Blog

  • Dibui Seumur Hidup, Pendiri Situs Terlarang Diampuni Trump

    Dibui Seumur Hidup, Pendiri Situs Terlarang Diampuni Trump

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump, memberi pengampunan penuh pada Ross Ulbritch, pendiri situs terlarang Silk Road. Marketplace yang beroperasi di dark web itu dulu menjadi pusat penjualan narkoba dan menurut jaksa berkontribusi pada kematian sedikitnya 6 orang.

    Ross yang saat ini berusia 40 tahun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sejak tahun 2015. Dia diadili oleh pengadilan federal dengan 7 tuntutan, termasuk distribusi narkotika dan konspirasi peretasan komputer.

    Sekarang, dia menjadi manusia bebas. Menurut Trump, mereka yang menghukum Ross adalah orang gila dan bahwa hukuman yang ditimpakan padanya konyol serta bukti tindakan berlebihan pemerintah.

    “Saya baru saja menghubungi ibu Ross untuk memberitahunya bahwa untuk menghormatinya dan gerakan libertarian yang sangat kuat mendukung saya, dengan senang hati saya tandatangani pengampunan penuh dan tanpa syarat pada anaknya,” cetus Trump yang dikutip detikINET dari BBC.

    Silk Road ditutup tahun 2013 setelah polisi menangkap Ross. Situs ini menjual obat ilegal menggunakan Bitcoin, juga perangkat hacker dan paspor curian. Saat pengadilan, jaksa menyebut website itu menjual narkoba senilai USD 200 juta.

    Jaksa mengatakan dia juga memfasilitasi enam orang pembunuh bayaran, termasuk satu orang terhadap mantan karyawan Silk Road, meski tidak ada bukti bahwa pembunuhan itu benar-benar dilakukan. Pasar itu namanya berasal dari rute perdagangan bersejarah yang membentang di Eropa, Asia, dan sebagian Afrika.

    Situs itu menjadi terkenal melalui laporan media dan obrolan online. Namun, pengguna hanya dapat mengakses situs itu melalui Tor -, sistem yang memungkinkan orang menggunakan web tanpa mengungkapkan siapa mereka atau negara tempat mereka berada.

    Dokumen FBI mengatakan situs itu punya sekitar sejuta pengguna terdaftar. Ross ditangkap di perpustakaan umum San Francisco tahun 2013 dalam operasi penyamaran. Dia mengobrol di internet dengan seseorang yang dia pikir kolega tapi sebenarnya agen federal yang menyamar. Meski hakim berharap hukumannya bikin kapok, pasar yang lebih besar seperti Silk Road malah muncul setelah penutupannya.

    Trump awalnya mengisyaratkan akan meringankan hukuman Ulbricht dalam pidatonya tahun lalu di Konvensi Nasional Libertarian. Partai Libertarian mengadvokasi pembebasan Ross dan mengatakan kasusnya merupakan contoh dari tindakan pemerintah yang melampaui batas.

    Anggota kongres dari Partai Republik Thomas Massie, sekutu Trump, memuji keputusan tersebut. “Terima kasih telah menepati janji Anda kepada saya dan orang lain yang telah mengadvokasi kebebasan Ross,” katanya.

    (fyk/fyk)

  • Takut Kalah Saing Produk Impor, Asosiasi Furnitur Minta Pemerintah Lindungi Pasar Lokal – Page 3

    Takut Kalah Saing Produk Impor, Asosiasi Furnitur Minta Pemerintah Lindungi Pasar Lokal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Dedy Rochimat, mengaku sangat khawatir dengan semakin banyaknya produk furnitur impor yang masuk ke Indonesia, dapat mempersempit ruang gerak bagi produk lokal yang dihasilkan oleh para pengrajin dan industri furnitur dalam negeri.

    Dedy mengungkapkan bahwa selain meningkatnya volume impor furnitur, keberadaan pameran produk furnitur internasional juga memberikan tantangan tersendiri.

    Sebab pameran-pameran tersebut sering kali menampilkan produk impor yang dianggap lebih murah atau memiliki desain yang lebih modern, membuat konsumen lebih tertarik untuk membeli produk dari luar negeri.

    Fenomena ini, kata Dedy, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor industri. Asmindo, sebagai wadah bagi pelaku industri furnitur dan kerajinan lokal, terus berupaya memperjuangkan kepentingan produk-produk dalam negeri agar tetap dapat bersaing di pasar domestik.

