Blog

  • Saksi Ungkap Bau Kabel Terbakar Sebelum Kebakaran Hebat di Kemayoran
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Januari 2025

    Saksi Ungkap Bau Kabel Terbakar Sebelum Kebakaran Hebat di Kemayoran Megapolitan 21 Januari 2025

    Saksi Ungkap Bau Kabel Terbakar Sebelum Kebakaran Hebat di Kemayoran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebuah kebakaran besar terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, pada Selasa dini hari (21/1/2025), menghanguskan 543 unit rumah.
    Kapolres Metro Jakarta Pusa Kombes Susatyo Condro mengungkapkan, sumber api diduga berasal dari plafon salah satu rumah warga di RT 02/RW 04 yang disewakan.
    “Empat orang saksi warga yang menerangkan asal api berasal dari plafon atap rumah salah seorang warga di RT 02/RW 04 yang di kontrakan,” kata Susatyo kepada wartawan, Selasa.
    Menurut keterangan saksi, sebelum api berkobar, mereka mencium bau kabel terbakar.
    “Saksi mencium bau kabel terbakar sesaat sebelum asap menebal,” ungkap Susatyo.
    Api mulai muncul sekitar pukul 01.00 WIB dari lantai dua salah satu rumah.
    Dalam waktu singkat, api dengan cepat menyebar ke rumah-rumah di sekitarnya yang sebagian besar terbuat dari kayu dan tripleks.
    Kebakaran ini mengakibatkan 1.797 jiwa atau 607 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 06.00 WIB.
    Saat ini, sekitar 400 orang mengungsi di Lapangan Polres Jakarta Pusat, sementara korban lainnya mengungsi di sepanjang Jalan Kemayoran Gempol dan Kemayoran Ketapang.
    Susatyo menambahkan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut.
    Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri akan terlibat dalam olah tempat kejadian perkara (TKP).
    “Olah TKP akan melibatkan Tim Puslabfor Polri. Dua orang korban yang dirawat di RS Hermina karena sesak napas saat ini dalam kondisi membaik,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah RI Gabung BRICS, Pemerintah Perlu Maksimalkan Kemitraan dengan Afrika Selatan dan Brasil – Halaman all

    Setelah RI Gabung BRICS, Pemerintah Perlu Maksimalkan Kemitraan dengan Afrika Selatan dan Brasil – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira menilai Indonesia perlu memanfaatkan kemitraan dengan Afrika Selatan dan Brasil usai bergabung menjadi anggota penuh BRICS.

    BRICS adalah kelompok kerjasama ekonomi baru yang diinisiasi beberapa negara seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    Bhima mulanya memberi pandangan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS sebenarnya sudah terlambat. Seharusnya, RI bisa menjadi pendiri BRICS.

    “Indonesia ini terlambat bergabung dengan BRICS. Kalau mau bergabung, seharusnya menjadi founder dari BRICS,” katanya dalam konferensi pers Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (21/1/2025).

    Menurut Bhima, dengan bergabungnya Indonesia saat ini ke BRICS, hanya akan mereplikasi kerja sama perdagangan yang sudah ada, salah satunya dengan China.

    Terlebih, jika Indonesia berharap mendapat keuntungan dari Rusia, misalnya dalam hal pembelian minyak mentah dengan harga murah, ada risiko menghadapi sanksi dari negara-negara barat.

    “Terutama sekarang eranya tidak hanya Amerika yang proteksionis, tapi juga negara-negara barat akan cenderung lebih proteksionis, terutama perang Ukraina juga masih menjadi salah satu isu,” ujar Bhima.

    Maka dari itu, Bhima melihat potensi besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia melalui BRICS adalah kemitraan dengan Afrika Selatan (Afsel) dan Brasil.

    Afsel dan Brasil adalah dua negara yang perlu dijalin kerja sama lebih lanjut.

    Kerja sama di sini bukan dalam hal mengandalkan ekspor produk RI ke dua negara tersebut. Sebab, jika ini yang diandalkan, ada dua masalah yang dihadapi.

