Xcloud.id

Blog

  • FPI Sebut Komika Pandji Lakukan Penistaan Agama dalam Pertunjukkan Mens Rea

    FPI Sebut Komika Pandji Lakukan Penistaan Agama dalam Pertunjukkan Mens Rea

    GELORA.CO –  Stand Up Comedy Pandji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea kembali menuai reaksi keras. Kali ini datang dari Front Persaudaraan Islam (FPI). Dalam surat pernyataan sikap yang beredar luas di kalangan awak media, Pandji disebut telah melakukan penistaan agama melalui salah satu materi dalam pertunjukkan tersebut. Persisnya materi yang menyinggung cara memilih pemimpin dan salat.

    Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FPI Muhammad Alatas ditegaskan bahwa mereka mengecam keras siapapun yang menjadikan simbol-simbol Islam sebagai lelucon. Apalagi salat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam. Menjadikan salat sebagai lelucon dan bahan tertawaan dinilai sebagai bentuk penghinaan dan penistaan terhadap Islam. Untuk itu, FPI mengeluarkan pernyataan sikap.

    Bagi FPI, kritik yang disampaikan oleh Pandji kepada pemerintah melalui Mens Rea memang sah-sah saja. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, FPI menilai kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar. Namun, mereka menyayangkan karena Pandji menyampaikan kritik tersebut disertai dengan materi yang terkait dengan salat. Sebab, salat merupakan fondasi penting dalam ajaran Islam.

    ”Sayangnya kritikan baik yang dilancarkan Pandji tercemari dengan ungkapan yang tidak lucu terkait dengan permasalahan salat yang merupakan fondasi penting dalam ajaran Islam,” demikian bunyi surat pernyataan itu.

    FPI dengan tegas menyatakan bahwa salat tidak boleh dijadikan bahan lelucon. Mereka mengungkapkan, salat adalah salah satu faktor penting dalam menilai seorang muslim. Setiap muslim yang baik pasti menjalankan salat. FPI menilai, Pandji telah inkar kepada ayat Al-Quran. Tidak hanya itu, Panjdi dinilai telah menghina sunnah Nabi Muhammad SAW.

    ”Tindakan Pandji yang memperolok preferensi memilih pemimpin yang rajin salat adalah bentuk penghinaan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadikan salat itu sebagai standar minimal bagi rakyat untuk tetap wajib memberikan loyalitas dan tidak memberontak terhadap pemimpinnya,” lanjut surat tersebut.

    FPI juga menilai analogi yang digunakan oleh Pandji dengan menyebut salat belum tentu baik dengan rajin belum tentu pintar adalah kesesatan berpikir, merendahkan ibadah salat dan sifat rajin. Sebab, dalam Islam salat adalah jalan kebaikan dan benteng dari keburukan. Selain itu, analogi pilot dengan pemimpin negara yang turut disampaikan oleh Pandji dalam Mens Rea juga disebut FPI sebagai kesesatan berpikir.

    ”Oleh karena itu, pernyataan Pandji tersebut adalah bentuk upaya penistaan terhadap salat yang merupakan fondasi penting dalam Islam dan juga merupakan syi’ar bagi agama Islam. Sehingga kami meminta kepada saudara Pandji melakukan taubat nasuha dengan memohon ampun kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada umat Islam,” bunyi surat itu.

    Lebih lanjut, FPI memastikan akan mengawal proses hukum terkait dengan dugaan penistaan agama tersebut. Mereka meminta penegakan hukum dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, FPI meminta kepada Netflix untuk menghapus, memotong, atau melakukan sensor terhadap materi stand up comedy yang dibawakan oleh Pandji tersebut.

    ”Bahwa diserukan kepada para komedian atau pelawak lainnya agar tidak menjadikan simbol-simbol maupun ajaran agama sebagai bahan untuk candaan dan olok-olok. Karena, kita hidup di negara yang berdasarkan Pancasila dimana agama dijunjung tinggi,” kata surat itu.

