Blog

  • Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Buka Suara soal Harta Tembus Rp 5,4 T

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Buka Suara soal Harta Tembus Rp 5,4 T

    Jakarta

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri buka suara soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disebut paling tinggi di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Widiyanti memiliki harta kekayaan Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,43 triliun dalam LHKPN.

    Soal LHKPN yang disebut paling besar, Widiyanti mengatakan semua sudah sesuai prosedur dan aturan. Pihaknya juga telah menyampaikan laporan itu sejak tanggal 9 Desember 2024.

    “Tanggapannya, kami telah melakukan semua itu sesuai prosedur dan peraturan, dan kami telah menyampaikan laporan itu tanggal 9 Desember, jauh hari sebelum deadline. Terima kasih,” beber Widiyanti ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    Kekayaan yang dimiliki Widiyanti itu terbagi dalam beberapa aset seperti tanah dan bangunan, kendaraan pribadi, hingga kas dan surat berharga. Namun sumber kekayaan terbesarnya datang dari kepemilikan surat berharga sebesar Rp 5.075.638.855.071 atau Rp 5,07 triliun.

    Diketahui sebelum menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Widiyanti merupakan seorang pengusaha yang memiliki banyak pengalaman di dunia bisnis khususnya di sektor agribisnis dan energi. Ia tercatat menjabat sebagai Komisaris di PT Teladan Prima Agro Tbk. sejak 2021.

    Teladan Prima Agro (TPA) merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang khususnya agribisnis yang berfokus kepada pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkelanjutan, serta energi terbarukan.

    Dalam situs resmi perusahaan disebutkan aktivitas utama perusahaan di mulai dari pengelolaan 60.497 hektar kebun kelapa sawit (termasuk 20% lahan plasma) di Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi kegiatan bisnis utama Teladan Prima Agro terkonsentrasi secara strategis di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Paser dan Kutai Kartanegara.

    Kemudian perusahaan juga memiliki pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK) melalui pengoperasian enam pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas olah secara total sebesar 335 ton tandan buah segar/jam yang terletak dekat dengan kebun yang dimiliki TPA.

    Kemudian selain mengoperasikan bidang usaha utama perusahaan di perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, TPA saat ini juga mengembangkan kegiatan usaha lain seperti pengembangan energi terbarukan melalui salah satu entitas anak perusahaan yaitu PT Daya Lestari.

    TPA berdiri sebagai perusahaan induk dari 8 entitas yang bergerak dalam sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit serta 1 entitas yang bergerak di bidang pengembangan energi terbarukan.

    Di luar itu, dalam laporan Antara disampaikan latar belakang Widiyanti Putri sebagai pengusaha memang mengalir dalam darahnya. Ayahnya, Wiwoho Basuki Tjokronegoro, adalah pengusaha terkemuka dan pemilik Teladan Grup, yang telah lama berkiprah di sektor energi dan batu bara. Sang Suami, Wishnu Wardhana, juga seorang pengusaha dan mantan Direktur Utama PT Indika Energy Tbk (2007-2017).

    Pendidikan formalnya ditempuh di Pepperdine University, Amerika Serikat, di mana ia meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis. Setelah lulus, ia sempat meniti karier di sektor perbankan sebelum akhirnya terjun ke dunia agribisnis yang kemudian membentuk fondasi kariernya sebagai pengusaha.

    Tak hanya di dunia bisnis, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan filantropi. Saat ini, ia memegang sejumlah posisi penting di organisasi non-profit, termasuk sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama, Pengawas Yayasan Kawula Madani, dan Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia (2018-2024).

    (hal/ara)

  • Daftar Identitas 19 Korban Meninggal Akibat Longsor di Pekalongan, 7 Orang Hilang Masih Dicari – Halaman all

    Daftar Identitas 19 Korban Meninggal Akibat Longsor di Pekalongan, 7 Orang Hilang Masih Dicari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Upaya pencarian korban tanah longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, masih berlangsung.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban meninggal akibat longsor sebanyak 19 orang dan telah teridentifikasi.

