Jakarta, CNBC Indonesia –Pemerintah bakal memberikan subsidi bagi masyarakat dalam program 3 juta unit rumah per tahun yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sementara itu, Donald Trump resmi dilantik menjadi presiden Amerika Serikat ke-47 pada Senin 20 Januari waktu setempat.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (21/01/2025).
Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi mencatat,ada 50 permintaan evakuasi ular sepanjang Januari 2025.
Anggota Tim Recue Dinas Damkarmat Kota Bekasi, Eko Budi mengatakan musim hujan marak permintaan evakuasi ular masuk ke permukiman.
“Sekitar hampir 50 kurang lebih, dari laporan itu 30 ekor sudah kami berhasil evakuasi,” kata Eko kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).
Eko menambahkan, dari puluhan laporan yang masuk terdapat wilayah tertentu yang marak ditemukan kasus ular masuk ke permukiman.
“Yang masih banyak itu wilayah Pondok Gede, Kranggan (Jatisampurna), Mustikajaya, Bantargebang, Bekasi timur dan Bekasi Utara,” paparnya.
Wilayah yang marak ditemukan ular masuk ke permukiman lanjut dia, karena karakteristik yang dekat dengan habitat asal hewan melata tersebut.
Karena habitat terganggu, ular akhirnya masuk ke kawasan permukiman untuk mencari makan.
“Habitatnya karena sudah terganggu, mereka sudah gak punya kebun, jadi ular mencari makan ke kawasan perumahan,” ucapnya.
Eko menjelaskan, habitat ular dapat sangat mudah dijumpai. Permukiman yang dekat dengan rawa atau kebun dipastikan ada kehidupan hewan melata tersebut.
“Contohnya seperti kebun, rawa dan jarang di kunjungi manusia atau apalagi rawa, 500 meter atau satu kilo itu ular pasti ada,” ucapnya.
Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat yang memiliki hunian dekat rawan atau kebun untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.
Misalnya kata dia, hindari menumpuk barang tidak terpakai dan senantiasa membersihkan lantai rumah dengan cairan khusus.
“Jaga kebersihan rumah, bersihkan lantai menggunakan karbol atau wipol, hindari tumpukan barang-barang yang tidak berguna, kalau rumah bersih ular cenderung enggak mendekat,” kata Eko.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Jakarta, CNBC Indonesia –Penjualan mobil listrik (EV) di Indonesia pada tahun 2024 melonjak tajam. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, penjualan mobil BEV pada 2024 tembus 43.188 Unit.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (21/01/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk mengeluarkan Negeri Paman Sam dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini terjadi sesaat setelah Trump dilantik menjadi Presiden, Senin (20/01/2025).
Trump menyebut serangkaian alasan dalam keluarnya AS dari WHO. Ini termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang dianggap buruk dan kegagalan organisasi tersebut dalam melakukan reformasi yang mendesak.
“WHO menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari AS,” ungkap Trump, seraya menambahkan bahwa kontribusi China jauh lebih kecil.
Menanggapi rencana Trump tersebut, Jerman pun turun tangan berupaya melobi Trump untuk tidak meninggalkan WHO. Menteri Kesehatan Jerman, Karl Lauterbach, mengatakan bahwa keluarnya AS dari WHO memiliki dampak yang besar bagi infrastruktur kesehatan global.
“Kami akan mencoba membujuk Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini,” ucapnya, dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025).
Jerman adalah donor nasional terbesar kedua bagi WHO, yang menyumbang sekitar 3% dari pendanaan lembaga tersebut.
Dalam reaksi pertama Badan Kesehatan PBB terhadap langkah AS tersebut, Juru Bicara WHO Tarik Jašarević mengatakan bahwa pihaknya meminta Trump untuk kembali memikirkan dampak dari langkahnya itu.
“Kami berharap AS mempertimbangkan kembali, dan kami sangat berharap akan ada dialog yang konstruktif demi kepentingan semua orang, bagi warga Amerika tetapi juga bagi orang-orang di seluruh dunia,” tuturnya.