  • LPEM UI Bedah Penyakit Kronis Pajak RI, dari Basis Pajak hingga Cukai Rokok

    LPEM UI Bedah Penyakit Kronis Pajak RI, dari Basis Pajak hingga Cukai Rokok

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Vid Adrison memetakan sejumlah persoalan struktural yang membuat penerimaan pajak Indonesia kerap mengalami shortfall dan rasio pajak sulit meningkat.

    Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun atau hanya setara 87,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Dengan demikian, terdapat shortfall penerimaan pajak sebesar Rp271,7 triliun.

    Dalam beberapa tahun terakhir, rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio juga menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan perhitungan Bisnis, rasio pajak berpotensi hanya mencapai 8,2% terhadap PDB pada 2025, melanjutkan penurunan dari 10,08% pada 2024, 10,31% pada 2023, dan 10,39% pada 2022.

    Menurut Vid, persoalan mendasar terletak pada masih sempitnya basis pajak akibat banyaknya aktivitas ekonomi dan individu yang belum tersentuh sistem perpajakan. Mengutip data Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia baru mencapai sekitar 47%.

    Kondisi tersebut, kata Vid, tidak terlepas dari desain kebijakan yang menempatkan NPWP sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai kebutuhan esensial dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, sebagaimana Social Security Number (SSN) di Amerika Serikat.

    “Di luar negeri, identitas pajak seperti SSN itu penting. Pindah apartemen, apply passport, bikin SIM, seluruhnya pakai itu. Di Indonesia, orang bisa bikin SIM tanpa NPWP. Jadi, NPWP itu dianggap kewajiban, bukan kebutuhan,” ujar Vid dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

    Akibat lemahnya integrasi identitas tersebut, lanjut Vid, sebagian besar masyarakat berada di luar radar pengawasan fiskal, sehingga potensi penerimaan negara tidak tergarap secara optimal.

    Selain persoalan basis data, Vid juga menyoroti kompleksitas struktur Cukai Hasil Tembakau (CHT). Dia menilai sistem cukai rokok di Indonesia termasuk yang paling rumit di dunia karena mempertimbangkan empat variabel penentu tarif, mulai dari teknik produksi, golongan produksi, jenis produk, hingga harga jual.

    “Sistem pajak yang rumit ini mengakibatkan penerimaan tidak optimal. Saya tidak kaget penerimaan cukai rokok sering tidak terpenuhi, dulu saya sampaikan dan sekarang juga tidak tercapai,” tegasnya.

    Masalah struktural lainnya adalah ambang batas (threshold) Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar Rp4,8 miliar yang dinilai terlalu tinggi. Vid mencatat ambang batas tersebut merupakan yang tertinggi kelima di dunia.

    Menurutnya, threshold yang tinggi menciptakan distorsi perilaku karena pelaku usaha cenderung menahan omzet atau tidak melaporkan pendapatan secara penuh agar tetap berada di bawah batas tersebut demi menghindari lonjakan tarif pajak efektif.

    Dari sisi belanja negara, Vid mengkritik menurunnya porsi belanja produktif, khususnya belanja modal yang semestinya meningkatkan kapasitas produksi perekonomian. Tanpa belanja produktif, pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan pada akhirnya menekan basis penerimaan pajak.

    Dia juga menyoroti pola eksekusi anggaran yang menumpuk di akhir tahun atau kuartal IV yang dinilai berdampak negatif bagi perekonomian.

    “Implikasinya, layanan publik dan infrastruktur yang harusnya tersedia untuk memacu pertumbuhan jadi tertunda. Di sisi lain, spending yang menumpuk di akhir tahun menciptakan tekanan inflasi,” ujarnya.

    Solusi: Integrasi NIK hingga Penyederhanaan Sistem Pajak

    Sebagai solusi, Vid mendorong penyederhanaan sistem cukai rokok untuk mengoptimalkan potensi penerimaan. Dia menilai kontribusi cukai rokok terhadap total pendapatan negara di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara lain.

