Blog

  • Usai Diakuisisi Grup Djarum, Remala Abadi Gaspol Bangun Jaringan Serat Optik

    Usai Diakuisisi Grup Djarum, Remala Abadi Gaspol Bangun Jaringan Serat Optik

    Jakarta

    PT Remala Abadi Tbk (Data) akan semakin agresif menggelar jaringan fiber to the home (FTTH) dan ekspansi usahanya. Hal ini seiring perusahaan penyedia jaringan internet itu diakuisisi oleh Grup Djarum.

    Pasca Grup Djarum melalui PT Iforte Solusi Infotek (iForte) yang dikendalikan oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR), resmi mengumumkan akan mengakuisisi Remala Abadi. Terbaru, Remala bekerja sama dengan PT Cikarang International City (Cinity) menggelar jaringan FTTH di cluster yang dibangunnya.

    Sebagai informasi, Cinity yang merupakan bagian dari PT Pertiwi Sejati Estate merupakan salah satu penggembang yang terkemuka di Indonesia. Mereka memiliki banyak proyek pembangunan perumahan maupun kawasan komersial di berbagai wilayah. Diharapkan kerja sama bisa mencapai target pembangunan hingga 500 ribu homepass.

    Richard Kartawijaya Direktur Utama Remala Abadi mengatakan, kerja sama ini membuktikan kepercayaan yang tinggi yang diberikan Cinity kepada Data untuk menyediakan jaringan FTTH yang berkualitas bagi konsumen Cinity.

    “Saat ini broadband sudah menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Melihat kebutuhan ini Data berinisiatif menjalin kerja sama dengan Cinity untuk menyediakan jaringan broadband yang memiliki kualitas prima. Konsumen yang membeli rumah Cinity akan kami berikan harga broadband yang sangat kompetitif dan terjangkau yaitu Rp 180 ribu untuk kecepatan mulai dari 100 mbps,” terang Richard dalam keterangan tertulisnya, (Kamis (23/1/2025).

    Dengan kerja sama ini Data dapat membangun jaringan serat optik dan menyediakan layanan FTTH di wilayah yang akan dibangun oleh Cinity. Sementara itu, Cinity nantinya juga akan mendapatkan benefit berupa revenue share yang adil dengan menganut prinsip transparansi.

    Richard menambahkan, jika ada pengembang lainnya atau masyarakat yang ingin bermitra dalam penyediaan layanan FTTH, Data terbuka untuk bekerja sama dengan konsep revenue sharing yang saling menguntungkan.

    Untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen Cinity, Remala juga akan menyediakan CCTV yang terpasang baik di cluster maupun di jalan raya. Di tahap awal, kata Richard, Data berencana menyediakan jaringan FTTH di seluruh unit yang dibangun oleh Cinity.

    Sedangkan, jumlah homepass yang akan dibangun oleh Data di seluruh cluster yang dibangun Cinity mencapai 13 ribu. Nantinya tak menutup kemungkinan DATA dapat membangun dan menyediakan jaringan broadband di tempat-tempat komersial yang dibangun oleh PT Pertiwi Sejati Estate sebagai holding Cinity. Seperti di wilayah Bekasi, Kabupaten Karawang dan Subang.

    “Dengan iForte yang masuk sebagai investor strategis, kami sangat optimis dapat memenuhi kebutuhan PT Pertiwi Sejati Estate dan pengembang besar lainnya yang ingin memberikan layanan lebih bagi konsumen yang ingin membeli propertinya. Dengan tersedianya layanan broadband yang terbaik dari Remala, tentunya akan memberikan nilai tambah bagi nilai jual properti yang dibangunnya,” tutur Richard.

    Masuknya iForte sebagai mitra strategis, ucap Richard, Remala dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan jaringan backbone yang selama ini sudah dimiliki oleh anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk. tersebut.

    Selain itu dengan menjadi investor strategis di Data, selama ini pangsa pasar yang belum tergarap maksimal oleh iForte, dapat diolah secara maksimal oleh Remala.

