Xcloud.id

Blog

  • Potong Anggaran Dinas, Prabowo Ingin Hemat Rp 20 Triliun Buat Bangun Ribuan Sekolah – Page 3

    Potong Anggaran Dinas, Prabowo Ingin Hemat Rp 20 Triliun Buat Bangun Ribuan Sekolah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran, serta keberanian melakukan pemotongan pada hal-hal yang tidak esensial.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025, kemarin.

    “Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria yang pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja, sudah saya katakan berkali-kali. Kedua harus meningkatkan produktivitas, produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi berapa devisa yang dihasilkan, berapa devisa yang dihemat, kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Presiden dikutip dari laman setkab.go.id, Kamis (23/1/2025).

    Dalam hal swasembada pangan dan energi, Presiden Prabowo menuturkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia tidak akan mengimpor beras, jagung, maupun garam. Bahkan, Presiden menyampaikan bahwa sasaran swasembada pangan dapat tercapai lebih cepat dari yang diperkirakan, yaitu pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026.

    “Jadi mungkin tiga tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Artinya bahwa dengan niat baik, dengan kerja keras, dengan orientasi kepada negara dan bangsa, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat,” ujar Presiden.

    Potong Perjalanan Dinas

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya terobosan teknologi dalam anggaran, yang meliputi investasi dalam sumber daya manusia, pendidikan, serta sains dan teknologi. Presiden juga menegaskan bahwa anggaran untuk hal-hal yang bersifat seremoni atau upacara, seperti perayaan ulang tahun atau perjalanan dinas, akan dipotong.

    “Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di vidcon-kan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih, kalau kita hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” tegas Presiden.

    Presiden pun menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan loyalitas dalam hal penyusunan anggaran. Menurut Presiden, saat ini pemeriksaan anggaran telah berjalan dengan tingkat ketelitian yang cukup baik.

    “Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah mungkin sampai satuan kesembilan,” ucap Presiden.

  • Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global usai Pelantikan Trump, Indonesia Harus Apa?

    Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global usai Pelantikan Trump, Indonesia Harus Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Center for Strategic and International Studies alias CSIS mewanti-wanti agar pemerintah tidak gegabah menghadapi ketidakpastian ekonomi global, terutama setelah Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat periode 2025—2029.

    Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menekankan pemerintah harus menyiapkan strategi yang lebih komprehensif menghadapi ketidakpastian global ke depan. Menurutnya, kini perspektif geopolitik, ekonomi, hingga perdagangan tidak bisa dipisahkan.

    “Sayangnya memang kita tidak terlalu menempatkan hal tersebut secara komprehensif. Contohnya ketika kita memutuskan untuk bergabung dengan BRICS,” ujar Yose dalam diskusi Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintah Prabowo Bidang Ekonomi secara daring, Rabu (22/1/2025).

    Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu mengaku bingung dengan keputusan pemerintah bergabung dengan BRICS. Menurutnya, keputusan pemerintah hanya diambil dari satu perspektif.

    Yose mencontohkan dari perspektif perdagangan, Indonesia tidak memiliki untung bergabung dengan BRICS. Alasannya, kebanyakan negara yang tergabung dalam BRICS merupakan eksportir bukan importir.

    “Kalau kita mau mengharapkan ekspor ke negara-negara mereka, ya agak sulit. Jadi ini hal-hal yang sifatnya geopolitik itu tidak nyambung dengan kebijakan ekonomi Indonesia,” jelasnya.

    Sementara khusus untuk menghadapi Trump, Yose menyarankan agar pemerintah menyiapkan respons dalam segi kebijakan. Selain itu, pemerintah perlu bernegosiasi dengan pemerintah baru Trump.

    Dia mengingatkan, pada periode pertama (2017—2021), pemerintah Trump sempat mengancam ingin menghentikan fasilitas GSP [generalized system of preferences] yang didapatkan Indonesia. Saat itu, pemerintah Indonesia harus bernegosiasi kembali.

    “Untuk bernegosiasi ini kita harus tahu kelemahan kita seperti apa, apa yang bisa kita tawarkan, apa bargaining chip [alat tawar menawar] yang bisa kita punya,” kata Yose.