    “Sebagai organisasi yang menaungi 90 persen anggota di kalangan UKM, ASMINDO sangat mengharapkan keberpihakan dan dukungan nyata dari pemerintah untuk melindungi pasar domestik,” kata Dedy saat ditemui usai Peluncuran IFFINA 2025, di Kementerian Perdagangan, Kamis (23/1/2025).

    Peningkatan Kualitas

    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya inovasi dan peningkatan kualitas produk lokal. Agar dapat bersaing dengan produk impor, industri furniture Indonesia harus mampu menciptakan desain yang menarik, kualitas yang terjamin, serta harga yang kompetitif.

    Pemerintah pun diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri kreatif dan perlindungan terhadap produk lokal, sehingga industri furnitur Indonesia dapat berkembang pesat dan memiliki daya saing yang kuat di pasar global.

    “Kami berharap adanya dukungan regulasi yang lebih kuat untuk mengontrol arus import furnitur. termasuk dengan memberikan prioritas kepada produk lokal dalam belanja pemerintah,” ujarnya.

     

  • Prabowo terlihat serius catat pesan dari mantan menteri Emil Salim

    Prabowo terlihat serius catat pesan dari mantan menteri Emil Salim

    Presiden Prabowo Subianto terlihat serius mencatat pesan-pesan yang tengah diberikan mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) Emil Salim, saat berkunjung ke kediamannya di Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto

    Prabowo terlihat serius catat pesan dari mantan menteri Emil Salim
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 08:43 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto terlihat serius mencatat pesan-pesan yang tengah diberikan mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) Emil Salim, saat berkunjung ke kediamannya di Jakarta, Rabu (22/1).

    Berdasarkan foto resmi yang diterima dari Tim Media Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara yang mengenakan kemeja safari krem terlihat memberi hormat, serta mencatat dengan pulpen hitamnya di sebuah kertas, saat Emil memberikan pesan-pesan.

    “Luar biasa Pak Emil,” kata Prabowo, seperti dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (22/1) malam.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo dengan penuh hormat menyapa dan bersalaman dengan Emil sekaligus meminta maaf karena baru dapat mengunjunginya pada pagi tadi.

    “Mustinya saya ke depan,” kata Emil yang berkehendak menyambut Prabowo di bagian depan kediamannya.

    “Enggak, enggak, enggak (perlu menyambut). Luar biasa, Pak Emil. Minta maaf saya baru datang sekarang ini,” kata Prabowo membalas ke Emil.

    Usai pertemuan itu, Prabowo pun menceritakan pertemuannya dengan Emil Salim kepada jajaran menteri, wakil menteri, kepala badan dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya, pada Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

    Presiden menyampaikan pesan mendalam dari sosok Profesor Emil Salim yang menekankan pentingnya orientasi pengabdian pejabat negara kepada kepentingan rakyat dan negara.

    Presiden, saat berpidato dalam Sidang Kabinet Paripurna, mengatakan Emil Salim yang kini berusia 94 tahun dikenal sebagai mantan menteri lintas kementerian, yang berkomitmen pada sumpah jabatan untuk meninggalkan kepentingan pribadi atau kelompok demi kepentingan nasional.

    “Inti yang saya kira saya tangkap dari beliau, beliau ingatkan, bahwa seorang menteri adalah seorang pejabat negara, berarti orientasi pengabdiannya adalah negara,” ujarnya.

    Pesan tersebut, kata Presiden, menjadi pengingat penting bagi para pejabat negara dalam menjalankan tugasnya.

    “Saya tadi pagi kebetulan berjumpa dengan Profesor Emil Salim, seorang senior, usianya 94 tahun, berkali-kali jadi menteri. Beliau menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan harapan-harapan, dan menyampaikan apa-apa yang beliau jadikan pegangan beliau,” ujar Presiden.

    Sumber : Antara

  • Video: Dampak Keluarnya AS dari WHO Terhadap Indonesia

    Video: Dampak Keluarnya AS dari WHO Terhadap Indonesia

    Video: Dampak Keluarnya AS dari WHO Terhadap Indonesia

  • Ekonom nilai upaya pengendalian inflasi masih perlu diperkuat

    Ekonom nilai upaya pengendalian inflasi masih perlu diperkuat

    Ketidakseimbangan antara kebutuhan mendesak dan kapasitas domestik perlu dikelola dengan lebih hati-hati agar tidak membebani anggaran negara,

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Indef M. Rizal Taufikurahman memandang bahwa upaya pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan masih perlu diperkuat, sebagai refleksi dari 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kebijakan 100 hari pertama ini menunjukkan arah yang mesti diperkuat dan diperjelas,” kata Rizal yang merupakan Head Center of Macroeconomics and Finance Indef itu saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Rizal menambahkan, eksekusi kebijakan ini juga memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa upaya pengendalian inflasi dan stabilitas pangan benar-benar menghasilkan dampak ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

    Ia mengamini bahwa pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan menjadi fokus utama dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan Desember 2024 sebesar 1,57 persen, sedikit naik dari 1,55 persen di bulan sebelumnya tetapi tetap dalam batas target.

