap dijadikan tempat berkumpul oleh warga. [ayu/but]

     

     

  • Pasca Kebakaran Glodok Plaza, Komisi A DPRD: Sistem Keselamatan Gedung di Jakarta Penting Dievaluasi – Page 3

    Pasca Kebakaran Glodok Plaza, Komisi A DPRD: Sistem Keselamatan Gedung di Jakarta Penting Dievaluasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Insiden kebakaran di Glodok Plaza yang terjadi pada Rabu (15/1) malam hingga Kamis (16/1) pagi menelan korban jiwa dan kerugian besar. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, mengaku prihatin terhadap peristiwa tersebut. Pasca kejadian, dia pun menekankan pentingnya evaluasi keselamatan di gedung-gedung komersial.

    “Kejadian ini adalah tragedi yang mendalam, khususnya bagi keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta. Peristiwa ini harus menjadi pengingat bahwa keselamatan di gedung komersial harus menjadi perhatian serius, baik dari pemerintah, pengelola gedung, maupun masyarakat,” kata Hilda dalam keterangan diterima, Kamis (23/1/2025).

    Dalam penanganan insiden, Hilda menilai upaya tim pemadam kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah berjuang keras di lapangan patut diapresiasi. Namun, ia juga menyoroti perlunya peningkatan responsivitas dan koordinasi antarinstansi terkait.

    “Saya mengapresiasi tim pemadam kebakaran dan BPBD yang telah berjuang keras meski menghadapi tantangan, seperti akses sulit dan struktur bangunan yang kompleks. Namun, ini menjadi evaluasi penting untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapan peralatan pendukung di masa depan,” jelas Hilda.

    Hilda menegaska, insiden terkait menuntut evaluasi dan penguatan regulasi keselamatan kebakaran di gedung-gedung komersial. Sebab, implementasi standar keselamatan harus menjadi prioritas bagi pengelola gedung di Jakarta.

    “Kami akan mengevaluasi implementasi standar keselamatan kebakaran di gedung komersial. Komisi A DPRD DKI akan mendorong penguatan regulasi, termasuk inspeksi berkala dan sanksi tegas bagi pengelola gedung yang melanggar, guna meminimalkan risiko dan memastikan sistem keamanan yang memadai,” tegas dia.

     

  • Pj Gubernur Jatim Pastikan Proyek Twin Road Magetan Berlanjut Tahun Ini

    Pj Gubernur Jatim Pastikan Proyek Twin Road Magetan Berlanjut Tahun Ini

    Magetan (beritajatim.com) – Pj Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono membenarkan soal proyek Twin Road atau jalan kembar bakal berlanjut tahun 2025 ini.

    “Anggaran sudah disiapkan. Tahun ini bakal dilanjutkan dengan panjang 1,2 kilometer. Sudah dibahas anggarannya,” kata Adhy, Kamis (23/1/2025)

    Dalam SIRUP LKPP Provinsi Jawa Timur, proyek Twin Road Magetan ini memiliki pagu anggaran senilai Rp32 miliar. Saat ini, lelang sudah masuk pengumuman LPSE Pemprov Jatim.

    Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Mageta, Muhtar Wakid, menjelaskan total panjang Twin Road Sukomoro mencapai 7,5 kilometer, dengan 6 kilometer di antaranya telah rampung.

    Sisanya, sepanjang 1,5 kilometer dari Terminal Maospati ke Desa Sugihwaras, direncanakan akan selesai tahun ini.

    “Pembangunan jalan sepanjang 1,5 kilometer, termasuk pelebaran dan lapisan hotmix secara sempurna,” tambah Muhtar.

    Proyek Twin Road Sukomoro sudah dimulai sejak 2010 dengan tahap pembebasan lahan. Pembangunan fisik dimulai pada 2013 dan berlangsung hingga sebelum pandemi Covid-19 pada 2020. Kala itu, Pemkab Magetan mengalokasikan hampir Rp 60 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan jalan sepanjang 6 kilometer.

    Sebagai jalan provinsi, proyek ini dilanjutkan melalui koordinasi dengan Pemprov Jatim. Pemprov telah menganggarkan sekitar Rp25 miliar dalam dua tahap sebelumnya. Namun, penyelesaian tahap akhir sempat tertunda akibat refocusing anggaran selama pandemi Covid-19. Pengerjaan tahun ini diharapkan dapat dimulai pada Februari hingga April 2025.