    (agt/fay)

  • Menteri ATR/BPN Sebut HGB di Atas Laut Sidoarjo Akibat Abrasi, Panen Bantahan

    Menteri ATR/BPN Sebut HGB di Atas Laut Sidoarjo Akibat Abrasi, Panen Bantahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang menyebut Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di perairan Desa Segoro Tambak, Sidoarjo, terjadi akibat abrasi, menuai bantahan dari berbagai pihak. Nusron sebelumnya menyatakan bahwa lahan HGB tersebut dulunya merupakan tambak perikanan yang berubah menjadi laut akibat pengikisan tanah pesisir.

    “Dulu awalnya itu adalah tambak ceritanya. Nah, kemudian saya cocokkan dengan peta supaya bapak-bapak paham. Sebelumnya memang begini (lahan tambak perikanan) dan sekarang laut,” ujar Nusron di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Namun, klaim ini segera ditanggapi dengan bantahan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur, akademisi, hingga warga setempat.

    WALHI Jatim Bantah Klaim Abrasi

    Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan, menyatakan bahwa berdasarkan citra satelit, lokasi HGB tersebut tidak pernah berupa daratan.

    “Berdasarkan citra satelit bahkan sejak tahun 2002 kawasan tersebut tidak pernah berupa daratan, sehingga klaim [Nusron] bahwa sebelumnya merupakan daratan harus dibuktikan secara transparan oleh BPN kepada publik,” tegas Wahyu, Kamis (23/1/2025).

    Akademisi Perkuat Bantahan

    Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Thanthowy Syamsuddin, juga mengungkapkan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa kawasan HGB tersebut secara historis merupakan pesisir dan laut.

    “Data visual dari timelapse Google Earth menunjukkan bahwa sejak 1988 hingga 2022, wilayah ini konsisten berupa laut, mangrove, dan tambak perikanan. Tidak ada bukti bahwa kawasan tersebut pernah menjadi daratan,” ungkap Thanthowy.

    Dia menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan titik koordinat spesifik lokasi HGB yang divalidasi melalui aplikasi Bhumi ATR, yakni 7.342163°S, 112.844088°E, 7.355131°S, 112.840010°E, dan 7.354179°S, 112.841929°E.

    Kesaksian Warga: Tambak Dijual pada 1985

    Moh. Soleh, seorang nelayan setempat, juga membantah klaim abrasi. Ia mengungkapkan bahwa tambak di lokasi tersebut dulunya milik warga desa, tetapi dijual kepada sebuah perusahaan berinisial H pada tahun 1985.

    “Tambak laut itu awalnya milik warga dan dijual kepada perusahaan. Setelah itu, tambak dipagari kayu setinggi 2-3 meter, tetapi sekarang pagar itu sudah rusak akibat air laut,” ujar Soleh.

    Menurutnya, proses penjualan melibatkan banyak warga, tetapi alasan di balik alih kepemilikan itu masih menjadi pertanyaan hingga saat ini.

    Investigasi HGB Berlanjut

    Polemik ini memicu perhatian publik, dan Kanwil ATR/BPN Jawa Timur kini tengah melakukan investigasi terkait status HGB di atas laut Desa Segoro Tambak. Proses penyelidikan diperkirakan berlangsung selama satu pekan. [ram/beq]

  • Pohon Tumbang di Sarangan Magetan Kembali Timpa Warung Sate, BPBD Ingatkan Wisatawan

    Pohon Tumbang di Sarangan Magetan Kembali Timpa Warung Sate, BPBD Ingatkan Wisatawan

    Magetan (berirajatim.com) – Imbas cuaca ekstrem, sebatang pohon kembali tumbang dan menimpa warung sate di Telaga Sarangan, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, pada Rabu (22/01/2025) sekitar pukul 21.30 WIB.

    Pohon jenis kaliandra dengan diameter sekitar 80 cm tumbang dan menimpa satu los pedagang milik Ibu Dian, warga Desa Plumpung, Kecamatan Plaosan. Akibatnya, los pedagang mengalami kerusakan sedang, sementara akses jalan lingkar barat tertutup hingga 30 persen.

    “Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Plaosan mulai pukul 21.00 WIB. Kondisi ini menyebabkan pohon besar di lokasi kejadian tumbang dan menimpa los pedagang serta menghalangi sebagian akses jalan wisata Telaga Sarangan,” kata Eka, Kamis (23/01/2025)

    “proses pembersihan telah selesai dilakukan, dan akses jalan lingkar barat Telaga Sarangan sudah dapat dilalui kembali. Perbaikan los pedagang yang rusak akan dilakukan secara mandiri oleh pemiliknya,” lanjut Eka.