    “Cari di mana negara yang kontribusi sampai 10–11% [terhadap total pendapatan negara] hanya dari cukai rokok. Itu masih belum masuk PPN [pajak pertambahan nilai] dan PPh [pajak penghasilan] di sektor tersebut,” katanya.

    Selain itu, dia mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan integrasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis utama sistem perpajakan nasional.

    Dengan integrasi NIK, pemerintah dinilai dapat memetakan potensi penghasilan individu melalui penelusuran kepemilikan aset seperti kendaraan dan properti, sekaligus memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial.

    Vid mencontohkan pengalaman saat pandemi Covid-19, ketika terdapat dosen yang juga menjabat sebagai komisaris perusahaan justru menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) akibat lemahnya integrasi data.

    “Gunakan NIK sebagai basis. Ini akan bagus untuk addressing potensi income, apakah cocok dengan laporan pajaknya atau tidak,” jelasnya.

  • BNN Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Cengkareng Jakbar, Sabu-Ganja Diamankan

    BNN Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Cengkareng Jakbar, Sabu-Ganja Diamankan

    Jakarta –

    Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap 2 orang terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu, ganja, dan ketamine di wilayah Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar). Penangkapan berawal dari informasi warga peredaran narkoba di wilayah tersebut.

    “Tim kemudian melakukan analisa IT dari nomor target dan memperoleh data diduga kosan target di daerah Grogol,” kata Direktur Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Brigjen Suhermanto, dalam keterangannya, Rabu (14/11/2025).

    Tim BNN kemudian mulai melakukan penyelidikan di daerah Grogol dan hasilnya target berada di sekitar Grogol Petamburan. Hasil penyelidikan, diduga target tinggal di salah kamar kosan.

    BNN menangkap 2 orang terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu, ganja, dan ketamine di wilayah Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar). (Dok. Istimewa)

    “Kemudian tim melakukan koordinasi dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga penyalahgunaan narkotika yang berinisial L,” ujarnya.

    Kemudian BNN menangkap dua pelaku pada Selasa (13/1) wilayah Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua pelaku yakni Ruslan Pawae dan Lisa Amelia.

    Barang bukti yang diamankan:
    1. 3 Buah handphone
    2. 40 Butir ekstasi
    3. 1 Kotak paket berisikan ganja
    4. 1 Plastik paket berisikan ganja
    5. 1 Buah cathrige
    6. 1 Buah plastik besar berisikan sabu
    7. 6 Buah plastik kecil berisikan sabu
    8. Timbangan digital
    9. 1 Buah plastik berisikan ketamin

    Sebelumnya, Komjen Suyudi menyatakan pemberantasan narkoba merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengatakan pemberantasan narkoba menjadi syarat membangun sumber daya manusia unggul.

    “Berperang terhadap narkoba demi kemanusiaan tentunya sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Khususnya poin ke-7 terkait pemberantasan narkoba sebagai bagian reformasi hukum dan ketahanan bangsa,” kata Suyudi dalam jumpa pers pengungkapan kasus narkoba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

    Mantan Kapolda Banten itu kemudian menyebutkan masalah narkoba merupakan isu kemanusiaan. Dia mengatakan narkoba bukan sekadar kriminal.

    “Narkoba dipandang sebagai isu kemanusiaan bukan hanya sekadar kriminalitas. Pengguna narkoba sebagai korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara,” ujarnya.