    Pertama, barang yang dihasilkan Afsel dan Brasil identik atau merupakan kompetitor dari produk-produk Indonesia. Kedua, mahalnya biaya logistik untuk menyalurkan ke dua negara tersebut.

    Dengan demikian, bersama Afsel, Indonesia disebut bisa memanfaatkan kerja sama pendanaan transisi energi.

    Indonesia, sebagai negara yang juga menerima dana JETP (Just Energy Transition Partnership) seperti Afsel, dapat memperkuat posisi dalam kerja sama ini.

    Selain itu, kedua negara ini juga merupakan penghasil mineral kritis. Afsel memproduksi mangan, Indonesia memproduksi nikel, bauksit, dan tembaga. Ini bisa menjadi peluang kerja sama antar dua negara.

    Sementara itu, bersama Brasil, Bhima menyebut bahwa tahun ini di situ akan diselenggarakan Konferensi Perubahan Iklim (Conference of the Parties/COP) ke-30 yang memfokuskan pembahasan pada pendanaan untuk konservasi hutan.

    Indonesia bisa berkolaborasi dengan Brasil dalam pengelolaan dan pendanaan hutan.

    “Nah jadi kalau mau kerja sama bareng Brasil, [Presiden] Lula da Silva, Pak Prabowo harus bicara, ‘Yuk kita jaga hutan karena ada potensi pendanaan untuk konservasi hutan.’ Bukan hutannya dibuka [untuk lahan baru]. Nanti diketawain sama Lula da Silva di Brasil,” ucap Bhima.

    Di saat yang bersamaan, Bhima mengingatkan agar Indonesia tetap menjaga hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.

    Hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat dinilai tetap penting, terutama agar Indonesia tetap dapat memasok bahan baku untuk baterai dan kendaraan listrik, serta menjaga pasar ekspor ke Amerika.

    Keuntungan Indonesia Gabung BRICS

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro bicara potensi yang bisa digali Indonesia dengan bergabung sebagai anggota BRICS.

    Purnomo menekankan, meski bergabung dengan BRICS, Indonesia tetap melakukan politik bebas dan aktif.

    Sebelumnya, Pemerintah Brasil mengumumkan Indonesia sebagai anggota baru BRICS pada Senin, 6 Januari 2025. Lalu apa untungnya bagi Indonesia dari sektor energi?

    “Pertama Brasil. Brasil dulu itu tidak punya minyak, tapi dia bisa survive kenapa? Karena dia punya tebu banyak. Jadi yang dikembangkan itu bioethanol, sukses. Dan kita perlu belajar untuk pengembangan,” ujar Purnomo di Kantor IDN, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Kemudian, sejak perang Rusia dengan Ukraina, bahan bakar dari Rusia tidak lagi menyuplai ke daratan benua biru. Karena itu, Rusia tengah melihat pasar baru, termasuk wilayah Asia Pasifik.

    “Nah ini sedang kita bahas apa kita tangkap kesempatan ini,” ucap Purnomo.

    Sedangkan, menurut Purnomo, India bisa menjadi pasar untuk batu bara asal Indonesia. Lalu, Indonesia bisa menarik investasi dari China.

    Kemudian, Indonesia bisa belajar dari Afrika Selatan, soal batu bara diubah menjadi sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

    “Afrika Selatan, dulu diembargo, dia cuma punya batu bara. Apa yang dia lakukan, gasifikasi batu bara, dia likuifaksi batu bara. Batu bara dibuat minyak, batu bara dibuat gas. Kita punya batu bara sampai 150 tahun, kita bisa lakukan itu, tapi ada problem,” tutur Purnomo.

    “Itu yang terjadi di Sumatera Selatan kemairn, batu bara sudah likuifaksi, tapi waktu diadu di market dia kalah dengan LPG karena disubsidi harga,” sambungnya.

  • Kebijakan Donald Trump Ini Bisa Bikin RI Untung Besar, Simak!

    Kebijakan Donald Trump Ini Bisa Bikin RI Untung Besar, Simak!

    Jakarta, CNBC Indonesia-Core Indonesia menilai kebijakan proteksionisme Pemerintah AS di bawah kepemimpinan periode kedua Presiden Donald Trump dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

    Associate CORE Indonesia, Sahara menjelaskan dengan menggunakan skenario proteksionisme Trump, maka Indonesia dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,0020%.