Dampak AS Keluar dari WHO
Lantas, apa saja dampak bila AS benar-benar keluar dari WHO?
Keluarnya AS dari WHO ternyata memiliki sejumlah dampak bagi kesehatan dunia. Berikut daftarnya, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025):
1. Donor
AS menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Diketahui, anggaran dua tahun lembaga tersebut untuk tahun 2024-2025 adalah US$ 6,8 miliar.
Pada periode tersebut, AS membiayai 75% program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana itu untuk memerangi tuberkulosis, data lembaga tersebut menunjukkan.
Di luar WHO, AS sejauh ini merupakan donor kesehatan global teratas di dunia. Washington tercatat memberikan US$ 15,8 miliar pada 2022.
2. Pandemi
Trump juga skeptis tentang negosiasi yang dipimpin WHO untuk perjanjian pascapandemi Covid-19 yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas global saat ancaman kesehatan berikutnya menyerang.
Miliarder sekutu Trump, Elon Musk, mengatakan negara-negara tidak boleh “menyerahkan wewenang” kepada WHO. AS juga akan menghentikan negosiasi dalam perjanjian tersebut sementara penarikannya terus berlanjut.
3. Staf AS di Jenewa
Perintah Trump juga mengatakan bahwa staf dan kontraktor AS yang bekerja dengan WHO akan ditarik dan dipindahkan.
Diketahui, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) sebelumnya telah bekerja sama erat dengan WHO terkait karyawan AS. Tercatat, Washington menempatkan sekitar 30 staf di Jenewa dan berkolaborasi dalam penelitian dan wabah.
4. Pengawasan Wabah Dunia
AS, seperti negara anggota WHO lainnya, merupakan bagian dari jaringan pengawasan influenza global yang diawasi oleh WHO.
Di antara hal-hal lain, kelompok tersebut memberikan saran tentang komposisi vaksin flu musiman tahunan.
Di luar kerja samanya dengan WHO, AS juga mendanai banyak program kesehatan global lainnya.
5. Kampanye Melawan AIDS
AS merupakan penyandang dana utama dalam perang melawan HIV. Sebagian besar berasal dari PEPFAR, Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR).
Rencana tersebut baru disahkan kembali oleh Kongres selama satu tahun tahun lalu setelah klaim konservatif bahwa beberapa penerima hibah mempromosikan aborsi. Otorisasi tersebut berakhir pada bulan Maret.
6. Aborsi
Pada masa jabatan terakhirnya, Trump memberlakukan kembali apa yang disebut “Kebijakan Mexico City”, yang mewajibkan badan amal asing yang menerima dana keluarga berencana AS untuk menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan layanan atau memberikan nasihat tentang aborsi.
Ia memperluas kebijakan tersebut, yang dikenal oleh para kritikus sebagai “aturan pembungkaman global”, dengan menindak badan amal yang mendanai kelompok lain yang mendukung aborsi. Trump juga memangkas dana untuk Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), yang menangani kesehatan reproduksi.
7. Vaksin
Dengan Robert F. Kennedy Junior yang skeptis terhadap vaksin dicalonkan sebagai Menteri Luar Negeri untuk kesehatan, pendekatan pemerintahan Trump terhadap vaksinasi, baik di dalam negeri maupun internasional masih belum jelas.
Namun, selama pemerintahan terakhir Trump, kontribusi untuk kelompok vaksin global, Gavi, tetap hampir sama seperti di bawah pendahulunya dari Partai Demokrat di Gedung Putih, Joe Biden
Pendanaan juga tetap pada tingkat yang sama untuk Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, pelaku kesehatan global utama lainnya.
8. Penelitian
Badan-badan kesehatan di AS menanggapi keadaan darurat dan wabah di seluruh dunia, dan juga menetapkan norma dan standar untuk obat-obatan dan keamanan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dan CDC.