    Rizal mencatat bahwa penurunan harga bahan pokok tertentu, seperti cabai merah, menjadi bukti awal keberhasilan kebijakan stabilisasi. Namun, hasil ini perlu terus dipantau karena fluktuasi harga pangan masih menjadi tantangan yang signifikan.

    Adapun dalam kurun waktu 100 hari di mana satu kebijakan utama berupa pemberian makanan gratis kepada 80 juta anak sekolah dan ibu hamil, Rizal mengatakan hal ini memiliki tujuan strategis untuk mengatasi malnutrisi sekaligus meningkatkan industri susu lokal.

    Meski ambisius, imbuh dia, kebijakan ini memperlihatkan ketergantungan pada impor susu dan rencana pengadaan sapi perah yang menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan logistik dan keberlanjutan ekonomi lokal.

    “Ketidakseimbangan antara kebutuhan mendesak dan kapasitas domestik perlu dikelola dengan lebih hati-hati agar tidak membebani anggaran negara,” kata dia.

    Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga turut mendukung upaya pemerintah dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 5,75 persen per Januari 2025 untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

    Meski langkah ini didasarkan pada inflasi yang terkendali, Rizal pun memandang bahwa realisasi dampaknya terhadap ekspor, konsumsi, dan investasi masih belum terlihat signifikan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Implementasi Aturan Devisa Hasil Ekspor SDA Harus Perhatikan Likuiditas Eksportir

    Implementasi Aturan Devisa Hasil Ekspor SDA Harus Perhatikan Likuiditas Eksportir

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kebijakan pemerintah untuk menahan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) hingga 100% selama satu tahun dapat memberikan dampak positif. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan cadangan devisa nasional dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    Namun, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya memperhatikan kondisi likuiditas dan kebutuhan investasi para eksportir agar kebijakan ini tidak menjadi kontraproduktif bagi dunia usaha.

    “Kadin mendukung semua upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional. Tujuan penahanan DHE adalah untuk memperkuat nilai tukar rupiah agar tidak terlalu volatil. Apalagi cadangan devisa kita tidak besar,” kata Anindya Novyan Bakrie, Kamis (23/1/2025).

    Anindya menambahkan, para eksportir juga memerlukan devisa untuk mendukung impor bahan baku serta barang modal bagi investasi. Oleh karena itu, ketersediaan likuiditas harus tetap dijaga agar tidak merugikan pelaku usaha.

    “Para eksportir adalah juga importir, apalagi pelaku usaha yang bergerak di bidang industri manufaktur,” ujarnya.

    Anindya menambahkan, eksportir juga membutuhkan rupiah untuk kebutuhan operasional di dalam negeri. Dengan adanya penahanan DHE selama satu tahun, pemerintah perlu memberikan solusi yang mendukung, khususnya dalam menjaga ketersediaan dana investasi. Apabila pelaku usaha mengalami kesulitan likuiditas, ekspor Indonesia berpotensi terganggu di masa depan.

    Saat ini, pelaku usaha swasta sedang bersiap untuk terlibat lebih besar dalam pembangunan infrastruktur, sektor pertanian untuk ketahanan pangan, serta industri hulu dan hilir. Anindya menekankan, jangan sampai kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan BUMN terganggu akibat kebijakan yang kurang mendukung.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan menerbitkan regulasi teknis terkait devisa hasil ekspor SDA dalam bentuk peraturan pemerintah yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025. Salah satu insentif utama yang disiapkan adalah tarif Pajak Penghasilan (PPh) 0% atas pendapatan bunga dari instrumen penempatan DHE.

  • DPR Bentuk 3 Tim Pengawas, Dari Pelaksanaan Haji hingga Pekerja Migran Indonesia

    DPR Bentuk 3 Tim Pengawas, Dari Pelaksanaan Haji hingga Pekerja Migran Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengumumkan pembentukan tiga tim pengawas (timwas) DPR yang mencakup Timwas Pelaksanaan Haji 2025, Timwas perlindungan pekerja migran Indonesia, dan Timwas penanganan bencana.