    Berikut identitas 19 korban meninggal:

    1. Revalina (P) 19 thn

    2. Suyati (P)

    3. Kiki Pramudita (L) 23 thn

    4. Sutar (L) 49 thn

    5. Riyanto (L) 50 thn

    6. Ayat (L) 27 thn

    7. Sumeri (L) 30 thn

    8. Doni (L) 27 thn

    9. Winarko (L) 27 thn

    10. Supari (L) 37 thn

    11. Sularso (L) 44 thn

    12. Inawati (P) 23 thn

    13. Afkar (L) 4 thn

    14. Husnul Cholifah (P) 35 thn

    15. Rokhim (L) 40 thn

    16. Joni Yulianto (L) 45 thn

    17. Rahmono (L) 24 thn

    18. Aisah (P)

    19. Ta’ari (L)

    Dua jenazah yang ditemukan pada Rabu (22/1/2025) pagi merupakan warga yang masuk daftar orang hilang akibat longsor yang terjadi pada Senin (20/1/2025) lalu.

    Berikut identias 7 warga yang dinyatakan hilang dan masih dilakukan upaya pencarian:

    1. M. Teguh Imanto

    2. Abiyas

    3. Giyanto

    4. Tegar Hapriyanto

    5. M. Nasrulah Amin

    6. Aurel

    7. Ta’adi 

    Longsor di Pekalongan mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas seperti dua rumah, dua jembatan hingga tiga akses jalan tertutup.

    Untuk melakukan evakuasi, tim SAR hanya bisa melewati Kali Bening di Banjarnegara.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D, meminta tim yang bertugas mewaspadai bencana susulan karena intensitas hujan masih tinggi.

    Ia menambahkan wilayah Pekalongan masih berpotensi hujan selama tiga hari kedepan hingga Kamis (23/1/2025).

    BNPB meminta warga yang tinggal di dekat tebing untuk waspada dan mengecek kondisi tanah secara berkala.

    Intensitas Hujan Tinggi

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Bergas Catursasi, mengatakan hujan di wilayah Pekalongan mempersulit proses evakuasi.

    Selain itu, akses menuju titik longsor sulit dilewati lantaran tertimbun tanah.

    “Untuk ke depannya yang masih tertimbun tanah lebih dalam, kami berharap ada dukungan dari alat berat, tetapi proses untuk mencapainya tidaklah mudah. Terlebih lagi, di lokasi yang terendam, terdapat juga banjir, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara bertahap,” bebernya, Selasa (21/1/2025).

    Upaya pencarian dilakukan relawan, Basarnas, hingga petugas BPBD Jateng.

    “Kita tetap melakukan pencarian, karena waktunya tidak panjang, kita kejar-kejaran dengan cuaca, tidak bisa saling menunggu,” tegasnya.

    Sementara itu, relawan PMI, Eko Purwanto, menyatakan proses evakuasi memakan waktu cukup lama karena kendaraan roda empat tak dapat mencapai titik longsor.

    Pihaknya telah menyiapkan tempat pengungsian untuk menghindari bencana susulan.

    “Informasi mengenai korban yang hilang masih simpang siur, kami terus berkoordinasi untuk mendapatkan kepastian,” tandasnya.

    Longsor yang terjadi pada Senin (20/1/2025) menimbun dua rumah serta sejumlah kendaraan.

    Sebelumnya, Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, membenarkan longsor memakan korban jiwa dan proses pencarian jenazah masih berlangsung.

    Ia menjelaskan hujan yang terjadi sejak Senin mengakibatkan longsor di sejumlah titik seperti Desa kasimpar, Tlogohendro, serta Gumelem.

    Longsor juga memutus akses menuju Petungkriyono dan tim SAR gabungan sedang berupaya mengirim bantuan logistik kesana.

    “Jembatan untuk akses utama terputus, lalu longsor juga masih ada.”

    “Kemungkinan yang bisa dilewati melalui Wanyasa, Banjarnegara,” tandasnya.

    Yulian Akbar menerangkan salah satu korban meninggal merupakan Sekdes Kasimpar.

    “Satu keluarga, yang sudah ketemu sekdes sama anaknya, meninggal dunia.”

    “Korban paling banyak di Desa Kasimpar. Tertimbun longsoran tebing. Ada itu sampai satu rumahnya sekdes tertimbun,” terangnya.

