Xcloud.id

Blog

  • Daftar Daerah Termiskin di Jawa Tengah, Kebumen Pertama, Kota Semarang Terakhir

    Daftar Daerah Termiskin di Jawa Tengah, Kebumen Pertama, Kota Semarang Terakhir

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini daftar daerah termiskin di Jawa Tengah berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Disebut daerah termiskin dalam artian kabupaten atau kota tersebut memiliki presentase kemiskinan yang tinggi.

    Sebanyak 17 kabupaten di Jawa Tengah menjadi prioritas penanganan kemiskinan karena tercatat memiliki angga kemiskinan di atas rata-rata provinsi maupun nasional. 

    Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2024 sebesar 10,47 persen, sementara rata-rata nasional 9,03 persen.

    Angka kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2024 turun menjadi 9,58 persen dengan total 3,4 juta warga miskin.

    Angka itu mengalami penurunan 307.000 orang.

    Kepala Bappeda Jawa Tengah, Harso Susilo menuturkan, daerah yang menjadi prioritas penanganan kemiskinannya didominasi wilayah pertanian dan pedesaan.

    “Kalau yang paling bawah, saya ingat itu Kebumen, Brebes, Banyumas, mungkin Banjarnegara, Wonosobo, sampai Cilacap di daerah selatan semua, yang wilayahnya luas luas,” ujar Harso saat diwawancarai Rabu (22/1/2025).

    Wilayah miskin di Jateng

    Berdasarkan data BPS per Maret 2024, Kebumen menjadi daerah dengan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, dan Kota Semarang menjadi daerah terendah, yakni 4,03 persen.

    Daerah dengan persentase kemiskinannya tertinggi di Jawa Tengah di antaranya Kebumen (15,71 persen), Brebes (15,60 persen), Wonosobo (15,28 persen), Pemalang (14,92 persen),  Banjarnegara (14,71 persen), Purbalingga (14,18 persen).

    Lalu Rembang (14,02 persen), Sragen (12,41 persen), Klaten (12,04 persen), Banyumas (11,95 persen), Demak (11,89 persen), Grobogan (11,43 persen), Blora (11,42 persen), Purworejo (10,87 persen), Kabupaten Magelang (10,83 persen), Wonogori (10,71 persen), Cilacap (10,68 persen).

    “Kalau masalah kemiskinan secara absolut kita sudah tahu, kita sudah turun jadi 9,58 persen dari BPS, tp by name by address tidak ada, jadi hanya persentase saja.”

    “Masalah kemiskinan memang kompleks sekali dan kita coba. Dari saya, masuk Bappeda itu kan mulai pokja (kelompok kerja) prioritas kemiskinan,” ungkap dia.

    Saat ini, Bappeda akan membuat kelompok kerja atau pokja untuk menangani kemiskinan khususnya di 17 kabupaten yang menjadi prioritas Pemprov Jateng.

    Harso menilai, intervensi pengentasan kemiskinan yang menyasar kelompok miskin lebih cepat mengurangi angka kemiskinan ketimbang menyasar kelompok miskin esktrem.

    Apalagi sebagian besar kelompok miskin ekstrem sangat bergantung dengan bantuan sosial dari pemerintah.

    “Satu data sudah dilaksanakan semua sasarannya, tapi betul dipicunya memang tidak yang miskin banget, sedang lah, desil 2,3, 4, apalagi 3, itu dipicu sedikit itu sudah bergerak.”

    “Tapi yang benar miskin itu memang diberi bantuan apapun tinggal melaksanakan, bertahan dari 10 menjadi satu, yang bertahan sudah bagus. Memang agak susah, mental, mindset, perilakunya, semuanya,” tandas dia. (*)

  • Tambah 12,56 Juta lapangan kerja, situasi ketenagakerjaan China Stabil

    Tambah 12,56 Juta lapangan kerja, situasi ketenagakerjaan China Stabil

    Beijing (ANTARA) – Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China menyatakan Negeri Tirai Bambu itu berhasil menciptakan 12,56 juta lapangan kerja perkotaan baru pada 2024 dan mencapai target tahunannya.

