Xcloud.id

Blog

  • DPR Usulkan Revisi UU Pertambangan untuk Dukung Hilirisasi

    DPR Usulkan Revisi UU Pertambangan untuk Dukung Hilirisasi

    Jakarta, FORTUNE – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Pertambangan pada hari ini, Kamis (23/1). Revisi ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat pengembangan industri pengolahan mineral dan mengatur pemberian izin pertambangan kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan serta kelompok universitas.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan berkomitmen mempercepat pengembangan industri pengolahan mineral dan mendukung transisi energi di Indonesia. Ia pun berencana membentuk satuan tugas khusus yang akan menyusun rencana terperinci terkait sektor ini. 

    Pada rapat pleno DPR yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, anggota legislatif sepakat untuk memulai musyawarah formal yang akan membahas Revisi UU Pertambangan.

    Beberapa revisi yang diajukan dalam UU Pertambangan mencakup rencana untuk memberikan akses prioritas kepada perusahaan tertentu ke wilayah pertambangan dengan tujuan Hilirisasi. Perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ukuran investasi dan rencana untuk meningkatkan nilai tambah mineral serta menciptakan lapangan kerja, juga akan diprioritaskan dalam memperoleh izin tambang. 

    DPR juga mengusulkan agar organisasi keagamaan dan universitas diberi kesempatan untuk mengelola wilayah pertambangan bijih logam tertentu. Pemberian akses ini akan mempertimbangkan ukuran tambang, kemampuan lembaga untuk mengelolanya, serta rencana mereka untuk mengembangkan ekonomi dan pendidikan lokal di sekitar wilayah pertambangan.

    Pada 2024, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan organisasi keagamaan mengelola aset pertambangan sebagai sumber pendapatan. Meski dianggap kontroversial oleh beberapa pihak, langkah ini diinterpretasikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok keagamaan yang selama ini memberikan dukungan politik. Kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini lebih berfokus pada imbalan politik daripada pada pertimbangan sektor ekonomi yang lebih luas.

    Selain itu, revisi yang diusulkan juga mencakup rencana untuk memprioritaskan wilayah pertambangan yang lebih kecil dari 2.500 hektar bagi usaha kecil dan menengah. Langkah ini diharapkan mendukung ekonomi lokal dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha kecil untuk terlibat dalam industri pertambangan yang pada gilirannya mendorong pemberdayaan ekonomi di daerah yang memiliki potensi pertambangan, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat.

    Secara keseluruhan, revisi UU Pertambangan yang diajukan oleh DPR bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri mineral dalam negeri dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, baik melalui pelibatan sektor keagamaan, universitas, maupun usaha kecil. Namun, kebijakan ini juga mendapat sorotan dari berbagai pihak yang mengkhawatirkan potensi dampak negatif dari konsentrasi kekuasaan di tangan kelompok tertentu.

  • Pentingnya Integrasi AI dalam Bidang Marketing pada Ramadan

    Pentingnya Integrasi AI dalam Bidang Marketing pada Ramadan

    Jakarta: MMA Innovate Indonesia 2025 telah rampung digelar pada Rabu, 22 Januari 2025. Acara yang diinisiasi MMA Global Indonesia tersebut berjalan sukses setelah dihadiri lebih dari ribuan delegasi dari ekosistem marketing dan periklanan Indonesia.
     
    MMA Innovate Indonesia 2025 digelar di Park Hyatt Jakarta. Sejumlah pembahasan menarik pun muncul dalam acara yang digelar industri terkemuka di bidang marketing dan periklanan tersebut.
     
    Salah satu fokus pembahasannya adalah menyoroti bulan Ramadan sebagai jendela peluang penting bagi bisnis, jenama, dan organisasi. Dengan mengusung moto ‘Imagine the Future’ dan tema visioner ‘Illuminate Ramadan with AI Innovation & Brilliance’, acara ini mendefinisikan ulang standar industri dan melampaui semua ekspektasi baik dalam hal skala maupun dampaknya.

    Lebih dari 1.000 delegasi dari ekosistem marketing dan periklanan Indonesia hadir dalam MMA Innovate 2025. Konferensi & pameran tersebut menyatukan para pimpinan visioner di seluruh sektor marketing, teknologi, telekomunikasi, dan inovasi digital, yang mendorong dialog dinamis antara konferensi dan pameran ini mempertemukan para pemimpin visioner dari sektor pemasaran, teknologi, telekomunikasi, dan inovasi digital.
     