    (rfs/eva)

  • Damkar Situbondo Putar Otak Evakuasi Kambing dari Sumur Sedalam Belasan Meter Surabaya 14 Januari 2026

    Damkar Situbondo Putar Otak Evakuasi Kambing dari Sumur Sedalam Belasan Meter Surabaya 14 Januari 2026

    Damkar Situbondo Putar Otak Evakuasi Kambing dari Sumur Sedalam Belasan Meter
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Situbondo melakukan evakuasi terhadap kambing milik warga Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada Rabu (14/1/2026).
    Kasubag Umum Damkar
    Situbondo
    , Dayat menyatakan
    kambing
    milik warga bernama Paijan (50), itu terjatuh ke sumur sedalam belasan meter sejak pukul 14.30 WIB.
    Kemudian, pemilik melapor ke
    Damkar Situbondo
    karena tidak bisa menolong kambing miliknya tersebut.
    Dayat mengatakan, pukul 15.00 WIB, tiga petugas datang ke rumah pelapor. Namun, karena proses evakuasi membutuhkan personel yang banyak, akhirnya disusul petugas lain.
    Menurut Dayat, total ada 7 personel damkar yang turun melakukan
    evakuasi kambing
    tersebut.
    Alih-alih menggunakan tali, damkar akhirnya memilih memakai selang untuk mengevakuasi kambing dari dalam sumur.
    “Jadi evakuasinya kami tidak memakai tali evakuasi, namun kami memakai selang. Kalau memakai tali tampar biasa atau tali evakuasi maka kambingnya bisa terluka kasian,” kata Dayat, Rabu.
    Proses evakuasi membutuhkan waktu dua jam. Hal tersebut karena petugas memutar otak untuk mencari cara supaya evakuasi aman dan tidak ada korban luka.
    “Jadi skemanya memakai dua tali, satu tali tampar dan satu selang, satu petugas dikirim dari atas ke bawah untuk menali kambing lalu nantinya akan ditarik,” ujarnya.
    Dayat mengungkapkan, proses penarikan kambing ke atas dilakukan secara hati-hati.
    Kemudian, proses penarikannya berjalan lancar karena hanya membutuhkan waktu 10 menit.
    Menurut Dayat, kambing warna hitam itu akhirnya berhasil selamat dan hanya mengalami luka pada kaki belakang bagian kiri akibat terjatuh ke dalam sumur.
    “Evakuasi lancar, cuma mutar otak dan nunggu peralatannya yang cukup lama,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Tangsel Khawatir Wacana Pilkada Lewat DPRD Bisa Perkuat Oligarki Megapolitan 14 Januari 2026

    Warga Tangsel Khawatir Wacana Pilkada Lewat DPRD Bisa Perkuat Oligarki Megapolitan 14 Januari 2026

    Warga Tangsel Khawatir Wacana Pilkada Lewat DPRD Bisa Perkuat Oligarki
    Tim Redaksi