  • Penerimaan kepabean dan cukai 2024 di NTB capai Rp3,74 triliun

    Penerimaan kepabean dan cukai 2024 di NTB capai Rp3,74 triliun

    Kamis, 23 Januari 2025 13:39 WIB

    Petugas memeriksa barang sitaan berupa rokok dan rokok elektronik ilegal yang akan dimusnahkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, NTB dan NTT, Badung, Bali, Rabu (16/10/2024). Jajaran Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT, Bea Cukai Denpasar serta Bea Cukai Ngurah Rai memusnahkan berbagai barang hasil penindakan diantaranya 20.320 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 2.191.488 batang rokok serta produk farmasi dan kosmetik senilai total Rp4,3 miliar. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc. (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2 Kapal Kargo Diduga Bawa Bahan Propelan Rudal Berlayar dari China ke Iran

    2 Kapal Kargo Diduga Bawa Bahan Propelan Rudal Berlayar dari China ke Iran

    JAKARTA – Dua kapal kargo Iran yang membawa bahan propelan rudal akan berlayar dari China ke Iran dalam beberapa minggu ke depan.

    Financial Times (FT) melaporkan informasi itu mengutip intelijen dari pejabat keamanan di dua negara Barat, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu, 22 Januari,

    FT menyebutkan kapal berbendera Iran, Golbon dan Jairan, diperkirakan membawa lebih dari 1.000 ton natrium perklorat, yang digunakan untuk membuat amonium perklorat, bahan utama propelan padat untuk rudal.

    Propelan rudal merupakan bahan bakar yang digunakan untuk meluncurkan rudal. Propelan juga dikenal sebagai bahan pendorong atau bubuk mesiu. 

    Sedangkan amonium perklorat adalah salah satu bahan kimia yang dikendalikan oleh Rezim Kontrol Ekspor Teknologi Rudal, badan sukarela anti-proliferasi internasional.

    Dua pejabat mengatakan natrium perklorat dapat menghasilkan 960 ton amonium perklorat, cukup untuk membuat 1.300 ton propelan, yang dapat menjadi bahan bakar 260 rudal jarak menengah Iran.

    FT mengutip para pejabat yang mengatakan natrium perklorat sedang dikirim ke Korps Garda Revolusi Islam dan bahwa 34 kontainer berukuran 20 kaki (enam meter) berisi bahan kimia tersebut telah dimuat ke Golbon, yang berangkat dari pulau Daishan di China.

    Jairan diperkirakan akan meninggalkan China dengan 22 kontainer pada awal Februari. Para pejabat mengatakan kepada FT bahwa kedua kapal, yang dimiliki oleh entitas Iran, diperkirakan akan melakukan pelayaran tiga minggu ke Iran tanpa melakukan kunjungan pelabuhan apa pun.

    Para pejabat mengatakan bahan kimia tersebut dimuat ke Golbon di Taicang, pelabuhan di utara Shanghai, dan ditujukan ke Bandar Abbas di Iran selatan di Teluk Persia.

    Laporan tersebut mengatakan data dari pelacak kapal Marine Traffic menunjukkan Golbon menghabiskan setidaknya beberapa hari di luar Pulau Daishan sebelum berangkat pada Selasa.

    FT mengatakan para pejabat tidak dapat mengatakan apakah Beijing mengetahui pengiriman tersebut.

    Pada tahun 2023, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas di Tiongkok, Hong Kong, dan Iran, termasuk atase pertahanan Iran di Beijing, atas tuduhan bahwa mereka membantu pengadaan suku cadang dan teknologi untuk aktor-aktor utama dalam pengembangan rudal balistik Iran.

    Juli lalu, AS menjatuhkan sanksi terhadap lima individu dan tujuh entitas yang berbasis di Iran, China, dan Hong Kong yang dituduh menjadi fasilitator program rudal dan drone Iran.

  • Kasus Dugaan Korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta, Kejati DKI Periksa Wali Kota Jakbar

    Kasus Dugaan Korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta, Kejati DKI Periksa Wali Kota Jakbar

    loading…

    Penyidik Kejati memeriksa Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) memeriksa 10 saksi terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023. Salah satu saksi yang diperiksa yakni Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

    Kasi Penkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan menyampaikan pemeriksaan dilakukan hari ini. Saksi lain yang diperiksa yakni, mantan Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Direktur PT Karya Mitra Seraya, Direktur PT Acces Lintas Solusi, Direktur PT Nurul Karya Mandiri, dan manajemen sanggar.