    Pada 2024, menurut kementerian tersebut, tingkat pengangguran perkotaan tersurvei di China berada di angka 5,1 persen, atau 0,1 poin persentase lebih rendah dari tahun sebelumnya.

    China menetapkan target tahunan untuk menciptakan lebih dari 12 juta lapangan kerja perkotaan baru pada 2024. Negara tersebut juga menargetkan untuk mempertahankan tingkat pengangguran perkotaan tersurvei di kisaran 5,5 persen untuk tahun tersebut.

    “Situasi ketenagakerjaan secara umum tetap stabil,” kata Lu Aihong, juru bicara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, dalam konferensi pers, Selasa (21/1/2025).

    Per akhir 2024, lebih dari 33,05 juta orang yang telah diangkat dari kemiskinan sudah mendapatkan pekerjaan, ujar Lu.

    Menurut dia, pemilik kartu jaminan sosial China mencapai hampir 1,39 miliar hingga akhir tahun lalu, termasuk 1,07 miliar pengguna kartu jaminan sosial digital.

    Kartu jaminan sosial dibagi menjadi kartu fisik dan kartu digital. Banyak warga China kini sudah memiliki kedua jenis kartu tersebut.

    Lu menjelaskan kementeriannya juga telah memperkuat manajemen terstandar penilaian kompetensi kejuruan, dengan lebih dari 12 juta individu memperoleh sertifikat tingkat keterampilan kejuruan atau sertifikat kualifikasi profesional tahun lalu.

    Kementerian tersebut mengumumkan bahwa pada 2025, program dukungan ketenagakerjaan yang ditargetkan untuk sektor-sektor utama, industri, akar rumput perkotaan-pedesaan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan diimplementasikan, sehingga membangun mekanisme untuk mengumpulkan dan merilis informasi tentang posisi pekerjaan yang terkait dengan proyek-proyek besar.

    Pihak kementerian juga akan mempercepat penelitian dan perumusan kebijakan serta langkah-langkah yang relevan untuk lebih meningkatkan daya tarik sistem pensiun swasta.

    Menurut Zhang Wenmiao, seorang pejabat di kementerian tersebut, hingga akhir 2023 terdapat 70.000 lembaga layanan sumber daya manusia di seluruh China, mempekerjakan 1,06 juta orang.

    Dia menambahkan bahwa sepanjang tahun 2023, lembaga-lembaga ini telah menyediakan layanan kepada 300 juta pekerja dan 55,99 juta pemberi kerja, dengan sekitar 40 persen dari pemberi kerja tersebut bergerak di sektor manufaktur.

    Lebih lanjut, kementerian itu menyampaikan bahwa tahun ini pihaknya akan memperkenalkan program penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.

    Lapangan kerja bagi kaum muda, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi, tetap menjadi prioritas utama Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, ujar Chen Yongjia, seorang pejabat di kementerian tersebut.

    Dia mengatakan bahwa sepanjang 2025, kementeriannya akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk mempromosikan lapangan kerja dan kewirausahaan di kalangan generasi muda.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gugur seleksi, 10.396 tenaga honorer NTB dialihkan ke PPPK Paruh Waktu

    Gugur seleksi, 10.396 tenaga honorer NTB dialihkan ke PPPK Paruh Waktu

    ANTARA – Sebanyak 10.396 orang tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Nusa Tenggara Barat, yang sebelumnya berstatus honorer, siap diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Jumlah tersebut terhimpun dengan menyesuaikan data pelamar yang gugur pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahap satu dan dua. (Kusnandar/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

  • Kuasa Hukum Paula Verhoeven Bantah Tuduhan Selingkuh dari Baim Wong: Ngobrol di Ruang Terbuka Memang Salah?