    Acara ini memfasilitasi diskusi dinamis antara eksekutif senior, pengambil keputusan, dan pemimpin pemikiran terkemuka, termasuk CMO, CTO, serta Kepala Divisi Brand, Pemasaran, Teknologi, Digital, dan Perencanaan. Para pemimpin pemikiran ini berasal dari berbagai merek, pemasar, agensi, perusahaan media, penerbit, perusahaan telekomunikasi, serta organisasi periklanan dan teknologi pemasaran dengan para inovator yang merancang masa depan tentang keterlibatan konsumen.
     
    Penyelenggaraan MMA Innovate Indonesia 2025 ini juga terbilang tepat karena digelar beberapa minggu sebelum bulan Ramadan. Mengingat, acara ini memberikan wawasan tepat waktu untuk memberdayakan para pimpinan menjelang musim komersial terpenting di negara ini, yang dirayakan oleh lebih dari 235 juta orang. 
     
    Melalui diskusi perintis tentang inovasi bertenaga AI dan arsitektur jenama strategis, MMA Innovate 2025 mengungkap wawasan penting tentang perilaku konsumen di bulan Ramadan yang terus berkembang, yang ditandai dengan lonjakan luar biasa dalam keterlibatan digital.
     
    Analisis komprehensif konferensi tentang perubahan dinamika konsumen telah mengubah secara mendasar cara organisasi terkemuka Indonesia menghadapi bulan Ramadan mendatang, yang benar-benar mewujudkan janjinya untuk ‘Menerangi Ramadan dengan Inovasi & Kecemerlangan AI’. Konvergensi inovasi media ritel dan wawasan perilaku konsumen yang disajikan di konferensi tersebut menetapkan peta jalan yang jelas bagi jenama untuk menjalin hubungan yang lebih dinamis dan menarik selama periode penting ini. 
     
     

     
    Pergeseran signifikan dalam prioritas pembeli telah diamati, dengan 72 persen konsumen global memandang bulan Ramadan sebagai periode utama untuk menemukan penawaran terbaik. Selain itu, 78 persen pembeli menyatakan keterbukaan untuk mencoba jenama baru selama periode ini. Temuan ini menyoroti semakin pentingnya strategi keterlibatan yang terarah dan inovatif untuk mewujudkan potensi transformatif di periode yang unik ini.
     
    Selain itu, penelitian mengungkapkan bahwa 96 persen konsumen Indonesia melaporkan peningkatan keyakinan pembelian setelah terlibat dengan konten video informatif, yang selanjutnya menekankan dampak mendalam dari strategi berbasis konten dalam membentuk keputusan konsumen. Studi ini mengungkapkan bahwa implementasi strategis konten video bertenaga AI dapat memberikan hasil bisnis yang terukur, mendorong peningkatan hingga 30 persen dalam hal niat pembelian langsung dan mendorong peningkatan 17 persen dalam kontribusi jenama jangka panjang.
     
    “Pergeseran perilaku konsumen selama bulan Ramadan menandai perubahan yang signifikan dalam hal cara jenama mendorong pertumbuhan,” kata Sutanto Hartono selaku Managing Director PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (Emtek), CEO SCM & Vidio, dan Chairperson of MMA Global Indonesia sejak 2024.
     
    Country Head dan Board Member of MMA Global Indonesia Shanti Tolani mengungkapkan jenama yang paling sukses adalah jenama yang menciptakan paradigma baru di mana kemajuan teknologi, khususnya peningkatan AI dan keaslian budaya hidup berdampingan selama bulan Ramadan. Ini bukan sekadar tentang penerapan teknologi baru, ini tentang menata ulang secara mendasar cara kita terhubung dengan konsumen seraya menghormati aspek sakral dari periode ini.
     
    “Kedalaman keahlian yang dibagikan oleh para pimpinan pemikiran dan pakar kami yang dipadukan dengan keterlibatan dinamis dari para delegasi, memvalidasi pendekatan canggih industri kami terhadap inovasi sekaligus memperdalam pemahaman kami tentang kebutuhan konsumen,” kata Shanti.
     
