Xcloud.id

Blog

  • Presiden Prabowo Segera Lantik 14 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel, Ini Daftarnya

    Presiden Prabowo Segera Lantik 14 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel, Ini Daftarnya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 14 pasangan bupati dan wakil bupati terpilih di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 6 Februari 2025.

    Pelantikan ini akan berlangsung serentak di Ibu Kota Negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara pemerintah, Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu.

    Keputusan pelantikan ini diambil dalam rapat Komisi II DPR RI pada Rabu (22/1/2025).

    Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pelantikan serentak akan dilakukan untuk kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pelantikan serentak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pelantikan serentak dilaksanakan untuk gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa PHP di MK, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

    Pelantikan pasangan kepala daerah ini meliputi wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan seperti Gowa, Bantaeng, Bone, hingga Tana Toraja.

    Di antaranya, Husniah Talerang dan Darmawangsyah Muin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gowa, serta Muhammad Fathul Fauzy Nurdin dan Sahabuddin yang akan memimpin Bantaeng.

    Beberapa pasangan lainnya termasuk Ratnawati Arief dan Andi Mahyanto Masda untuk Sinjai, serta Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin untuk Bone.

    Namun, tidak semua kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 dapat langsung dilantik.

  • Polda Jatim akan Periksa 2 Perusahaan Ini Terkait HGB di Laut Sidoarjo

    Polda Jatim akan Periksa 2 Perusahaan Ini Terkait HGB di Laut Sidoarjo

    Surabaya (beritajatim.com) – Polda Jawa Timur akan memeriksa 2 perusahaan terkait dengan kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan luas 656 hektar di laut, Kawasan Segoro Tambak, Sedati, Sidoarjo. Diketahui, 2 perusahaan yang tercantum dalam sertifikat HGB itu adalah PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang.

    Kombes Pol Farman Dirreskrimum Polda Jawa Timur mengatakan, sejak informasi terkait HGB di perairan laut itu mencuat pihaknya langsung melakukan pemeriksaan. Ia pun sudah mengutus tim khusus untuk selalu memeriksa informasi yang masuk.

    “Sejak berita keluar kami sudah turunkan tim untuk memeriksa di lapangan. Kita proaktif terhadap informasi yang ada. Ketika ada informasi itu kita cek benar atau tidak, ternyata benar,” kata Farman, Rabu (22/1/2025) malam.

    Sejauh ini, pihak kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi. Seperti kepala desa setempat dan pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam waktu dekat, pihak kepolisian juga akan memanggil PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang.

    “Keterangan baik dari kepala desa maupun dari BPN. Dalam waktu dekat kita juga akan mengundang perusahaan yang tertera namanya di situ (sertifikat HGB),” jelasnya.

    Sebelumnya diberitakan Beritajatim.com, Perairan timur Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki status Hak Guna Bangunan (HGB) misterius seluas 656 hektare, masih berupa lautan lepas, Rabu (22/1).

    Dari hasil penelusuran beritajatim.com bersama nelayan setempat menemukan kalau lokasi HGB itu masih kosong, hanya terdapat akar tumbuhan mangrove yang rusak dan ada 2 tower yang tidak diketahui fungsinya.

    Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jatim, Lampri, sehari sebelumnya menjelaskan bahwa HGB tersebut tercatat atas nama dua badan hukum (PT) dengan total tiga izin HGB, yang diberikan sejak 1996-2026 .

    Izin HGM itu dari PT Surya Inti Permata memiliki dua izin dengan luas masing-masing 285,16 hektare dan 219,31 hektare, sementara PT Semeru Cemerlang menguasai HGB seluas 152,36 hektare.

    “Dengan total luas 656 hektare, ada dua badan hukum yang tercatat, yaitu PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang,” ungkap Lampri dalam jumpa pers pada Selasa (21/1/2025) kemarin. (ang/ian)

  • Murid SD di Karawang Jabar Mogok Sekolah Karena Bangunan Sekolah Rusak, Ini Kata DPRD – Halaman all

    Murid SD di Karawang Jabar Mogok Sekolah Karena Bangunan Sekolah Rusak, Ini Kata DPRD – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG — Murid SD Negeri Karya Bakti 4 Kecamatan Batujaya, Karawang, Jawa Barat mogok sekolah karena bangunan sekolahnya rusak.