    Kuasa Hukum Paula Verhoeven Bantah Tuduhan Selingkuh dari Baim Wong: Ngobrol di Ruang Terbuka Memang Salah?

    Jakarta, Beritasatu.com – Kuasa hukum Paula Verhoeven, Alvon Kurnia Palma meminta kepada pihak Baim Wong untuk tidak mengada-ada dalam menghadirkan fakta di persidangan gugatan perceraian yang diajukan Baim Wong terhadap kliennya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

    “Seyogyanya pihak sana (Baim Wong) janganlah sesuatu yang fakta itu dilebih-lebihkan dari yang sebenarnya. Jangan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan dianggap menjadi hal negatif,” ungkap Kuasa hukum Paula Verhoeven, Alvon Kurnia Palma dikutip dari channel YouTube, Rabu (22/1/2025).

    Alvon Kurnia Palma mengatakan, penambahan saksi baru yang diajukan pihak Baim Wong untuk menguatkan tuduhan perselingkuhan Paula Verhoeven. Namun, pada fakta di persidangan tidak terbukti secara jelas adanya perselingkuhan yang terjadi antara kliennya dengan pria lain.

    “Kalau misalnya memang dalil dia seperti itu, toh tidak terbukti apa-apa. Tidak ada apa-apa gitu,” tambahnya.

    Pengacara Paula Verhoeven itu menyebut, penjelasan dua saksi yang diajukan Baim dianggapnya terlalu berlebihan apalagi disebut kliennya berduaan sampai pagi.

    “Kalau semisal orang ada di ruang terbuka gitu, misalnya contohnya yang dikatakan tadi, bukan muhrim. Nah, dia tidak melakukan apa-apa. Apakah itu kesalahan? Misalkan orang itu adalah personal trainer, dan Paula juga enggak pernah ada perasaan apa-apa, apa itu salah?” ucap Alvon Kurnia Palma membantah tuduhan Baim Wong terkait Paula Verhoeven dituduh sleingkuh.

    Sebelumnya, pada sidang lanjutan gugatan perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven yang digelar di PA Jakarta Selatan, Baim Wong mengajukan dua saksi baru.

    Dua saksi dari Baim Wong menjelaskan, bahwa saksi melihat Paula Verhoeven kerap berduaan dengan seorang pria bukan muhrimnya hingga dini hari.

  • Komdigi Keluhkan Anggaran Kurang Rp 706 M untuk Awasi Ruang Digital

    Komdigi Keluhkan Anggaran Kurang Rp 706 M untuk Awasi Ruang Digital

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluhkan anggaran yang minim membuat pengawasan ruang digital tidak berjalan dengan optimal. Sementara, di sisi lain, konten negatif, salah satunya judi online, terus tumbuh subur di dunia maya.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan anggaran khusus untuk direktorat yang dipimpinnya itu mencapai Rp 173 miliar di 2025.

    “Anggaran yang tersedia untuk Ditjen Pengawasan Ruang Digital Tahun 2025 setelah dipotong 50% dari perjalanan adalah Rp 173 miliar yang berasal dari sumber rupiah murni sebesar Rp 172 miliar dan PNBP sebesar Rp 1 miliar,” ungkap Alex, Rabu (22/1/2025).

    Disampaikan Alex bahwa anggaran untuk Ditjen Pengawasan Ruang Digital tersebut belum termasuk dukungan manajemen seperti operasional, gaji SDM, dan lainnya.

    “Sehingga dengan posisi tersebut, anggaran kami di Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital belum mencukupi dan terdapat kekurangan sebesar Rp 706 miliar. Jadi, ada beban anggaran yang harus ditutupi untuk pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital,” kata Alex.

    Sebagai informasi, Ditjen Pengawasan Ruang Digital merupakan hasil perombakan struktur organisasi seiring perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Meski demikian, Alex pun mengungkapkan hasil kerja Komdigi dalam mengatasi konten judi online terhitung dari tahun 2017 sampai 21 Januari 2025, Komdigi telah menangani konten 5.707.952 konten judi online yang beredar di berbagai site dan aplikasi internet.