    MMA Innovate Indonesia 2025 yang pertama berdiri sebagai katalisator yang menentukan bagi transformasi pasar, yang memberikan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk penciptaan nilai selama kesempatan komersial penting di bulan Ramadan. 
     
    Wadah revolusioner ini telah menguraikan kompleksitas integrasi AI dalam perdagangan budaya, membangun jalur yang jelas menuju keunggulan organisasi. Konvergensi kepemimpinan pemikiran dan inovasi teknologi yang disaksikan di pertemuan puncak ini akan membentuk kembali cara bisnis mendekati bulan komersial paling penting di Indonesia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Misteri Koper Merah 28 Inchi Merek Rein Deer di Ngawi, Korban Biasa Bepergian ke LN?

    Misteri Koper Merah 28 Inchi Merek Rein Deer di Ngawi, Korban Biasa Bepergian ke LN?

    Surabaya (beritajatim.com) – Potongan tubuh wanita yang ditemukan di dalam koper misterius di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, hingga kini masih menyisakan misteri.

    Tidak ditemukan kartu identitas atau barang pribadi lainnya di lokasi kejadian, sehingga identitas korban belum terungkap.

    Koper merah yang menjadi tempat penemuan potongan tubuh tersebut berukuran 28 inci dan bertuliskan merek Rein Deer, yang diduga merupakan produk asal China. Berdasarkan informasi, koper sejenis bisa memiliki harga hingga Rp4 jutaan.

    Harga koper yang tergolong mahal ini memunculkan dugaan bahwa korban atau pelaku berasal dari kalangan menengah ke atas.

    Lebih lanjut, muncul spekulasi bahwa korban atau pelaku mungkin memiliki keterkaitan dengan warga asing, terutama asal China. Namun, dugaan ini belum dapat dipastikan, dan ada kemungkinan lain bahwa korban adalah seorang tenaga kerja wanita (TKW).

    Proses penyelidikan oleh pihak kepolisian masih berlangsung untuk mengungkap fakta di balik kasus ini.

    Penemuan Koper oleh Warga Desa Dadapan

    Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, menjelaskan bahwa koper tersebut pertama kali ditemukan oleh salah satu warga yang sedang membuang sampah di tempat pembuangan.

    Awalnya, warga mengira koper itu adalah barang berharga karena terdapat tulisan “fragile” dan dilapisi solatip. Namun, saat mencoba mengangkat koper tersebut, warga merasa curiga karena beratnya yang tidak biasa.

    Warga penasaran dengan isinya, tetapi setelah dibuka, mereka langsung melaporkannya ke polisi karena isinya tidak wajar.

    Alhasil, penemuan ini pun seketika menggemparkan warga sekitar, dan lokasi kejadian kini telah dipasangi garis polisi untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

    Sementara, pihak Puskesmas Kendal memastikan bahwa mayat tersebut adalah perempuan. Namun, belum diperiksa lebih lanjut terkait kondisi fisik korban.

    “Kalau tadi dengan kepolisian memastikan ini jenazah seorang wanita. Ada sendal wanita. Ini wanita dewasa, kondisi setengah nirbusana,” kata Dr Ririn Panca Winanti petugas Puskesmas Kendal.(fyi/ted)

  • Jaktim pangkas 78 pohon di Matraman antisipasi pohon tumbang

    Jaktim pangkas 78 pohon di Matraman antisipasi pohon tumbang

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur memangkas 78 pohon di wilayah Kecamatan Matraman untuk mencegah terjadinya pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang.

    “Ada 78 pohon rindang yang tersebar pada 39 titik wilayah Kecamatan Matraman sudah ditoping,” kata Kepala Sudin Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Timur Dwi Ponangsera saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Selain untuk mencegah pohon tumbang, kata dia, pemangkasan itu juga dilakukan untuk membuat lingkungan lebih terang.

    Menurut Dwi, pohon yang ditoping ini memang sebagian ranting dan dahannya sudah menutupi lampu penerang jalan umum (PJU).

    Sehingga, jika dibiarkan akan mengganggu keamanan dan kenyamanan pengendara maupun pejalan kaki saat malam hari.