    “Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari prosedur hukum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian, dan melengkapi berkas terkait perkara tersebut,” kata Syahron dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

    Sebagai informasi, Kejati DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi Dinas Kebudayaan (Disbud) Jakarta senilai Rp150 miliar. Tiga tersangka yakni Iwan Henry Wardhana alias IHW sebagai Kepala Dinas Kebudayaan DKI, MFM sebagai Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan, dan GAR sebagai Pemilik Event Organizer (EO) GR-Pro.

    “Sebagaimana kalian lihat tadi mungkin salah satu kasus yang sedang kami tangani yakni Dinas Kebudayaan, hari ini kami telah menetapkan tiga tersangka. Dua orang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kebudayaan dan satu dari pihak swasta atau vendor,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian dalam konferensi pers di Kantor Kejati DKI, Kamis, 2 Januari 2025.

    (cip)

  • Menteri Trenggono: Investigasi pagar laut Tangerang terus dilanjutkan

    Menteri Trenggono: Investigasi pagar laut Tangerang terus dilanjutkan

    pertama melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan panggar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan investigasi terhadap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten terus dilanjutkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Trenggono saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi sekaligus pemeriksaan terhadap pembangunan panggar laut tersebut.

    “Sebagai solusi penyelesaian permasalahan, maka tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian Kelautan Perikanan adalah yang pertama melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan panggar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Trenggono

    Dia menyampaikan bahwa berkenaan dengan progres penanganan pelanggaran KKPRL di Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat.

    Dia menyampaikan bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh KKP telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Unclos 1982, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 55 dan Pasal 76.

    Dimana, dalam perundangan tersebut memberikan hak kepada negara pantai untuk mengatur zona maritimnya termasuk di dalamnya laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

    Selanjutnya, kata Trenggono, Indonesia sebagai negara pantai mengatur hak pemanfaatan perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan di Indonesia dalam bentuk hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

    Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang ditetapkan tanggal 9 Juni 2011, menyatakan bahwa hak pengusahaan perairan pesisir tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga paradigma hukum pemanfaatan ruang laut berubah dari rezim hak menjadi rezim perizinan.

    “Pemanfaatan ruang laut ini selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Trenggono menuturkan bahwa berdasarkan Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Cipta Kerja, pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).

    Sehingga, kata Trenggono, pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL adalah tindakan pelanggaran hukum yang sanksinya mengedepankan sanksi administratif.

    Dengan mempertimbangkan dasar hukum tersebut, KKP telah melakukan penyegelan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten pada tanggal 9 Januari 2025, dan pagar laut di Bekasi, Jawa Barat pada 15 Januari 2025 karena tidak memiliki KKPRL.

    Dia menegaskan bahwa hal itu perlu dilakukan mengingat kegiatan pemagaran laut yang dilakukan tersebut memberikan dampak negatif terhadap ekosistem perairan laut, mempersempit daerah penangkapan ikan, merugikan nelayan dan pembudidaya, serta mengganggu operasional PLTU Banten 03 dan PLTGU Muara Tawar Bekasi yang merupakan objek vital nasional.

    “Selanjutnya pada hari Rabu 22 Januari 2025 telah dilakukan pembongkaran panggar laut di Tangerang, Banten kurang lebih sepanjang 5 km yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat nelayan dan akan dilanjutkan hingga selesai sepanjang 30 km,” tuturnya.

    Selain investigasi, Trenggono juga mengaku akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran, serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan melalui revisi Undang-Undang Kelautan,” kata Trenggono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Reklamasi Dekat Pulau Pari Terindikasi Pelanggaran, Menteri KKP Jatuhi Sanksi Korporasi

    Reklamasi Dekat Pulau Pari Terindikasi Pelanggaran, Menteri KKP Jatuhi Sanksi Korporasi

    loading…

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran menggelar raker bersama Komisi IV DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025). Foto: SINDOnews/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan reklamasi dekat Pulau Pari , Kepulauan Seribu terindikasi melanggar peraturan. Pihaknya akan menjatuhkan sanksi korporasi yang melakukan pengembangan destinasi wisata.

    Hal itu diungkapkan Trenggono saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Pemanfaatan pulau untuk pariwisata di Pulau Pari dilakukan PT CPS. “Statusnya KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) yang diterbitkam pada 12 Juli 2024 untuk cottage apung dan dermaga wisata luasnya 180 hektare, terindikasi pelanggaran dengan melakukan reklamasi tanpa izin,” ujar Trenggono.

