Blog

  • Koordinasi dengan Penegak Hukum, Menteri KKP Janji Pidanakan Pemasang Pagar Laut – Halaman all

    Koordinasi dengan Penegak Hukum, Menteri KKP Janji Pidanakan Pemasang Pagar Laut – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menyeret pemasang pagar laut untuk diberikan sanksi pidana.

    “Ya pasti (peluang sanksi pidana), kan koridor kita di sini. Itu ruangnya kan ke sana, jadi kalau yang ke sana kita koordinasikan,” ujar Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Trenggono menjelaskan pihaknya juga akan segera berkomunikasi dengan Kementerian lain untuk menindaklanjuti pengusutan pidana umum dalam kasus pagar laut.

    “Tadi di kesimpulan agar dikoordinasikan apabila ada sanksi hukum, itu larinya ke kementerian lain, ke lembaga lain. Ada kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana. Ya nanti kita akan koordinasi,” jelasnya.

    Di sisi lain, Trenggono menjawab kabar sudah ada sejumlah perusahaan yang mencuat terlibat di dalam pemasangan pagar laut. Dia bilang, siapa pun yang terlibat nantinya akan diminta klarifikasi.

    “Kalau nama yang mencuat dan seterusnya, bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar, termasuk yang disampaikan di media itu, kita akan undang, akan kita pertanyakan,” jelasnya.

    “Sekarang sudah berlangsung, sekarang berlangsung terus,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nusron Wahid mengungkap adanya ratusan SHGB dan SHM di area pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Sertifikat itu tersebar di area sepanjang 30,16 Km tersebut.

    Dari keterangan Kementerian ATR/BPN, pemilik sertifikat itu mayoritasnya adalah PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang.

    Kemudian atas nama perorangan sebanyak 9 bidang.

  • Penipuan Dana Umrah Rp 14,2 Miliar di Yogyakarta, 291 Jemaah Jadi Korban

    Penipuan Dana Umrah Rp 14,2 Miliar di Yogyakarta, 291 Jemaah Jadi Korban

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DI Yogyakarta berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dana umrah yang melibatkan seorang perempuan berinisial ID (46), warga Mergangsan, Yogyakarta. Total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp14,2 miliar.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi, mengungkapkan kasus ini terjadi dalam dua periode berbeda.

    “Kerugian pada periode Desember hingga April 2025 mencapai Rp 12 miliar, ditambah dengan data paket perjalanan Haji Furoda pada Mei hingga Juli 2025 sebesar Rp 2,149 miliar. Total kerugian konsumen mencapai sekitar Rp 14,2 miliar,” ujar Endriadi, Kamis (23/1/2025).

    Tersangka ID, yang merupakan pemilik biro travel perjalanan umrah HMS, menggunakan modus menawarkan paket umrah VIP dengan harga murah, berkisar antara Rp 33 juta hingga Rp 48 juta. Ia menjanjikan keberangkatan jamaah pada Desember 2024. Para korban diminta melakukan pembayaran melalui transfer, namun hingga saat ini mereka belum diberangkatkan.

    “Sebanyak 291 jamaah yang dijanjikan berangkat antara Desember 2024 hingga April 2025 tidak pernah diberangkatkan, sehingga mereka melapor ke Polda DIY,” jelas Endriadi.

    Dalam penyelidikan, polisi menyita berbagai barang bukti dari tiga lokasi berbeda. Barang bukti tersebut meliputi dokumen perjanjian umrah, kwitansi pembayaran, buku risalah doa, rekening koran, serta barang operasional seperti laptop, kain ihram, koper, dan tas punggung. Selain itu, ditemukan pula brosur dan barcode QRIS yang digunakan tersangka untuk memikat korban.

    Atas perbuatannya, ID dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. ID terancam hukuman maksimal empat tahun penjara.

  • Hadi Tjahjanto Tak Tahu Polemik Pagar Laut dan PSI Tiba-tiba Bungkam, Raja Juli Dicurigai

    Hadi Tjahjanto Tak Tahu Polemik Pagar Laut dan PSI Tiba-tiba Bungkam, Raja Juli Dicurigai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni mendapat sorotan atas polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus menyebut mustahil jika Hadi dan Raja Juli tak tahu soal sertifikasi pagar laut itu.