    “Terlihat aplikasi menjadi aplikasi paling banyak terpapar konten judi online, ada 1.429.063 dari periode 2016 sampai 21 Januari 2025,” ucapnya.

    Alex mengatakan efek buruk yang akan dialami masyarakat jika sudah kecanduan permainan haram tersebut, mulai dari kerugian finansial, psikologis yang memburuk, bahaya risko keamanan data dan lainnya.

    Disampaikan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, selain menangani konten judi online, Komdigi juga turut memblokir konten bermuatan negatif lainnya. Tercatat sejak periode 2016 sampai 21 Januari 2025 terdapat 6.349.606 konten yang ditangani Komdigi.

    (agt/agt)

  • Habiskan Miliaran Rupiah untuk Drainase, Blitar Masih Dikepung Banjir

    Habiskan Miliaran Rupiah untuk Drainase, Blitar Masih Dikepung Banjir

    Blitar (beritajatim.com) – Kota Blitar belakangan ini sedang menghadapi kepungan banjir. Sejumlah ruas jalan di Bumi Bung Karno tersebut saat hujan berubah menjadi kolam. Ketinggian air yang menggenangi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Blitar pun bervariasi mulai dari semata kaki hingga selutut orang dewasa.

    Kondisi ini tentu cukup mengganggu pengguna jalan. Bahkan beberapa kendaraan harus mogok saat menerjang genangan air di sejumlah jalan protokol Kota Blitar tersebut. Beberapa jalan yang menjadi langganan banjir itu diantaranya Jalan Kali Brantas (sekitar wisata air Sumber Udel), Jalan Anggrek hingga Barat Jalan Mastrib ada pula Jalan Merdeka Barat hingga jalan Palem.

    “Ya pasca hujan deras kemarin memang beberapa titik terpantau ada menggenang cukup tinggi,” ucap Agus Suherli, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar, Rabu (22/1/2025).

    Kondisi ini sebenarnya menjadi ironi tersendiri. Pasalnya beberapa bulan lalu Pemerintah Kota Blitar baru saja melakukan perbaikan drainase di 21 titik.

    Anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan saluran drainase ini pun mencapai 1,1 miliar rupiah. Perbaikan 21 titik saluran drainase ini dilakukan Pemerintah Kota Blitar selama 2024.

    Kala itu Pemerintah Kota Blitar menganggap perbaikan drainase ini penting untuk mencegah banjir utamanya saat hujan deras melanda. Drainase yang sempit dan belum terkeruk pun diperbaiki harapannya tentu agar bisa menampung serta mengalirkan air lebih banyak sehingga tidak terjadi banjir.

    Namun ternyata, di awal 2025 ini banjir sudah terjadi beberapa kali. Salah satu yang jadi langganan adalah jalan Kali Brantas. Selama awal tahun 2025, jalan Kali Brantas sudah 2 kali tergenang air dengan ketinggian hingga lutut orang dewasa.

    Lucunya, drainase di Jalan Kali Brantas tersebut sebenarnya sudah diperbaiki pada tahun 2024 kemarin. Namun tetap saja banjir terjadi di sana. Mungkin penyebab banjir bukan hanya soal drainase namun juga perihal intensitas hujan yang cukup tinggi seperti yang diutarakan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar, Agus Suherli.

    “Karena hujan intensitasnya kan tinggi ini jadi mungkin saluran pembuangannya itu tidak muat, tapi yang jelas sudah surut,” tegasnya.

    Masyarakat Kota Blitar sendiri cukup menyayangkan banjir ini bisa terjadi. Pasalnya banjir ini cukup membuat masyarakat kesulitan beraktivitas seperti berangkat kerja hingga pergi ke sekolah untuk mengantar anak.