    BPBD Magetan mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama hujan yang disertai angin kencang, untuk menghindari risiko serupa di masa mendatang.

    “Khusus untuk wisatawan, kami mengimbau agar saat hujan tidak mendekat ke kawasan tebing yang berada di bagian barat telaga. Karena selain berpotensi ada material yang longsor, atau batu yang menggelinding, berpotensi ada pohon tumbang,” pungkas Eka. [fiq/kun]

  • Penampakan Motor-Mobil Terseret Longsor di Pekalongan

    Penampakan Motor-Mobil Terseret Longsor di Pekalongan

    Jakarta

    Pencarian korban hilang terseret banjir dan longsor di Petungkriyono, Pekalongan, terus berlanjut. Di area pencarian, di persawahan sekitar rumah Sekretaris Desa Kasimpar ditemukan puing-puing bangunan, motor dan mobil yang terseret longsor.

    Bencana itu terjadi pada Senin (20/1) petang. Saat itu beberapa warga yang berteduh di rumah Sekdes Kasimpar ikut terseret longsor. Lokasi pencarian korban ini sebelumnya area persawahan, kini banyak ditemukan puing-puing material bangunan rumah.

    Tampak ada satu mobil dan sekitar enam kendaraan sepeda motor yang ditemukan di lokasi. Diduga kendaraan itu tersapu aliran longsor sekitar 200 meter.

    Lokasi pencarian ini berada sekitar 500 meter dari titik longsor di Allo Kafe. Salah satu warga, Suyatno (70), menyebut material bangunan dan kendaraan di lokasi terseret longsor dari atas.

    “Areal itu persawahan warga. Kalau ada puing-puing rumah, ada mobil sama motor, itu keseret dari atas,” ujar Suyatno kepada detikJateng saat ditemui di lokasi, dilansir detikJateng, Kamis (23/1).

    Proses pencarian korban hilang longsor Petungkriyono, Pekalongan, Kamis (23/1/2025). Ditemukan satu mobil dan enam sepeda motor. (Foto: Robby Bernardi/detikJateng)

    Hal senada disampaikan warga Yosorejo, Petungkriyono, Budiartono (45). Dia dan warga lainnya berupaya mencari korban hilang akibat longsor tersebut.

    Simak selengkapnya di sini.

    (yld/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Satgas Hilirisasi untuk kemandirian bangsa

    Satgas Hilirisasi untuk kemandirian bangsa

    Di masa lalu, masalah tumpang tindih regulasi sering kali menjadi hambatan bagi investasi

    Jakarta (ANTARA) – Selangkah demi selangkah, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan Asta Cita untuk menjawab tantangan situasi global yang penuh ketidakpastian.

    Salah satu fokus besar Presiden Prabowo, khususnya dalam penguatan sektor ekonomi, dituangkan dalam Asta Cita kedua, yaitu “Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.

    Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, Presiden Prabowo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 3 Januari. Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Satgas ini memiliki tugas strategis, yaitu menyelesaikan berbagai persoalan, seperti tumpang tindih regulasi, pemanfaatan lahan, serta mengambil langkah untuk mempercepat proses hilirisasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, sejumlah menteri strategis dalam Kabinet Merah Putih turut dilibatkan.

    Di masa lalu, masalah tumpang tindih regulasi sering kali menjadi hambatan bagi investasi pemerintah maupun swasta, salah satu contohnya adalah dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.

    Proses ini kerap terhambat oleh keberadaan lahan migas yang berada di kawasan hutan lindung, yang dilindungi oleh Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Sementara kegiatan migas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

    Meski kedua undang-undang tersebut sama-sama merujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, implementasinya sering kali menemui jalan buntu dan sering dinilai sebagai ego sektoral yang sudah menjadi permasalahan selama beberapa dekade terakhir, terutama dalam penggunaan lahan.

    Oleh karena itu, ketegasan pemimpin tertinggi menjadi sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas kebijakan yang selaras dengan visi nasional yang dituangkan dalam Asta Cita, sekaligus untuk mencari jalan keluar mendobrak ego sektoral dengan membangun prioritas yang tepat atas penggunaan lahan guna memenuhi amanat UUD tahun 1945 pasal 33 tersebut.