    Didorong oleh ekspor yang meningkat 0,042%, karena Indonesia bisa menggantikan China sebagai pemasok barang. Sementara impor dimungkinkan meningkat 0,145% dan investasi dapat meningkat 0,04%.

    “Bagi Indonesia bagus juga karena ada kesempatan menaikkan ekspor kenaikan impor dan investasi,” papar Sahara, Selasa (21/1/2025).

    Sahara menjelaskan potensi pertumbuhan tersebut berdasarkan perhitungan model analisis perdagangan global peningkatan tarif 60% untuk semua impor dari China. Serta tarif global 10% semua impor dari semua negara.

    Proteksionisme trump pun juga dinilai dapat menurunkan mayoritas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Yakni produk berbahan dasar kulit sebesar 4,21% dan pakaian jadi turun sebesar 3,04%.

    Kendati demikian, akan ada potensi diversi perdagangan ke China akibat proteksionisme Trump.

    “Ada kesempatan dan peningkatan ekspor terutama ke China terutama untuk serat nabati, produk berbahan dan farmasi,” ujar Sahara.

    (mij/mij)

  • Warga Jakarta Diminta Tak Tergiur Beli Alat Listrik yang Harganya Murah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Januari 2025

    Warga Jakarta Diminta Tak Tergiur Beli Alat Listrik yang Harganya Murah Megapolitan 21 Januari 2025

    Warga Jakarta Diminta Tak Tergiur Beli Alat Listrik yang Harganya Murah
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta meminta masyarakat jangan mudah tergiur membeli alat listrik dengan harga murah.
    Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya korsleting yang menyebabkan kebakaran.
    “Kadang-kadang banyak yang di pasar itu Rp10.000 dapat tiga, kita enggak tahu kualitasnya. Jangan tergiur barang yang murah, tapi tidak memenuhi standar,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan dilansir
    ANTARA
    , Selasa (21/1/2025).
    Menurut dia, alat listrik seperti stop kontak atau colokan yang tak sesuai standar biasanya longgar dan bisa menimbulkan korsleting.
    “Inilah yang dapat menyebabkan korsleting,” ujar dia.
    Selain alat-alat listrik yang tidak sesuai standar, penyebab lain arus pendek listrik (korsleting), yakni penggunaan listrik menumpuk pada satu terminal listrik.
    Penggunaan listrik ilegal juga mengakibatkan arus listrik terlalu besar hingga tidak mampu ditampung.
    Penyebab lainnya, yaitu instalasi listrik tidak sesuai standar atau terdaftar sebagai anggota AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia).
    Selain itu menyambung sekring putus dengan kawat karena setiap sekring memiliki standar penerimaan beban yang berbeda.
    Penyebab korsleting lainnya adalah mengganjal
    Miniature Circuit Breaker
    (MCB) yang sering turun  karena tidak sesuai kapasitas beban, stop kontak/kabel tidak sengaja terkena air (atap bocor, tersiram air atau banjir) serta penggunaan kabel yang tidak sesuai kapasitas pengantar arusnya.
    Arus pendek listrik menjadi penyebab terbanyak
    kebakaran di Jakarta
    sepanjang tahun 2024, yakni 69 persen, merujuk data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta.
     
    Adapun jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2024 mencapai 787 kejadian.
    “Kebakaran itu kategorinya bukan bencana, tapi risiko. Makanya kebakaran itu banyak penyebabnya, misalkan, kelalaian karena kompor gas, lilin atau apa. Jadi, kalau dibilang kenapa rutin, memang ‘pas’ kebetulan saja,” ujar Satriadi.
    Arus pendek listrik diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran di permukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, Selasa sekitar pukul 01.15 WIB.
    Kebakaran menghanguskan lebih 500 rumah dari 11 RT yang berada di lokasi tersebut dan menyebabkan sebanyak 1.700 orang dari 607 kartu keluarga (KK) mengungsi ke tempat lebih aman seperti mushala dan masjid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala OIKN Tegaskan Banyak Minat Investasi di Ibu Kota Nusantara

    Kepala OIKN Tegaskan Banyak Minat Investasi di Ibu Kota Nusantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal di IKN. Basuki tidak menyebutkan angka spesifik, tetapi pihaknya sudah menerima banyak letter of intent (LoI) atau surat pernyataan minat dari calon investor yang ingin berinvestasi di IKN.