    “Kalau air menggenang seperti ini ya merepotkan warga. Mau berangkat kerja atau berangkat sekolah harus menerjang banjir dulu,” ungkap Sutrisno, warga Kota Blitar.

    Warga pun berharap Pemerintah Kota Blitar memberikan solusi atas permasalahan banjir ini. Sehingga banjir tidak terus terjadi dan aktivitas warga bisa normal meski disaat musim hujan tiba.

    “Ya tolonglah Pemerintah Kota Blitar memberikan solusi supaya banjir ini tidak terus terjadi,” tegasnya.

    Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Blitar masih belum berkomentar soal perbaikan drainase yang dilakukannya pada tahun 2024. [owi/beq]

  • Yani Subekti akan Dukung Citanduy Waterway, Ini Syaratnya!

    Yani Subekti akan Dukung Citanduy Waterway, Ini Syaratnya!

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi II DPRD Banjar, Yani Subekti Permana, menyatakan dukungannya terhadap rencana wali kota terpilih, Sudarsono, untuk mengembangkan objek wisata baru di Sungai Citanduy yang dinamakan Citanduy Waterway.

    Dalam pernyataannya melalui sambungan telepon pada Rabu, 22 Januari 2025, Yani menekankan bahwa dukungannya akan diberikan dengan syarat bahwa pembangunan proyek tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

    “Saya mendukung program ini, asalkan pembiayaannya tidak membebani APBD Kota Banjar. Jika anggaran untuk pembangunan ini berasal dari pemerintah pusat, itu sangat baik. Jika harus menggunakan APBD Banjar, maka skema cost sharing-nya harus sesuai agar tidak membebani anggaran daerah,” ujar Yani.

    Yani menilai bahwa rencana pembangunan Citanduy Waterway adalah inisiatif yang positif dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kota Banjar.

    BACA JUGA:Sudarsono Angkat Bicara Terkait Kritik Program Citanduy Water Way

    “Harus ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, seperti terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

    Namun, Yani juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy terkait aspek teknis pembangunan. Sungai Citanduy berada di bawah kewenangan BBWS, sehingga kolaborasi ini sangat penting untuk kelancaran proyek.

    “Saya percaya bahwa kritik dan pro kontra yang muncul adalah hal yang wajar. Kritik tersebut harus dijadikan acuan dan evaluasi untuk memperbaiki rencana program ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Banjar terpilih, Sudarsono, telah memberikan penjelasan mengenai berbagai kritik yang dilayangkan terhadap rencana pembangunan Citanduy Waterway.

    BACA JUGA:Citanduy Waterway Tuai Pro Kontra, Ini Tanggapan Kritis dari Peneliti

    Ia menegaskan bahwa proyek ini, bersama dengan dua proyek besar lainnya, tidak akan dibiayai oleh APBD Kota Banjar. Sebaliknya, Sudarsono menekankan perlunya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.

    “APBD Kota Banjar akan difokuskan untuk infrastruktur, pendidikan, UMKM, dan bantuan sosial kepada masyarakat. Kami harus menggunakan anggaran yang ada secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sudarsono pada Selasa, 21 Januari 2025.

    Sudarsono menambahkan bahwa rencana pembangunan Citanduy Waterway merupakan bagian dari upaya untuk memaksimalkan potensi wisata dan ekonomi di sekitar Sungai Citanduy. Proyek ini diharapkan dapat menarik investasi dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Banjar.

  • Prabowo Klaim Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Hemat Rp20 Triliun

    Prabowo Klaim Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Hemat Rp20 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemangkasan anggaran perjalan dinas kementerian dan lembaga dapat memberikan penghematan cukup signifikan.

    Prabowo mencontohkan keputusannya untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga sampai dengan setengahnya, atau setara dengan penghematan yang diklaim hingga Rp20 triliun. Hal itu, kata Prabowo, dipastikan berlaku pada kebijakan keuangan negara.