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
     Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kekhawatiran dari warga Tangerang Selatan (Tangsel).
    Mereka menilai mekanisme tersebut berpotensi memperkuat
    oligarki
    politik dan menguntungkan elite serta partai tertentu.
    Warga Ciputat, Iqbal (23), menilai komposisi
    DPRD
    di sejumlah daerah, termasuk Tangsel dan Provinsi Banten, cenderung didominasi oleh beberapa partai besar.
    Kondisi tersebut, menurut dia, berisiko mempersempit pilihan kepala daerah karena hanya berputar di lingkaran elite politik tertentu.
    “Menurut pandangan saya, ini malah benar-benar menimbulkan kekhawatiran karena kita bisa lihat, misalkan di Tangsel atau Provinsi Banten, DPRD itu kan dikuasai beberapa partai aja,” ujar Iqbal kepada
    Kompas.com
    , Rabu (14/1/2026).
    Ia mengatakan, apabila pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD, proses pemilihan akan berlangsung tertutup dan terbatas di internal partai politik.
    Dampaknya, peluang calon independen atau kandidat nonpartai untuk maju sebagai kepala daerah akan semakin kecil.
    Iqbal menilai kondisi tersebut berbahaya bagi demokrasi karena akses publik terhadap proses politik menjadi semakin terbatas.
    “Hari ini masyarakat sudah cukup bagus dalam melihat politik, kacamata politiknya sudah mulai dipakai gitu kan, sebelum-sebelumnyakan masih tabu. Kalau balik lagi ke sistem dulu ya pada akhirnya kita buta lagi terhadap politik,” jelas dia.
    Kekhawatiran serupa juga disampaikan Ikhwana (28), warga Pondok Ranji.
    Ia menilai penyerahan kewenangan pemilihan kepala daerah kepada DPRD berpotensi menguntungkan satu atau dua partai politik tertentu.
    “Tentu khawatir, karena pasti akan menguntungkan satu partai politik. Kita enggak tahu siapa yang dipilih dari DPRD itu sendiri,” kata Ikhwana.
    Menurut dia, meskipun dalam sistem pemilihan langsung masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami rekam jejak kandidat, mekanisme tersebut tetap memberi ruang bagi publik untuk terlibat dalam proses demokrasi.
    Jika pemilihan dilakukan secara tertutup di DPRD, jarak antara masyarakat dan proses penentuan pemimpin daerah akan semakin lebar.
    “Kita yang milih saja kadang masih banyak yang enggak sedetail itu memahami calon, apalagi kalau diserahkan ke DPRD. Kita makin enggak tahu siapa kepala daerah itu,” jelas dia.
    Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
    Usulan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    “Khusus menyangkut
    pilkada
    , setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
    Hingga kini, sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan terhadap wacana pilkada melalui DPRD, di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.
    Sementara itu, PDI Perjuangan secara terbuka menyatakan penolakan terhadap usulan tersebut.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Kandidat Cawapres 2029, Jauh Kalahkan Gibran, Anies dan Pramono Anung

    AHY Kandidat Cawapres 2029, Jauh Kalahkan Gibran, Anies dan Pramono Anung

    GELORA.CO –  Sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sepertinya memiliki taji sebagai salah satu Cawapres 2029 mendatang.

    Bahkan elektabilitasnya dalam bursa Cawapres 2029 pun mengalahkan sejumlah nama beken di blantika politik Indonesia.

    Sebutlah eks Gubernur DKI Jakarta sekaligus eks Capres Pilpres 2024 lalu, Anies Baswedan.

    Bahkan nama Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung pun sudah mampu dilewati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.

    Hal itu terungkap berdasarkan hasil survei MudaBicara yang diunggah akun Instagram goodstats.id, pada 12 Januari 2026.

    “Peta elektabilitas cawapres 2029 versi anak muda masih terfragmentasi, tanpa tokoh yang menembus 20 persen, menandakan persaingan sangat terbuka,” demikian keterangan sebagaimana dikutip Pojoksatu.id, Rabu 14 Januari 2026.

    Dalam survei tersebut, dipampang 10 nama elektabilitas tokoh di bursa Cawapres 2029 versi kacamata anak muda.

    Di urutan teratas ada nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meraih kepercayaan dari pemilih sebesar 18,38 persen.

    Disusul Menkeu Purbaya Yudi Sadewa (14 persen) yang bersaing ketat dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (13,5 persen).

    Sementara nama AHY sendiri berada di posisi keempat dengan tingkat kepercayaan pemilih pada 11,88 persen.

    Sementara nama-nama seperti Pramono Anung, Anies Baswedan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Mahfud MD bahkan Ferry Irwandi mendapat kepercayaan kurang dari 10 persen.

    Nama-nama tersebut bertengger dari posisi 5 sampai dengan 10 dalam top survei.

    Yang cukup mengejutkan adalah Gibran Rakabuming Raka yang hanya memiliki elektabilitas 6,13 persen di mata anak muda.

    Sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden itu berada di posisi ke-9 dari 10 nama top survei.

    Berkinerja Baik

    Kuatnya nama AHY sebagai Cawapres 2029 ini tak lepas dari penilaian kinerja yang diberikan publik.

    Masih dari survei MudaBicara, AHY juga merupakan top three menteri yang dinilai memiliki kinerja baik.

    Di posisi teratas, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa memimpin dengan penilaian 16,34 persen.

    Disusul Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang dipilih sebanyak 14,06 persen publik.

    Lalu AHY di posisi ketiga dengan tingkat kepercayaan sebesar 12,51 persen.

    Dilanjutkan Menteri Agama Nasarudin Umar di posisi keempat dengan 10,5 persen.

    Dalam segmen ini, AHY juga mengungguli sejumlah politikus senior dan nama beken lainnya.

    Seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Keduanya berada di posisi ke-6 dan 7 dengan perolehan 7,06 persen dan 5,12 persen.

    Yang tak kalah mengejutkan, AHY juga mengungguli Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menempati posisi 5 dengan 7,24 persen.

    “Hasil ini bisa jadi juga dipengaruhi oleh popularitas personal masing-masing Menteri/Kepala Badan,” demikian bunyi hasil survei tersebut.

    Sebagai informasi, survei MudaBicara ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner terstruktur yang diisi secara mandiri oleh responden

    melalui perangkat elektronik (CASI).

    Metode ini memungkinkan pengumpulan data numerik secara cepat, efisien, dan luas, terutama di kalangan muda yang akrab dengan teknologi digital.

    Total 800 responden usia 17-40 tahun tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai strata serta jenis kelamin dilibatkan.

    Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sampai 95 persen dengan margin of error mencapai 5 persen.***

  • Kapolres Gresik Pertahankan Jargon Spartan Demi Pelayanan Masyarakat

    Kapolres Gresik Pertahankan Jargon Spartan Demi Pelayanan Masyarakat

    Gresik (beritajatim.com) – Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution tetap mempertahankan jargon “Spartan” demi meningkatkan pelayanan masyarakat. Alumnus Akpol 2007 ini juga menyiapkan sejumlah inovasi untuk memaksimalkan pelayanan publik.

    Jargon Spartan merupakan akronim dari Sinergitas, Presisi, Amanah, Rukun, Teladan, Aman, dan Nyaman. Adanya jargon tersebut juga untuk memotivasi personel Polres Gresik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Kami siap melayani dengan sepenuh hati untuk memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar AKBP Ramadhan Nasution, Rabu (14/1/2026).

    Perwira menengah (Pamen) Polri ini juga menjelaskan akan meningkatkan pelayanan serta fasilitas untuk mendukung personelnya saat menjalankan tugas. Pelayanan seperti call center 110 terus dioptimalkan sebagai bentuk responsivitas terhadap laporan masyarakat terkait kehadiran Polri. “Layanan call center tersebut akan terus kami maksimalkan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat,” ungkapnya.

    Mantan Kapolsek Menganti Gresik itu juga memprioritaskan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kondusivitas Kabupaten Gresik.

    Setelah resmi bertugas sebagai Kapolres Gresik, masih terdapat pekerjaan rumah (PR) berupa kasus menonjol yang belum diungkap. Salah satunya adalah kasus perampokan yang dialami karyawan SPBU dengan kerugian ratusan juta rupiah di Driyorejo yang hingga kini belum terungkap pelakunya. Selain itu, terdapat empat pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban baru-baru ini. (dny/kun)

  • Cerita Orang Dekat Yaqut Kecewa Tidak Dikasih Kuota Haji

    Cerita Orang Dekat Yaqut Kecewa Tidak Dikasih Kuota Haji

    GELORA.CO –  Terdapat cerita dari salah seorang yang dekat dengan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), terkait dengan pengaturan tambahan kuota haji 20 ribu dari Arab Saudi.

    Hal tersebut diungkap Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, yang tayang perdana pada Rabu, 14 Januari 2026.

    “Di keluarga besar saya itu ada dua anggota keluarga besar saya yang belum naik haji. Satu kakak kandung saya. Yang kedua adalah paman saya. Nah dia sudah mendaftar dari tahun 2014. Nggak kunjung-berangkat. Daftar tunggunya lama sekali,” urainya mulai menceritakan.

    Dia menjelaskan, saat itu dirinya berpikir bisa mendapat kemudahan untuk mempercepat keberangkatan saudara kandungnya dan pamannya, karena dekat dengan Yaqut yang di tahun 2020 sudah menjadi Menag.

    “Nah mumpung saya punya teman, Menteri Agama, dan saya mendengar ada kabar bahwa (Presiden) Jokowi mendapatkan tambahan (kuota) dari Muhammad Bin Salman 20 ribu. Sehingga saya buru-buru datang ke kantor Kementerian Agama waktu itu,” ujarnya.

    Namun, saat bertemu Yaqut di kantornya kala itu, respons yang didapat Islah justru tidak seperti yang diharapkan, sehingga sempat tidak percaya dengan yang dia alami.

    “Kemudian datang ke Gus Yaqut, ini mumpung ada tambahan 20 ribu kuota ini ya bisa nggak sih paman dan kakak saya ini diselipkanlah sedikit. Dan jawabannya ternyata memang tidak mengenakkan buat saya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia memperjelas ceritanya yang setelah beberapa kali menghadap Yaqut, tetap tidak bisa meloloskan nama saudaranya untuk masuk tambahan kuota 20 ribu haji.

    “Karena Gus Yaqut ketika itu bilang, ‘Cak ini sistem meskipun kamu itu teman saya, saya nggak bisa intervensi ke dalam sistem haji itu, sehingga kalau ruang tunggu kakakmu itu sekian tahun ya sudah harus mengikuti sistem itu,” ungkapnya.

    “Ya kecewa saya sebagai teman. Tapi saya kemudian berpikir kan ini ada tambahan 20 ribu, bisa nggak sih dipercepat? Kita masuk ke situ. Sebab pada dasarnya cerita ini juga kita rasakan oleh banyak orang. Salah satunya saya,” pungkas Islah. 

  • Jelang Pembongkaran Tiang Monorel, Jalur Lambat di HR Rasuna Said Mulai Ditutup Megapolitan 14 Januari 2026

    Jelang Pembongkaran Tiang Monorel, Jalur Lambat di HR Rasuna Said Mulai Ditutup Megapolitan 14 Januari 2026

    Jelang Pembongkaran Tiang Monorel, Jalur Lambat di HR Rasuna Said Mulai Ditutup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menjelang pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/1/2026) malam, jalur lambat di sekitar lokasi mulai ditutup.
    Di ujung jalan, dipasang papan kuning berisi pengumuman bahwa sedang ada penutupan jalan selama proyek berlangsung.
    “Hati-hati, sedang ada pekerjaan,” bunyi tulisan di papan tersebut.
    Penutupan jalur lambat dilakukan dengan memasang pembatas kerucut di akses masuk mulai pukul 22.00 WIB. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur cepat masih ramai dan lancar.
    Beberapa pengendara sempat berhenti sejenak di depan pembatas kerucut saat menyadari jalur lambat ditutup.
    Kedua mobil bak kuning Dinas Bina Marga mendekat ke
    tiang monorel
    yang ditutup papan putih berlogo Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Bina Marga.
    Petugas pun mulai menurunkan peralatan yang akan digunakan untuk membongkar tiang monorel pertama, mulai dari tabung gas, las, kabel, hingga generator.
    Kertas bertulisan “Tiang Monorail 3” dipasang di besi-besinya, sedangkan lampu warna-warni dipasang di papan pengaman yang mengelilingi tiang.
    Pada pukul 22.15 WIB, petugas Dinas Perhubungan tiba untuk melaksanakan apel.
    Adapun pembongkaran dijadwalkan mulai dikerjakan pukul 23.00 WIB hingga keesokan pagi pukul 05.00 WIB.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pengerjaan pada malam hari dipilih untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas di Kuningan.
    “Pengerjaannya akan dilakukan malam hari. Dengan demikian tidak ada penutupan jalur, dan mudah-mudahan saya sudah minta ke Bina Marga dan Perhubungan untuk pengaturan lalu lintas agar tak macet. Karena ini jalan utama kita,” ucap Pramono saat menyaksikan langsung
    pembongkaran tiang monorel
    , Rabu pagi.
    Total terdapat 109 tiang monorel yang akan dibongkar di sepanjang Jalan HR Rasuna Said.
    Pembongkaran tersebut menjadi bagian dari upaya penataan ulang kawasan yang telah lama terbengkalai akibat mangkraknya proyek monorel.
    “Ada 109 tiang monorel sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said, semuanya akan ditata rapi dan saya meyakini ini akan membuat jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang,” ujar Pramono.
    Selain pembongkaran tiang monorel, Pemprov DKI Jakarta juga merencanakan penataan menyeluruh di sepanjang Jalan HR Rasuna Said.
    Penataan tersebut mencakup perbaikan badan jalan, saluran air, jalur pedestrian, penerangan jalan umum (PJU), hingga pembangunan taman.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ART di Medan Ketahuan Curi 39 Gram Perhiasan Majikan Usai Beli 2 Motor Baru Medan 14 Januari 2026

    ART di Medan Ketahuan Curi 39 Gram Perhiasan Majikan Usai Beli 2 Motor Baru Medan 14 Januari 2026

    ART di Medan Ketahuan Curi 39 Gram Perhiasan Majikan Usai Beli 2 Motor Baru
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Seorang asisten rumah tangga (ART) ditangkap polisi karena mencuri perhiasan dari rumah majikannya di Jalan Bunga Rinte, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.
    Kapolsek
    Medan Tuntungan
    , Iptu Syawal Sitepu, mengatakan, pelaku bernama Rukiah (41) dan sang suami Sulistiono (49). Adapun korban ialah AM (45).
    Syawal menyampaikan, Rukiah sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga.
    Pada Sabtu (10/1/2026) korban mulai curiga dengan sikap pelaku yang beberapa kali minta izin pulang kampung.
    Bahkan, pelaku meminta agar korban mencari pekerjaan rumah tangga yang lain.
    Kemudian, korban bertemu dengan mantan pembantunya bernama Wulan.
    “Dari Wulan itulah, korban mendapati kabar pelaku baru beli sepeda motor, bahkan pelaku pernah jual emas ke orang seharga Rp 40 juta,” ucap Syawal dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com melalui saluran telepon pada Rabu (14/1/2026).
    Selain itu, pelaku juga tiba-tiba melunasi utangnya. Korban terkejut dan segera mengecek lemari kamarnya.
    Saat diperiksa, ternyata perhiasannya sudah raib.
    Korban lekas menuju tempat pekerjaan pelaku yang baru di Jalan Stella Raya.
    Pelaku pun mengakui perbuatannya, lalu korban mengadu ke Polsek Tuntungan.
    Pada Selasa (13/1/2026), pelaku pun ditangkap bersama suaminya Sulistiono yang turut serta membantu menjual barang curian.
    Rukiah mengaku sudah tiga kali
    mencuri perhiasan
    korban.
    “Mulai September 2025 satu gelang emas seberat 6 gram, Oktober 2025 satu cincin emas seberat 3 gram, November 2025, gelang emas 30 gram,” ungkap Syawal.
    Rukiah pun telah menjual satu cincin emas 3 gram ke toko emas di Pasar Melati seharga Rp 3 juta.
    Lalu, gelang emas 30 gram dijual Rp 59 juta.
    “Hasil penjualan itu dipakai untuk beli dua motor, satu ponsel, satu
    rice cooker
    , satu cincin dan anting emas, serta dipakai untuk kebutuhan sehari-hari,” sebut Syawal.
    Kini, Rukiah dan suaminya telah ditahan di Polsek Tuntungan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.