Xcloud.id

Blog

  • Bridgestone Mau Jadi Ban OEM Mobil Listrik di Indonesia

    Bridgestone Mau Jadi Ban OEM Mobil Listrik di Indonesia

    Jakarta –

    Mengawal satu brand dengan menjadi ban Original Equipment Manufacturer (OEM) pasti memiliki kebanggaan sendiri. Selain kualitasnya yang telah teruji, kepercayaan yang diberikan pabrikan menjadi poin plus tersendiri.

    Sadar akan hal tersebut, produsen ban asal Jepang Bridgestone mengaku tengah melakukan studi dan pendekatan untuk bisa melahirkan ban untuk bisa dipakai mobil listrik.

    “Saat ini kami sedang melakukan study untuk beberapa model EV yang akan diperkenalkan di Indonesia,” ujar Deputy Head of OE Sales Bridgestone Tire Indonesia, Fisa Rizqiano, bersamaan dengan dikenalkannya Bridgestone Turanza 6.

    Alasan Bridgestone serius untuk menggarap pasar mobil listrik bukan tanpa alasan. Seperti diketahui, belakangan mobil listrik tengah berkembang cukup pesat.

    “Seperti yang rekan-rekan ketahui produsen mobil listrik saat ini menggunakan ban CKD yang di impor. Selain itu market EV tahun ini mungkin bisa sampai 8 persen ini peluang dan memiliki potensi,” ujar Fisa.

    Bridgestone Turanza 6 Foto: (M Luthfi Andika/detikOto)

    Di sisi lain, Bridgestone terus meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam negeri. Terlebih Bridgestone sudah meramaikan pasar otomotif Indonesia sejak 48 tahun lalu.

    “Sangat menarik jika terkait komposisi, kami sudah hadir dari 1976, TKDN kami di Indonesia sudah mencapai 55 persen dan 45 persen masih impor. Tapi tentunya harapannya kami akan menambahkan TKDN, dan lebih banyak memanfaatkan komponen dalam negeri,” ujar Mukiat.

    (lth/dry)

  • Jaktim pasang 339 cermin cembung untuk cegah kecelakaan lalu lintas

    Jaktim pasang 339 cermin cembung untuk cegah kecelakaan lalu lintas

    Cermin cembung ini dipasang pada persimpangan maupun tikungan di jalan alternatif, jalan lingkungan, dan jalur penghubung yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) memasang 399 cermin cembung di persimpangan hingga tikungan di 10 wilayah kecamatan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.

    “Cermin cembung sudah kita pasang di 339 titik lokasi sepanjang 2024. Baik di tikungan, simpang jalan, maupun titik lain untuk keamanan dan kenyamanan pengendara,” kata Kepala Seksi Lalu Lintas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Benhard Tobing saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Cermin cembung ini dipasang pada persimpangan maupun tikungan di jalan alternatif, jalan lingkungan, dan jalur penghubung yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

    Selain cermin cembung, kata Benhard, juga telah memasang speedbum di 1.045 titik. Speed bump atau polisi tidur ini merupakan gundukan buatan yang dipasang di jalan raya, area parkir, atau jalan masuk untuk memperlambat kecepatan kendaraan dan mengurangi risiko kecelakaan.

    Lalu, Sudin Perhubungan Jaktim juga memasang 1.710 meter speedtrap atau marka kejut skala kecil dengan garis melintang di tengah jalan.

    “Kami juga memasang marka jalan dan zebra cross dengan panjang total 9.601 meter,” ujar Benhard.

    Adapun pemasangan cermin cembung, speedbum, speedtrap, marka jalan, dan zebra cross ini menindaklanjuti usulan warga melalui Musrenbang 2023 dan 2024, serta hasil reses anggota dewan dan aspirasi masyarakat yang bersurat langsung ke unitnya.

    Adapun Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Timur, Riki Erwinda menyebut sebanyak 19.324 kendaraan terjaring dalam Operasi Lintas Jaya di sejumlah lokasi di Jakarta Timur sepanjang 2024.

    “Dari 19.324 kendaraan yang ditindak itu Sudin Perhubungan memberi sanksi berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tilang terhadap 3.594 kendaraan,” kata Riki pada hari ini.

    Bentuk pelanggaran yang ditemukan itu antara lain berhenti dan menunggu diam (mangkal) di rambu terlarang, memuat barang melebihi aturan, melanggar trayek, parkir sembarangan, dan sebagainya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polres Jakpus bagikan pakaian kepada penyintas kebakaran Kemayoran

    Polres Jakpus bagikan pakaian kepada penyintas kebakaran Kemayoran

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat membagikan pakaian layak pakai dan memberikan layanan kesehatan bagi pengungsi penyintas kebakaran Kemayoran, yang membutuhkan.