    “Kalau untuk investor, saya kira marketing sudah jalan sejak dahulu, Pak Jokowi dan semuanya saya kira sudah berjalan untuk memasarkan IKN. Ini banyak juga (investor) sudah yang menyampaikan LoI-nya,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Basuki menambahkan investor kini semakin yakin untuk berinvestasi di IKN, terutama setelah pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. “Ini sekarang dengan lebih firm yakinnya pemerintahan ini akan melanjutkan IKN. Saya kira sekarang sudah banyak,” katanya.

    Di antara investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di IKN adalah Citadel Group, sebuah perusahaan swasta asal Malaysia. Citadel berencana untuk melakukan groundbreaking investasi di IKN pada 2025, dengan fokus pada pembangunan permukiman.

    “Citadel ini nanti lagi dari Malaysia (LoI) juga sudah masuk,” kata Basuki.

    Selain Citadel, Basuki juga mengungkapkan Taman Safari Indonesia berencana untuk membangun fasilitas wisata di IKN. “Jadi saya kira Taman Safari juga akan membangun Taman Safari di IKN. Jadi sudah banyak yang sudah mulai masuk,” tegas Basuki.

    Pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tercatat ada 472 investor yang mengajukan letter of intent (LoI) kepada Otorita IKN. Dari jumlah tersebut, hanya 220 investor yang dinilai serius dan telah lolos seleksi untuk berinvestasi di IKN.

    “Berkaitan dengan investasi, ada 472 investor yang ajukan dan tanda tangan LoI dengan OIKN, tetapi tetap diseleksi dan ketemu 220 investor yang serius dan ingin masuk ke IKN Nusantara,” ungkap Jokowi pada 12 Agustus 2024.

  • Aturan Pengamanan Zat Adiktif Dinilai Timbulkan Dampak Ganda bagi Petani Tembakau

    Aturan Pengamanan Zat Adiktif Dinilai Timbulkan Dampak Ganda bagi Petani Tembakau

    loading…

    PP 28/2024 dan produk turunannya dinilai timbulkan dampak ganda bagi petani tembakau. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Bagian XXI tentang Pengamanan Zat Adiktif yang termuat dalam Pasal 429 – 463, dan aturan turunannya mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Bahkan, polemik terhadap beleid itu mendapat perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Sehubungan dengan hal itu, kami sampaikan bahwa sesuai arahan Ketua DPR RI Dr. (H C.) Puan Maharani, surat tersebut (GAPPRI) akan ditindaklanjuti oleh Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” bunyi kutipan surat yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal DPR RI.

    Surat bernomor: B/0634PT.06/09/2024, tertanggal 25 September 2024, merupakan balasan surat yang dikirimkan oleh Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).

    Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) KH Sarmidi Husna berpandangan, sikap Ketua DPR itu merupakan wujud perhatian terkait polemik PP 28/2024 dan aturan turunan yang akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau nasional.

    “Harapan kami, pimpinan Komisi IX DPR RI menindaklanjuti arahan untuk mereview polemik PP 28/2024 dengan melibatkan lintas stakeholders sehingga ada jalan tengah,” kata KH Sarmidi di Jakarta, dikutip Selasa (21/1/2025).

    Hasil kajian P3M menyatakan bahwa produk hukum PP 28/2024 terdapat banyak pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi. PP 28/2024 sebagai produk hukum, proses penyusunannya tidak partisipatif karena tak melibatkan para pemangku kepentingan.

    “Pemberlakuan peraturan tersebut berpotensi mematikan ekosistem pertembakauan yang sudah berkontribusi terhadap perekonomian rakyat dan negara Indonesia,” tegas KH Sarmidi.

    Sementara itu, Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji mengungkap terbitnya PP 28/2024 dan menyusul produk turunan merupakan bentuk nyata kriminalisasi terhadap hak ekonomi petani tembakau.