    Tentang data pengungsi, pihaknya belum dapat memastikan jumlah warga yang terdampak longsor dan banjir di Pekalongan.

    “Sementara ada yang mengungsi, tapi datanya belum ya. Ini kami sedang menyiapkan dapur umumnya. Nanti mungkin tak update lagi datanya.”

    “Kalau tadi malam pasti ada yang mengungsi. Di kedungwuni, mengungsi sementara ke keluarganya atau tetangganya,” lanjutnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Sekda Pekalongan Akbar : Sekdes Kasimpar Jadi Korban Tewas Longsor dan Banjir Bandang Petungkriyono

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJateng.com/Indra Dwi) (Kompas.com/Ferril Denis)

  • Naik Tank Amfibi, Titiek Soeharto Turun Gunung Tinjau Pembongkaran Pagar Laut Tangerang

    Naik Tank Amfibi, Titiek Soeharto Turun Gunung Tinjau Pembongkaran Pagar Laut Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto turun langsung memantau pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu, (22/1/2025).

    Titiek bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menaiki tank amfibi jenis LVT-7. Ada dua kendaraan tempur LVT yang diturunkan.

    Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Trenggono dan Wamen KKP Didit Herdiawan.

    Petugas targetkan pencabutan pagar laut sampai 5 Km hari ini. Dan akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya telah dicabut sepanjang 2,2 kilometer saat pencabutan pada 18 Januari lalu.

    Titek meminta agar pelaku pemagaran laut diusut tuntas dan menuntut biaya ganti rugi dalam proses pembongkaran yang menggunakan biaya.

    “Saya berharap siapa yang menanam, kan pakai uang yang nyabut mestinya mereka juga. Kalau toh sekarang aparat kita nyabut kan pakai dana, mudah-mudahan kita (bisa) tuntut mereka harus ganti,” kata Titiek.

    Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan, pagar laut itu telah bersertifikat.

    Terdapat 263 bidang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB). Rinciannya, milik PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, milik PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Lalu 9 bidang atas nama perorangan dan 17 bidang yang memiliki surat hak milik (SHM).

    “263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sementara Sentosa sebanyak 20 bidang,” ungkap Nusron Wahid, belum lama ini. (*)

  • DPR-Pemerintah Sepakat Kepala Daerah Bersengketa Dilantik Setelah Putusan MK

    DPR-Pemerintah Sepakat Kepala Daerah Bersengketa Dilantik Setelah Putusan MK

    Jakarta

    DPR dan pemerintah telah menyepakati jadwal pelantikan bagi kepala daerah yang ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Kepala daerah yang bersengketa di MK akan dilantik menunggu putusan MK.

    Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Poin itu tercantum dalam kesimpulan rapat bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

    “Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) RI akan dilaksanakan setelah Putusan MK berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda membacakan poin kesimpulan.

    Dalam poin kesimpulan lainnya, disepakati pula jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di MK. DPR dan pemerintah sepakat pelantikan kepala daerah tanpa sengketa di MK dilaksanakan pada 6 Februari.

    Usulan 3 Opsi

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian sempat mengusulkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah yang meliputi kepala daerah tidak bersengketa di MK, yang bersengketa di MK, dan yang terdapat putusan ketetapan dismissal sengketa MK diputuskan pada 13-15 Februari.

    Berikut daftar opsinya:
    Gubernur/wagub:
    Opsi 1: 6 Februari (tanpa sengketa MK)
    Opsi 2: 17 April (setelah sengketa MK)
    Opsi 3: 20 Maret (dismissal MK)

    (fca/rfs)

  • UPDATE Persija: Simic Lagi Gacor Tapi Kontraknya Mulai Terancam di Liga 1, Sosok Ini yang Menentukan

    UPDATE Persija: Simic Lagi Gacor Tapi Kontraknya Mulai Terancam di Liga 1, Sosok Ini yang Menentukan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Masa depan Marko Simic di Persija Jakarta mulai terancam, padahal kini sang pemain sedang menunjukan statistik yang bagus di kompetisi Liga 1.

    Kontrak Persija Jakarta dengan Marko Simic bakal berakhir pada akhir musim 2024/2025.