    Dibentuknya Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional diharapkan mampu memecahkan kebuntuan investasi dan masalah tumpang tindih lahan, sekaligus mengimplementasikan mimpi besar lainnya dari Asta Cita.

    Hal ini mencakup Asta Cita ketiga, yakni “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”, serta Asta Cita kelima, “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”.

    Dalam implementasinya, apabila satgas hilirisasi ini bisa memetakan sistem tata kelola dan prioritas penggunaan sumber daya alam di Indonesia, maka selanjutnya dengan konsep hilirisasi ini, maka akan terbangun pula pohon industri dalam negeri yang nantinya akan menciptakan efek berganda di seluruh ekosistem bisnis di Indonesia, dari industri besar, industri penunjang, dan bahkan sampai UMKM.

    Bergeraknya seluruh ekosistem bisnis di Indonesia tadi bukan sekadar wacana, akan tetapi sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh litbang satu media yang diluncurkan dalam artikel berjudul “Dampak Positif Industri Hulu Migas Terhadap Ketahanan dan Keberlangsungan Ekonomi Regional dan Nasional” (16 November 2023).

    Kajian itu menunjukkan bahwa industri hulu migas mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah (60,5 persen), menyerap tenaga kerja lokal (35 persen), dan menyediakan program pemberdayaan masyarakat (7,5 persen).

    Kajian tersebut menyampaikan bahwa semakin besar investasi di hulu migas, maka nilai produksi barang dan jasa akan bertambah. Hal ini sekaligus meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Dari statemen ini terlihat bahwa kalau dari kajian industri hulu migas saja sudah bisa memberikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka seluruh bidang yang diamanatkan dalam Asta Cita untuk swasembada ini dapat juga digerakkan dengan memutus ego sektoral.

    Apabila baru dari satu industri hulu migas saja ternyata dari pengadaan barang dan jasanya saja sudah bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah, maka dapat dibayangkan apabila tumpang tindih regulasi dan lahan tersebut dapat dibuat sebuah masterplan yang terintegrasi.

    Melalui komando Pemerintah Presiden Prabowo dan jajarannya, maka semua lini industri yang ada di Indonesia, seperti penyiapan lahan pertanian, penguatan lahan perkebunan, maksimalisasi produksi tambang mineral dan ladang minyak dan gas bumi serta pengembangan kawasan industri menjadi dapat dipetakan dengan baik.

    Hal itu sekaligus menciptakan konsep rantai suplai yang efektif dan efisien guna memastikan produk yang dihasilkan melalui hilirisasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

    Tangan dingin Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sangat bergantung pada peran Ketua Satgas Bahlil Lahadalia beserta jajarannya sebagai the matchmaker yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan. Dimana penciptaan ekosistem dan rantai suplai yang melibatkan pabrikan dalam negeri, perbankan nasional, akademisi, dan UMKM secara sinergis merupakan langkah penting untuk membangun ekosistem industri yang tangguh.

    Sebagai the matchmaker, satgas itu nantinya akan memulai proses menciptakan nilai tambah untuk masing-masing pemangku kepentingan yang apabila dipadupadankan akan menjadi
    sebuah kekuatan besar untuk merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    Dengan langkah nyata ini, presiden dan jajarannya diyakini sedang mempersiapkan pondasi kuat bagi Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Dimana keberhasilan dari proses match-making ini akan menjadi penentu Indonesia dalam melampaui jebakan negara berpenghasilan menengah, kemudian menjadi negara maju yang disegani dunia.

    *) Dr Erwin Suryadi ST MBA adalah pengamat ekonomi

    Copyright © ANTARA 2025

  • 4.503 Orang Bersaing dalam Ujian PPPK Tahap Kedua Pemkab Jember

    4.503 Orang Bersaing dalam Ujian PPPK Tahap Kedua Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Ujian seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap Kedua Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, bakal diikuti 4.503 orang. Sebelumnya ujian tahap pertama diikuti 6.643 orang.

    Pendaftar tahap kedua ini terbanyak dari tenaga teknis yakni 4.155 orang, diikuti tenaga kesehatan 306 orang, dan guru 42 orang. Pemkab Jember merekrut dua ribu tenaga PPPK dengan rincian 738 tenaga pendidikan, 662 tenaga kesehatan, dan 600 tenaga teknis untuk mengisi formasi PPPK.

    Tenggat akhir pendaftaran tahap kedua ini sempat diundur dari 15 Januari 2025 menjadi 20 Januari 2025. Rencananya seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 17 April hingga 16 Mei 2025. Pengumuman hasil kelulusan untuk instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan akan dilaksanakan pada 22 hingga 31 Mei 2025.

    Sementara untuk instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, seleksi akan dilaksanakan pada 25 April hingga 17 Mei 2025. Hasilnya akan diumumkan pada 22 sampai dengan 31 Mei 2025 setelah nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan diintegrasikan.

    Seleksi PPPK ini adalah bagian dari penataan tanaga honorer. Kelak aparatur sipil negara hanya terdiri atas dua kategori atau status, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember Suko Winarno mengatakan, tenggat penataan tenaga honorer yang diberikan pemerintah pusat adalah 31 Desember 2024.

    Jumlah aparatur sipil negara Pemkab Jember berdasarkan data November 2024 adalah 12.627 orang. Sebanyak 8.594 orang adalah pegawai negeri sipil (3.917 guru, 1.923 tenaga kesehatan, 2.169 tenaga teknis, dan 585 orang tenaga struktural).

    Sisanya adalah 4.033 PPPK yang terdiri atas 3.736 orang guru, 128 orang tenaga kesehatan, dan 169 orang tenaga teknis. Sementara itu jumlah pegawai non aparatur sipil negara atau honorer tercatat 11.680 orang. Sebanyak 8.013 orang di antaranya masuk dalam data base Badan Kepegawaian Nasional, dan 3.667 orang tidak masuk data base.

    Dalam wawancara dengan beritajatim.com pada 6 Januari 2025, Suko mengatakan, pegawai yang tidak masuk data base BKN bisa mengikuti seleksi tahap kedua asalkan memenuhi syarat masa kerja minimal dua tahun bekerja terus-menerus setelah pendataan pada Juli-Oktober 2022. “Mereka menjadi prioritas ketiga dalam kelulusan seleksi ini,” katanya.

    Sementara itu, Kementerian PAN-RB mencatat Pemkab Jember memiliki 7.341 orang pegawai honorer atau non ASN yang masuk pangkalan data BKN. Namun Pemkab Jember saat ini hanya merekrut dua ribu orang PPPK karena mempertimbangkan kekuatan anggaran.

    “Kalau mengambil asumsi gaji take home pay Rp 3,9 juta per orang untuk dua ribu PPPK, maka dibutuhkan anggaran Rp 109,2 miliar untuk 14 bulan. Sementara jika 7.341 orang diambil semua menjadi PPPK, maka kebutuhannya meningkat menjadi Rp 400,818 miliar,” kata Suko. [wir]

  • Dalami Kasus Harun Masiku, Mengapa Penyidik KPK Geledah Rumah Djan Faridz? – Halaman all

    Dalami Kasus Harun Masiku, Mengapa Penyidik KPK Geledah Rumah Djan Faridz? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rumah di Jalan Borobudur nomor 26, Menteng, Jakarta Pusat yang digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/1/2025) malam merupakan milik politikus sekaligus pengusaha Djan Faridz.

    Hal tersebut diungkapkan oleh pihak KPK melalui juru bicaranya. 

    “Info ter-update rumah Djan Faridz,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi.

    Adapun rumah Djan Faridz digeledah KPK terkait penanganan kasus yang melibatkan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Belum diketahui keterlibatan Djan Faridz dalam perkara Harun Masiku.

    Digeledah 5 Jam

    Penyidik KPK selesai menggeledah rumah eks anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) Djan Faridz di Jalan Borobudur Nomor 26, Menteng, Jakarta Pusat, dalam kasus Harun Masiku.

    Proses penggeledahan sendiri berjalan kurang lebih 5 jam lamanya mulai Rabu (22/1/2025) pukul 20.00 WIB hingga Kamis (23/1/2025) pukul 01.05 WIB.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, terlihat rombongan penyidik KPK keluar dari rumah Djan Faridz dengan dikawal polisi bersenjata lalu masuk ke dalam mobil Toyota Innova yang sudah terparkir.

    Terlihat para penyidik mengenakan rompi berwarna krem bertuliskan KPK di bagian punggung itu membawa sejumlah barang dari rumah Djan Faridz.

    Adapun terlihat sebanyak tiga buah koper dibawa oleh para penyidik tersebut dan langsung dimasukkan ke bagian belakang mobil.

    Tak ada satu pun penyidik yang memberikan keterangan tentang penggeledahan di rumah politisi PPP itu.

    Belum diketahui keterlibatan Djan Faridz dengan kasus Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 itu.

    Kronologis Hilangnya Harun Masiku

    Diberitakan, KPK telah menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka kasus suap ke komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR pada Pileg 2019.

    Kasus ini bermula ketika caleg PDIP dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas meninggal dunia tiga pekan sebelum pencoblosan pada 2019. 

    Sementara, hasil Pileg 2019 menunjukkan Nazarudin menjadi caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak di Dapil itu. 

    Sesuai Undang-undang Pemilu, pengganti caleg meninggal adalah caleg peraih suara terbanyak berikutnya, yakni Riezky Aprilia.

    Namun, PDIP meminta KPU menggantinya dengan calon pilihan partai: Harun Masiku, peraih suara urutan kelima. 

    Untuk memuluskannya, pihak PDIP disebut melobi komisioner KPU, Wahyu Setiawan. 

    Meski permohonan itu berakhir kandas pada 7 Januari 2020, dugaan uang suap sudah dicairkan hingga akhirnya pihak KPK melakukan OTT terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah orang pada Rabu, 8 Januari 2020.

    Harun Masiku menghilang sejak KPK melakukan OTT hari itu. 

    Rupanya, Harun Masiku sudah lebih dulu pergi ke luar negeri yakni ke Singapura pada Senin, 6 Januari 2020.

    Namun, Harun hanya sehari di Singapura karena dia kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten dan langsung menuju apartemennya, Thamrin Residence, Jakarta.

    Dengan begitu, saat OTT oleh KPK, Harun Masiku masih berada di Indonesia alias bukan luar negeri. 

    Sempat membantah soal keberadaan Harun Masiku di dalam negeri saat OTT KPK, akhirnya pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) yang menaungi Imigrasi mengaku Harun Masiku sudah pulang ke Indonesia saat hari itu. Mereka beralasan ada kesalahan sistem di bandara sehingga tak terlacak.

    Namun, sejak kepulangan ke Indonesia saat itu, keberadaan Harun Masiku belum diketahui pihak KPK.

    KPK lantas memasukkan kader PDIP itu dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan pada 17 Januari 2020.

    Dalam perkembangannya, KPK menjerat dua tersangka baru dalam perkara dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024. 

    Mereka adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah.

    Selain dijerat kasus suap, Hasto juga dijerat dengan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

     

  • Pihak Berwenang Damaskus Menghentikan Kontrak dengan Rusia untuk Kelola Pelabuhan Tartus – Halaman all

    Pihak Berwenang Damaskus Menghentikan Kontrak dengan Rusia untuk Kelola Pelabuhan Tartus – Halaman all

    Pihak Berwenang Damaskus Menghentikan Kontrak Rusia untuk Pelabuhan Tartus

    TRIBUNNEWS.COM-  Pemerintahan transisi Suriah telah mengambil langkah tegas untuk mengurangi pengaruh Rusia dengan membatalkan kontrak jangka panjang dengan perusahaan Rusia yang mengelola pelabuhan Tartus. 

    Riyad Judi, direktur departemen bea cukai di Tartus, mengonfirmasi perkembangan tersebut kepada surat kabar al-Watan pada hari Senin, dengan mencatat bahwa pendapatan dari pelabuhan tersebut sekarang akan sepenuhnya menjadi milik negara Suriah.

    Pemerintah baru Suriah dilaporkan tengah berupaya meningkatkan aktivitas komersial di pelabuhan dengan memotong biaya bea cukai hingga 60 persen.

    Perjanjian tersebut, yang awalnya ditandatangani pada tahun 2019 di bawah pemerintahan Bashar Assad, memberikan perusahaan Rusia Stroytransgaz kendali atas pelabuhan tersebut selama 49 tahun. 

    Sebagai imbalannya, perusahaan tersebut akan menginvestasikan $500 juta di pelabuhan tersebut, dengan 65% keuntungan yang diperoleh sementara pemerintah Suriah memperoleh 35% sisanya.

    Pelabuhan Tartus, pelabuhan terbesar kedua di Suriah setelah Latakia, merupakan pusat penting di Mediterania dengan kapasitas empat juta ton per tahun dan menjadi lokasi satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di wilayah tersebut. 

    Didirikan pada tahun 1971 oleh Uni Soviet dan kemudian diperluas pada tahun 2017, pangkalan tersebut telah berfungsi sebagai pos terdepan yang strategis bagi operasi militer Rusia di Timur Tengah.

    Pemerintah Suriah yang baru dilaporkan tengah berupaya meningkatkan aktivitas komersial di pelabuhan dengan memangkas biaya bea cukai hingga 60%. Judi menyoroti aktivitas “luar biasa” di Tartus, dengan kapal-kapal dari Suriah, negara-negara Arab, dan operator internasional yang mengangkut barang-barang seperti besi, gula, dan karbonat.

    Menyeimbangkan Hubungan Rusia di Tengah Tekanan Barat

    Keputusan untuk membatalkan kontrak tersebut muncul saat pemimpin baru Suriah menghadapi tekanan yang meningkat dari negara-negara Barat untuk memutuskan hubungan dengan Moskow sebagai imbalan pelonggaran sanksi ekonomi. 

    Pejabat Eropa dilaporkan mengaitkan pencabutan sanksi dengan upaya Suriah menjauhkan diri dari Rusia.

    Namun, sejauh ini para pemimpin Suriah menolak seruan untuk memutus hubungan dengan Moskow. 

    Ahmad al-Sharaa, pemimpin pemerintahan transisi, sebelumnya menegaskan kemitraan strategis Suriah dengan Rusia dalam sebuah wawancara dengan Al Arabiya , dengan menyebut Rusia sebagai “negara terkuat kedua di dunia” dan menyoroti hubungan yang telah lama terjalin antara kedua negara.

    Bertepatan dengan pemutusan kontrak, kapal kargo Rusia Sparta II berlabuh di Tartus setelah dilaporkan menunggu di lepas pantai selama dua minggu. 

    Laporan media menunjukkan kapal tersebut membawa peralatan militer, meskipun klaim ini masih belum diverifikasi. 

    Berlabuhnya kapal tersebut menunjukkan keberadaan dan pengaruh Rusia yang berkelanjutan di Suriah, bahkan saat pemerintah baru mengkalibrasi ulang kebijakan luar negerinya.

    Masa Depan Pangkalan Militer Rusia

    Nasib pangkalan militer Rusia di Suriah—Tartus dan Khmeimim—masih belum pasti. Laporan menunjukkan Rusia telah mengerahkan kembali beberapa aset ke lokasi Timur Tengah lainnya, termasuk Libya, menyusul penggulingan Bashar al-Assad. Meskipun demikian, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov telah mencatat bahwa Moskow tetap berhubungan dengan pemerintah transisi Suriah untuk memastikan operasi pangkalan-pangkalannya terus berlanjut dan kerja sama yang lebih luas.

    Pejabat Rusia telah menggarisbawahi pentingnya kehadiran mereka di Suriah secara strategis, dengan menyebut pangkalan angkatan laut Tartus dan pangkalan udara Khmeimim sebagai aset penting bagi stabilitas regional dan operasi kontraterorisme. Bogdanov telah menegaskan kembali bahwa kehadiran militer Rusia tidak akan ditinggalkan dan tetap penting bagi tujuan geopolitiknya yang lebih luas di Timur Tengah.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Jika Ada Pinjol Minta Akses Kontak Handphone Dipastikan Ilegal – Page 3

    Jika Ada Pinjol Minta Akses Kontak Handphone Dipastikan Ilegal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perusahaan pinjaman daring (pindar) hanya bisa mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi peminjam (borrower). Jika ada pinjaman daring yang mengakses lebih dari itu artinya ilegal. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Klaster Pendanaan Syariah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Chairul Aslam.

    “Jadi, pindar hanya (tiga hal) itu saja yang boleh minta akses dari setiap pengguna siapapun itu,” ucapnya dikutip dari Antara, Kamis (23/1/2025).

    Apabila ada aplikasi apapun yang menganggap sebagai bagian dari pindar, tetapi meminta akses di luar ketiga hal tersebut, maka itu dapat dipastikan pinjaman online (pinjol) bodong atau ilegal.

    Biasanya, pinjol ilegal meminta akses galeri hingga kontak handphone calon peminjam. Padahal, permintaan akses tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku.

    “Teman-teman juga harus apa harus smart dan waspada bahwa akses yang kita berikan pada setiap aplikasi, khususnya pinjol-pinjol ilegal ini, itu sangat berbahaya, bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan-kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan yang kita butuhkan,” ungkap Aslam.

    Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan bahwa pindar itu diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga serta biaya diatur regulasi dan transparan, proses penagihan kepada peminjam memiliki standar etika yang mengikat kepada sumber daya manusia terkait, akses data terbatas (mikrofon, kamera, dan lokasi), serta memiliki perlindungan hukum dengan dapat melakukan pengaduan ke OJK maupun AFPI.

    “(Sekali lagi), pinjaman daring itu bukan pinjol. Kami sangat well regulated, kami sangat diatur dengan sangat ketat oleh regulator (OJK), sehingga kami pindar ini adalah perusahaan yang dikelola secara serius dengan modal yang cukup (sesuai aturan),” kata dia.

  • Daftar Peningkatan dan Fitur Baru Galaxy AI di Samsung Galaxy S25 Series – Page 3

    Daftar Peningkatan dan Fitur Baru Galaxy AI di Samsung Galaxy S25 Series – Page 3

    Liputan6.com, San Jose – Dengan One UI 7, Samsung Galaxy S25 Series hadir sebagai asisten AI yang diklaim mampu memahami kebutuhan dan preferensi pengguna, memberikan pengalaman AI yang disesuaikan, dengan tetap menjaga privasi.

    Itu merupakan langkah awal dari visi bersama antara Samsung dan Google untuk menghadirkan Android yang berpusat pada AI dengan menyatukan para pengembang dan mitra dari seluruh dunia.

    Sistem multimodal AI memungkinkan Galaxy S25 Series memahami teks, ucapan, gambar, dan video untuk menciptakan interaksi yang begitu natural.

    Galaxy S25 juga menghadirkan peningkatan signifikan dalam memahami bahasa sehingga interaksi sehari-hari menjadi lebih mudah. Cukup tanya perangkat, pengguna bisa dengan mudah menemukan suatu foto di Samsung Gallery atau mengubah ukuran font pada menu pengaturan.

    Interaksi yang intuitif tersebut semakin diperkaya dengan pengembangan fitur popular di Galaxy AI yang digunakan untuk komunikasi, produktivitas, dan kreativitas.

    Berikut adalah daftar peningkatan dan fitur baru Galaxy AI pada Samsung Galaxy S25 Series

    Upgrade Galaxy AI Sebelumnya

    Galaxy S25 meningkatkan 12 fungsi Galaxy AI yang sudah ada sebelumnya, memberikan pengalaman yang lebih halus dan efisien.

    Circle to Search: Mempermudah pencarian objek dalam foto dengan menggambar lingkaran di sekitar objek.
    AI Select: Memilih opsi terbaik berdasarkan preferensi pengguna.
    Bixby: Pembaruan Bixby yang lebih cerdas dan responsif.
    Routine: Menyesuaikan tugas harian sesuai kebiasaan pengguna.
    SmartThings AI: Mengatur perangkat rumah pintar dengan lebih efisien.
    Live Translate: Menerjemahkan teks atau percakapan secara real-time.
    Gallery Search: Meningkatkan kemampuan pencarian foto dalam galeri.
    Writing Assist: Membantu dalam memperbaiki tulisan secara otomatis.
    Read Aloud: Membacakan teks atau artikel dengan suara alami.
    Generative Edit: Mengedit gambar atau video secara otomatis menggunakan AI.
    Portrait Studio: Meningkatkan kualitas foto potret dengan fitur AI.
    Drawing Assist: Membantu menggambar dengan saran dan koreksi otomatis.