Blog

  • Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di SMP dan SMA Hang Tuah Cipulir

    Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di SMP dan SMA Hang Tuah Cipulir

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP 2 Hang Tuah dan SMA 1 Hang Tuah Cipulir, Jakarta Selatan.

    Gibran tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 11.30 WIB ketika siswa sedang menikmati MBG dari pemerintah pusat. Adapun menu yang disajikan siang ini adalah nasi putih, telur, tempe, tumis sayur, dan buah jeruk.

    Gibran berpesan kepada seluru siswa agar tetap konsisten menjaga pola makan sehat, tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah.

    “Mempertahankan kebiasaan pola makan sehat berkorelasi positif dengan kualitas hidup yang sehat,” tuturnya di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Gibran menjelaskan bahwa makan bergizi sangat penting bagi siswa untuk menunjang pertumbuhan, menambah konsentrasi untuk belajar dan mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan pola makan yang kurang baik.

    “Ini bisa menjadi langkah awal untuk menuju perubahan pola pikir masyarakat dalam memahami pentingnya asupan makanan sehat sebagai investasi kesehatan jangka panjang,” katanya.

    Sementara itu, salah seorang murid di kelas IX, Livia mengungkapkan makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat menghemat uang jajannya, tetapi program MBG ini juga membantunya dalam mempertahankan konsistensi pola makan sehat yang tidak hanya dilakukan di rumah, namun juga di lingkungan sekolah.

    “Terima kasih karena makan siangnya sangat bermanfaat,” ungkap Livia.

    Turut mendampingi Wapres Gibran dalam peninjauan ini, Kepala Sekolah SMP Hang Tuah 2 Aris Supriyanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Hang Tuah 1 Teguh Adriana, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Hang Tuah 1 Ainul Yakin.

  • Prabowo segera wajibkan eksportir tempatkan DHE di perbankan nasional

    Prabowo segera wajibkan eksportir tempatkan DHE di perbankan nasional

    Kita juga dalam waktu dekat akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan kebijakan agar perusahaan atau eksportir menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional, yang mulai diberlakukan setidaknya pada satu bulan mendatang.

    “Kita juga dalam waktu dekat akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga saat sidang kabinet, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Prabowo menjelaskan bahwa melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan tersebut akan diberlakukan satu bulan mendatang, atau diperkirakan Maret mendatang.

    Presiden menilai kebijakan itu wajar dan masuk akal, mengingat eksportir yang menggunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional, kemudian menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia.

    “Saya kira ini wajar, ini masuk akal. Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia, setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia,” kata Prabowo.

    Selain itu, Presiden juga memerintahkan pada aparat penegak hukum, melalui Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menegakkan aturan hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, terutama pada pertanahan.

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan, apalagi terharap perusahaan yang diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam hal perizinan.

    Kepala Negara pun menyatakan bahwa pemerintah akan menguasai kembali lahan, terutama jika masuk dalam hutan lindung, jika perusahaan yang bersangkutan tidak menunaikan kewajibannya.

    “Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hujan Berpotensi Mengguyur Kab Bandung hingga Februari 2025

    Hujan Berpotensi Mengguyur Kab Bandung hingga Februari 2025

    JABAR EKSPRES – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menganalisa bahwa wilayah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat terjadi pegerakan angin yang berpotensi membentuk awan hujan.

    Kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Teguh Rahayu mengatakan, potensi turunnya hujan tak hanya diprediksi terjadi di Kabupaten Bandung saja, namum juga di sejumlah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat.

    “Terpantau adanya konvergensi dan belokan angin melewati Jawa Barat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan awan-awan hujan di Kabupaten Bandung dan sekitarnya,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Rabu (22/1).

    Rahayu atau akrab disapa Ayu menerangkan, anomali suhu permukaan air laut (SST) diperairan Jawa Barat tergolong hangat.

    BACA JUGA:Cuaca Panas Landa Kabupaten Bandung, BMKG Sebut Faktonya Angin Monsun Asia Disertai Fenomena La Nina

    Oleh sebab itu, ada kontribusi terhadap pertumbuhan awan-awan hujan pada skala lokal, kelembapan udara di wilayah Jawa Barat pada lapisan 850 hingga 700 milibar (mb) dengan kelembapan berkisar antara 60 sampai 95 persen.

    “Berdasarkan prediksi kondisi global, regional, dan probabilistik model diprakirakan pada umumnya cuaca di wilayah Jawa Barat berawan berpotensi hujan,” terangnya.