    “Selain mencegah terjadinya kasus pohon tumbang, ini juga saat malam hari lingkungan semakin terang,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Seksi Jalur Hijau dan Pemakaman Sudin Tamhut Jakarta Timur Made Widhi Adnyana Surya Pratita menyebut, penopingan pohon ini melibatkan 70 personel Satuan Tugas (Satgas) hijau, dua unit mobil tangga dan delapan unit dump truk.

    “Targetnya, Jumat (24/1) nanti penopingan pohon ini akan rampung,” ucap Made.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memasang sistem peringatan dini (early warning system/EWS) di 32 lokasi di Jakarta Timur seiring tingginya intensitas hujan pada awal 2025.

    “Kita pasang EWS sekaligus sosialisasi kebencanaan kepada warga di lokasi-lokasi yang selama ini rawan banjir,” kata Kepala Satgas Korwil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur, Sukendar saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (20/1).

    Pemasangan EWS di 32 titik ini dapat membantu penyampaian informasi secara cepat kepada masyarakat yang berada di daerah rawan banjir, memantau data cuaca, tinggi muka air (TMA) sungai dan kecepatan angin.

    Sistem ini juga dapat membantu masyarakat untuk lebih cepat mengantisipasi ancaman banjir, cuaca ekstrem, puting beliung atau rob, sehingga dapat meminimalisir kerugian dan korban jiwa.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pernyataan Kemhan soal mobil pelat dinas TNI tabrak orang di Palmerah

    Pernyataan Kemhan soal mobil pelat dinas TNI tabrak orang di Palmerah

    PNS yang bersangkutan juga sudah diperiksa Biro Umum dan mendapatkan sanksi administrasi serta pencabutan hak peminjaman nomor dinas Kemhan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan pria berinisial MSK yang mengemudikan mobil berpelat dinas TNI hingga menabrak orang dan kendaraan di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (20/1) lalu tidak minta izin kepada orang tuanya.

    “Mobil tersebut adalah mobil sipil yang dipinjamkan pelat dinas Kemhan. Anaknya (MSK) menggunakan mobil tersebut tanpa seizin orang tuanya,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta, Kamis.

    Akibatnya, orang tua MSK yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemhan dikenakan sanksi administrasi dan dicabut hak peminjaman nomor pelat dinas Kemhan-nya.

    “PNS yang bersangkutan juga sudah diperiksa Biro Umum dan mendapatkan sanksi administrasi serta pencabutan hak peminjaman nomor dinas Kemhan,” ucap Brigjen Frega menegaskan.

    Pihak Kemhan, kata Frega, juga memberikan atensi kepada para korban yang terluka akibat ulah MSK.

    “Pihak Kemhan terus melaksanakan pendampingan kepada para korban, sebagai bentuk rasa kepedulian dan memantau perkembangan kondisi korban setiap saat,” kata Frega.

    Hingga kini, Bagian Pengamanan Kemhan telah melakukan penyelidikan internal berkoordinasi dengan pihak terkait.

    “Akan memberikan saksi tegas bila ditemukan pelanggaran oleh anggota Kemhan,” tutur dia.

    Selanjutnya, pihak Kemhan juga berkomitmen untuk tidak memperpanjang masa berlaku pelat dinas nomor 6504-00 dari mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh MSK saat kejadian.

    “Bagian Pengamanan Kemhan akan mengambil langkah untuk tidak memperpanjang masa berlaku pelat dinas tersebut sebagai bentuk komitmen Kemhan menjaga integritas dan kepercayaan publik,” kata Frega.

    Pihaknya juga meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian kasus itu kepada pihak berwenang.

    “Sekarang mobil tersebut sudah diamankan pihak Polres Metro Jakarta Barat dengan kondisi menggunakan pelat hitam (aslinya), sedangkan plat Kemhan sudah diamankan pihak Bagpam Biro Umum Kemhan,” imbuh Frega.

    Hingga kini, pelaku MSK sedang dirawat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat lantaran mendapat luka parah usai dikeroyok massa di lokasi kejadian.

    Diketahui, akibat tabrakan itu seorang pria berinisial TR meninggal dunia setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Jenazah TR pun telah dipulangkan ke kampung halamannya di Indramayu.

    Selain menabrak korban TR, mobil yang dikemudikan MSK juga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh pria berinisial TN dan sebuah mobil yang dikendarai oleh pria berinisial S dan wanita berinisial MES. Ketiga korban tersebut juga mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit.