    “Saya potong setengah, dengan setengah kita bisa hemat Rp20 triliun. Kalau kita hitung berapa ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal itu. Saya minta prioritas seluruh menteri dan kepala badan patuh dalam hal ini,” ujarnya pada rapat kabinet paripurna, Rabu (22/1/2025).

    Prabowo lalu berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya yang telah menyisir anggaran kementerian/lembaga sampai terperinci.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku ikut dalam menyisir anggaran kementerian/lembag sampai dengan lapisan terbawah.

    “Kalau tidak salah sampai satuan kesembilan itu. Untuk pertama kali dalam sejarah Presiden RI mengecek sampai satuan kesembilan. Jadi saudara-saudara pun mungkin enggak tahu anggaran-anggaran satuan kesembilan itu,” ucapnya.

    Prabowo berharap dengan apa yang dilakukannya itu bisa membantu kinerja pemerintahan dengan cepat dalam rangka menyasar berbagai sasaran-sasaran pembangunan.

    Mantan Menteri Pertahanan itu menekankan bahwa kebijakan anggaran pemerintahannya harus mengikuti tiga kriteria yakni untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas serta memenuhi target swasembada pangan dan energi.

  • Prabowo: Indonesia setop impor beras, jagung, dan garam akhir 2025

    Prabowo: Indonesia setop impor beras, jagung, dan garam akhir 2025

    Target swasembada pangan nasional, yang awalnya direncanakan dalam empat tahun, dapat tercapai lebih cepat.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk menyetop impor komoditas beras, jagung, dan garam di akhir 2025 dalam upaya mencapai swasembada pangan.

    “Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi impor dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi,” kata Presiden Prabowo saat berpidato di Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Presiden Prabowo menyatakan bahwa target swasembada pangan nasional, yang awalnya direncanakan dalam empat tahun, dapat tercapai lebih cepat.

    “Target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun, alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat tahun 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan,” ujar Presiden.

    Prabowo menegaskan, pencapaian ini adalah hasil kerja keras dan kebijakan tepat, yang memastikan kebutuhan pangan rakyat Indonesia terpenuhi tanpa bergantung pada impor.

    Menurut Kepala Negara, pencapaian ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras, orientasi kebijakan yang tepat, dan niat baik, Indonesia mampu mencapai kemandirian pangan lebih cepat dari rencana awal.

    Presiden juga menekankan pentingnya terobosan teknologi, investasi pada sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas yang terukur untuk menjaga stabilitas pangan dan energi nasional.

    Menurut Presiden Indonesia tidak boleh bergantung pada sumber dari luar negeri, terutama dalam menghadapi krisis global.

    “Dalam krisis dunia, tidak ada negara yang akan mengizinkan pangan keluar dari negaranya. Ini sudah hukum sejarah,” katanya.

    Presiden mengingatkan bahwa swasembada pangan dan energi tidak hanya menjadi prioritas, tetapi juga fondasi bagi terciptanya lapangan kerja, penghematan devisa, dan kemandirian bangsa di masa depan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • UKSW Siap Gelar Wisuda Periode I 2025, 827 Lulusan Meriahkan Acara Penuh Prestasi

    UKSW Siap Gelar Wisuda Periode I 2025, 827 Lulusan Meriahkan Acara Penuh Prestasi

    TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) akan menggelar Upacara Wisuda Periode I Tahun 2025, Kamis (23/1/2025) di Balairung Universitas.

    Momen istimewa ini akan menjadi perayaan bagi 827 lulusan yang dikenal sebagai Creative Minority untuk menandai pencapaian akademik mereka.

    Acara ini akan berlangsung dalam bentuk Rapat Senat Terbuka yang diikuti oleh lulusan dari berbagai jenjang mulai dari diploma, sarjana, magister, hingga doktor.

    Direktur Direktorat Akademik (DAK) UKSW, David Adechandra Ashedica Pesudo, S.E., M.Ak., menjelaskan bahwa prosesi wisuda akan dipimpin langsung oleh Rektor UKSW Prof. Intiyas Utami. 