    Ayu menjelaskan, hujan yang berpotensi mengguyur tersebut, diprediksi dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Jawa Barat.

    Sedangkan untuk potensi angin kencang masih terdapat di sebagian wilayah Jawa Barat termasuk daerah Kabupaten Bandung.

    BACA JUGA:Melemahnya Dominasi Angin Monsun Australia jadi Penanda Musim Hujan, BMKG Peringati Ancaman Badai Hidrometeorologi

    Berdasarkan data BMKG Bandung, tercatat untuk suhu udara minimum terendah pada awal 2025, tepatnya di 8 Januari sebesar 20,6 selsius, suhu maksimum tertinggi di 13 Januari yakni 31,6 selsius.

    “Pada siang hari terdapat proses pembentukan awan-awan hujan (proses konveksi) sehingga suhu di siang hari panas,” jelasnya.

    “Jika pada sore, malam dan pagi hari hujan, maka suhu turun menjadi lebih dingin karena panas telah terlepaskan,” lanjut Ayu.

    Sedangkan untuk analisis dan prediksi musim di Kabupaten Bandung, pada dasarian IIl Januari 2025, ujar Ayu sudah memasuki musim hujan.

    BACA JUGA:Nyaris Menimpa Pejabat! Angin Kencang Robohkan Videotron Saat Peresmian Rumah Susun di Rancaekek

  • KUKA: Media Edukasi Anak yang Lahir dari Keresahan Pasangan Suami Istri – Halaman all

    KUKA: Media Edukasi Anak yang Lahir dari Keresahan Pasangan Suami Istri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dari keresahan seorang pasangan suami istri tentang tontonan anak yang aman dan mendidik, lahirlah KUKA, sebuah inovasi media edukasi baru yang dirancang untuk anak-anak. Aman Suparman, Ph.D., CEO Kanik sekaligus pencipta KUKA, bersama istrinya, Imas Siti Nuraeni, memutuskan untuk menciptakan solusi yang mampu mengedukasi sekaligus menghibur anak-anak secara positif.

    Sebagai orang tua, pasangan ini kerap mengalami kesulitan menemukan tontonan yang sesuai dengan nilai-nilai keluarga. “Sebagai orang tua, kami sering kali bingung mencari tontonan yang benar-benar aman dan mendidik untuk anak. Kami merasa perlu menciptakan sesuatu yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menginspirasi anak untuk berpikir kreatif dan peduli terhadap lingkungan,” ujar Ibu Imas Siti Nuraeni.

    Menggabungkan Edukasi dan Keberlanjutan

    KUKA menawarkan beragam produk yang mengedepankan nilai edukasi dan keberlanjutan. Produk seperti boneka dan bantal yang dibuat dari limbah kaos kaki tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan anak untuk peduli terhadap lingkungan sejak dini.

    Selain itu, KUKA juga menghadirkan konten yang aman dan mendidik, memberikan orang tua ketenangan dalam menyediakan tontonan berkualitas bagi anak-anak mereka.

    “Kami percaya bahwa edukasi harus dimulai sejak usia dini dengan cara yang menyenangkan. Melalui KUKA, kami ingin membantu orang tua menanamkan nilai-nilai baik seperti cinta lingkungan dan kreativitas kepada anak-anak,” tambah Bapak Aman Suparman, Ph.D.

    Misi di Balik KUKA

    Melalui produk-produk inovatifnya, KUKA tidak hanya bertujuan menghibur, tetapi juga mendorong keluarga untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan. Pendekatan kreatif yang diterapkan memungkinkan anak-anak belajar melalui pengalaman langsung yang menginspirasi dan menyenangkan.

    KUKA juga diperkenalkan sebagai lima karakter kucing yang dirancang untuk menemani masa kecil anak-anak dengan bahagia. Kelima karakter ini hadir dalam berbagai produk seperti boneka dan bantal, yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik, memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus penuh nilai edukasi.

  • Menjabat Menko PMK di Kabinet Prabowo, Cak Imin Punya Kekayaan Rp37,4 Miliar

    Menjabat Menko PMK di Kabinet Prabowo, Cak Imin Punya Kekayaan Rp37,4 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Muhaimin Iskandar tercatat memiliki kekayaan hingga Rp37,4 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024.

    Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Adapun, para anggota kabinet tersebut harus melaporkan LHKPN-nya pada masa awal jabatan. Cak Imin sendiri sudah melakukan pelaporan. 