    “Selama 5 tahun terakhir produk hukum yang dibuat mulai dari UU sampai peraturan daerah terus-menerus mengimpit eksistensi pertembakauan yang dampaknya sangat terasa,” kata Agus.

    Agus Parmuji menambahkan, sejak terbitnya PP 28/2024, saat musim panen yang seharusnya industri saling berkompetisi menyerap bahan baku hasil panen, sampai saat ini sudah separuh musim panen, industri sudah banyak yang mundur karena tidak melakukan pembelian atau penyerapan.

    “Bagi kami para petani tembakau mengalami kebingungan karena serapan tembakau jauh dari harapan. Ini sinyal efek domino negatif pada ambruknya ekonomi di sentra pertembakauan,” tegas Agus Parmuji.

    Agus menegaskan, keinginan Kemenkes untuk mengimplementasikan PP 28/2024 dan RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik adalah arogansi kebijakan yang tujuannya untuk mematikan petani tembakau. Produk hukum itu merupakan agenda besar global dengan melibatkan kelompok anti tembakau yang sengaja akan membunuh hak ekonomi petani tembakau.

    “DPN APTI menolak dengan tegas terbitnya PP 28/2024 dan aturan turunan yang arahnya membunuh kelangsungan hak hidup jutaan petani tembakau. Kami akan terus melawan yang merampas hak-hak petani tembakau,” pungkas Agus Parmuji.

    (abd)

  • Peluang RI Jadi Basis Semikonduktor, Industri Elektronik Masih Pesimistis

    Peluang RI Jadi Basis Semikonduktor, Industri Elektronik Masih Pesimistis

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri elektronik masih pesimistis untuk membangun pabrikan chip atau semikonduktor dalam negeri sebagai bahan baku industri. Pasalnya, ongkos untuk membangun pabrik chip dinilai tidak murah.

    Direktur Komersial PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron, Tekno Wibowo mengatakan pihaknya saat ini tengah berupaya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengembangkan industri semikonduktor nasional.

    “Kalau kita disuruh membangun pabrik chip di Indonesia gak sanggup, gak ada yang sanggup, pemerintah aja gak sanggup untuk bikin itu, duit nya itu bisa untuk bikin satu pabrik itu bisa US$20-US$30 miliar,” kata Tekno di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Untuk itu, Polytron saat ini belum mengarah pada pembangunan industri semikonduktor, melainkan melakukan riset dan pengembangan SDM dengan tujuan pembangunan pabrik chip di Indonesia.

    “Kita siapkan dong sumber daya manusia kita ajak adik-adik mahasiswa untuk mengikuti program kita sehingga mereka bisa tahu gimana sih caranya bikin chip, harapannya sebelum Indonesia Emas kita bisa bangun pabriknya disini,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkap peluang Indonesia dalam mengembangkan semikonduktor sebagai bahan baku teknologi chip di tengah pengetatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

    Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan sejak Oktober 2023, Amerika Serikat memperketat aturan ekspor semikonduktor ke China untuk membatasi akses negeri tirai bambu itu terhadap teknologi canggih.

    “Langkah ini menunjukkan bagaimana perang modern bergeser dari artileri ke teknologi, dengan dampak besar pada rantai pasokan global,” tulis Luhut lewat akun resmi Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (18/1/2025).

    Namun, dia melihat China kini tengah mempercepat investasi untuk membangun kemampuan teknologinya sendiri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.

    Dalam kondisi ini, Luhut menyebut Indonesia mendapatkan tantangan besar dalam hal pengembangan industri tersebut. Apalagi, menurut dia, teknologi chip adalah kunci bagi industri masa depan, dari kecerdasan buatan hingga kendaraan listrik.

    Dia menerangkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing. Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

    Menurut dia, kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis. Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global.

  • Pejabat Kabinet Merah Putih Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun, Ternyata Menteri Pariwisata

    Pejabat Kabinet Merah Putih Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun, Ternyata Menteri Pariwisata

    loading…

    Berdasarkan penelusuran di laman elhkpn.kpk.go.id Menteri Pariwisata Widiyanti Putri melaporkan harta kekayaan senilai Rp5,4 triliun. FOTO/INSTAGRAM @widi.wardhana

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh penyelenggara negara kabinet Merah Putih telah melaporkan LHKPN . KPK menyebut laporan harta kekayaan tertinggi senilai Rp5,4 triliun.