    Penyerang berkebangsaan Korasia itu didatangkan Persija Jakarta pada awal musim Liga 1 2023/2024.

    Saat itu, Persija Jakarta memberikan kontrak kepada sang pemain selama dua tahun.

    Kontrak tersebut diberikan Persija Jakarta menyusul adanya sengketa yang sempat terjadi antara Simic, Persija Jakarta, dan FIFA.

    Marko Simic melaporkan Persija ke FIFA karena saat itu gajinya belum dibayar.

    Kondisi tersebut membuat Persija Jakarta akhirnya menarik sang pemain membela tim dalam dua musim terakhir.

    Kini, penampilan Marko Simic pun sedang tampil gacor alais garang di lini depan.

    Persija Jakarta sedang berupaya melobi pengelola untuk bisa memakai stadion GBK saat main di Liga 1 melawan Persib. Bila terwujud, maka Persija bakal melangkahi Timnas Indonesia dalam menggunakan GBK.

    Menyusul adanya kabar kontrak sang pemain bakal berakhir di akhir musim ini, apakah manajemen Persija bakal memperpanjang kontrak Simic?

    Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca menyadari bila kontrak sang pemain bakal selesai di akhir musim ini.

    Prapanca belum bisa berandai-andai terkait nasib sang pemain, semuanya masih dalam tahap dipantau oleh manajemen klub dan tim pelatih Persija Jakarta.

    “Untuk Marko Simic, ini musim terakhirnya bersama Persija,” ujar Prapanca dikutip dari Bolasport, Rabu (22/1/2025).

    Presiden Persija, Mohamad Prapanca (Tribunnews/Alfarizy)

    “Nah, jika kontraknya sudah habis, maka selesai sudah permasalahan kami dengannya,” tambahnya.

    Prapanca menyadari saat ini Persija Jakarta sedang serius memantau performa pemain, termausk Simic lewat pemandu bakat.

    Persija mempunyai tiga pencari bakat untuk melihat sosok pemain yang layak membela Persija musim depan.

    Prapanca tidak mau menyebutkan sosok pencari bakat Persija.

    Saat ini, mereka sudah mulai bertugas.

    “Kami sudah pakai tiga pencari bakat. Untuk ke depannya, nanti kita tunggu laporannya seperti apa,” kata Prapanca.

    Sementara itu, manajer Persija, Bambang Pamungkas, mengatakan bahwa perpanjang atau tidaknya Marko Simic tergantung pelatih kepala.

    Pelatih Persija saat ini adalah Carlos Pena.

    Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena (tengah), dalam konferensi pers Liga 1. (Media Persija)

    Kontrak Carlos Pena bersama Persija akan berakhir musim depan.

    Kemungkinan besar ia akan diperpanjang oleh Persija karena saat ini Rizky Ridho dkk berada di papan atas.

    “Kontrak Marko Simic tergantung Carlos Pena. Apakah dia mau bertahan atau tidak,” ucap Bambang Pamungkas.

    Seperti diketahui, performa Marko Simic dengan dalam trend yang bagus.

    Pemain berusia 36 tahun itu sudah mencetak lima gol dari 16 penampilannya.

    Dalam dua pertandingan terakhir, Marko Simic berhasil mencetak gol di Liga 1.

    Penyerang Persija Jakarta, Marko Simic melakukan selebrasi usai mencetak gol di Liga 1. (Media Persija)

    Dua gol itu terjadi saat Persija Jakarta berhadapan dengan Barito Putera dan Persita Tangerang.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Rencana Pram-Rano Bangun Rusun di Atas Sekolah hingga Kantor Pemerintahan

    Rencana Pram-Rano Bangun Rusun di Atas Sekolah hingga Kantor Pemerintahan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel mengungkap rencana untuk memperbanyak rumah susun mix-used di Jakarta.

    Hal ini dibeberkan Pengamat Tata Kota yang juga anggota Tim Transisi Pram-Rano, Nirwono Joga terkait upaya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih dalam menyediakan hunian layak bagi warga Jakarta, sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah yang ada.

    Nirwono bilang, saat ini pihaknya sudah meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) untuk melakukan pendataan terkait lokasi aset milik pemerintah yang memiliki luas lebih dari satu hektare, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah negeri.