    Dari laporannya dengan tanggal penyampaian pada 13 Januari 2025 dengan periodik 2024, Cak Imin memiliki empat tanah dan bangunan, satu motor dan juga satu mobil. 

    Cak Imin diketahui memiliki empat tanah dan bangunan hasil sendiri yang berada di Jakarta Selatan. Total keseluruhan tanahnya mencapai sebesar Rp36 miliar. 

    Berikutnya, dia tercatat memiliki sepeda motor Piaggio 2017 hasil sendiri dan mobil Toyota Alphard 2009 dari warisan. Totalnya sebesar Rp259 juta. 

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga tercatat memiliki harta bergerak sebesar Rp233,5 juta. Ia memiliki kas dan setara kas sebesar Rp910 juta. 

    Adapun, dalam pelaporan kali ini Cak Imin juga diketahui ‘lebih kaya’ dari pelaporan yang dilakukan pada 17 Oktober 2023, kala Dia melapor dengan jabatan sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu, dia memiliki total harta kekayaan sebesar Rp25,9 juta. 

  • Permohonan PKPU Bukalapak Dianggap Tak Tepat

    Permohonan PKPU Bukalapak Dianggap Tak Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA- Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan terhadap PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) dianggap tak tepat, karena pemohon yakni Harmas bukanlah kreditur.

    Kuasa Hukum Bukalapak Ranto Simanjuntak  menilai langkah permohonan PKPU tersebut tidak tepat dan tidak relevan. Menurutnya, pengajuan PKPU terhadap BUKA tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku.

    “Dalam aturan PKPU, harus ada utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta melibatkan dua kreditor atau lebih. Namun, pihak pemohon PKPU, Harmas, bukanlah kreditor BUKA. Faktanya, BUKA tidak memiliki utang terhadap Harmas,” ungkapnya dikutip dari siaran pers, Rabu (22/1/2025).

    Ranto juga menyoroti bahwa dasar hukum yang digunakan Harmas dalam gugatan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang saat ini masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK) yang merupakan ranah Pengadilan Perdata, bukan ranah atau kewenangan dari Pengadilan Niaga.

    Terlebih lagi di dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, BUKA masih memperjuangkan keadilan dalam Gugatan Rekonvensi. Dengan demikian, perkara ini tidak memenuhi unsur Pembuktian Sederhana dikarenakan masih terdapat sengketa keperdataan murni sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

    “Seharusnya, bukti seperti itu tidak dapat dijadikan dasar dalam permohonan PKPU,” tambahnya.

    Di lain sisi, dia mengungkapkan bahwa gedung One Belpark yang dijanjikan Harmas belum selesai dibangun hingga kini. “Klien kami sudah membayar Rp6 miliar sebagai uang muka sewa, tapi gedungnya belum jadi. Bagaimana bisa klien kami dianggap memiliki utang, sementara Harmas sendiri gagal memenuhi kewajibannya?” kata Ranto.

    Menanggapi gugatan ini, BUKA telah menyiapkan langkah hukum lanjutan untuk melindungi hak. “Kami percaya pada sistem hukum di Indonesia dan akan terus berjuang demi keadilan,” tutup Ranto.

  • Eks Kapolsek Tanjung Priok Didemosi 8 Tahun Akibat Kasus Pemerasan WN Malaysia di Konser DWP

    Eks Kapolsek Tanjung Priok Didemosi 8 Tahun Akibat Kasus Pemerasan WN Malaysia di Konser DWP

    loading…

    Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi Adrimulan Chaniago menjelaskan empat polisi disanksi etik demosi 4 hingga 8 tahun oleh sidang KKEP terkait kasus pemerasan WN Malaysia. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Divisi Propam Polri kembali menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus pemerasan terhadap warga negara (WN) Malaysia saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP). Kini, empat polisi disanksi etik demosi dari empat hingga delapan tahun.

    Adapun keempat anggota yang disidang etik yakni Eks Kanit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol David Richardo Hutasoit, Eks Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Rolando Victor Asi Hutajulu.

    Selanjutnya Eks Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Dimas Aditya dan Eks Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Palti Raja Sinaga.

    Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi Adrimulan Chaniago menyebutkan, untuk David, Rolando, dan Dimas didemosi 8 tahun. Sementara, Palti didemosi empat tahun.

    “Mutasi bersifat demosi selama delapan tahun selanjutnya tidak ditempatkan di fungsi penegakan hukum Reserse,” kata Erdi kepada wartawan Rabu (22/1/2025).