    “Nah yang paling tinggi dari yang reguler (jumlah 65 orang) yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun tapi yang baru diangkat itu (nilai harta tertinggi) Rp5,4 triliun,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Selasa (21/1/2025).

    Berdasarkan penelusuran di laman elhkpn.kpk.go.id laporan harta kekayaan tertinggi itu dimiliki oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Widiyanti Putri melaporkan harta kekayaan senilai Rp5.435.833.014.169.

    Putri melaporkan kepemilikan aset tanah dan bangunan senilai Rp152.028.275.000 (Rp152 miliar). Sementara, laporan kekayan terkait alat transportasi dan mesin yang dilaporkan senilai Rp19.463.000.000 (Rp19 miliar).

    Harta kekayaan dengan nilai tertinggi yang dilaporkan yaitu surat berharga yang tercatat senilai Rp5.075.638.855.071 (Rp5 triliun). Dalam laporan yang sama Putri juga tercatat melaporkan harta bergerak lainnya sejumlah Rp43.814.169.039; kas dan setara kas Rp67.168.797.235; dan harta lainnya Rp77.719.917.824.

    Rinciannya Harta Kekayaan Menpar Widiyanti Putri:

    Tanah dan Bangunan:

    1. Tanah dan bangunan seluas 3.630 meter persegi (m2)/3.068 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp68.153.450.000.

    2. Tanah dan bangunan seluas 1.150 m2/48 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp18.752.250.000.

    3. Tanah dan bangunan seluas 474 m2/10 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp7.688.470.000.

    4. Bangunan seluas 328 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp4.406.720.000.

    5. Tanah dan bangunan seluas 847 m2/326 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp14.539.035.000.

  • Menteri PANRB: ANRI berperan penting jaga memori bangsa

    Menteri PANRB: ANRI berperan penting jaga memori bangsa

    Kami juga percaya, arsip yang dikelola dengan baik akan menjadi pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya peran Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam menjaga memori bangsa dan katalisator masa depan.

    Hal itu disampaikan Rini saat melantik Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yakni Mego Pinandito–yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)–di Kantor ANRI, Jakarta, Selasa.

    “Kepada Kepala ANRI yang baru saja dilantik, saya ucapkan selamat. Amanah ini adalah undangan untuk menciptakan jejak penguatan arsip yang lebih besar bagi negeri ini,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Sebagai lembaga yang menjadi penjaga memori kolektif bangsa, ANRI memegang peranan penting tidak hanya untuk melestarikan arsip-arsip masa lalu, tetapi juga untuk memastikan bahwa informasi yang tersimpan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan dan kebijakan di masa depan.

    Menurutnya, di tengah transformasi digital yang semakin cepat, ada tiga langkah penting yang diharapkan dari kepemimpinan ANRI ke depan.

    Langkah tersebut yaitu transformasi digital melalui aplikasi SRIKANDI, arsiparis sebagai inovator, serta peningkatan kesadaran arsip sebagai aset strategis.

    “Saya tadi menyampaikan banyak harapan pada lembaga ini. ANRI bukan hanya untuk mengumpulkan atau mengelola arsip, tetapi saya berharap Kepala ANRI nanti ke depan harus ada modernisasi dan transformasi digital tata kelola kearsipan secara nasional,” jelasnya.

    Rini juga menekankan bahwa arsip adalah investasi jangka panjang untuk bangsa. Penting bagi ANRI untuk meningkatkan kesadaran publik tentang nilai strategis arsip, baik sebagai penguat identitas, bukti sejarah, fasilitator percepatan komunikasi antarkementerian (melalui kearsipan), maupun referensi dalam pengambilan kebijakan.

    Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk terus mendukung ANRI, baik melalui kebijakan strategis maupun implementasi program.