    Ketiga timwas tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahamd dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat (23/1/2025).

    “Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi 22 Januari 2025 telah membahas surat pimpinan DPR RI tentang pembentukan tim pengawas haji,” tuturnya dalam rapat itu.

    Lebih lanjut, Dasco menjelaskan urgensi dibentuknya timwas perlindungan pekerja migran Indonesia dan timwas pengangan bencana. Kata Dasco, warga Indonesia saat ini memiliki minat yang tinggi untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia.

    “Dan masih banyak kasus-kasus yang dihadapi oleh pekerja migran serta untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia periode 2019-2024,” jelasnya.

    Sementara itu, timwas penanganan bencana dibentuk lantaran pihaknya merasa ada frekuensi yang tinggi dan beragamnya bencana yang mengakibatkan kerusakan, baik kepada korban maupun ekonomi.

    “Sehingga [dengan dibuatnya timwas] akan mempermudah tugas DPR RI dalam pengawasan upaya terhadap tanggap darurat dan lain sebagainya,” kata Politikus Gerindra tersebut.

    Adapun, Timwas Pelaksanaan Haji 2025 akan dipimpin oleh Dasco. Sementara itu, Timwas perlindungan pekerja migran Indonesia dan Timwas penanganan bencana akan dipimpin oleh Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat.

  • Lelang 3 Spektrum Frekuensi, Wamenkomdigi: Masih Disusun

    Lelang 3 Spektrum Frekuensi, Wamenkomdigi: Masih Disusun

    Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih mempelajari beberapa hal sebelum memulai rencana lelang spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz dan 26 GH z pada tahun ini.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pihaknya sudah memasukan rencana lelang frekuensi pada tahun 2025.

    Namun, saat ini rencana tersebut masih dalam kajian karena adanya perubahan nama dari Kominfo ke Komdigi. Sehingga, baru akan menunjuk Direktorat mana yang membawahi lelang tersebut.

    “Lagi dipelajari ini kan perombakan struktur ya jadi nanti wewenangnya ada di Dirjen mana nah itu lagi disusun lah. Tapi masuk agenda lah no worries,” kata Nezar dikutip Kamis (23/1/2025).

    Lebih lanjut, terkait dengan skema lelang frekuensi nantinya, Nezar tidak mau berkomentar lebih.

    Dirinya menyebut bahwa untuk skema lelang frekuensi akan diumumkan lebih lanjut, apakah akan dilakukan bertahap atau dilakukan lelang sekaligus.

    “Nanti akan diumumkan (skemanya),” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan saat ini Kemenkominfo hakikatnya telah siap untuk menggelar lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz pada 2024. 

    Namun, para operator mengirim surat meminta agar kedua spektrum dilelang bersamaan dengan 2,6 GHz. 

    Berdasarkan perhitungan operator seluler, lanjut Ismail, dengan ketiga spektrum frekuensi digelar secara bersamaan (700 MHz, 2600 MHz, dan 26 GHz), secara nilai ekonomi akan lebih baik. 

    “Menurut jadwal 2,6 GHz (2600 MHz) berakhir pada akhir tahun, jadi kita bisa lelang pada awal 2025. Harapan kami kuartal I/2025. Lelang akan digabung antara 700 MHz, 2,6GHz dan 26 GHz,” kata Ismail di Jakarta, Kamis (12/9/2024). 

    Sekadar informasi, pada frekeusni 700 MHz saat ini terdapat pita frekuensi selebar 112 MHz, dari jumlah tersebut yang akan dilelang untuk seluler sebesar 90 MHz. Frekuensi 700 MHz masuk dalam kategori low band yang berarti memiliki cakupan yang luas. 

    Sementara itu untuk 2,6 GHz digunakan oleh satelit penyiaran dan akan selesai pada akhir 2024. Ada bandwidth sebesar 150 MHz pada rentang 2.520-2.670 MHz yang dapat digunakan untuk seluler.  2,6 GHz masuk dalam kategori pita frekuensi mid-band yang memiliki keunggulan cakupan luas dan kapasitas besar. 

    Terakhir, pita frekuensi 26 GHz yang memiliki karakteristik dapat menampung kapasitas dengan jumlah besar. Frekuensi yang dapat digunakan di pita ini ada lebih dari 1.000 MHz.