    “Kami telah mendistribusikan pakaian layak pakai, baik untuk anak-anak, orang dewasa, maupun lansia,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Condro di Jakarta, Kamis.

    Pembagian pakaian layak pakai ini, kata dia, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kehilangan harta benda akibat kebakaran.

    Menurut Susatyo, bantuan yang dibagikan tersebut berasal dari masyarakat, instansi pemerintah, dan para donatur yang peduli terhadap para korban.

    Ia memastikan, ratusan pakaian telah didistribusikan langsung ke tenda-tenda pengungsian, sementara stok pakaian tambahan disediakan di posko utama Polres untuk warga yang membutuhkan.

    Selain bantuan pakaian, Polres Metro Jakarta Pusat juga memberikan perhatian khusus kepada warga yang mengalami gangguan kesehatan.

    DIsebutkannya, sebanyak 80 orang lebih pengungsi telah mendapatkan layanan kesehatan di posko medis yang dikelola oleh 29 petugas kesehatan gabungan dari Polri, Dinas Kesehatan, dan relawan.

    “Sebagian besar warga yang kami tangani mengalami gejala ringan seperti batuk, pilek, dan sesak napas akibat menghirup asap saat kebakaran. Kami juga memastikan pengungsi yang membutuhkan perawatan lebih lanjut segera dirujuk ke rumah sakit terdekat,” katanya.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara Polres Metro Jakarta Pusat dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial, BPBD, dan komunitas masyarakat. Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan pendampingan hingga situasi kembali normal.

    “Kami ingin memastikan para korban mendapatkan bantuan maksimal, baik berupa kebutuhan fisik maupun dukungan psikologis. Bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap warga,” ujar Susatyo.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi Sebut Pelaku AI Deepfake Catut Nama Prabowo, Gibran, hingga Sri Mulyani untuk Penipuan – Page 3

    Polisi Sebut Pelaku AI Deepfake Catut Nama Prabowo, Gibran, hingga Sri Mulyani untuk Penipuan – Page 3

    Oleh sebab itu, masyarakat tidak disarankan hanya mengandalkan satu teknologi atau parameter untuk mendeteksi penipuan.

    “Konten tersebut sah-sah saja dijadikan peringatan untuk meningkatkan awareness atau kesadaran atas ancaman AI, tetapi salah juga kalau melihat AI sebagai monster jahat yang harus ditakuti dan digunakan sebagai sarana penipuan,” ucap Alfons.

    Ia pun menyatakan, smartphone memang bisa membantu mengidentifikasi konten AI, seperti yang diiklankan oleh salah satu merek. Namun, penipuan tidak hanya menggunakan AI.

    Alfons menuturkan, malah berdasarkan kasus yang beredar saat ini, aksi penipuan tidak terindikasi menggunakan AI, melainkan memakai rekayasa sosial untuk menakuti hingga mengelabui korbannya.

    Untuk mencegah menjadi korban penipuan digital, Alfons pun memberikan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai berikut:

    1. Amankan aset digital anda dengan baik. Jaga kredensial penting seperti email, media sosial dan finansial. Lalu, pastikan dilindungi dengan perlindungan Otentikasi Dua Faktor yang akan mengamankan akun anda sekalipun kredensialnya berhasil dicuri.

    2. Gunakan password yang unik, panjang dan berbeda untuk setiap akun. Simpan password menggunakan password manager supaya aman dan mudah dikelola.

    3. Pakai program anti phising pada ponsel seperti True Caller yang akan mengidentifikasi nomor telpon penipu dengan metode crowdsourcing. Jadi,nama penelpon akan tampil di ponsel anda sekali pun tidak disimpan di kontak.

    4. Gunakan sandi rahasia atau pertanyaan rahasia yang hanya anda ketahui dengan keluarga anda, jika mendapatkan telepon darurat atau permintaan transfer uang.

    5. Lakukan crosscheck dengan ketat serta pastikan tidak ditipu ketika melakukan transfer ke rekening yang tidak diketahui sebelumnya.

  • Walhi Tolak Ide Kampus Kelola Tambang: Cukup Sudah Ceburkan Ulama ke Lahan Kotor  – Halaman all

    Walhi Tolak Ide Kampus Kelola Tambang: Cukup Sudah Ceburkan Ulama ke Lahan Kotor  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak rencana perguruan tinggi mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

    Usulan tersebut tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara.