    “Kami akan terus mendukung berbagai kebijakan dalam penguatan arsip nasional ke depan. Kami juga percaya, arsip yang dikelola dengan baik akan menjadi pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing,” ujar Rini.

    Sementara itu, Kepala ANRI Mego Pinandito mengaku siap melaksanakan arahan Menteri PANRB, terutama transformasi digital pengelolaan arsip.

    “Tentunya beberapa hal yang diharapkan untuk bisa dilakukan percepatannya bagaimana sebetulnya pengelolaan dari arsip-arsip yang ada, yang saat ini mungkin masih sebagian besar bentuknya nondigital dan itu perlu disegerakan untuk diproses menjadi sebuah transformasi digital yang bisa dimanfaatkan dengan mudah,” tambah Mego.

    Dia menilai akselerasi transformasi digital kearsipan tersebut perlu didukung dengan penguatan sumber daya manusia khususnya kemampuan digitalisasi dan penguasaan beragam teknologi yang bisa dimanfaatkan.

    “Sehingga percepatan-percepatan mulai dari proses arsip itu sendiri sampai kepada bagaimana kita bisa mendapatkan arsip dengan waktu yang cepat dan juga secara keseluruhan untuk memberikan informasi yang detail kepada perencanaan kedepannya bisa dilakukan,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nasib BUMN Karya ke Depan Saat Prabowo Ingin Prioritaskan Swasta Garap Proyek Infrastruktur

    Nasib BUMN Karya ke Depan Saat Prabowo Ingin Prioritaskan Swasta Garap Proyek Infrastruktur

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku tak khawatir kinerja perusahaan-perusahaan karya pelat merah terganggu. Hal ini karena Presiden Prabowo Subianto ingin swasta diberi keleluasaan dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri.

    Menurut Erick, sistem ekonomi di Indonesia terbuka, sehingga seluruh proyek dapat dikerjakan oleh BUMN ataupun swasta. Buktinya, lanjut Erick, banyak proyek-proyek strategis, seperti jalan tol yang dikerjakan dan dikelola oleh swasta.

    “Misalnya tentu, seperti infrastruktur, ya memang selama ini terbuka. Banyak infrastruktur jalan tol yang dimiliki oleh private sector, ada yang dimiliki oleh BUMN,” ungkap Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Erick melanjutkan, pengembanganan proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri sudah seharusnya terus dilakukan. Karena ujung dari tujuannya, yakni untuk memberikan dampak secara ekonomi. Maka, Erick pun tak mempermasalahkan apabila swasta menggarap proyek infrastruktur.

    Sebagai contoh, pembangunan jalan tol hingga pelabuhan bertujuan untuk menekan biaya logistik, sehingga disparitas harga komoditas tak terlalu tinggi di setiap daerah.

    Apalagi, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi di angka 8%, sehingga perlu ada berbagai macam dukungan. Salah satunya pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

    “Yang terpenting bagaimana infrastruktur ini terus dibangun oleh siapa pun dan mendorong penekanan biaya logistik,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk memberikan peran lebih besar kepada pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur.

    Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Terutama di bidang infrastruktur, kita serahkan ke swasta agar lebih berperan. Kita harapkan mereka lebih efisien, tepat waktu, inovatif, dan mampu mendorong pertumbuhan di berbagai sektor,” ujar Presiden Prabowo dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia (Munas Kadin) di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak menghentikan proyek infrastruktur, melainkan memberikan peran lebih besar kepada swasta untuk mengambil alih sebagian proyek.

    Hal ini diyakini dapat mempercepat realisasi pembangunan dan memanfaatkan keunggulan sektor swasta dalam pengelolaan proyek.

    “Saya ingin memberikan peran swasta yang lebih besar. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek infrastruktur, itu tidak benar. Saya hanya mengalihkan sebagian besar proyek kepada swasta supaya lebih efisien,” tegas Prabowo.

    Prabowo juga menyoroti kemampuan sektor swasta yang lebih inovatif dan berpengalaman dalam menangani proyek seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara.

    Pemerintah, menurutnya, akan fokus pada proyek-proyek strategis yang berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat dan kepentingan nasional. Sementara, swasta akan menggarap proyek infrastruktur di Tanah Air.