    “Kami sedang mendata lokasi-lokasi tersebut, termasuk SD, SMP, SMA yang merupakan tanah negara,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/1/2025).

    Promoni disebut Nirwono, memberikan instruksi agar pembangunan rusun bisa dilakukan di lokasi yang ‘clean and clear’ agar sesuai dengan peruntukan dan tidak melanggar rencana tata ruang.

    “Pembangunan rusun ini akan memperhatikan peruntukan lahan yang sudah ada dalam rencana tata ruang Jakarta 2022-2024,” ujarnya.

    Pembangunan rusun dengan sistem mix-used ini dinilai dapat mengoptimalkan berbagai fungsi lahan yang ada tanpa mengubah peruntukan dasar lahan tersebut.

    Nantinya, pada lantai dasar akan dibangun ruang terbuka hijau (RTH) atau taman sebagai area publik.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Menyinggung Abuse of Power terkait Kasus Anggota Damkar Kota Depok, Sandi Butar Butar. Prabowo Harus Beri Atensi Khusus Kasus Lokal.

    Kemudian, lantai 1 sampai 3 bisa difungsikan sebagai kantor kelurahan, kantor kecamatan, atau puskesmas.

    Sedangkan untuk parkir komersial nantinya bisa dibangun di ruang bawah tanah (basement) dan diharapkan bisa memberikan subsidi untuk perawatan rusun.

    “Fasilitas parkir ini akan mendukung keberlanjutan proyek, terutama untuk mereka yang tidak mampu membayar biaya sewa hunian,” 

    Selanjutnya, pada lantai 4 sampai 5 bisa dibangun area untuk kegiatan anak muda, seperti UMKM, virtual office, dan kafe guna mendukung aktivitas ekonomi dan menciptakan ruang produktif di kawasan tersebut.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 100 Hari Prabowo, 89,1 Km Tol Trans Sumatera Dibuka Fungsional – Page 3

    100 Hari Prabowo, 89,1 Km Tol Trans Sumatera Dibuka Fungsional – Page 3

    Selain itu, Shinta memuji upaya Prabowo dalam menarik investasi asing. Menurutnya, Presiden aktif menjalin diplomasi internasional untuk membawa calon investor ke Indonesia.

    “Beliau memahami bahwa investasi adalah kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Namun, masih ada tantangan seperti inkonsistensi kebijakan yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

    Langkah Strategis Menuju Masa DepanDengan fokus pada percepatan infrastruktur, kebijakan pro-rakyat, dan diplomasi ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dinilai telah membangun fondasi kuat untuk mencapai visi besar Indonesia.

    Namun, perbaikan iklim investasi dan efisiensi regulasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

  • Indonesia Wajibkan Eksportir SDA Simpan Hasil Dalam Negeri

    Indonesia Wajibkan Eksportir SDA Simpan Hasil Dalam Negeri

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah akan mewajibkan Eksportir Sumber Daya Alam (SDA) menyimpan seluruh hasil ekspor di dalam negeri minimal selama satu tahun. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Selasa (21/1).

    Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan cadangan devisa negara sebesar US$90 miliar atau sekitar Rp1,46 triliun per tahun. Kebijakan baru ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar rupiah.

    Airlangga menyatakan, aturan ini akan mulai diterapkan pada 1 Maret 2025. Aturan tersebut akan diberlakukan untuk setiap aktivitas ekspor yang memiliki nilai dokumen pengiriman minimal US$250.000 atau sekitar Rp4 miliar.

    Sebelumnya, peraturan yang berlaku mengharuskan eksportir SDA seperti batu bara, minyak sawit, dan produk nikel untuk menyimpan hanya 30 persen dari hasil ekspor dalam sistem keuangan domestik selama tiga bulan.

    Airlangga berharap kebijakan baru ini dapat meningkatkan cadangan devisa negara hingga US$90 miliar atau Rp1,46 triliun per tahun. Pada akhir Desember 2024, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$155,7 miliar atau Rp2,54 triliun.