    Erdi menyebutkan, keempat polisi itu juga dikenakan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

    Keempat polisi dipersangkakan Pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 dan/atau pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau pasal 12 huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

    “Atas putusan tersebut pelanggar mengajukan banding,” jelas dia.

    Sebagai informasi, kasus pemerasan itu terjadi saat konser DWP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024. Polisi menyebut jumlah uang yang diperas mencapai Rp2,5 miliar dari 45 WN Malaysia.

    (shf)

  • Suap-Gratifikasi Ada 90% di Kementerian/Lembaga, 97% di Pemda

    Suap-Gratifikasi Ada 90% di Kementerian/Lembaga, 97% di Pemda

    Jakarta

    KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024. Hasilnya, 90% kementerian/lembaga masih didapati suap dan gratifikasi.

    Hal itu dikatakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam peluncuran SPI tahun 2024, Rabu (22/1/2025). Selain itu, 97 persen suap dan gratifikasi ada di pemerintahan daerah.

    “Berikutnya kita lihat bahwa suap dan gratifikasi masih terjadi di 90 persen kementerian lembaga, plus di 97 persen pemerintah daerah,” kata Pahala dalam paparannya di gedung KPK, Jakarta Selatan.

    Angka itu didapat dari pihak internal yang disurvei alias responden. Pihak yang disurvei menyatakan pernah melihat suap atau gratifikasi sebanyak 90 persen di kementerian lembaga dan 97 persen di pemda.

    “Ini orang internal yang bilang, meningkat 10 persen. artinya orang internal begitu ditanya lebih banyak yang menyatakan saya pernah lihat lho suap atau gratifikasi,” kata dia.

    Namun, Pahala menjelaskan bahwa yang jadi masalah adalah frekuensinya suap dan gratifikasi tersebut. Dirinya menyatakan meski angka 90 persen terkait terjadinya suap dan gratifkasi di kementerian/lembaga, skor SPI-nya masih hijau atau terjaga.

    Dari seluruh angka itu, aspek pengadaan barang dan jasa yang mendominasi di suap dan gratifikasi. Angkanya 97 persen di kementerian lembaga dan 99 persen di pemerintah daerah.

    “Pengadaan barang dan jasa seperti biasa ini masih mendominasi seluruh suap dan gratifikasi, bahkan sekarang sudah ada di 97 persen kementerian lembaga dan 99 persen pemda,” katanya.

    “Pemenang vendor yang sudah diatur semakin banyak, yang tidak bermanfaat juga semakin banyak. apakah ada nepotisme, secara drastis meningkat 30 persen, dan apakah gratifikasi dalam pengadaan barang jasa, meningkat 10 persen,” kata dia.

    Dalam survei ini, KPK melibatkan 641 instansi yang terdiri atas 94 kementerian/lembaga, 545 pemerintah daerah, dan 2 BUMN. Total responden yang disurvei berjumlah 601.453.

    (ial/idn)

  • Angka Kelahiran di Vietnam Mencapai Rekor Terendah

    Angka Kelahiran di Vietnam Mencapai Rekor Terendah

    Jakarta

    Tingkat kelahiran Vietnam merosot ke rekor terendah pada 2024, dengan tingkat kesuburan yang turun menjadi 1,91 anak per perempuan. Ini menandai tahun ketiga berturut-turut angka tersebut berada di bawah tingkat penggantian 2,1 – dan ini terjadi dengan latar belakang ekonomi yang berkembang pesat.

    Populasi Vietnam saat ini berkisar sekitar 100 juta orang. Kantor Berita Vietnam mengutip Wakil Direktur Otoritas Kependudukan Kementerian Kesehatan Vietnam, Pham Vu Hoang, yang mengatakan bahwa jumlah penduduk mulai menurun pada pertengahan abad ini.

    Pusat-pusat perkotaan sudah merasakan dampaknya. Menurut kantor berita Vietnam, Kota Ho Chi Minh sebagai pusat ekonomi di bagian selatan negara tersebut, mengalami penurunan tingkat kesuburan dari 1,39 anak per perempuan pada 2022 menjadi hanya 1,32 pada 2023, dan kemungkinan akan turun lebih rendah.