    Para murid ramai-ramai tak masuk sekolah karena takut bangunan ambruk pada Kamis lalu, 9 Januari 2025.

    Penjaga Sekolah, Apriansyah memberikan keterangan, kondisi bangunan di SDN Karya Bakti 4 sudah lama mengkhawatirkan.

    Sebab, bangunan sekolah mengalami kerusakan secara merata.

    “Semoga sekolah kami bisa diprioritaskan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika proses KBM dilaksanakan dan menimpa siswa-siswi kami,” tandasnya. 

    Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Asep Junaedi meminta Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) segera memperbaikinya.

    “Kami sudah dengar soal itu, itu harus segera dan jadi prioritas pembangunan sekolah yang rusak parah,” kata Asep Junaedi pada Rabu (22/1/2025).

    Asep Junaedi menyebutkan, pihaknya bakal mengawal agar pemerintah daerah bisa segera memperbaiki sekolah tersebut.

    Sebab, kerusakan cukup parah membuat siswa khawatir dan tidak mau sekolah.

    “Kami sudah meminta agar disiapkan lokasi sementara atau sistem shift bagi siswa agar proses belajar mengajar tetap jalan,” jelasnya.

    Asep menyampaikan, saat ini bagi kepala sekolah yang kondisi bangunannya rusak parah, harap segera melaporkan langsung ke Disdikpora Kabupaten Karawang.

    Setelah laporan, Disdikpora wajib melakukan tindakan atau solusi. Solusinya seperti apa, apakah bangunan yang akan roboh dikosongkan dulu, cari alternatif lokasi sementara maupun dibuat shift belajar.

    Mantan Kadisdikpora Karawang itu juga menekankan, pihak berkomitmen akan terus memantau berjalannya program pembangunan, karena kondisi sekolah berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa.

    “Pembangunan sekolah, infrastruktur ada di komisi 3. Tapi secara keseluruhan tentang pendidikan, itu ranah kita di komisi 4,” tegasnya.

    Sekolah diminta melapor

    Pihak sekolah diimbau segera melaporkan langsung ke Disdikpora Kabupaten Karawang.

    Setelah membuat laporan sekolah rusak, maka kata Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Asep Junaedi, pihak Disdikpora wajib melakukan tindakan atau mencari solusi. 

    Solusinya seperti apa, apakah bangunan sekolah rusak yang akan roboh itu dikosongkan dulu, atau mencari alternatif lokasi sementara maupun dibuat shift belajar.

     
    Dia menekankan, pihak berkomitmen akan terus memantau berjalannya program pembangunan, karena kondisi sekolah berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa.

    “Pembangunan sekolah, infrastruktur ada di komisi 3. Tapi secara keseluruhan tentang pendidikan, itu ranah kita di komisi 4,” tegasnya pada Rabu (22/1/2025).

     

    Penulis: Muhammad Azzam

    dan

    Siswa Mogok Belajar Imbas Sekolah Rusak, DPRD Karawang Geram Minta Kepsek Laporkan ke Disdikpora

     

  • Jaksel berikan surat edaran dan pasang spanduk untuk cegah parkir liar

    Jaksel berikan surat edaran dan pasang spanduk untuk cegah parkir liar

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan memberikan surat edaran dan memasang spanduk untuk mencegah parkir liar yang ada di wilayahnya.

    “Hari ini kami memberikan surat edaran dan pemasangan spanduk larangan parkir liar,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kasatpol PP Jakarta Selatan, Rahmat Efendi Lubis di Jakarta, Rabu.

    Rahmat mengatakan pemilik atau pengelola restoran sudah diberikan surat edaran terkait Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.

    Surat edaran tersebut sudah diberikan kepada 19 tempat usaha atau restoran yang viral mempunyai valet parkir di Jalan Suryo, Jalan Senopati, Jalan Cikajang, Jalan Trunojoyo dan di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Kebayoran Baru.