    “Rasanya, mustahil bagi Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni tidak tahu soal sertifikat pagar laut yang terbit di era mereka saat menjabat sebagai Menteri/Wakil Menteri ATR/BPN,” kata Jhon dalam akun X, pribadinya, Kamis, (23/1/2025).

    “Itu logika akal sehat kita, andai sistem organisasi di ATR/BPN berjalan dengan baik dan transparan,” tambahnya.

    Apalagi Hadi Tjahjanto kata dia mestinya lebih tergaransi, karena merupakan mantan Panglima TNI yang apa-apa harus teradministrasi dengan baik.

    “Anggaplah Hadi Tjahjanto benar-benar tidak tahu sama sekali soal sertifikat pagar laut itu. Lalu siapa otoritas yang memberikan kepada pengembang? Jawaban paling memungkinkan adalah presiden saat itu, Jokowi,” ujarnya.

    Namun kata dia, kendali kekuasaan tertinggi ada pada presiden, bisa melakukan apapun tanpa sepengetahuan menteri-menterinya.

    Bahkan Jhon menyebut presiden bisa langsung mengintervensi kepala desa tanpa sepengetahuan menteri ATR/BPN.

    Jawaban terakhir lanjut dia, bisa jadi Raja Juli yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri ATR mengambil alih peran Hadi lewat perintah presiden atau insiatif sendiri.

    Apalagi, partai PSI sama sekali bisu alias diam soal kasus pagar laut. Seperti diketahui, Raja Juli merupakan Sekjen PSI.

  • Jepang catat defisit neraca perdagangan selama 4 tahun beruntun

    Jepang catat defisit neraca perdagangan selama 4 tahun beruntun

    Tokyo (ANTARA) – Jepang mencatat defisit perdagangan sebesar 5,33 triliun yen (1 yen = Rp103) berdasarkan statistik awal menggunakan nilai tukar rata-rata 150,97 yen terhadap dolar AS pada 2024, demikian publikasi data Kementerian Keuangan Jepang pada Kamis (23/1).

    Defisit tersebut, menurut data kementerian itu, menandai tahun keempat berturut-turut di posisi merah atau menurun 44,0 persen dari tahun sebelumnya.

    Pada 2024, ekspor Jepang tumbuh 6,2 persen secara tahunan (year on year/yoy) ke angka 107,09 triliun yen, menandai pertumbuhan tahun keempat berturut-turut.

    Kontributor utama peningkatan ekspor tersebut meliputi peningkatan 27,2 persen dalam ekspor peralatan manufaktur semikonduktor, peningkatan 3,7 persen dalam ekspor otomotif, dan peningkatan 10,6 persen dalam perdagangan semikonduktor dan komponen elektronik.

    Impor naik 1,8 persen menjadi 112,42 triliun yen, didorong oleh peningkatan signifikan dalam barang-barang terkait komputer (termasuk periferal), bijih logam nonbesi (non-ferrous), dan impor mesin listrik, yang tumbuh masing-masing sebesar 31,7 persen, 14,7 persen, dan 17,2 persen.

    Sebaliknya, impor batu bara, semikonduktor, dan minyak mentah mengalami penurunan.

    Pada Desember saja, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 130,9 miliar yen, yang sekaligus menandai surplus pertama dalam enam bulan terakhir.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri minta pemda implementasikan BLUD dorong mutu layanan publik

    Kemendagri minta pemda implementasikan BLUD dorong mutu layanan publik

    Kemendagri berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung layanan kesehatan yang berkelanjutan, bermutu, dan kompetitif.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengimplementasikan badan layanan umum daerah (BLUD) secara efektif guna mendorong peningkatan mutu pelayanan publik di daerah.

    Hal tersebut disampaikan Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Praktik Pembagian Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Berbasis Kinerja dan Kebersamaan di Jakarta, Rabu (22/1).

    Maurits menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung layanan kesehatan yang berkelanjutan, bermutu, dan kompetitif.

    “Upaya ini dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sesuai dengan praktik bisnis yang sehat,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, dia berharap pengelolaan BLUD dapat bertransformasi menuju arah yang lebih baik dengan menghadirkan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable).

    Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri ini juga mendorong penerapan prinsip efisiensi, value for money, pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, serta penguatan inovasi, kreativitas, dan semangat kewirausahaan dalam pengelolaan layanan.