    “Pembangunan akan menghubungkan Terminal Maospati dengan Desa Sugihwaras. Kelengkapan lainnya sudah tersedia, tinggal pengerjaan fisiknya saja,” terang Muhtar.

    Twin Road Sukomoro memiliki lebar total 19 meter, terdiri dari dua jalur selebar 7 meter, median 1 meter, serta trotoar di kedua sisinya. Dengan spesifikasi ini, jalan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat mobilitas masyarakat sekitar.

    Muhtar menambahkan bahwa tantangan terbesar terletak pada pengerjaan di sisi selatan, yang melintasi area sungai. “Pembangunan di area ini membutuhkan biaya besar karena harus menutup sungai, seperti membuat jembatan sepanjang 1,5 kilometer. Insya Allah, tahun ini proyek akan selesai dengan hasil yang optimal,” tutup Muhtar. [fiq/beq]

  • Warga Minta Underpass dan Flyover di Stasiun Bekasi Segera Dibangun Megapolitan 23 Januari 2025

    Warga Minta Underpass dan Flyover di Stasiun Bekasi Segera Dibangun Megapolitan 23 Januari 2025

    Warga Minta Underpass dan Flyover di Stasiun Bekasi Segera Dibangun
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Pembangunan
    flyover
    dan
    underpass
    di Stasiun Bekasi diminta segera dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Jalan Perjuangan dan Jalan Ir H Juanda.
    “Kalau saya sih setuju (dibangun
    flyover
    dan
    underpass
    di Stasiun Bekasi), memang sudah waktunya, sudah mendesak,” kata seorang warga, Anto (45) saat ditemui Kompas.com di Jalan Perjuangan, dekat Stasiun Bekasi, Kamis (23/1/2025).
    Menurut Anto, pembangunan
    flyover
    dan
    underpass
    bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan di dua jalan tersebut.
    Kemacetan ini ditimbulkan karena banyaknya kendaraan yang mengantre di palang pintu sisi timur Stasiun Bekasi ketika kereta api melintas. Bahkan, di waktu tertentu, antrean kendaraan kerap mengular panjang.
    Seperti di Jalan Ir H Juanda misalnya, kendaraan yang mengantre di palang pintu rel kereta menuju arah Jalan Perjuangan kerap mengular hingga bundaran Tugu Bambu Runcing.
    Kondisi ini membuat kendaraan yang melintas dari arah Stasiun Bekasi menuju Bulak Kapal, maupun sebaliknya, tersendat.
    Anto menilai, tingginya intensitas kereta api yang melewati Stasiun Bekasi tak lepas karena adanya
    double-double track
    atau jalur dwi ganda rel kereta api Manggarai-Cikarang.
    “Kalau di sini, setiap 10 menit kereta muncul, selalu muncul, jadi macet karena mereka mengantre di palang pintu,” ungkap dia.
    Selain faktor perlintasan rel kereta api, keberadaan sopir ojek online (ojol) dan angkutan kota (angkot) yang mangkal di sekitar Jalan Perjuangan dan Jalan Ir H Juanda juga turut berkontribusi.
    “Kalau Jalan Ir H Juanda, paling depan doang, karena banyak ojol ngetem atau angkot ngetem. Sama di sini juga (Jalan Perjuangan,” ungkap dia.
    Warga lain, Maijan (62) mengungkapkan, kemacetan di dua jalan tersebut biasanya terjadi ketika waktu berangkat dan pulang kerja.
    “Kalau pagi jam 06.00 WIB sampai 08.00 WIB. Kalau malam jam 16.00 WIB sampai 20.00 WIB,” ujar Maijan yang setiap harinya berdagang koran di Jalan Perjuangan.
    Ia berharap rencana pembangunan
    flyover
     dan
    underpass
    di Jalan Perjuangan dan Jalan Ir H Juanda segera dilaksanakan.
    “Iya, kalau bisa secepatnya,” pungkas dia.
    Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana membangun
    flyover
    dan
    underpass
    di dekat Stasiun Bekasi guna mengatasi kemacetan.
    Rencana pembangunan flyover dan underpass itu disampaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
    Mendengar penjelasan Tri, Dedi menanyakan berapa
    flyover
    dan
    underpass
    yang harus dibangun.
    “Kalau di usulan kami ada dua lagi, Pak, kita punya dua (
    flyover
    dan
    underpass
    ),” jawab Tri.
    Setelah mendegar jawaban Tri, tanpa berpikir panjang Dedi menyatakan akan membantu pembangunan dua proyek tersebut setelah dilantik menjadi gubernur Jawa Barat.
    “Oke, dua lagi, provinsi tanggung jawab, selesai,” tegas Dedi.
    Dalam kesempatan tersebut, Tri menyampaikan, Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya telah membebaskan sebagian lahan yang diproyeksikan untuk pembangunan dua proyek tersebut.
    “Yang sebagian sudah kita lakukan pembebasan lahan,” ucap Tri.
    Dedi berkeyakinan bahwa flyover dan underpass dapat dibangun di dekat Stasiun Bekasi.
    “Bisa Pak, bangun aja yang gede-gede Pak,
    flyover
    , kayak gitu. Beda sama insinyur langsung digambarin,” ucap Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MPR: Perdagangan karbon menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia

    MPR: Perdagangan karbon menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia

    Saya katakan bahwa ini salah satu pilar ekonomi Indonesia ke depannya dan tidak membutuhkan hal rumit untuk diaktifkan secara cepat.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Eddy Soeparno mengatakan, perdagangan karbon bisa menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia yang dapat segera dikembangkan.

    “Jadi saya rasa potensi ekonomi besar. Saya katakan bahwa ini salah satu pilar ekonomi Indonesia ke depannya dan tidak membutuhkan hal rumit untuk diaktifkan secara cepat,” ujar Eddy dalam perayaan ulang tahun pertama ACEXI yang digelar di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, implementasi perdagangan karbon di Indonesia usai diresmikan beberapa waktu lalu dapat langsung berjalan, karena tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur seperti halnya membangun pabrik atau infrastruktur.

    Terlebih, ujar dia lagi, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dari perdagangan karbon.

    Menyoal agar perdagangan karbon dapat terselenggara di Indonesia, ia mengusulkan agar pajak karbon ditetapkan dengan baik dan tidak sekadarnya saja.

    “Tetapi harus memiliki nilai di mana para pelaku usaha kemudian mengeluarkan emisi, kemudian harus membeli karbon kredit ketimbang membayar pajak karbon,” ujarnya lagi.

    Dengan demikian, ia merekomendasikan agar pemerintah tidak berlama-lama menunda penerapan pajak karbon.

    Indonesia resmi memulai perdagangan karbon internasional ditandai dengan peluncuran yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta pada Senin, sebagai bagian dari upaya mencapai target iklim nasional.

    Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam peluncuran pada hari ini menyampaikan bahwa langkah itu diambil untuk mendukung aksi nyata demi mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

    “Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mencapai target NDC, salah satunya melalui implementasi mekanisme nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon,” kata Menteri LH/Kepala BPLH Hanif, Senin (20/1).

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kadin Indonesia dan Presiden Afrika Selatan Bahas Persiapan KTT G20 di Johannesburg – Halaman all

    Kadin Indonesia dan Presiden Afrika Selatan Bahas Persiapan KTT G20 di Johannesburg – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie berdiskusi dengan Presiden Afrika Selatan, Matamela Cyril Ramaphosa di sela pertemuan tahunan World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss, Rabu (22/1/2025).

    Keduanya membahas persiapan KTT G20 yang akan digelar di Johannesburg, November 2025.

    “Kami berdiskusi tentang persiapan KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada November mendatang. Ini momen yang tepat karena beliau (Matamela Cyril Ramaphosa) merupakan Ketua G20, di mana Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah KTT G20 tahun ini,” ujar Anindya Bakrie lewat keterangan tertulis dari Davos.

    Dalam diskusi tersebut, menurut Anindya Bakrie, Cyril Ramaphosa membicarakan solidaritas (solidarity), kesetaraan (equality), dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menjadi tema penyelenggaraan KTT G20 di Afrika Selatan.

    “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, KTT G20 diselenggarakan di (Benua) Afrika. Jadi, ini momen yang sangat spesial bagi kita semua, khususnya bagi Afrika Selatan,” kata Anindya.

    Sebagai informasi, Matamela Cyril Ramaphosa dikenal sebagai presiden yang kharismatik. Pria kelahiran 17 November 1952 ini menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 2018. 

    Sebelum menjadi Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika (ANC).

    Sebelumnya, dia dikenal sebagai aktivis antiapartheid, pemimpin serikat pekerja, dan pengusaha.