    Oleh karena itu, dia meminta kepada pengunjung tempat usaha atau restoran agar tidak memarkirkan kendaraannya di trotoar atau badan jalan.

    Kemudian, para pelaku usaha juga sudah seharusnya menyediakan tempat parkir yang sesuai dengan aturan dan tidak melanggar aturan apapun.

    Apabila setelah diberikan surat edaran masih ada pelanggaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama instansi terkait lainnya akan melaksanakan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Mudah-mudahan dengan rutinnya kita melakukan monitoring bersama-sama akan menjaga serta menciptakan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif di seluruh wilayah Jakarta Selatan,” ujarnya.

    Setiap harinya Sudin Perhubungan Jakarta Selatan serta jajaran TNI/Polri telah melakukan upaya seperti penindakan derek, cabut pentil, hingga tilang.

    Upaya ini dilakukan untuk bergerak cepat mengatasi permasalahan parkir liar yang menggunakan trotoar dan badan jalan.

    Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menerapkan sanksi cabut pentil (operasi cabut pentil/ OCP) dan melakukan penderekan terhadap 5.000 kendaraan roda dua maupun roda empat sebagai upaya menertibkan parkir liar di sepanjang 2024.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nusron Wahid: Pemilik HGB di Sedati Sidoarjo Adalah PT Surya Inti Permata

    Nusron Wahid: Pemilik HGB di Sedati Sidoarjo Adalah PT Surya Inti Permata

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, memberikan penjelasan terkait polemik Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di atas perairan laut di Sidoarjo.

    “Saya sudah cek di Surabaya,” ujar Nusron Wahid kepada wartawan, Rabu (22/1/2024).

    Menurut Nusron, hasil pengecekan menunjukkan adanya tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Ketiga sertifikat tersebut mencakup lahan seluas 656 hektare.

    “Nah, ada tiga bidang tanah dengan total luas 656 hektare yang digunakan untuk pembuatan tambak. Rinciannya, atas nama PT Surya Inti dengan luas 285,16 hektare, PT Semeru Cemerlang seluas 123,63 hektare, dan PT Surya Inti Permata dengan luas 196,1 hektare,” jelas Nusron.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 1996 hingga 1999.

    “Yang pertama diterbitkan pada 1996, kemudian sertifikat kedua keluar pada 2 Agustus, dan yang ketiga pada 15 Agustus tahun 1999,” tambahnya.

    Namun, Nusron menjelaskan bahwa kawasan tersebut awalnya adalah tambak. Seiring waktu, terjadi perubahan kondisi alam akibat abrasi laut, sehingga kawasan tambak tersebut berubah menjadi laut.

    Nusron menunjukan foto yang telah dikirim oleh BPN Surabaya yaitu before dan after yaitu sebelum nya tambak kemudian menjadi lautan.

    Melihat seperti ini ada dua skenario, pertama tahun ini di bulan Februari dan Agustus HGB habis tinggal dibatalkan saja.

    “Kondisi alam yang berubah karena abrasi ini membuat status tanah menjadi berbeda. Kalau mengacu pada undang-undang, ini masuk kategori tanah negara. Maka, sertifikatnya bisa langsung dibatalkan,” tegas Nusron.

    Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil pemilik sertifikat untuk klarifikasi lebih lanjut.

    “Kita akan cek dan panggil pemiliknya untuk klarifikasi. Jangan sampai kondisi seperti ini tidak ada kejelasan,” pungkas Nusron.

    Sertifikat HGB di atas laut ini memicu banyak pertanyaan terkait legalitas dan tata kelola pertanahan di kawasan tersebut. Pemerintah berjanji akan menuntaskan persoalan ini sesuai aturan yang berlaku. (ted)

  • Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Pariwisata Indonesia sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Pariwisata Indonesia sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam upaya memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memperkokoh komitmen untuk mendukung pengembangan destinasi wisata di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan strategis dan sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis pariwisata Indonesia dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemenko Perekonomian tentu akan terus mendorong peningkatan investasi dan pengembangan di sektor pariwisata, termasuk juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus pada pariwisata,” ungkap Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto saat menerima audiensi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama strategis antara pemerintah dan asosiasi dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata pasca-pandemi Covid-19.