    Acara ini akan dihadiri oleh sejumlah tamu kehormatan, termasuk Kepala LLDIKTI Wilayah VI dan Penjabat Wali Kota Salatiga. 

    “Rektor Intiyas akan mewisuda para lulusan secara langsung mulai pukul 08.30.”

    “Prosesi ini juga akan menjadi momen istimewa bagi para lulusan karena mereka akan didampingi oleh orangtua dan wali mereka,” ungkap David.

    Capaian akademik lulusan terbaik

    Prosesi wisuda kali ini diwarnai dengan sejumlah pencapaian membanggakan dari para lulusan.

    Pada jenjang Strata 1 (S1), Oktavyana Damanik, S.Pd., dari Program Studi (Prodi) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

    Tifanny Sischa Saputri, S.Psi., dari Prodi Psikologi Fakultas Psikologi, dan Valencia Vanessa, S.Kom., dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi (FTI).

    Ketiganya berhasil meraih Indeks Prestasi Tertinggi (IPT) dengan nilai 3,95.

    Di jenjang Magister (S2), sebanyak 14 lulusan berhasil meraih IPK sempurna 4.00.

    Di antaranya adalah enam lulusan dari Prodi Magister Sosiologi Agama Fakultas Teologi, yakni Andreas Fredriko, M.Si., Rio Sario Tamawiwi, M.Si., Alma Victoria Anastasia Lukas, M.Si., Dani Ariyanto, M.Si., Marfan Ferdinanda, M.Si., dan Otniel Aurelius Nole, M.Si.

    Selain itu, dari Prodi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Wiwik Suryani, M.M., juga mencatatkan prestasi serupa.

    Kemudian, dari Prodi Akuntansi FEB, penghargaan ini diraih oleh Rhismaya Okki Elsandi, M.Ak., Ranang Wisnu Bintoro, M.Ak., Yuliana Chintya Dewi Santoso, M.Ak., dan Mika Puspitasari, M.Ak.

    Tak ketinggalan, dari Prodi Magister Sains Data Fakultas Sains dan Matematika (FSM) melalui Yosia Adi Susetyo, M.Si.D., serta di Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum melalui Marcelino Ceasar Kishan, M.H., dan Prisilia Kornelia Moonik, M.H.

    Prestasi ini juga dilengkapi dengan capaian luar biasa di jenjang Doktor (S3), dimana Dr. Dony Ariyus dari Prodi Doktor Ilmu Komputer FTI dan Dr. Lina Sinatra Wijaya dari Prodi Doktor Studi Pembangunan Fakultas Interdisiplin (FId) berhasil meraih IPK sempurna 4.00.

    Sebagai tambahan prestasi gemilang, sebanyak 26 lulusan UKSW berhasil melakukan publikasi jurnal yang terbit di jurnal nasional dan internasional yang menjadi bukti nyata kontribusi akademik mereka.

    Salah satunya, Dony Ariyus berhasil menerbitkan jurnal berjudul “Enhancing Sentiment Analysis of Indonesian Tourism Video Content Commentary on TikTok: A Fasttext and Bi-LSTM Approach” yang terbit di jurnal SCOPUS Q2. 

    Selain itu, sebanyak 17 lulusan lainnya juga meraih pencapaian luar biasa dengan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), semakin menegaskan bahwa UKSW tidak hanya menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik tinggi, tetapi juga memupuk potensi inovatif yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Upacara wisuda ini bukan hanya perayaan kelulusan, tetapi juga penegasan komitmen UKSW dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).

    Melalui pelaksanaan pendidikan berkualitas (SDGs 4), berkurangnya kesenjangan (SDGs 10), dan kemitraan untuk mencapai tujuan (SDGs 17), UKSW terus menunjukkan perannya sebagai universitas yang berkontribusi bagi dunia. (*)