  • Menhub usul WFA mulai 24 Maret bagi kelancaran Lebaran

    Menhub usul WFA mulai 24 Maret bagi kelancaran Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan pemberlakuan bekerja di mana saja atau Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret untuk membantu kelancaran libur Lebaran 2025.

    “Dengan adanya momen dua hari raya besar keagamaan yang berdekatan dan mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak, maka akan kami rekomendasikan agar pemerintah maupun perusahaan menerapkan WFA mulai 24 Maret” ujar Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Hal ini dapat membantu dalam mengantisipasi kepadatan utamanya pada titik penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi.

    “Kalau kami memberikan ilustrasi bahwa libur cuti bersama telah dimulai dari 28 Maret 2025 itu cuti bersama Hari Raya Nyepi, kemudian libur Lebaran kalau tidak ada perubahan akan jatuh pada 30 Maret, selanjutnya adalah cuti bersama Lebaran sampai dengan tanggal 7 April. Kami melihat bahwa tanggal 28 Maret hingga 30 Maret sepertinya agak sedikit menantang, mengingat kita hanya punya tiga hari untuk mengurai para pemudik dan rasanya waktunya sangat menantang,” kata Dudy.

    Itulah sebabnya, Dudy akan mengusulkan pemberlakuan WFA dan tentu juga kami akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang nanti kami sampaikan kepada Presiden RI.

    “Mohon izin ini kami belum sampaikan kepada Presiden RI dan kami sedang melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, bahwa kami akan mengusulkan dari tanggal 24 Maret hingga 27 Maret untuk diberlakukan WFA. Jadi mungkin dari pihak kementerian dan lembaga lainnya bisa memberlakukan WFA bagi pegawai-pegawai, sehingga mereka bisa bekerja dari mana saja. Dan untuk pihak swasta, kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja maupun dengan para pelaku usaha apakah memungkinkan untuk (WFA) ini diberlakukan,” katanya.

    Kalau ini diberlakukan, lanjutnya, maka hal itu akan sangat menolong bagi para pemangku kepentingan yang mengelola angkutan Lebaran untuk dapat mengurai kepulangan dari para pemudik di Lebaran 2025.

    Sebagai informasi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Puwagandhy membahas wacana (WFA) atau bekerja dari mana saja menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025 dengan tujuan mengantisipasi lonjakan arus mudik.

    Menhub mengusulkan sistem bekerja di mana saja (WFA) yang dimulai sejak 24-27 Maret 2025. Usulan ini untuk mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idul Fitri.

    Hari Raya Nyepi tahun ini jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului cuti bersama Hari Raya Nyepi hari Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri bertepatan 31 Maret.

    Dengan waktu libur yang berdekatan, Menhub menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Atensi AKBP Hendra Eko Triyulianto sebagai Kapolres Pamekasan

    Atensi AKBP Hendra Eko Triyulianto sebagai Kapolres Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Beragam tindakan melanggar hukum maupun mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi atensi Polres Pamekasan, dibawah kepemimpinan AKBP Hendra Eko Triyulianto.

    “Akhir-akhir ini banyak kejadian berupa tindak kejahatan, seperti begal, premanisme, judi, narkoba, curanmor, balap liar dan lainnya akan kami tindak tegas,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, Rabu (22/1/2025) kemarin.

    Guna melakukan penindakan tersebut, pihaknya mengajak insan pers bahu membahu mencari solusi terbaik guna mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas. “Tidak banyak yang kami sampaikan, tolong bantu kami. Mari kita cari solusi bersama,” ungkapnya.

    “Maka dari itu, tolong bantu kami, ingatkan dan kabari kami, kita kolaborasi untuk bersama mewujudkan Pamekasan aman dan kondusif. Serta selalu bersama mewujudkan situasi kamtibmas,” sambung Kapolres kelahiran Bangkalan, Madura.

    Ajakan tersebut bukan tanpa alasan, sebab pihaknya menilai jika media menjadi salah satu pilar penting demokrasi. Sehingga dapat memberikan informasi objektif dan edukatif bagi publik. “Kolaborasi dan sinergitas ini penting untuk bersama mewujudkan kondisi kamtibmas di Pamekasan,” tegasnya.

    “Karena kami yakin jika rekan-rekan media memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai informasi, sehingga juga penting untuk menjadi kontrol terhadap berbagai kepentingan publik di kabupaten Pamekasan,” pungkasnya. [pin/kun]