    Ketua Umum Asita Nunung Rusmiati menyampaikan sejumlah poin penting mengenai tantangan dan peluang dalam industri pariwisata Indonesia, serta menekankan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan memperluas pasar pariwisata domestik.

    Pemerintah tentu menyadari potensi besar pariwisata sebagai penggerak ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Sebagai bagian dari langkah konkret, pemerintah telah mengembangkan berbagai program prioritas, seperti pengembangan destinasi wisata super prioritas, peningkatan kualitas SDM pariwisata, serta kemudahan investasi di sektor pariwisata.

    Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian Herfan Brilianto Mursabdo menyampaikan bahwa berbagai langkah strategis telah dirumuskan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor ini.

    “Alhamdulillah, banyak dari concern yang disampaikan oleh Asita sudah menjadi perhatian serius pemerintah. Pak Menko telah memandatkan kepada kami untuk melakukan debottlenecking terhadap berbagai isu yang menghambat perkembangan pariwisata,” ujar Herfan.

    Salah satu isu utama yang menjadi perhatian yakni terkait aksesibilitas dan konektivitas, khususnya yang menyangkut ketersediaan rute penerbangan dan harga tiket yang kompetitif. Hal ini menjadi fokus utama Pemerintah dalam mendukung pengembangan destinasi prioritas dan kawasan pariwisata khusus.

    Selain itu, pemerintah juga concern terhadap peningkatan kapasitas SDM melalui program sertifikasi dan kebijakan vokasi. Salah satu program dukungan pemerintah, yakni Kartu Prakerja, memberikan peluang besar untuk meningkatkan keterampilan di sektor pariwisata. Ini menjadi momentum yang tepat untuk mempersiapkan SDM berkualitas yang dapat bersaing di tingkat global.

    “Dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata merupakan investasi jangka panjang untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengenali potensi pariwisatanya, akan terbuka peluang baru untuk lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jika dikelola dengan baik, sektor ini akan menjadi peluang emas yang dapat menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah,” imbuh Sahli Haryo.

    Melalui upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang tangguh dan berdaya saing. Pemerintah yakin dengan dukungan semua pihak industri pariwisata Indonesia akan terus berkembang, membawa manfaat bagi masyarakat luas, dan mengukuhkan Indonesia sebagai destinasi wisata terkemuka di dunia.

  • Sosok Kekasih Bripda Faras Batal Menikah, Tatapan Kosong karena sang Polisi Ditikam Bandar Narkoba – Halaman all

    Sosok Kekasih Bripda Faras Batal Menikah, Tatapan Kosong karena sang Polisi Ditikam Bandar Narkoba – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tita (22), adalah orang spesial bagi Bripda Faras Nabhan Atallah anggota Satresnarkoba Polres Lahat.

    Bripda Faras menjadi korban meninggal karena ditikam saat penggerebekan bandar narkoba di Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan.

    Sementara kepada wartawan, sang kekasih mengungkap cerita sebelum Bripda Faras menjemput maut.

    Tita mengetahui kabar tersebut dari teman satu letting almarhum.

    Keduanya tidak bertemu sekitar 12 hari lamanya.

    “Dapat kabar dari kawan satu lettingnya sekitar jam setengah 4 tadi kalau Ayas kena tusuk sajam saat penggerebekan,” ujar Tita saat dijumpai, Rabu (22/1/2025), dikutip dari TribunSumsel.com.

    Tita mengungkap almarhum pernah bercerita tentang rencana menikah.

    Rencana pernikahan kedua bisa diwujudkan jika Tita telah lulus kuliah.

    “Ada rencana menikah, tapi menunggu saya lulus kuliah dan sama-sama sukses,” katanya.

    Tita menyebut terakhir kali ia bertemu dengan almarhum ialah sekitar tanggal 10 Januari 2025.

    Saat pertemuan terakhir itu, Tita sudah melihat gelagat yang aneh dari Faras.

    “Tatapannya kosong, dan dia juga agak tertutup di media sosial,” katanya.

    Selain itu ada sebuah pesan dari almarhum ke Tita yang diingatnya.