    Maurits memandang perlu kesamaan persepsi dalam implementasi BLUD, khususnya dalam pemahaman teknis melalui pendampingan, asistensi, dan sosialisasi berbagai pedoman pengelolaannya.

    “Selain itu, memperbaiki tata kelola keuangan guna meningkatkan pelayanan terbaik sehingga mampu bersaing dan makin kompetitif,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dia menilai kegiatan ini penting untuk meningkatkan pengelolaan BLUD di sektor kesehatan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berdaya saing.

    Ia juga berharap kegiatan ini dapat mendorong semangat tenaga medis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

    Sebagai bentuk apresiasi, dia menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara dan pemangku kepentingan atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

    Secara khusus, dia menghargai kontribusi pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam penyusunan modul serta penilaian laporan kinerja BLUD di bidang kesehatan.

    “Besar harapan kami kegiatan ini dapat menjadi pemantik semangat para pejuang pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan, untuk tetap mewujudkan inovasi dan output positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan optimal terhadap pelayanan kesehatan,” pungkas Maurits.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU Jatim tunggu regulasi pelantikan 22 kepala daerah Pilkada 2024

    KPU Jatim tunggu regulasi pelantikan 22 kepala daerah Pilkada 2024

    Surabaya (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur masih menunggu regulasi resmi terkait pelantikan 22 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang dijadwalkan pada 6 Februari 2025.

    “Kami masih menunggu kepastian regulasinya,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Choirul Umam saat dihubungi dari Surabaya, Kamis.

    Pelantikan tersebut direncanakan hanya akan dilakukan untuk daerah yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Menurut Umam, pihaknya telah mendengar hasil kesepakatan antara KPU RI, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait tanggal pelantikan tersebut, yang diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi II pada Rabu (22/1).

    Meski demikian, Umam menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan merupakan kewenangan pemerintah, sementara KPU berperan sebagai penyelenggara pemilu.

    “Urusan pelantikan sudah menjadi wilayah pemerintah,” ujarnya.

    Dirinya mengaku, saat ini KPU Jatim sedang fokus pada proses sidang sengketa Pilkada yang berlangsung di MK.

    Berdasarkan rencana pemerintah, di Jawa Timur terdapat 22 daerah dari total 38 kabupaten/kota yang akan menjalani pelantikan karena tidak menghadapi sengketa di MK.

    Sebelumnya, KPU di masing-masing kabupaten/kota telah menetapkan pemenang Pilkada di 22 daerah tersebut.

    Berikut 22 pasangan kepala daerah terpilih di Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU daerah.

    Kabupaten Pacitan yaitu Indrata Nur Bayuaji-Gagarin Sumrambah, Kabupaten Trenggalek yaitu Mochamad Nur Arifin-Syah Muhamad Nata Negara, Kabupaten Blitar yaitu Rijanto-Beky, dan Kabupaten Kediri yaitu Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa.

    Berikutnya, Kabupaten Lumajang yakni Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma, Kabupaten Jember yakni Muhammad Fawait-Djoko Susanto, Kabupaten Situbondo yakni Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiyah kemudian Kabupaten Probolinggo yakni Mohammad Haris-Fahmi AHZ.

    Kabupaten Pasuruan pasangan Mochamad Rusdi Sutejo-Shobih Asrori, Kabupaten Sidoarjo yaitu Subandi-Mimik Idayana, Kabupaten Mojokerto yaitu Muhammad Albarraa-Muhammad Rizal Oktavian, Kabupaten Jombang yaitu Warsubi-Salmanuddin dan Kabupaten Madiun yaitu Hari Wuryanto-Purnomo Hadi.

    Selain itu, Kabupaten Ngawi yaitu Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko dan Kabupaten Bojonegoro yaitu Setyo Wahono-Nurul Azizah.