    Pihak Kepolisian pun tengah menyelidiki kasus yang terjadi di Jalan Palmerah Barat II, Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (20/1) dini hari tersebut.

    “Ya masih berjalan, sementara masih proses penyelidikan,” ungkap Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto kepada wartawan hari ini.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Banjir Rendam Puluhan Hektar Sawah di Kesamben Jombang

    Banjir Rendam Puluhan Hektar Sawah di Kesamben Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Banjir merendam sekitar 26 hektar sawah di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Kamis (23/1/2025). Bencana ini mengakibatkan petani mengalami kerugian besar akibat gagal panen dan biaya tanam ulang yang tinggi. Sawah yang terdampak berada di Dusun Kandangan, Desa Carangrejo, serta di Desa Kedungmlati.

    Banjir ini diduga berasal dari luapan Afvoer Watudakon yang berada di sebelah utara lokasi terdampak. Di Desa Kedungmlati, sekitar 16 hektar sawah terendam banjir, yang lokasinya berada di sebelah barat jalan Desa Kedungmlati – Podoroto di utara flyover.

    Hari Purnomo, seorang petani di Desa Kedungmlati, mengungkapkan bahwa dirinya terpaksa menanam padi hingga tiga kali sejak Desember 2024 hingga Januari 2025 akibat sawahnya yang terus kebanjiran.

    “Untuk satu kali tanam padi saja di luasan 100 bata, saya menghabiskan biaya penanaman sebesar Rp270 ribu. Kemudian ongkos mencabut bibit sebesar Rp150 ribu. Belum benihnya,” kata Hari.

    Hari menjelaskan bahwa untuk tanam kedua dan ketiga, dirinya harus membeli bibit tambahan. Satu bentil (pocong) harganya Rp5 ribu, dan untuk 100 bata dibutuhkan 90 bentil. “Air yang merendam tanaman padinya ini berasal dari sungai di sebelah utara,” urainya.

    Ia berharap agar sungai yang menjadi penyebab banjir segera dinormalisasi. Menurutnya, jika tidak ada langkah penanganan, banjir akan terus menjadi ancaman bagi petani setiap musim hujan. “Kami berharap sungai tersebut dinormalisasi,” katanya.

    Sementara itu, Sleman, seorang petani dari Dusun Kandangan, mengungkapkan bahwa sawahnya sudah mengalami banjir sebanyak empat kali meski baru dua kali ditanami padi.

    “Karena kebanjiran, saya juga melakukan tanam ulang. Biaya sekali tanam sebesar Rp3 juta untuk luasan 300 bata. Kami berharap pemerintah bisa memberikan bantuan kepada petani yang sawahnya terendam,” kata Sleman.

    Petani di wilayah terdampak berharap adanya solusi konkret dari pemerintah guna mengatasi banjir yang terus terjadi. Selain normalisasi sungai, mereka juga meminta bantuan berupa subsidi bibit dan kompensasi bagi petani yang mengalami kerugian besar akibat bencana ini. [suf]

  • Reklamasi Surabaya Waterfront Land Ditolak, DPRD Dukung Masyarakat Pesisir

    Reklamasi Surabaya Waterfront Land Ditolak, DPRD Dukung Masyarakat Pesisir

    Surabaya (beritajatim.com) – Penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) Reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL) seluas 1.084 hektar dengan nilai investasi mencapai Rp 72 triliun terus bergulir dan semakin meluas.

    Forum Masyarakat Madani Maritim Surabaya, yang merupakan gabungan puluhan elemen masyarakat, secara tegas menolak proyek reklamasi yang akan membangun sejumlah pulau buatan di pantai timur Surabaya. Mereka bahkan telah menyuarakan aspirasinya langsung ke DPR RI dan sejumlah kementerian.

    Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat pesisir yang menolak proyek reklamasi tersebut. Menurutnya, proyek ini tidak sejalan dengan agenda kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan tata ruang di Surabaya.

    “Reklamasi tidak mampu menjawab agenda kesejahteraan ekonomi rakyat, agenda keberlanjutan lingkungan, dan agenda penataan ruang yang berkeadilan di Kota Surabaya,” tegas Eri, Kamis (23/1/2025).