    “Dia bilang kamu bisa sendiri jangan manja,” katanya.

    Bripda Faras Nabhan Atallah, anggota Polres Lahat, tewas saat melakukan penggerebakan narkoba di Lahat.

    Sementara rekannya, Brigpol Didit Prasetyo dan Bripka Kunto Wibisono, masih menjalani perawatan di rumah sakit.

    Diketahui, Bripda Faras Nabhan Atallah saat ini berusia 23 tahun.

    Orang tua Bripda Faras Nabhan Atallah tinggal di perumahan Villa Gardena 4, Jalan Jepang, Kelurahan Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang.

    Pantauan di lokasi, suasana duka menyelimuti kediaman keluarga almarhum di Palembang, Rabu siang. 

    Sejumlah tetangga, kerabat hingga kolega ayah almarhum yang juga anggota polisi terlihat sudah berada di rumah duka sambil menunggu kedatangan jenazah Bripda Faras yang masih dalam perjalanan dari Lahat menuju ke Palembang. 

    “Jenazah belum sampai, kemungkinan siang atau sore ini. Habis salat Ashar mau dimakamkan,” ujar Ahmad Fauzi ayah kandung almarhum, dengan mulut bergetar.

    Namun, keluarga belum bisa dimintai keterangan mengenai kabar duka tersebut.

    Rencananya, jenazah Bripda Faras akan dimakamkan di TPU Kebun Bunga, Sukarami, Palembang.

    Selain Bripda Faras, dua personel lainnya mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan di RSUD Lahat.

    Sementara, terduga pelaku penikaman diketahui sudah diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Lahat. 

    Kronologi

    Dari informasi yang dihimpun, Bripda Faras meninggal saat melakukan penangkapan dua tersangka bandar ganja yakni Ebi (27) dan Lindi Fernandes (20), di simpang tiga PUMU, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Lahat, Sumsel.

    Sebelumnya polisi sering mendapat laporan bahwa pelaku diduga sering menjadikan rumahnya tempat transaksi narkotika jenis Ganja.

    Mendapat informasi tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Lahat memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut. 

    Saat anggota melakukan penggerebekan di kediaman Ebi, Ebi yang saat itu kebetulan membuka pintu rupanya telah menyiapkan sebilah parang.

    Saat pintu pintu terbuka langsung mengibaskan parangnya ke tiga anggota tersebut secara membabi buta. 

    Usai lakukan penyerangan, Ebi langsung melarikan diri melalui pintu belakang, sambil memegang parang di tangan kanannya.

    Secara spontan, satu anggota yang terluka langsung menembakkan pistolnya ke kaki betis kiri Ebi, hingga buatnya tersungkur.

    Kejadian itu jelas buat warga sekitar jadi heboh. Meski terluka, anggota yang lakukan penggerebekan itu langsung menangkan Ebi, dan lakukan penggeledahan di rumahnya.

    Alhasil, polisi menemukan satu bulan tas ransel berwarna cokelat berisi 1.2 kilogram ganja kering siap edar, yang telah dibungkus per paketan.

    “Ya memang ada anggota kita yang meninggal dalam tugas. Tiga anggota menjadi korban, satu anggota meninggal saat lakukan penangkapan pelaku narkoba. Untuk pelakunya telah diamankan,” terang Kapolres Lahat AKBP God Parlasro Sinaga SIK, melalui Kasubsi Humas, Aiptu Lispono, Rabu.

    Dari kejadian itu, polisi bukan hanya berhasil menangkap Ebi, Lidi yang jadi rekan Ebi juga berhasil diamankan.

    Untuk korban almarhum Bripda Faras sudah diserahkan ke pihak keluarga, sedangkan dua anggota lain yang terluka, tengah dalam perawatan medis di RS Besemah, Kota Pagaralam.

    Setelah petugas berhasil melumpuhkan pelaku dan Lindi Fernandes petugas polisi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah milik terduga pelaku.

    Dari penggeledahan, didapatkan barang bukti berupa satu buah tas ransel warna cokelat berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto 1020 gr (seribu dua puluh gram) dan pelaku EBI mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya.