    Aktivitas pengerukan dengan alat berat yang viral di Pulau Pari dilakukan PT CPS dalam area KKPRL. “Area di sekitar kegiatan pengerukan menggunakan backhoe berupa ekosistem mangrove dan padang lamun kategori baik,” ucapnya.

    Menurut dia, pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL dilakukan PT CPS terindikasi melakukan alih fungsi ekosistem mangrove.

    Dengan temuan itu, PT CPS terindikasi melanggar UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja.

    Dalam klausul itu menyatakan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan secara menetap lebih dari 30 hari harus memiliki izin pemanfaatan ruang laut berupa persetujuan kesesuaian kegiatan ruang laut dari Menteri KKP.

    “Rencana tindak lanjut, KKP mempertimbangkan menjatuhkan sanksi kepada PT CPS atas indikasi pelanggaran yang telah dilakukan,” tegas Trenggono.

    Sebelumnya, Pemprov Jakarta mengambil langkah tegas dengan menghentikan aktivitas pengerukan pasir di dekat Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Asisten Pemerintahan Setda Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, pengerukan pasir dengan melakukan pembabatan hutan mangrove itu terjadi di Pulau Biawak yang merupakan pulau private. Hasil penyelidikan aktivitas pengerukan pasir tidak berizin.

    (jon)

  • Cerita PNM Mekaar Selamatkan Warga Desa Keluar dari Kemiskinan Ekstrem – Page 3

    Cerita PNM Mekaar Selamatkan Warga Desa Keluar dari Kemiskinan Ekstrem – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa garis kemiskinan yang menjadi dasar penentuan status kemiskinan penduduk di Jakarta pada September 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,52 persen. Angka peningkatan itu jika dibandingkan dengan periode Maret 2024.

    Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin mengatakan, garis kemiskinan pada September 2024 mencapai Rp846.085 per kapita per bulan, sementara garis kemiskinan pada Maret 2024 Rp825.288 per kapita per bulan.

    Seperti dikutip dari Antara, garis kemiskinan adalah suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan penduduk miskin. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

    Adapun penyumbang komposisi garis kemiskinan pada September 2024 berasal dari makanan (garis kemiskinan makanan/GKM), yakni Rp590.704 per kapita per bulan.

    “Antara makanan dan non-makanan, tentunya proporsi besarannya yang terbesar garis kemiskinan ini, share-nya berasal dari makanan 69,82 persen (Rp590.704 per kapita per bulan),” ujar Hasanudin.

    Sedangkan sumbangan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM) terhadap garis kemiskinan September 2024, yakni sebesar 30,18 persen atau Rp255.381 per kapita per bulan.

    Adapun komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan di Jakarta, yakni beras. Sumbangan beras terhadap garis kemiskinan makanan mencapai 23,85 persen, diikuti komoditas rokok kretek filter (11,75 persen), serta daging ayam ras dan telur ayam ras yang masing-masing sebesar 7,89 persen dan 7 persen.

     

  • BYD Pede Pakai Nama Denza Meski Masih Sengketa di Pengadilan

    BYD Pede Pakai Nama Denza Meski Masih Sengketa di Pengadilan

    Jakarta –

    BYD tetap menggunakan nama Denza sebagai sub-brand kelas mobil premium di Indonesia. Nama “Denza” belakangan menjadi sorotan karena ada perusahaan lain di Indonesia yang sudah mendaftarkannya ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kemenkumham.

    Denza merupakan sub brand mobil kendaraan ramah lingkungan yang baru dipasarkan di Indonesia, Rabu (22/1/2025). Produk pertama yang dipasarkan adalah MPV premium teknologi battery electric vehicles.

    General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, Liu Xueliang menjelaskan Denza berawal dari perusahaan patungan BYD dan Mercedes-Benz yang berdiri pada tahun 2010. Kala itu, keduanya sama-sama memiliki saham 50-50 persen. Namun sejak September 2024, Denza sepenuhnya dimiliki BYD.

    “Benz telah menyumbangkan keahliannya dalam mobil mewah, BYD menyumbangkan keahliannya dalam teknologi. Denza brand BEV merupakan New Energy Vehicles dari kemewahan dan kemutakhiran teknologi,” kata Liu Xueliang.