    Eri menjelaskan, Komisi C DPRD Surabaya telah berupaya membantu masyarakat pesisir dengan menghubungkan mereka ke jaringan anggota DPR RI, khususnya yang berada di Komisi IV DPR RI.

    “Beberapa kawan di Komisi C DPRD Surabaya saling menyambungkan dengan jaringan anggota DPR RI yang bertugas di Komisi IV, komisi yang membidangi soal kelautan. Masyarakat pesisir Surabaya yang menyuarakan penolakan telah bertemu dengan perwakilan sejumlah parpol yang ada di Komisi IV DPR RI,” tambah Eri.

    Bahkan, anggota Komisi IV DPR RI, Sonny Danaparamita, telah menyerahkan dokumen penolakan proyek reklamasi ini kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

    “Hari ini, dokumen penolakan reklamasi pantai timur Surabaya sudah diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan,” ungkap politikus PDIP ini.

    Eri juga mengapresiasi perjuangan masyarakat pesisir yang konsisten menyuarakan dampak negatif reklamasi. Menurutnya, perjuangan ini harus terus dijaga karena dampak reklamasi tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga puluhan tahun ke depan.

    “Saya melihat semangat masyarakat pesisir luar biasa. Videonya di media sosial memperlihatkan kekompakan mereka dalam perjalanan ke Jakarta, makan bersama dengan menu sederhana. Insya Allah, perjuangan ini tidak akan sia-sia. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan akan mengevaluasi sejumlah PSN,” ujar Eri.

    Meski proses perizinan reklamasi tidak berada di bawah wewenang Pemkot Surabaya, Eri menegaskan bahwa DPRD dan Pemkot Surabaya tetap berkomitmen menyuarakan kepentingan masyarakat pesisir. Ia juga menyebut narasi bahwa reklamasi akan menyejahterakan warga sebagai sesuatu yang tidak realistis. “Bagaimana mungkin kita menyejahterakan masyarakat pesisir kalau lautnya ditimbun?” tandas Eri.[asg/kun]

  • Kuasa Hukum Bukalapak Bantah Klaim Utang dalam Gugatan PKPU oleh Harmas

    Kuasa Hukum Bukalapak Bantah Klaim Utang dalam Gugatan PKPU oleh Harmas

    JAKARTA – Kuasa hukum PT BUKALAPAK.COM Tbk (BUKA), Ranto Simanjuntak, menyayangkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Harmas Jalesveva (Harmas) pada 10 Januari 2025. Menurutnya, gugatan tersebut tidak tepat secara hukum karena sengketa ini merupakan masalah perdata murni yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Niaga.

    Ranto menjelaskan bahwa sengketa ini masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk pengajuan PKPU. “Kami tegaskan bahwa klien kami tidak memiliki kewajiban utang jatuh waktu kepada Harmas. Sebaliknya, Harmas justru belum memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana deposit yang telah dibayarkan oleh BUKA,” ujar Ranto.

    Awal Mula Permohonan PKPU

    Permohonan PKPU ini bermula dari keputusan Bukalapak untuk tidak melanjutkan rencana penyewaan ruang kantor di Gedung One Belpark milik Harmas. Keputusan tersebut diambil karena Harmas dinilai melakukan wanprestasi dengan gagal menyerahkan ruang kantor sesuai target waktu yang disepakati. Selain itu, ruang yang diserahkan juga tidak layak pakai.

    Harmas mengakui bahwa mereka tidak dapat melanjutkan operasinya akibat permasalahan hukum yang dihadapinya. Operasional Gedung One Belpark telah terhenti sejak Juni 2018, yang menunjukkan ketidakmampuan Harmas untuk menyediakan ruang kantor yang layak. “Dengan berhentinya operasional Gedung One Belpark, sangat jelas bahwa pihak Harmas tidak dapat memenuhi komitmennya untuk menyerahkan ruang kantor kepada BUKA,” tegas Ranto.

    Kuasa hukum Bukalapak memastikan bahwa sengketa ini tidak berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. “Klien kami berada dalam posisi finansial yang sehat, likuid, dan kuat. Dengan pertumbuhan keuangan yang positif, Bukalapak mampu memenuhi seluruh kewajibannya kepada para pemangku kepentingan,” jelas Ranto.