    “Selanjutnya kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lahat untuk pemeriksaan lebih lanjut, ” Sampainya.

    Brigpol Didit Prasetyo dan Bripka Kunto Wibisono masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat serangan parang yang dilayangkan Ebi, bandar narkoba saat penggerebekan. 

    Saat ini keduanya masih mendapat perawatan di RSUD Besemah Pagar Alam akibat kibasan senjata tajam jenis pisau yang dilayangkan pelaku. 

    Brigpol Didit Prasetyo mengalami luka pada bagian lengan dan bawah ketiak, sedangkan Bripka Kunto Wibisono alami luka pada bagian pantat. 

    “Keduanya masih dirawat di RSUD Besemah. Sejauh ini keduanya sadar meski masih menahan rasa sakit akibat luka,” terang Kapolres Lahat, AKBP God Parlasro Sinaga SIK, melalui Kasubsi Humas, Aiptu Lispono, Rabu (22/1/2025).

    Adapun suasana duka menyelimuti upacara pelepasan jenazah personel Polres Lahat, Bripda Faras Nabhan Attalah.

    Upacara pelepasan jenazah sendiri bertindak sebagai Inspektur upacara Wakapolres Lahat, Kompol Ishandi Saputra,  SH, S. I. K., M.IK, Perwira Upacara Kabag Sdm Polres Lahat Kompol Sutrisman, S.H.,M.M dan komandan upacara IPDA Noprianto serta diikuti oleh seluruh personil Polres Lahat dan Bhayangkari Polres Lahat. 

    Setelah pelepasan jenazah personil Polres Lahat Bripda Faras Nabhan Attalah dibawa ke rumah duka yang berada di Kota Palembang dengan menggunakan R4 Dinas (Ambulance).

    Bripda Faras Nahbah Atallahsendiri wafat saat menjalankan tugas sebagai anggota Satnarkoba Lahat. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Berencana Menikahinya, Kekasih Ungkap Pesan Terakhir Bripda Faras Nabhan Atallah Sebelum Tewas
    Penulis: andyka wijaya

  • Pria di Gambir Jakpus Tewas Usai Duel Lawan Kakak Ipar, Keluarga Tolak Autopsi – Halaman all

    Pria di Gambir Jakpus Tewas Usai Duel Lawan Kakak Ipar, Keluarga Tolak Autopsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Pria berinisial RKY (42) ditemukan meninggal dunia di tanggul Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025) malam sekitar pukul 20.15 WIB.

    RKY ternyata tewas dibunuh kakak iparnya sendiri, U. 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, korban sempat berduel dengan pelaku.

    Duel antara RKY dan U disaksikan oleh seorang saksi berinisial LS yang saat itu hendak mengantar makanan.

    “Berdasarkan keterangan saksi yang ada di TKP, sekitar 19.30, saat saksi dari rumah ingin bertemu dengan korban untuk mengantar makanan, saksi melihat korban sedang berkelahi dengan kakak ipar korban yang bernama saudara U, atau yang diduga sebagai pelaku,” kata Ade Ary, Rabu (22/1/2025).

    Ketika itu, sambung Ade Ary, pelaku melukai korban menggunakan senjata tajam. 

    Setelah korban terkapar, pelaku menyimpan senjata tajam tersebut di dalam bajunya dan langsung kabur meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP).

     

    “Saat kejadian tersebut, saksi melihat ada benda tajam yang digunakan oleh pelaku untuk melukai korban. Itu disimpan di dalam baju bagian perut pelaku. Selanjutnya pelaku melarikan diri,” ungkap Kabid Humas.

    Saksi LS juga sempat mendengar saat korban mengatakan telah ditusuk oleh pelaku.

    “Kemudian setelah itu saksi menelpon anak korban dan istri korban untuk meminta bantuan,” ujar Ade Ary.

    Saat ini, Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menangkap dan menetapkan U sebagai tersangka.

    Keluarga tolak autopsi

    Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pihak keluarga menolak untuk mengotopsi jasad korban.

    “Di awal belum dilakukan otopsi. Belum dilakukan otopsi karena keluarga menolak,” kata Ade Ary, Rabu (22/1/2025).