    Selanjutnya, Kota Kediri yaitu Vinanda Prameswati-Qowimuddin, Kota Pasuruan yaitu Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi, Kota Mojokerto yaitu Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi, Kota Madiun yaitu Maidi-Bagus Panuntun, Kota Surabaya yaitu Eri Cahyadi-Armuji, dan Kota Batu yaitu Nurochman-Heli Suyanto.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kawendra ditunjuk jadi Ketua Pelaksana HUT Ke-17 Partai Gerindra

    Kawendra ditunjuk jadi Ketua Pelaksana HUT Ke-17 Partai Gerindra

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian ditunjuk jadi Ketua Pelaksana Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra, yang rencananya acara tersebut digelar di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

    Kawendra mengatakan acara yang akan digelar di Kompleks Parlemen tersebut bukan hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi simbol penguatan peran Fraksi Gerindra DPR dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    “Di media sosial, insya Allah Partai Gerindra paling dicintai saat ini, mungkin karena ini 17 tahun Gerindra, rasanya ingin meriah lagi dan melibatkan lebih banyak masyarakat yang lain,” kata Kawendra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan hal tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk terus bekerja keras dan semakin dekat dengan rakyat, sebagai bukti nyata Gerindra hadir untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bangsa.

    Menurut dia, momentum HUT Ke-17 Gerindra bukan hanya sebagai refleksi perjalanan partai, tetapi juga pengingat bahwa Fraksi Gerindra di DPR harus semakin solid dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

    Sebagai sosok yang tumbuh di dunia event organizer, dia berharap dan optimistis untuk bisa menyukseskan acara tersebut.

    “Besar dan kecilnya sebuah event, lelahnya sama, tanggung jawabnya juga sama. Harus sukses, tetapi kepuasan yang berbeda karena ini momentumnya sakral, 17 tahun Gerindra,” kata dia.

    Dia menilai bahwa acara tersebut bakal memiliki dampak strategis bagi perjalanan politik Gerindra ke depan, karena menjadi komitmen partai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat melalui parlemen, sekaligus membangun sinergi yang lebih erat dengan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

    “Target kita di 2029, momentum ini bisa mempengaruhi elektoral secara maksimal. Mudah-mudahan dengan melibatkan lebih banyak orang, partisipasinya lebih bagus lagi, dan mereka semakin mencintai Partai Gerindra,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ganjar Ungkap Suasana Acara Ulang Tahun ke-78 Megawati di Istana Batu Tulis

    Ganjar Ungkap Suasana Acara Ulang Tahun ke-78 Megawati di Istana Batu Tulis

    loading…

    Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninggalkan Istana Batu Tulis, Kota Bogor, tempat acara perayaan ulang tahun ke-78 Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto/Putra Ramadhani Astyawan

    BOGOR – Sejumlah tokoh mulai meninggalkan Istana Batu Tulis, Kota Bogor, tempat acara perayaan ulang tahun ke-78 Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri . Salah satunya mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo .

    Ganjar menyebut tidak ada pesan khusus yang disampaikan oleh Megawati dalam kesempatan itu. “Tidak banyak pesan yang disampaikan. Tadi ibu hanya nyambut tapi suasananya lebih ke keluarga, teman dekat dan memang ibu ingin menyelenggarakan secara sederhana,” kata Ganjar kepada wartawan di lokasi, Kamis (23/1/2025).

    Dia menjelaskan, tamu undangan yang hadir di Istana Batu Tulis terdiri dari para sahabat partai dan para menteri yang dulunya pernah bersama Megawati. “Ya seneng aja si ada temennya ibu ada dari partai ada dari menteri-menteri yang pernah bersama ibu. Jadi ya sebuah nuansa kekeluargaan persahabatan. Tadi ibu dansa sama cicitnya, begitu melihat cicitnya datang langsung ‘aaa’,” ungkap Ganjar.

    Ketika ditanya apakah ada tamu undangan dari partai lain, Ganjar menyebut tidak ada. “(Dari partai lain?) Rasanya tidak ada,” terangnya.

    Di sisi lain, Ganjar menyebut alasan perayaan ulang tahun Megawati dilaksanakan di Istana Batu Tulis kemungkinan hanya faktor kenyamanan. “Mungkin ibu merasa nyaman aja (di Istana Batu Tulis), soal tempat aja di mana aja. Tapi saya dapat tumpeng tadi,” pungkasnya.

    Ahok: Ibu Mega sama Ibu Saya Seumuran

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) turut hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Megawati. Kata dia, kedatangannya itu hanya untuk mendoakan Megawati di momen ulang tahun tersebut.