    Ranto menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan proses hukum ini dan mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingan hukum serta reputasi Bukalapak. “Kami berkomitmen penuh untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan,” tutupnya.

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Jobstreet Gratiskan Iklan Loker

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Jobstreet Gratiskan Iklan Loker

    Jakarta, FORTUNE – Jobstreet By SEEK menghadirkan gerakan #NextMillionJobs demi menciptakan satu juta peluang kerja baru per tahun bagi masyarakat Indonesia. Melalui gerakan tersebut, perusahaan itu bermaksud membantu perusahaan memasang iklan lowongan pekerjaan secara gratis dan aman untuk posisi apa pun. 

    “[Program] ini memastikan peluang kerja lebih mudah diakses oleh semua pencari kerja melalui satu platform terpadu. Kami mengajak pemerintah dan sektor swasta untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja dan ekosistem ketenagakerjaan yang andal,” ujar Peter Bithos, Commercial Group Executive, Jobstreet by SEEK, di kantor JobStreet, Jakarta, Kamis (23/1). 

    Data Kementerian Ketenagakerjaan 2023 menunjukkan terdapat sekitar 463.000 lowongan pekerjaan yang tersedia di seluruh Indonesia.

    Jobstreet menyatakan inovasi iklan gratis yang diluncurkan pada Juli 2024 tersebut hingga saat ini telah berhasil meningkatkan jumlah Lowongan Kerja di luar Jawa hingga 60 persen selama lima bulan. Untuk itu, saat ini inovasi iklan tersebut disediakan ke seluruh Indonesia. 

    Sebagai konteks, Indonesia yang terhitung sebagai perekonomian terbesar ke-16 dunia saat ini ditargetkan meraih peringkat ke-5 secara global untuk menjadi negara maju.

    Dengan potensi populasi usia produktif muda (0-34 tahun) sebesar sekitar 159 juta atau 55,9 persen dari keseluruhan penduduk, Indonesia perlu memiliki tambahan 20 juta lapangan pekerjaan baru bagi generasi ini dalam 20 tahun ke depan.

    “Kami harap kontribusi ini dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Varun Mehta, Chief Operation Officer JobStreet Indonesia.

    Pada kesempatan sama, Wisnu Darmawan, Sales Director Jobstreet by SEEK, mengatakan iklan lowongan perusahaan dalam platform Jobstreet juga didukung oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI yang membantu iklan tersebut menjaring kandidat yang tepat: mulai dari mudah ditemukan oleh kandidat yang aktif mencari lowongan kerja serupa, hingga mampu menjangkau kandidat pasif melalui rekomendasi khusus. 

  • Pengertian, Cara Mengurus, dan Perbedaan dengan SHM

    Pengertian, Cara Mengurus, dan Perbedaan dengan SHM

    Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah sertifikat yang diberikan kepada seseorang untuk membangun serta memiliki bangunan di tanah yang bukan miliknya. Soal HGB ini telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

    Beradasarkan Pasal 35 ayat (1) UUPA, HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

    Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (2) UU tersebut berbunyi, “Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.”

    Hal itu berarti HGB diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan bisa diperpanjang sampai 20 tahun. Lalu, dalam Pasal 35 ayat (3) UUPA tertulis bahwa HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

    Dalam Pasal 36 ayat (1) UUPA, yang dapat mempunyai HGB ialah Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

    Selanjutnya, di ayat (2) dalam pasal tersebut berbunyi “Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.”

    Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh HGB, jika dia tak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, jika HGB yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu dihapus karena hukum dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

    Subjek dan objek HGB

    Warga Negara Indonesia (WNI). Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Tanah negara. Tanah hak pengelolaan. Tanah hak milik, dengan persetujuan pemilik tanah.

    Dasar Hukum HGB

    Hak Guna Bangunan atau HGB juga diatur lebih lanjut lewat sejumlah peraturan turunan, termasuk PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

    Dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021 tersebut berbunyi “Hak guna bangunan di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.”

    Hal ini bermaksud bahwa HGB diberikan untuk jangka waktu maksimal adalah 30 tahun, dengan dapat diperpanjang sampai 20 tahun serta pembaruannya hingga 30 tahun. Seusai jangka waktu tersebut, tanah kembali menjadi milik negara atau pemilik tanah sebelumnya, tergantung jenis tanah yang dimanfaatkan.