    Cyril Ramaphosa pernah menjabat sebagai Sekjen ANC era Nelson Mandela (1991-1997) dan menjadi Wakil Presiden era Presiden Jacob Zuma (2014-2018). Cyril Ramaphosa kerap dijuluki sebagai negosiator ulung dan ahli strategi. Dia pun piawai berpidato.

    Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia Davos, Rabu (22/1/2025) kemarin, Cyril Ramaphosa menyampaikan frasa yang menyentuh tentang kolaborasi.

    Menurut Cyril Ramaphosa, untuk mengatasi berbagai persoalan dunia, seperti kemiskinan, perang, dan perubahan iklim, para pemimpin dunia kembali dipanggil untuk memanfaatkan atribut manusia yang paling kuat sekaligus paling abadi, yakni kerja sama dan kolaborasi saling menguntungkan.

    “Kerja sama adalah landasan peradaban manusia. Tanpa kerja sama dan kolaborasi – antara individu, kelompok individu, masyarakat di seluruh dunia, negara – umat manusia tidak akan dapat maju,” ujar Cyril Ramaphosa.

    Mengutip pidato 30 tahun silam Presiden Afrika Selatan periode 1994 – 1999 Nelson Mandela, Cyril Ramaphosa mengatakan, “Ketergantungan kitalah yang menyatukan kita dalam satu rumah global bersama, melintasi lautan dan benua, menuntut kita semua untuk bersatu meluncurkan serangan global demi pembangunan, demi kemakmuran, dan kelangsungan hidup manusia”.

  • Perluas Cakupan Jaringan hingga Pelosok, Telkomsel Hadirkan Layanan Seluler di Desa Mekarmulya Kabupaten Cianjur

    Perluas Cakupan Jaringan hingga Pelosok, Telkomsel Hadirkan Layanan Seluler di Desa Mekarmulya Kabupaten Cianjur

    JABAR EKSPRES – Telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di kawasan menegaskan kembali komitmennya dengan menghadirkan solusi inovatif yang memberdayakan masyarakat, bernilai tambah, dan membawa kemajuan bagi bangsa. Hal ini terinspirasi oleh Semangat Indonesia dan sejalan dengan visi serta misi perusahaan.

    Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui perluasan cakupan jaringan dengan pemasangan Base Transceiver Station (BTS) di Desa Mekarmulya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

    General Manager Region Network Operations and Productivity Jawa Barat Telkomsel, Henry Ganda Purba, mengungkapkan bahwa menghadirkan layanan seluler pada Desa Mekarmulya yang terletak di lembah pegunungan merupakan tantangan yang tidak mudah bagi Telkomsel.

    “Tantangan tersebut terjawab atas sambutan hangat dan dukungan penuh masyarakat Desa Mekarmulya sehingga sinyal kuat Telkomsel kini dapat dinikmati masyarakat sekitar. Kami berharap hadirnya sinyal seluler dapat mendukung pergerakan ekonomi masyarakat serta memberi dampak positif. Ke depannya, kami berkomitmen untuk terus melakukan inisiatif-inisiatif pemerataan konektivitas digital hingga pelosok negeri,” ungkapnya.

    Sementara itu, General Manager Consumer Business Region Jawa Barat Telkomsel, Erwin Tandra Saragih mengatakan, Suara pelanggan tentang kendala ketersediaan jaringan pada Desa Mekarmulya, Kec. Cikalongkulon, Cianjur yang diterima pada Hari Pelanggan Nasional lalu membuat pihak Telkomsel tergerak untuk menghadirkan konektivitas digital di wilayah tersebut.

    “Ekosistem digital juga kami tanamkan dengan menyediakan kartu perdana Telkomsel yang dilengkapi paket data bagi masyarakat Desa Mekarmulya. Kami harap berbagai produk dan layanan Telkomsel dapat mendukung masyarakat untuk terus bertumbuh dan berkembang, membuka lebih banyak peluang kemajuan yang berkelanjutan,” kata Erwin.

    Tidak hanya menghadirkan jaringan seluler serta ragam produk dan layanan, Telkomsel juga merangkul Badan usaha milik desa (BumDes) untuk memperluas usahanya dengan pemberian dukungan untuk menjadi mitra penjualan produk-produk Telkomsel.

    Dengan hadirnya ekosistem digital di Desa Mekarmulya diharapkan ragam potensi peluang bisnis, termasuk sebagai mitra outlet juga semakin mendukung berkembangnya ekonomi masyarakat.