    Sebagai tanggapan, Dewan Rakyat kota tersebut baru-baru ini menerapkan langkah-langkah untuk mendorong tingkat kelahiran yang lebih tinggi, termasuk bantuan untuk wanita di bawah 35 tahun dengan dua anak dan tunjangan kecil untuk pemeriksaan kehamilan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Baru-baru ini mereka mengumumkan rencana untuk meningkatkan upaya tersebut, dengan harapan dapat menurunkan tingkat kesuburan menjadi 1,6 pada tahun 2030.

    Keuntungan dari ketegangan AS-Cina

    Media pemerintah sebelumnya telah memperingatkan adanya “bom waktu demografis”. Secara terpisah, laporan Generation Myths & Realities 2024 dari Ipsos, sebuah perusahaan riset pasar, menyoroti dampak ekonomi dari krisis populasi yang membayangi. Laporan tersebut mengatakan bahwa hal ini menghadirkan “tantangan dan peluang bagi industri dan bisnis.”

    Vietnam adalah primadona bagi para investor Barat yang ingin melakukan diversifikasi dari Cina, tapi sejauh ini bisnis Barat tampak tidak peduli dengan berita tersebut. Negara Asia Selatan ini terus berkembang pesat, dengan kenaikan PDB sebesar 7% tahun lalu. Sementara investasi asing turun 3% dari tahun ke tahun menjadi $38 miliar atau sekitar Rp620 triliun, Vietnam diposisikan untuk menerima banyak modal dari Barat jika Amerika Serikat (AS) dan Cina meningkatkan ketegangan perdagangan di bawah Presiden Donald Trump.

    Para pakar industri mengatakan bahwa pemerintah Vietnam perlu fokus pada isu-isu penting dalam reformasi ekonomi jika negara ini ingin terus menarik investor.

    Martin mengatakan kepada DW bahwa faktor-faktor lain yang memengaruhi investor termasuk “pertumbuhan ekonomi Vietnam yang kuat, integrasinya ke dalam perjanjian perdagangan, perannya dalam rantai pasokan regional – yang semuanya terus membuatnya menjadi tujuan yang menarik.”

    Berakhirnya ‘bonus demografis’?

    Pada 1986, ketika Vietnam meluncurkan reformasi pasar bebasnya setelah beberapa dekade ekonomi komando yang membawa bencana, hampir 40% dari populasi berusia di bawah 16 tahun. Bonus demografis Vietnam, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh tenaga kerja muda yang berlimpah, adalah landasan pembangunannya.

    Saat ini, Vietnam merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-32 di dunia. Namun, jumlah anak-anak hanya sekitar seperlima dari populasi saat ini, dan persentase anak usia 15-64 tahun diproyeksikan turun menjadi 63% pada tahun 2050, dari 69% pada tahun 2020.

    ‘Super-aged’ dalam waktu kurang dari 25 tahun

    Pada 2020, warga yang berusia 65 tahun ke atas menyumbang 8,4% dari populasi Vietnam. Namun, Vietnam diprediksi akan menjadi masyarakat “tua” – yang didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki 14% penduduk berusia 65 tahun ke atas – pada 2034 dan masyarakat “sangat tua” pada 2049, ketika proporsinya melebihi 20%.

    Para ahli memperingatkan bahwa jumlah tenaga kerja yang menyusut akan menurunkan produktivitas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Populasi yang menua juga akan membebani sumber daya negara, sementara jumlah pekerja yang membayar pajak menyusut.

    Sebuah studi Bank Dunia pada 2022 memproyeksikan bahwa pengeluaran pensiun Vietnam dapat meningkat dari 2% PDB saat ini menjadi 3,6% pada tahun 2050 dan 5,6% pada 2080. Dengan skenario dasar ini, surplus pensiun negara ini bisa habis pada medio 2040-an.

    Vietnam masih jauh tertinggal dari Thailand

    Pada awal 2017, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa Vietnam berisiko “menjadi tua sebelum menjadi kaya”. Masalah kependudukannya mungkin tidak seserius di beberapa negara tetangga, tetapi Vietnam juga kehabisan waktu untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal ekonomi sebelum tahun 2034, saat masyarakatnya diproyeksikan menjadi “tua.”

    Thailand menjadi masyarakat “lanjut usia” pada tahun 2020 – ketika PDB per kapita berada di kisaran $7.000 (Rp114 juta). Di Singapura yang jauh lebih kaya, PDB per kapita mencapai $61.000 (Rp995 juta) saat menjadi masyarakat “lanjut usia” pada 2017.

    Sebagai perbandingan, PDB per kapita Vietnam hanya sebesar $4.300 (Rp70 juta) pada tahun 2023.