    Meski demikian, dalam waktu dekat penyidik Polda Metro Jaya bakal melakukan ekshumasi atau penggalian makam korban.

    Nantinya, polisi akan tetap melakukan autopsi terhadap jenazah korban untuk kepentingan penyidikan.

    “Untuk kepentingan penyidikan maka dalam waktu dekat penyidik akan melakukan ekshumasi atau penggalian kubur untuk dilakukan pemeriksaan bagian dalam terhadap jenazah,” ujar Ade Ary.

     

     

    Penulis: Annas Furqon Hakim

    dan

    Keluarga Pria Tewas Dibunuh Kakak Ipar di Gambir Tolak Otopsi, Polisi Bakal Ekshumasi Makam Korban

     

  • Usut Kasus Harun Masiku, KPK Gelar Penggeledahan di Jalan Borobudur Menteng

    Usut Kasus Harun Masiku, KPK Gelar Penggeledahan di Jalan Borobudur Menteng

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Harun Masiku (HM). Terkait kasus tersebut, KPK kembali melakukan penggeledahan, Rabu (22/1/2025).

    “Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka HM,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Rabu (22/1/2025).

    KPK belum membeberkan secara resmi soal lokasi maupun temuan dari penggeledahan tersebut. Namun, dari informasi yang dihimpun, giat tersebut berlangsung pada sebuah rumah mewah di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.

    Hingga berita ini di turunkan penyidik KPK masih berada di dalam rumah dua lantai tersebut.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto (HK) dan tangan kanannya, Donny Tri Istiqomah (DTI) sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan perkara tersebut oleh KPK yang turut menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku (HM). 

    Dalam kasus ini, KPK sempat menyebut Hasto bersama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan diduga menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan serta Agustiani Tio pada Desember 2019 lalu. Suap diberikan agar Harun dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024. 

    Adapun Hasto sendiri turut terjerat dalam dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dia diduga melakukan sejumlah perbuatan yang menghambat penyidikan KPK dalam kasus itu.

  • Pemkot Yogyakarta berlakukan penempelan stiker bagi penunggak pajak

    Pemkot Yogyakarta berlakukan penempelan stiker bagi penunggak pajak

    Barangkali yang seharusnya sudah melakukan pelaporan atau pembayaran lupa, jadi ini bentuk peringatannya

    Yogyakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta segera memberlakukan kebijakan penempelan stiker penagihan pada objek pajak milik wajib pajak di wilayah ini yang menunggak pembayaran.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Raden Roro Andarini di Yogyakarta, Rabu, menyebutkan kebijakan itu bukan bentuk hukuman, melainkan pengingat bagi wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajak.

    “Barangkali yang seharusnya sudah melakukan pelaporan atau pembayaran lupa, jadi ini bentuk peringatannya,” ujar Andarini.

    Kebijakan itu, kata dia, diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

    Dia memastikan tindakan penempelan stiker pada objek pajak tersebut bakal dilakukan secara bertahap.

    Adapun kriteria wajib pajak yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah mereka yang sudah mendapat surat imbauan dengan total tunggakan pajak di atas Rp50 juta.

    “Ada tahapannya, tidak serta merta dipasang,” tutur dia.

    Andarini berharap langkah tersebut mampu mengurangi angka tunggakan pajak di Kota Yogyakarta sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

    Pasalnya, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat merupakan sumber utama pendanaan pembangunan kota, baik untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sektor lainnya.

    Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta Elsi Narulita Ikawati menjelaskan bahwa sebelum penempelan stiker, wajib pajak bakal menerima surat pemberitahuan terlebih dahulu.

    Surat tersebut memberikan waktu tujuh hari bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan.

    Jika dalam waktu tersebut tunggakan belum dilunasi, stiker akan ditempel pada objek pajak, seperti bangunan hotel, restoran, atau usaha lainnya.

    “Setelah stiker ditempel, wajib pajak diberi tenggat waktu 21 hari untuk melunasi. Jika dalam periode itu tidak ada pelunasan, maka tindak penagihan lainnya akan dilanjutkan,” ujar Elsi.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025