    Dalam penelusuran melalui laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham, nama Denza sudah diajukan PT WNA pada 3 Juli 2023. Tanggal perlindungan merek Denza yang di bawah PT WNA berakhir pada 3 Juli 2033. Penjelasan Denza dengan nomor merek merek No. IDM001176306 merupakan jenis barang atau jasa yang menyangkut komponen kendaraan bermotor. Hal ini yang juga digugat oleh BYD.

    BYD Motor Indonesia menyebut bahwa Denza sudah diakui secara global milik BYD. Bahkan sudah lebih dulu sebelum masuk Indonesia. Berangkat dari hal ini, BYD tetap menggunakan nama Denza di Indonesia.

    “Adalah betul kita melakukan law action terhadap sebuah pendaftaran oleh perusahaan yang non industri yang sama dengan kita, namun menggunakan kategori yang sama. Di mana dia mendaftarkannya 2023, dan Denza sendiri itu sudah terdaftar secara global dari tahun 2012,” kata Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan.

    “Kita mengerti betul peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan setiap individu dalam perusahaan itu memilik hak untuk melindungi kekayaan intelektual, hal ini penting untuk keberlangsungan bisnis dan iklim usaha juga ke depannya,” tambahnya lagi.

    BYD lalu terlihat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Tanggal register perkara tercantum sejak 3 Januari 2025. Saat ini statusnya masih dalam persidangan.

    Saat detikcom mengecek laman DJKI, status merek Denza yang didaftarkan PT WNA kini berstatus (TM) Pengadilan.

    Nama Denza sudah diajukan PT WNA pada 3 Juli 2023. Tanggal perlindungan merek Denza yang di bawah PT WNA berakhir pada 3 Juli 2033. Penjelasan Denza dengan nomor merek merek No. IDM001176306 merupakan jenis barang atau jasa yang menyangkut komponen kendaraan bermotor. Hal ini yang juga digugat oleh BYD.

    Sedangkan BYD mendaftarkan Denza dengan nomor M0020241803820 dengan tanggal pengajuan 8 Agustus 2024 di PDKI. Statusnya pemeriksaan substantif.

    “Kami percaya pasti hal yang terbaik nanti,” kata Luther.

    “Ya, harusnya begitu (tetap pakai nama Denza, karena secara global sudah lebih dulu),” jelas dia.

    (riar/din)

  • Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Libatkan Swasta-TNI-Polri

    Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Libatkan Swasta-TNI-Polri

    Jakarta –

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan program pemeriksaan kesehatan gratis akan melibatkan banyak pihak mulai dari swasta, TNI, dan Polri. Pratikno merasa masyarakat sudah antusias menantikan program pemeriksaan kesehatan gratis.

    Hal itu disampaikan Pratikno usai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025). Pratikno menyampaikan antusiasme masyarakat itu harus dipastikan dengan kesiapan berbagai pihak saat pelaksanaan program.

    “Kita membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, tadi kita berusaha untuk melakukan sinergi, menyisir satu per satu, apakah ada hal-hal yang perlu diputuskan di rapat tingkat menteri. Apakah itu mulai dari penganggaran, infrastruktur, SDM, SOP pelayanan, data, dan lain-lain, jadi tadi sudah diidentifikasi satu per satu,” kata Pratikno.

    “Dan kami juga menyambut senang juga, ternyata dari hasil survei terakhir itu menunjukkan harapan masyarakat, sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap program ini. Karena sambutannya tinggi, tentu saja kita juga tidak ingin mengecewakan masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari semua pihak,” katanya.

    Pratikno mengatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis bakal melibatkan banyak pihak. Mulai dari pihak swasta, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat (ormas).

    “Jadi tadi kita juga membahas mengenai bagaimana kita mengorkestrasi, agar keterlibatan semua pihak ini bisa menjamin pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis berjalan dengan baik,” katanya.

    Lebih jauh, Pratikno menyampaikan program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai dalam waktu dekat. Meski demikian, dia belum menyampaikan secara pasti kapan program itu akan dimulai.

    “Jadi tanggal kick-off belum difinalkan. Pokoknya kick-off secepatnya. Jadi kick off belum ditetapkan tanggalnya, pokoknya secepatnya,” katanya.

    (dnu/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu