Xcloud.id

Blog

  • Polemik Gestur Tangan Elon Musk Mirip Salam Nazi saat Trump Dilantik

    Polemik Gestur Tangan Elon Musk Mirip Salam Nazi saat Trump Dilantik

    Jakarta –

    Donald John Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47. Namun, muncul perdebatan hingga kini karena gerakan tangan Elon Musk saat pelantikan Trump menyerupai salam hormat Nazi.

    Gerakan tangan miliarder AS itu saat berbicara dalam perayaan pelantikan Trump menjadi sorotan dan memicu perdebatan karena bentuk tangannya lurus separuh diangkat, seperti salam hormat Nazi.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (21/1), Elon Musk merupakan pendukung utama Trump selama kampanye pilpres, turut tampil di panggung Capital One Arena, Washington DC, Senin (20/1) malam. Musk disambut sorak-sorai yang meriah, melambaikan tangannya dan berteriak “Yesssss”.

    Namun, kelompok pelacak antisemitisme dalam tanggapannya menilai gerakan tangan Musk hanyalah mencerminkan momen antusiasme yang dirasakannya pada saat itu.

    “Ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah momen menentukan bagi peradaban manusia,” ucap Musk dalam pidatonya.

    “Ini sangat penting. Terima kasih telah mewujudkannya! Terima kasih,” ujarnya.

    Sambil menggigit bibir bagian bawah, Musk memukulkan tangan kanannya ke dadanya, jari-jarinya terentang lebar-lebar, kemudian dia mengulurkan tangan kanannya keluar, dengan gerakan tegas, mengarah ke sudut atas, telapak tangannya mengarah ke bawah dan jari-jarinya rapat.

    Musk lantas membalikkan badannya dan memberikan gerakan tangan yang sama kepada kerumunan orang di belakangnya.

    “Hari saya tertuju pada Anda. Berkat Anda, masa depan peradaban terjamin,” ucapnya sambil mengakhiri gerakan tangannya tersebut.

    Gerakan Tangan Musk Tuai Perdebatan

    Elon Musk bersama pengusaha dan orang terkaya di AS lainnya saat pelantikan Donald Trump. (via REUTERS/SHAWN THEW)

    Gerakan tangan Musk itu dengan cepat menuai perdebatan online. Salah satu sorotan datang dari wilayah Israel, penganut Yahudi yang punya sejarah kelam dengan Nazi pimpinan Adolf Hitler.

    Hormat atau salam Nazi merupakan sebuah tanda yang dipakai dalam penyambutan di Jerman era Nazi. Hormat tersebut ditampilkan dengan mengangkat tangan kanan dari leher ke udara dengan tangan melencang.

    Penggunaan hormat Nazi tersebut sekarang dianggap tindak kejahatan karena sejarah kelam penuh darah dan salam itu dilarang di sejumlah negara dunia.

    “Apakah Elon Musk melakukan Sieg Heil di pelantikan Trump?” tanya media Israel, Jerusalem Post, merujuk pada sebutan untuk hormat Nazi yang berarti “Salam kemenangan”.

    Di pihak lainnya, Liga Antipencemaran Nama Baik, yang melacak antisemitisme, tidak sepakat dengan tudingan tersebut.

    “Tampaknya @elonmusk membuat gerakan canggung karena momen antusiasme, bukan hormat Nazi, tapi sekali lagi, kami menghargai orang-orang yang khawatir,” demikian pernyataan Liga Antipencemaran Nama Baik.

    Juru bicara Musk dan Trump belum memberikan komentarnya atas hal ini.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/azh)

  • Video: Prabowo Gelontorkan Rp 48 T Untuk Lanjutkan IKN

    Video: Prabowo Gelontorkan Rp 48 T Untuk Lanjutkan IKN

    Jakarta, CNBC Indonesia Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp 48,8 Triliun. nantinya, anggaran tersebut akan dibagi secara bertahap selama 5 tahun ke depan.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (21/01/2025).

  • Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza – Halaman all

    Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza – Halaman all

    Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas menyatakan gerakan tersebut siap memulai dialog dengan Amerika Serikat (AS).

    Pernyataan itu dikeluarkan hanya beberapa jam setelah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku per Minggu (19/1/2025), khaberni melaporkan Selasa (21/1/2025).

    “Langkah langka yang dilakukan Hamas, yang selalu mengecam Washington atas dukungannya yang besar terhadap Israel, terjadi sebagai bagian dari upaya gerakan tersebut untuk memperluas hubungan internasional dan meningkatkan citranya di panggung global,” tulis laporan Khaberni.

    Pernyataan dilontarkan pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzouk (74 tahun) yang mengatakan hal tersebut dalam wawancara telepon pada Minggu dengan surat kabar AS, The New York Times.

    “Kami siap untuk berdialog dengan Amerika dan mencapai pemahaman tentang segala hal,” katanya.

    Dia menambahkan, Hamas siap menerima utusan dari pemerintahan Presiden baru AS, Donald Trump di Jalur Gaza, dan bahkan akan memberinya perlindungan jika diperlukan.

    Abu Marzouk menekankan kalau  dialog semacam itu dapat membantu Washington memahami perasaan dan aspirasi rakyat Palestina.

    Dengan begitu, pemahanan yang didapat bisa mengarah pada posisi AS yang lebih seimbang dan mencerminkan kepentingan semua pihak, bukan hanya satu pihak, Israel.

    NBC News melaporkan pada hari Sabtu bahwa utusan Trump untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi Gaza untuk membantu melestarikan perjanjian gencatan senjata, menurut seorang pejabat di tim transisi Trump yang mengetahui proses gencatan senjata.

    Menurut surat kabar AS tersebut, tidak jelas apakah Abu Marzouk berbicara atas nama semua pemimpin senior Hamas, termasuk Muhammad al-Sinwar dan Izz al-Din al-Haddad, yang merupakan komandan militer senior Hamas di Jalur Gaza.

    Kehancuran total di Gaza Utara akibat bombardemen buta Israel yang menghantam para pengungsi. Tentara Israel disebut melakukan genosida dan pembersihan etnis di Gaza Utara untuk kemudian berencana mencaplok dan membangunnya menjadi pemukiman warga Yahudi Israel. (khaberni/HO)

    Menanti Respons AS Atas Ajakan ‘Damai’ Hamas

    Abu Marzouk disebutkan juga memuji presiden AS saat ini, Donald Trump dengan menggambarkannya sebagai “presiden yang serius,”.

    Hal itu karena peran Trump sangat menentukan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. 

    Dia berkata, “Jika bukan karena Presiden Trump dan desakannya untuk mengakhiri perang dan mengirimkan perwakilan yang tegas, kesepakatan tidak akan tercapai,” merujuk pada posisi Witkopf.

    Hamas kemungkinan perlu membuat beberapa konsesi jika ingin menjamin aliran bantuan internasional yang diperlukan untuk membangun kembali Gaza.

    Gerakan ini telah menunjukkan kesediaan untuk meninggalkan pemerintahan sipil di Jalur Gaza, namun menolak untuk membongkar sayap militernya, menurut laporan surat kabar tersebut.

    Meskipun perjanjian tersebut menetapkan “penghentian permanen operasi militer dan permusuhan,” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali mengisyaratkan kalau tentara Israel akan melanjutkan serangannya di Jalur Gaza setelah pembebasan beberapa tahanan Israel yang ditahan oleh Hamas.

    Amerika Serikat telah mengklasifikasikan Hamas sebagai “organisasi teroris” sejak tahun 1997, klasifikasi yang juga dimiliki oleh negara-negara Barat lainnya.

    Namun, Hamas telah melakukan upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan hubungannya dengan pemerintah Barat, termasuk mengeluarkan dokumen politik pada tahun 2017 yang mencakup posisi yang lebih moderat dibandingkan dengan piagam pendiriannya.

    Meskipun dokumen tersebut mengindikasikan kemungkinan menerima negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 sebagai “formula konsensus nasional”, dokumen tersebut menolak untuk mengakui Israel.

     

    (oln/khbrn/*)

     
     

  • Wamendagri: Pemda perlu pahami isu ketahanan pangan dari hulu-hilir

    Wamendagri: Pemda perlu pahami isu ketahanan pangan dari hulu-hilir

    Intinya, Bapak/Ibu Kepala Daerah, porsinya betul-betul dari hulu dan hilir

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap isu ketahanan pangan baik di tingkat hulu maupun hilir.

    Hal itu disampaikan Bima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa.

    Dia menjelaskan di tingkat hulu, kepala daerah harus memahami berbagai isu yang berkaitan dengan produksi pertanian, ketersediaan pupuk, serta peran petugas irigasi dan penyuluh pertanian.