    “Konversi ke rupiah dapat meningkatkan pasokan dolar AS. Dan tanpa intervensi berlebihan oleh bank sentral melalui suku bunga atau penjualan dolar, ini dapat mengurangi volatilitas rupiah,” ujar Airlangga dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters pada Rabu (22/1).

    Diketahui, pada Januari 2025, rupiah mencapai titik terlemah terhadap dolar AS sejak Juli 2024. Pendapatan yang disimpan dalam rupiah bisa digunakan untuk operasional bisnis. Ia juga mendorong eksportir untuk menukar dolar mereka dengan rupiah atau meminjam dari bank jika mereka enggan melakukan konversi.

  • Ombudsman Bakal Meminta Keterangan Perusahaan Pemilik Sertifikat Pagar Laut di Tangerang   – Halaman all

    Ombudsman Bakal Meminta Keterangan Perusahaan Pemilik Sertifikat Pagar Laut di Tangerang   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Ombudsman RI, Mochammad Najih memastikan pihaknya akak memintai keterangan pihak swasta atau perusahaan yang terkait dengan pagar laut hingga memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) dari Kementerian ATR/BPN.

    Hal itu dikatakan Najih usai ditanya terkait apakah ada kemungkinan perusahaan yang terlibat bakal diminta keterangan Ombudsman. 

    “Iya, itu termasuk pihak-pihak yang kita akan minta keterangan,” kata Najih di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2024).

    Najih menambahkan saat ini Ombudsman masih terus mendalami informasi dan kemungkinan adanya dugaan maladministrasi soal polemik pagar laut di pesisir Tangerang, Banten.

    Jika ditemukan maladminstrasi, maka Ombudsman bakal merekomendasikan pembatalan terbitnya HGB dan SHM tersebut.

    “Implikasinya ya sertifikat itu harus dibatalkan karena disusun atau diterbitkan dengan prosedur yang tidak sesuai administrasinya. Tapi kalau di dalam proses penerbitan itu ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum yaitu nanti penegak hukum yang akan menindaklanjuti, bukan lagi Ombudsman,” kata dia.

    “Batasnya kalau itu di dalam proses penerbitannya itu memang ada maladministrasi ya harusnya penerbit dari sertifikat itu mencaput bahwa sertifikat itu ternyata disusun dengan cara yang ilegal. Jadi kan harus dibatalkan oleh ATR/BPN,” kata Najih lagi.

    Najih mengaku butuh waktu lebih dari satu bulan, karena polemik pagar laut ini terus berkembang dari hari ke hari.

    “Karena kemarin mestinya kami ini perlu waktu 30 hari ini mungkin ya perlu tambahan waktu mungkin sekitar 45 hari sampai 60 hari ya, karena isu baru tentang penerbitan sertifikat ini, enggak bisa cepat gitu karena kami akan telusuri di tingkat yang paling bawah di desa sampai di tingkat ATR/BPN,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Provinsi Banten.

    Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi BHUMI ATR/BPN dan hasilnya diunggah di media sosial.

    “Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos,” ujar Nusron dalam keterangan pers, dikutip dari kanal Youtube Kompas TV pada Senin (20/1/2025).

    Nusron mengungkapkan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang.

    Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. 

    “Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi BHUMI, yaitu di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” tandasnya.

    Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Senin (20/1/2025).

    Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah-sertifkat tanah di garis pantai Desa Kohod tersebut berada di dalam garis pantai (daratan) atau berada di luar garis pantai (laut).

    Pasalnya, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang.

    “Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok (Selasa) sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana,” tuturnya. 

    Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR/BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas.

    Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai (laut), bukan di dalam garis pantai (daratan).

    Pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang pada Rabu (22/1/2025). (Tribunnews.com)

    “Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang,” jelasnya.

    Menurut Nusron, Kementerian ATR/BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. 

    “Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia lima tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada catat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan, tapi kalau sudah usia lima tahun harus perintah pengadilan,” terangnya. 

    Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah tersebut.

    Mulai dari juru ukur, Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantor Pertanahan (Kantah) Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. 

    “Manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai, dan manakala terbukti tidak compliance, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang ada,” pungkasnya.

     

     
     

  • Begini Jurus Holding BUMN Geber Sektor Pariwisata

    Begini Jurus Holding BUMN Geber Sektor Pariwisata

    Jakarta

    Sektor pariwisata disebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sektor pariwisata berkontribusi 4,01% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2024.