    “Kami menolak dengan keras keterlibatan atau pemberian hak atau akses dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Minerba kepada perguruan tinggi,” kata Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friatna di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Usulan perguruan tinggi mendapatkan WIUP ini setelah sebelumnya pemerintah memberikan WIUP ke organisasi masyarakat keagamaan.

    “Saya kira cukup sudah bangsa ini menceburkan ulama ke lahan-lahan kotor,” ujar Mukri.

    Mukri khawatir integritas kampus sebagai tempat berkumpulnya intelektual akan kotor apabila mengelola tambang.

    “Jangan sampai kampus yang punya integritas pemikiran-pemikiran bangsa keluar dari mereka, juga diceburkan ke dalam lumpur,” tegasnya.

    Apalagi, ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) hingga Muhammadiyah juga sudah menyatakan menerima WIUP.

    “Ke mana lagi nanti orang-orang ini akan mendapatkan pengetahuan yang baru,” ungkap Mukri.

    Usulan ini tercantum dalam Pasal 51A ayat (1) RUU Minerba, yang menyatakan bahwa WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. 

    Pemberian izin tersebut mempertimbangkan luas WIUP, akreditasi perguruan tinggi minimal B, serta kontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan.

     

  • Pemerintah Mau Larang Anak Main Medsos, DPR Beri Dukungan

    Pemerintah Mau Larang Anak Main Medsos, DPR Beri Dukungan

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana untuk melakukan pembatasan usia yang menggunakan media sosial (medsos). Niatan pemerintah itu direspon oleh Komisi I DPR.

    Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mendukung pemerintah segera membuat dan menegakkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos), khususnya bagi anak-anak.

    Menurut Amelia, media sosial saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan yang dengan mudah dikonsumsi anak-anak.

    “Situasi ini memerlukan langkah tegas dan strategis agar ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi muda,” ujar Amelia dikutip dari situs DPR, Kamis (23/1/2025).

    Disampaikan Amelia, sebelumnya Komisi I pernah menyampaikan secara langsung dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers pada 18 November 2023. Ketika itu, KPI perlu diperkuat secara kelembagaan dengan perluasan kewenangan mengawasi konten digital dan medsos.

    Amelia mengungkapkan pentingnya KPI menyusun panduan khusus dalam pengawasan konten digital, termasuk pengawasan terhadap influencer yang berpotensi menyebarkan konten negatif atau terlibat dalam politik praktis.

    “Menimbang situasi darurat kejahatan siber (cybercrime) yang terus meningkat, seperti kasus predator online, penipuan digital, hingga penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman nyata yang harus segera diantisipasi. Karena itu, kebijakan ini harus segera diimplementasikan dengan pendekatan yang komprehensif dan strategis,” tegas Amelia.

    Anggota Komisi I DPR Habib Idrus Aljufri pun senada, mendukung langkah pemerintah melakukan pembatasan usia yang akses medsos. Wacana ini dinilai penting untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di dunia digital, seperti paparan konten tidak pantas, kekerasan siber, dan kecanduan gawai.

    “Langkah yang dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini juga diharapkan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain pertama Sistem Verifikasi Usia yang Aman. Pemerintah dan platform media sosial harus bekerja sama untuk memastikan mekanisme verifikasi usia yang efektif tanpa melanggar privasi pengguna,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

    Kedua, imbuhnya, Edukasi Literasi Digital. Selain pembatasan usia, diperlukan upaya pendidikan kepada anak-anak, orang tua, dan guru agar mereka memahami risiko dan manfaat penggunaan media sosial.

    “Ketiga, Kolaborasi Internasional. Kebijakan ini harus didukung oleh pengalaman negara lain, seperti Australia, yang telah menerapkan langkah serupa,” ungkapnya.

    (agt/fyk)

  • Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Gerakan Pangan Murah Digelar di Pacet Mojokerto

    Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Gerakan Pangan Murah Digelar di Pacet Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pertania Kabupaten Mojokerto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman parkir Bundaran Griyaku, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Kegiatan yang mendapatkan pengamankan langsung dari Ps Kapolsek Pacet Iptu M.K Umam bersama anggota patroli Polsek Pacet sekaligus mengendalikan inflasi di wilayah Kabupaten Mojokerto, Kamis (24/1/2025). Beragam bahan pangan pokok dijual dengan harga terjangkau untuk masyarakat.

    Diantaranya, beras medium SHP Rp12.200/kg, beras premium Rp13.600/kg, gula pasir Rp16 ribu/kg, minyak goreng Rp14.500/pack, bawang merah Rp7,5 ribu/pack, bawang putih Rp18 ribu/kg, cabai rawit merah Rp7 ribu/pack, daging ayam ras Rp31 ribu/1,2 kg dan telur ayam ras Rp24 ribu/kg.