    Sementara di tingkat hilir, kepala daerah perlu memastikan distribusi berjalan lancar, harga tetap stabil, dan terjalinnya kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Bulog.

    “Intinya, Bapak/Ibu Kepala Daerah, porsinya betul-betul dari hulu dan hilir,” ujar Bima Arya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.

    Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu, Bima menekankan pentingnya fokus kepala daerah dalam mencapai target swasembada pangan.

    Sebab, hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kita ingin agar kepala daerah itu semua juga sangat fokus, perlu sinkron, Pak [Menko]. Tadi soal makan bergizi itu juga perlu detail nanti dikoordinasikan,” jelas Bima.

    Selain itu, dirinya juga melaporkan kepada Menko Pangan hasil peninjauannya ke irigasi di Sumut sebelum mengikuti rakor kali ini.

    Pada sehari sebelumnya, ia sempat mengecek kondisi irigasi di Desa Pematang Lalang, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

    “Kemarin kami mengunjungi satu titik di [Desa] Pematang Lalang, Pak [Menko], di Deli Serdang. Nah, di sana itu area sawahnya 2.600 hektare. Tanamnya tiga kali, panennya satu kali saja, karena 70 persen lahannya terendam banjir akibat hujan,” ungkapnya.

    Banjir yang melanda kawasan tersebut akibat tidak berfungsinya bendungan. Pintu air (klep) irigasi yang dibangun sejak era Orde Baru pada tahun 1990-an tidak lagi berfungsi dengan baik.

    Memang pada tahun 2016 pintu klep sempat diperbarui, tetapi tidak disertai dengan normalisasi sedimentasi. Akibatnya, air terus meluap dan merendam lahan pertanian warga.

    “Sampai sekarang sedimentasinya menumpuk, Pak [Menko], sehingga air laut masuk. Dan ketika banjir datang, kondisinya sudah seperti lautan. Kami ke sana, warga cukup emosional, Pak [Menko]. Mereka berharap ada perhatian lebih dan pembangunan yang konkret,” jelas Bima.

    Bima pun kembali menekankan bahwa target untuk mewujudkan ketahanan pangan harus dikawal bersama oleh seluruh kepala daerah.

    Tercatat, hingga saat ini Menko Pangan Zulkifli Hasan telah memberikan arahan kepada 205 kepala daerah, terdiri dari 8 gubernur, 152 bupati, dan 45 wali kota.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Setujui Rumah Warga Berpenghasilan Rendah Jadi Program Strategis Nasional Nasional 21 Januari 2025

    Prabowo Setujui Rumah Warga Berpenghasilan Rendah Jadi Program Strategis Nasional Nasional 21 Januari 2025

    Prabowo Setujui Rumah Warga Berpenghasilan Rendah Jadi Program Strategis Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    Maruarar Sirait
    mengatakan, Presiden
    Prabowo Subianto
    menyetujui
    program strategis nasional
    (PSN) bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    “Tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” kata Maruarar, Selasa.
    Ia mengungkapkan, program ini bakal bekerja sama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.
    “(
    Program strategis nasional
    ) di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan,” ucap dia.
    Pria yang karib disapa Ara ini menjelaskan, kebijakan Prabowo adalah kebijakan pro-rakyat.
    Hal ini tecermin dari peruntukan 3 juta rumah-rumah susun yang siap dihuni.
    Berdasarkan arahan Kepala Negara, rusun akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang sewa yang paling murah.
    Kemudian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan khusus untuk komersial dengan uang sewa yang lebih tinggi.
    “Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro-rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di atasnya adalah untuk ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah untuk yang komersial,” jelas Maruarar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru Spiritual Ungkap Asal-usul Mobil Mercy yang Disita KPK Terkait Kasus LPEI: Dari Pasien Romo – Halaman all

    Guru Spiritual Ungkap Asal-usul Mobil Mercy yang Disita KPK Terkait Kasus LPEI: Dari Pasien Romo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Mercedes Benz tipe GLE 450 seharga Rp 2,3 miliar.

    Penyitaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Adapun penyitaan dimaksud berasal dari saksi yang diperiksa pada hari ini, Selasa (21/1/2025).

    Dia adalah Bayu Suryo Adiwinata.

    Bayu mengaku sebagai guru spritual. Ia biasa dipanggil dengan sebutan romo.