    Sepanjang periode Januari-Oktober 2024, sektor pariwisata telah menarik 11,6 juta wisatawan mancanegara dan 839,4 juta wisatawan Nusantara. Adapun perolehan devisa dari sektor ini tercatat sebesar US$12,6 miliar.

    Berbagai pihak harus berkontribusi untuk menggenjot sektor pariwisata ini. Seperti yang dilakukan PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa semakin memperkuat peran dan kontribusinya untuk mendukung program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata nasional.

    Holding BUMN Danareksa, melalui PT Nindya Karya sebagai salah satu anggota holding, telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek strategis yang mengubah destinasi wisata Indonesia menjadi daya tarik global dengan mengedepankan standar keamanan tertinggi.

    Berbagai destinasi wisata yang direvitalisasi ini tidak hanya akan meningkatkan pengalaman wisatawan, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga pelestarian budaya.

    Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, “Komitmen Holding BUMN Danareksa sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk mendorong promosi pariwisata Indonesia yang berkelas dunia, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berdampak signifikan bagi masyarakat dan negara,” kata dia dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

    Dalam menghadirkan destinasi wisata berkelas dunia, Nindya Karya telah menyelesaikan proyek revitalisasi infrastruktur pariwisata yang mengedepankan kualitas dan berkelanjutan diharapkan dapat menyokong upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata global. Sejumlah revitalisasi destinasi wisata ikonik yang telah diselesaikan oleh Nindya Karya, antara lain Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi: Penataan yang meliputi Alun-Alun Merdeka, Sombu Dive, Puncak Toliamba, dan Danau Kapota ini diharapkan menjadikan Wakatobi sebagai pilihan destinasi wisata pulau bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

    Kemudian Revitalisasi Candi Borobudur: Candi Borobudur sebagai warisan dunia UNESCO dan ikon kebanggaan Indonesia, telah direvitalisasi untuk memastikan kelestarian dan daya tariknya sebagai destinasi wisata kelas dunia. Revitalisasi meliputi penguatan struktur candi, penataan kawasan ramah lingkungan dan pengelolaan wisata secara berkelanjutan.

    Lalu Revitalisasi Bali Beach Convention Center: Fasilitas konvensi terbesar di Indonesia dengan kapasitas hingga 5.000 orang ini diresmikan Menteri BUMN Erick Thohir pada Januari 2024. Berlokasi di Sanur, Bali, proyek ini dirancang untuk meningkatkan daya saing Bali sebagai pusat pariwisata dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) kelas dunia.

    Lalu Pembangunan MICE di Labuan Bajo: Pembangunan Golo Mori Convention Center (GMCC) semakin memperkuat posisi Tana Mori di Manggarai Barat sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas.

    Selanjutnya Revitalisasi Gedung Keong Mas, TMII: Ikon edukasi berbentuk keong mas ini kini kembali memikat pengunjung dengan fasilitas modern yang mengangkat kekayaan budaya dan alam Indonesia.

    Sebagai informasi, Nindya Karya adalah salah satu contoh keberhasilan restrukturisasi dan revitalisasi yang dilakukan di Holding BUMN Danareksa. Nindya Karya yang sebelumnya berada di dalam pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), kemudian diinbrengkan ke dalam Holding BUMN Danareksa pada tahun 2022 untuk menciptakan sinergi dengan ekosistem holding sekaligus berperan sebagai pelaksana proyek strategis nasional.

    Menurut Yadi, dukungan infrastruktur yang berkualitas akan meningkatkan aksesibilitas, kualitas layanan, dan pengalaman wisatawan yang mengunjungi destinasi tersebut. Pengembangan infrastruktur pariwisata akan menawarkan peluang baru bagi masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Holding BUMN Danareksa sebagai spesialis transformasi dan investasi terus mendorong penciptaan nilai di berbagai sektor yang dikelola, termasuk jasa konstruksi. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, Nindya Karya siap untuk terus berkontribusi dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur modern dan ramah lingkungan yang memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia,” tutup Yadi.

    (kil/kil)