    Apa yang bisa dilakukan Vietnam?

    Selama beberapa dekade, Vietnam telah menerapkan kebijakan dua anak yang cukup rumit, di mana beberapa pegawai negeri atau perusahaan milik negara dapat menghadapi pemecatan karena memiliki anak ketiga. Anggota Partai Komunis yang berkuasa juga menghadapi pemecatan karena memiliki lebih dari dua anak.

    Pemerintah komunis telah memperdebatkan pembatalan larangan ini sejak pertengahan 2010-an.

    Pemerintah Vietnam sekarang sedang menyusun undang-undang kependudukan yang akan diajukan ke Majelis Nasional tahun ini. Undang-undang ini diharapkan akan mencakup langkah-langkah untuk mendorong kelahiran dan berpotensi menghapus hukuman bagi keluarga yang memiliki anak ketiga.

    Chris Humphrey, direktur eksekutif Dewan Bisnis Uni Eropa-ASEAN, mengatakan kepada DW bahwa ia belum mendengar adanya perusahaan-perusahaan Eropa yang khawatir untuk berinvestasi di Vietnam karena masalah-masalah demografi.

    Namun, ia mengharapkan Hanoi untuk “mengambil tindakan saat ini di bidang-bidang seperti perencanaan pensiun, memajukan produktivitas dan bergerak ke arah memajukan penggunaan otomatisasi di bidang manufaktur dan investasi dalam sistem perawatan kesehatan untuk mengatasi masyarakat yang menua di masa depan.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    Lihat juga video: Jepang dan Korsel Cetak Rekor Angka Kelahiran Terendah!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dispora Semarang Dorong Wira Usaha Muda Manfaatkan Digitalisasi untuk Branding Produk

    Dispora Semarang Dorong Wira Usaha Muda Manfaatkan Digitalisasi untuk Branding Produk

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Semarang mendorong wirausaha muda memanfaatkan digitalisaai untuk branding produk.

    Hal tersebut ditekankan dalam diskusi bertema “Pemanfaatan Digitalisasi dalam Membranding Produk Wiramuda Tahun 2025”, di Kantor Dispora Kota Semarang, Rabu (22/1/2025). 

    Kepala Pemberdayaan Pemuda Dispora Kota Semarang, Achmad Oktanis Sediatmoko menyatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi generasi muda agar lebih profesional dalam menjalankan usaha. 

    “Kami ingin anak-anak muda di Kota Semarang produktif dengan memulai wirausaha yang profesional. Sehingga, kegiatan diskusi ini menjadi salah satu cara kami dari Pemerintah Kota Semarang memberikan bekal dan motivasi kepada mereka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Achmad Oktanis menegaskan, komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk terus mendukung kreativitas anak muda dalam membangun usaha sejak dini dengan memanfaatkan digitalisasi. 

    “Pemanfaatan digitalisasi untuk memulai sebuah usaha menjadi salah satu cara yang efektif saat ini. Di mana, keberadaan media sosial dapat dimanfaatkan untuk membangun jaringan dan branding produk yang ditawarkan,” terangnya.

    Narasumber diskusi, Teguh Hadi Prayitno menyoroti pentingnya media sosial sebagai aset berharga jika dikelola dengan baik. 

    “Dulu aset itu hanya sebatas tanah, emas, saham. Sekarang akun media sosial juga bisa menjadi aset paling berharga jika kita terjun di ruang digitalisasi,” katanya. 

    Dia juga menekankan bahwa media sosial dapat menjadi alat untuk membentuk branding, dan mendorong anak muda untuk kreatif dan optimistis dalam mencari peluang.

    “Anak muda harus kreatif, optimis dan pintar mencari peluang. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial untuk membentuk branding,” ungkapnya. 

    Narasumber lain, Lanang Wibisono menekankan pentingnya konsistensi dalam membangun dan menjalankan bisnis. 

    “Di era sekarang saat ini salah satu cara terbaik untuk mengembangkan usaha adalah dengan cara memanfaatkan teknologi, tapi juga harus konsisten, tekun, dan serius,” ungkapnya. 

    Lanang menambahkan, persaingan yang semakin ketat menuntut pemanfaatan teknologi media sosial yang tepat dan konsisten.

    Melalui kegiatan ini, Dispora Kota Semarang berharap dapat memberikan wawasan dan motivasi kepada wirausaha muda untuk lebih berani dan kreatif dalam memanfaatkan digitalisasi guna membranding produk mereka.(eyf)