    “Oh iya, jadi gini, romo guru spiritual. Jadi ternyata mobil yang dikasih ke romo ya alhamdulillah bisa menjadi pengembangan untuk ini ya. Romo sangat bersyukur bisa membantu KPK,” ucap Bayu usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025) malam.

    Bayu mengatakan mobil yang disita KPK adalah pemberian dari salah satu tersangka dalam kasus ini, yakni Pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit, Hendarto. Bayu menyebut Hendarto sebagai pasiennya.

    “Dari salah satu pasien Romo,” kata Bayu.

    Selain menyita Mercedes Benz tipe GLE 450, KPK juga menyita sepeda motor merek BMW tipe F800 GS M/T seharga Rp370 juta.

    Namun, motor gede (moge) itu bukan disita dari Bayu.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, mobil dan moge yang disita diduga ada kaitannya dengan perkara LPEI.

    KPK sedang menerapkan metode follow the money untuk menelusuri aset para tersangka.

    “Ada keterkaitan dengan LPEI. Jadi mobil Mercy dan moge itu diduga bahwa itu terkait dengan hasil tindak pidana dalam perkara LPEI. Kita pakai follow the money, ke mana nih, oh di tempatnya Romo. Nanti kita lihat apakah ini terkait jual beli kah, atau memang dititip. Tapi kita lakukan penyitaan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

    KPK diketahui telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Berdasarkan sumber Tribunnews.com, tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu, Ngalim Sawego, Direktur Eksekutif LPEI; Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana I LPEI; Basuki Setyadjid, Direktur Pelaksana II LPEI; Arif Setiawan, Direktur Pelaksana IV LPEI; Omar Baginda Pane, Direktur Pelaksana V LPEI; Kukuh Wirawan, Kepala Divisi Pembiayaan I LPEI; dan Hendarto, Pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit.

    Atas perbuatan rasuah mereka, sementara ini KPK menaksir telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 triliun.

    Tujuh tersangka itu pun telah dicegah bepergian ke luar negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 981 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPK.

    Adapun fasilitas kredit dalam perkara dugaan korupsi di LPEI ini dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Kemudian ditemukan modus “tambal sulam” dalam hal peminjaman dan pembayaran kredit pembiayaan di LPEI. 

    “Di mana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya,” kata Tessa.

    Selain itu, KPK menduga bahwa tersangka dari pihak debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari LPEI dengan perusahaan lain miliknya.

    Tessa berujar, KPK akan terus mempelajari perkara ini dan sangat memungkinkan menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya. 

    “KPK juga mengingatkan kepada para pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini,” ujarnya.

    Dalam pengusutannya, KPK telah menyita total 44 aset properti diduga milik tersangka. Taksiran 44 aset yang disita bernilai sekira Rp200 miliar.

    44 aset tanah dan bangunan itu tidak termasuk dengan aset kendaraan dan barang lainnya yang sudah lebih dulu disita oleh KPK. Di mana nilai aset kendaraan dan barang lainnya dimaksud sedang dinilai oleh Tim KPK.

    Selain itu, KPK juga menyita tiga motor Vespa Piaggio senilai Rp1,5 miliar; mobil merek Wuling senilai Rp350 juta; serta barang bukti elektronik dan dokumen. Penyitaan itu berasal dari kediaman direktur utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN (PGAS) periode 2019–2023.

  • Ombudsman RI kaji dugaan malaadministrasi pada bidang pariwisata

    Ombudsman RI kaji dugaan malaadministrasi pada bidang pariwisata

    … kita kan tahu, masalahnya tuh ada, banyak masalahnya terjadi di sektor itu

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI merencanakan pada tahun ini untuk fokus mengkaji dugaan malaadministrasi di bidang pariwisata, yakni terkait tata kelola kebijakan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia.

    Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena selama ini institusinya hanya minim, bahkan sempat sama sekali tidak menerima laporan malaadministrasi pada bidang pariwisata.

    “Kita punya banyak potensi wisata, tetapi banyak yang belum berkembang. Ini kan sangat disayangkan. Sementara kita kan tahu, masalahnya tuh ada, banyak masalahnya terjadi di sektor itu,” kata Hery di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan bahwa sejumlah masalah pada bidang pariwisata di antaranya adalah potensi wisata yang dibiarkan tidak berkembang oleh pemerintah pusat maupun daerah, hingga daerah dengan potensi wisata beragam dan potensial tetapi tidak tergali dengan baik.