    “Datang mendoakan ya, ibu (Megawati) dikasih umur panjang ya, untuk menjadi ibu bangsa, membawa kita semua mewujudkan Indonesia Raya sesuai cita-cita sang proklamator Bung Karno, bapaknya,” ucap Ahok kepada wartawan di gerbang Istana Batu Tulis.

    Ahok menyebut tidak ada pesan khusus yang disampaikan oleh Megawati dalam momen ini. “Enggak, enggak sampaikan apa-apa. Hanya ngobrol, makan,” tambahnya.

    Ia pun tidak mengetahui alasan Megawati merayakan ulang tahunnya di Istana Batu Tulis. “Enggak, aku gak tahu. Yang pasti ibu Mega sama ibu saya itu seumur, itu saja,” pungkasnya.

    (rca)

  • Sebanyak 19.324 kendaraan terjaring Operasi Lintas Jaya di Jaktim

    Sebanyak 19.324 kendaraan terjaring Operasi Lintas Jaya di Jaktim

    Bentuk pelanggarannya yang ditemukan itu antara lain berhenti dan menunggu diam (mangkal) di rambu terlarang

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Timur, Riki Erwinda menyebut sebanyak 19.324 kendaraan terjaring dalam Operasi Lintas Jaya di sejumlah lokasi di Jakarta Timur sepanjang 2024.

    “Dari 19.324 kendaraan yang ditindak itu Sudin Perhubungan memberi sanksi berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tilang terhadap 3.594 kendaraan,” kata Riki di Jakarta, Kamis.

    Bentuk pelanggarannya yang ditemukan itu antara lain berhenti dan menunggu diam (mangkal) di rambu terlarang, memuat barang melebihi aturan, melanggar trayek, parkir sembarangan, dan sebagainya.

    Kemudian, ada sanksi stop operasi sebanyak 1.232 kendaraan, BAP polisi 3.436, cabut pentil (OCP) sepeda motor ada 2.218 kendaraan, OCP kendaraan roda tiga 311 kendaraan, OCP mobil 124 kendaraan, dan 5.796 sepeda motor melawan arus ditilang.

    Selanjutnya yang dikenai sanksi derek ada 3.552 kendaraan dan jaring angkut 61 ada sepeda motor.

    “Operasi Lintas Jaya dilakukan setiap hari kerja dengan lokasi berpindah-pindah. Tahun 2025 masih akan terus dilakukan karena pelanggaran lalu lintas tentunya masih ada walaupun sudah sering diberikan penindakan,” jelas Riki.

    Menurut Riki, dalam melakukan operasi, pihaknya selalu melibatkan 35 personel gabungan mulai dari unsur Sudin Perhubungan dibantu dari Satwil Lantas, Garnisun, dan POM TNI.

    “Gencarnya penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar,” ucap Riki.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kondisi Mayat Wanita dalam Koper di Ngawi Tak Lengkap

    Kondisi Mayat Wanita dalam Koper di Ngawi Tak Lengkap

    Ngawi (beritajatim.com) – Polisi telah melakukan pemeriksaan luar terhadap kondisi jenazah mayat wanita dalam koper merah yang ditemukan di saluran air Desa Dadapan, Kendal, Ngawi, Kamis (23/1/2025). Mayat tersebut ditemukan tidak lengkap, sebagian anggota tubuh tidak ada.

    “Hasil pemeriksaan luar, korban ini berjenis kelamin wanita, kepala tidak ada, kaki kiri mulai pangkal paha tidak ada dan kaki kanan mulai lutut tidak ada,” kata Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, saat berada di Instalasi Forensi dan Mediko Legal RSUD dr Soeroto Ngawi.

    Yang ditemukan bersama jasad yakni koper merah, bedcover motif garis, dan sepasang sandal wanita. Dwi SR mengaku belum bisa mengungkap lebih jauh terkait ciri fisik korban.

    “Untuk ciri fisik, kemudian kabar kalau hamil, serta usia ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut ya. Kami belum bisa berikan keterangan terkait ini. Masih dalam pemeriksaan oleh tim,” kata mantan Kapolres Situbondo itu.

    Kemudian, terkait bedcover yang mungkin milik pribadi atau dari fasilitas semacam hotel, pihaknya masih menyelidiki asalnya.

    Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mencari potongan tubuh korban yang mungkin berada di sekitar lokasi. [fiq/beq]