    “Gerakan Pasar Murah ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tercukupi dengan harga yang stabil, dan juga sebagai langkah pengendalian inflasi,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Nuryadi.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif pengendalian inflasi yang dilakukan Pemkab Mojokerto untuk meringankan beban masyarakat. Harga-harga yang ditawarkan jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, sehingga mendapat antusiasme tinggi dari warga sekitar.

    Sementara itu, Ps Kapolsek Pacet, Iptu Mohammad Khoirul Umam mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai langkah strategis yang mendukung kestabilan sosial di tengah tekanan ekonomi. “Kami dari pihak kepolisian mendukung penuh kegiatan ini dengan memastikan keamanan dan kelancaran acara,” katanya.

    GPM menurutnya tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mencegah terjadinya potensi lonjakan harga yang dapat memicu keresahan. GPM diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Mojokerto sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Wakil Pimpinan Cabang (Wapinca) Bulog Mojokerto, Fernando M, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Muhammad Ridwan, Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Rosalinan, Kepala Bidang (Kabid) Persediaan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), Nur Aisyah. [tin/kun]

  • 3 Koleksi Uang Koin Kuno dengan Nilai Jual Tinggi di Tahun 2025

    3 Koleksi Uang Koin Kuno dengan Nilai Jual Tinggi di Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Koleksi Uang Koin Kuno diprediksi akan menjadi salah satu tren terpopuler di tahun 2025. Tak hanya menjadi incaran kolektor, koin jadul kini juga menarik perhatian generasi muda. Popularitas ini bahkan semakin melonjak setelah banyak influencer menjadikannya konten yang menarik. Dengan jumlah koin yang semakin terbatas, benda bersejarah ini kian bernilai sebagai barang koleksi yang eksklusif.

    Para treasure hunter (pemburu barang antik) menganggap kepuasan batin sebagai salah satu alasan utama di balik perburuan koin jadul. Namun, tak semua koin logam memiliki nilai jual tinggi. Ada tiga varian Uang Koin Kuno yang banyak peminatnya karena nilai sejarah, keunikan, dan potensi komersialnya. Berikut penjelasannya:

    Baca Juga: Harga Koin 25 Rupiah 1971 Ini Bisa Dijual Hingga Rp2,5 Juta, Benarkah?

    Koin Rp1.000 Bergambar Kelapa Sawit

    Diperkenalkan pada tahun 1996, Uang Koin Kuno pecahan Rp1.000 dengan gambar kelapa sawit ini menjadi buruan utama. Kombinasi dua corak warna khasnya membuat koin ini memiliki daya tarik visual yang unik. Tak hanya bernilai sejarah, harga koin ini bisa meningkat hingga puluhan bahkan ratusan kali lipat dari nominal aslinya.

    Koin Rp50 Bergambar Burung Cendrawasih

    Dirilis pada tahun 1971, koin pecahan Rp50 dengan gambar burung cendrawasih menjadi favorit para kolektor. Keindahan desainnya yang menggambarkan kekayaan fauna Indonesia menjadikannya barang koleksi bernilai tinggi. Berdasarkan pantauan di berbagai platform marketplace, harga satu keping koin ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

    Koin Rp500 Bergambar Melati

    Koin Rp500 dengan gambar bunga melati juga masuk dalam daftar incaran kolektor. Selain sering jadi bahan cincin perhiasan, koin ini memiliki daya tarik tersendiri sebagai barang antik. Harga koin ini di pasaran tergantung pada kondisi fisik dan tahun emisinya, tetapi umumnya bernilai tinggi.

    Baca Juga: Tukar Uang Kuno Indonesia Pake Motor Baru? Cek Tempat Penjualnya Di Sini!

    Tips Merawat Uang Koin Kuno agar Tetap Bernilai Tinggi

    Jika Anda memiliki Uang Koin Kuno , perlunya erawatan yang baik agar nilainya tetap tinggi. Berikut beberapa langkah sederhana:

  • Bandung Barat Jadi Pengirim Pekerja Migran Ilegal Terbesar Keempat di Jabar

    Bandung Barat Jadi Pengirim Pekerja Migran Ilegal Terbesar Keempat di Jabar

    JABAR EKSPRES – Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran ilegal (PMI) terbanyak di Jawa Barat (Jabar).

    Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Bandung Barat, periode 2024 hingga Januari 2025, sebanyak 68 warganya memilih bekerja sebagai PMI atau non-prosedural.