    “Lalu ada satu pembiaran karena keterbatasan infrastruktur, dan jalur-jalur perhubungan misalnya, tetapi, marak pungli di sana. Ini kan sayang gitu,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa ada beberapa zona wisata prioritas, tetapi saat ini belum berkembang dengan menggembirakan.

    “Nah, kami ingin tahu sebetulnya, Ada problem-problem apa yang terjadi secara regulasi dalam sektor tersebut,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga Jakarta Ikut Tes Skrining Jantung

    Warga Jakarta Ikut Tes Skrining Jantung

    Foto Health

    Dok. Holywings Peduli – detikHealth

    Selasa, 21 Jan 2025 22:01 WIB

    Jakarta – Warga antusias mengikuti skrining jantung di Jakarta. Cek kesehatan ini untuk mengetahui risiko dan gejala penyakit jantung yang rawan terjadi pada manusia.

  • Amerika Serikat Keluar dari Keanggotaan WHO, Bakal Berdampak pada Situasi Kesehatan Dunia? – Halaman all

    Amerika Serikat Keluar dari Keanggotaan WHO, Bakal Berdampak pada Situasi Kesehatan Dunia? – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Presiden Donald Trump yang memutuskan Amerika Serikat keluar dari keanggotaaan WHO justru menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

    Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

    “Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

    Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

    Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

    “Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

    Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

    Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

    Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

    Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

    Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

    Diketahui, Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

    Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

    “WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi  dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

    AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

    Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

    Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

  • Airlangga: Aturan DHE SDA Terbaru Akan Tambah Cadangan Devisa 90 Miliar Dolar AS – Halaman all

    Airlangga: Aturan DHE SDA Terbaru Akan Tambah Cadangan Devisa 90 Miliar Dolar AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat, aturan Devisa Hasil Eskpor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang mewajibkan parkir 100 persen dalam setahun akan mampu menambah cadangan devisa sebesar 90 miliar dolar Amerika Serikat (AS). 

    “Ada, bisa sampai di atas 90 miliar dolar Amerika Serikat (AS) satu tahun,” kata Airlangga di Gedung Ali Wardhana, Selasa (21/1/2025).

    Airlangga menyatakan, aturan baru DHE SDA ini masih dalam proses. Dia bilang, aturan mengenai DHE SDA ini sudah diputuskan oleh pemerintah sehingga nantinya akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih disusun.

    “DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan. harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan BI, OJK, perbankan,” jelasnya.

    Di satu sisi, Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait menyoal kebijakan baru tersebut. Bahkan, dia mengaku tidak ada penolakan dari para pengusaha.

    “Tidak ada kami sudah komunikasi dengan seluruh stakeholder,” ungkapnya.

    Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas DHE SDA pada Instrumen moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, pemerintah memberikan insentif PPh kepada para eksportir yang memarkirkan dolarnya di perbankan dalam negeri.

    Tarif sebesar 0 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan. Tarif sebesar 2,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 bulan.

    Tarif sebesar 7,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan. 

    Serta, tarif sebesar 10% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan satu bulan sampai dengan kurang dari 3 bulan.

    Meski begitu, Airlangga menyebut, pemerintah akan mewajibkan eksportir untuk menyimpan DHE SDA di dalam negeri dalam jangka waktu minimal satu tahun. Ini artinya akan lebih lama dari ketentuan sebelumnya yang minimal tiga bulan.

    Sebelumnya, Airlangga menyebut meski jangka waktu penyimpanan DHE SDA akan lebih lama, pemerintah akan menjanjikan bunga yang lebih menarik bagi eksportir.

    Dalam aturan terbaru nanti, Airlangga juga memberi sinyal bahwa para eksportir tidak diwajibkan menyimpan DHE SDA paling sedikit 50 persen di dalam negeri. 

    Namun hingga saat ini, Airlangga enggan membocorkan berapa persen DHE SDA yang wajib disimpan oleh eksportir.

    Sejalan dengan itu, BI juga akan menyiapkan dua instrumen baru untuk penempatan DHE SDA. Dua instrumen tersebut adalah sekuritas valuta asing BI (SVBI) dan sukuk valuta asing BI (SUVBI).

    Saat ini BI hanya menyediakan instrumen deposito berjangka valas (TD valas). Melalui mekanisme ini, eksportir yang menempatkan DHE di rekening khusus dapat memanfaatkan TD valas di bank, yang kemudian dapat diteruskan ke BI.