    Dari data tersebut, sedikitnya terdapat 7 negara yang menjadi pilihan para PMI Bandung Barat untuk bekerja diantaranya, timur tengah, seperti Arab Saudi dan Dubai. Sementara di kawasan Asia meliputi Malaysia, Taiwan, Jepang, dan Kamboja.

    Dengan jumlah tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai penyumbang pekerja migran ilegal ke-empat terbanyak di Jawa Barat.

    BACA JUGA: Menteri Abdul Kadir Karding Sosialisasikan Program Pekerja Migran di B-Universe

    Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker KBB, Dewi Andani mengatakan, rata-rata permasalahan yang dialami PMI ilegal di negara dimana mereka di berkerja cukup beragam, seperti tindakan kekerasan oleh majikan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga pembunuhan.

    Disnakertrans KBB juga mencatat dari 68 PMI ilegal, 11 orang diantaranya meninggal dunia. Kemudian lima diantaranya dikuburkan di Arab Saudi.

    “Ada TPPO, lalu juga ada di negara penempatannya dia mengalami kecelakaan kerja, gajih tidak dibayarkan itu akibat dari PMI ilegal. Jadi yang terdata itu memang berdasarkan laporan keluarga,” kata Dewi Andani saat dikonfirmasi, Kamis (23/1/2025).

    Dijelaskan pemerintah daerah hanya bisa mendeteksi PMI non-prosedural tatkala muncul permasalahan di tempat kerjanya.

    “Memang menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bandung Barat jadi salah satu penyumbang keempat terbesar PMI ilegal di Jabar. Ini diketahui setelah banyaknya laporan penelantaran, kekerasan, hingga hilang kontak,” ujarnya.

    Menurut Dewi maraknya PMI ilegal asal Bandung Barat dipicu karena rendahnya edukasi masyarakat serta tingginya desakan ekonomi. Warga Bandung Barat tak punya pilihan ketika berada dalam kondisi serba kekurangan atau dilanda masalah utang, baik ke bank emok atau pinjaman online.

    Maka, jalan pintas menjadi PMI ilegal terpaksa ditempuh karena menjanjikan gaji besar atau uang muka jaminan. Masalah lainnya ternyata banyak penyalur atau calo di setiap desa yang menawarkan bekerja di luar negeri secara instan dan mudah.

  • Pemkot Jaksel minta mal dan perkantoran fasilitasi pelaku UMKM

    Pemkot Jaksel minta mal dan perkantoran fasilitasi pelaku UMKM

    Gedung perkantoran maupun mal punya kewajiban menyediakan tempat bagi pelaku usaha mikro

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan meminta pusat perbelanjaan (mal) dan perkantoran menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjalankan usahanya.

    “Gedung perkantoran maupun mal punya kewajiban menyediakan tempat bagi pelaku usaha mikro,” kata Kepala Bagian Perekonomian, Mumu Mujtahid di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kamis.

    Mumu mengingatkan kebijakan itu tertuang dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Prinsip Dan Lingkup Penyelenggaraan Perpasaran.

    Maka itu, diharapkan para pemilik gedung perkantoran maupun mal dapat terus menggandeng para pelaku usaha untuk memfasilitasi bisnisnya.

    “Saya akan tagih, saya akan monitor,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jakarta Selatan yang telah menggelar acara diskusi mengangkat tema “Semua Perempuan Dapat Menjadi Pengusaha”.

    Ia pun berharap, agar Kadin Jakarta Selatan terus membantu pelaku usaha kecil di Jakarta Selatan, baik itu meningkatkan kemampuan keterampilan teknis (hard skill) maupun non teknis (soft skill).

    “Di sini kita belajar tentunya dengan niat yang baik, agar kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita bicarakan pada talkshow ini dan saya sangat mendukung sekali kegiatan ini,” ucapnya.

    Sementara, Ketua Kadin Jakarta Selatan, Ahmad Lafranta Siregar mengatakan kegiatan ini merupakan program Kadin Jakarta Selatan sebagai wadah pengusaha, baik asosiasi, himpunan, ikatan dan gabungan sebagai anggota luar biasa untuk mencetak pengusaha baru.

    “Kami mempunyai misi sesuai anggaran dasar, adalah bagaimana pemberdayaan UMKM, bagaimana bisa menciptakan pengusaha-pengusaha baru, karena suatu negara yang maju itu tentunya harus lebih banyak pengusahanya,” ucap Ahmad.

    Pada kegiatan tersebut hadir Kepala Bagian Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Selatan Mumu Mujtahid, Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan Essie Feransie Munjirin, Ketua Kadin Jakarta Selatan Ahmad Lafranta Siregar dan Wakil Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan Kadin Jakarta Selatan Sita Kusuma yang juga menjadi salah satu narasumber.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025