National Institutes of Health AS juga merupakan salah satu pusat penelitian terkemuka di dunia dan mendanai upaya kesehatan global di seluruh dunia, mulai dari upaya memerangi mpox hingga Ebola.
Peran global AS di bidang-bidang ini di bawah Trump belum jelas, dan kemungkinan akan dipengaruhi oleh peristiwa dan prioritas. Misalnya, Trump mendirikan Operation Warp Speed, untuk menggarap vaksin Covid-19.
(wia)
VIdeo: Gejala yang Muncul Terkait Dugaan Virus Marburg di Tanzania
Pengamat media sosial, Enda Nasution, setuju bahwa pemerintah harus lebih mengkaji wacana mereka soal aturan pembatasan media sosial (medsos) untuk anak di bawah umur. Ia pun ingatkan perlunya transparansi data soal urgensitas masalah yang ingin diselesaikan.
Jember (beritajatim.com) – Peristiwa di balik kehebohan media sosial soal dugaan perundungan (bullying) terhadap bocah kelas enam sekolah dasar berinisial J di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur akhirnya terungkap.
Camat Semboro ‘Ading’ Abdul Kadir mengatakan tidak ada perundungan terhadap J. Kesimpulan ini diperoleh setelah J dan keluarganya, keluarga teman-teman J, polisi, dan pemerintah bertemu untuk membahas persoalan ini di kantor Polsek Semboro, Selasa (21/1/2025) malam.
“J paling kecil, tapi berinisiatif mengajak dua teman mainnya yang SMP dan SMA untuk minum-minum di Desa Pondok Dalem. Dia minta uang Rp 15 ribu ke ibunya dan dikasih neneknya Rp 14 ribu,” kata Ading, usai pertemuan.
Uang itu digunakan Rp 25 ribu oleh J untuk patungan membeli arak seharga Rp 35 ribu per botol. Teman J yang duduk di bangku SMP dan SMA masing-masing menyumbang lima ribu rupiah. Mereka juga membeli minuman lain sebagai campuran.
Peserta pesta arak pada Minggu (19/1/2025) pagi ini berkembang menjadi enam anak. “J ini paling banyak minum, dan tidak sadarkan diri,” kata Ading.
Melihat J tak sadarkan diri, dua temannya bingung dan memapahnya ke sungai di Pondok Dalem. J sempat muntah sedikit, lalu tidak sadarkan diri kembali.
Panik, dua teman J segera memnumkan es air kelapa muda. “Mereka meyakini itu bisa menetralisir,” kata Ading.
Gagal membuat J siuman, dua bocah itu membawanya ke sebuah lapangan. Di sana J digeletakkan, dan potongan video yang mempertontonkan adegan seorang bocah lelaki seperti sedang menginjak perut J pun viral. “Itu sebenarnya bukan diinjak, tapi supaya muntah,” kata Ading.
Tetap gagal membuat siuman, mereka akhirnya kembali ke desa tempat tinggal J. Mereka mengangkat J dan memasukkannya ke dalam semacam aliran air kecil. Dalam posisi inilah, ibu J menemukan sang anak dan sontak-kontak marah. Dia kemudian menyampaikan kepada salah satu kerabat dan peristiwa ini pun viral sebagai dugaan perundungan.
Dalam pertemuan malam ini, semua keluarga anak-anak yang terlibat mengakui peristiwa tersebut sebagai aib dan tak perlu dilanjutkan ke proses hukum. Orangtua berkomitmen menjaga anak masing-masing. “Jadi sama sekali tidak ada perundungan atau bullying. Tidak ada anak yang ditahan,” kata Ading.
Ading menyebut peristiwa itu penting sebagai bahan refleksi bagi pemangku kebijakan dan masyarakat. “Saya mengecam keras peredaran miras dan narkoba yang begitu mudah, murah dan masif di desa-desa. Ini harus kita sikapi sebagai darurat moral yang mengancam generasi muda kita. Kita harus bersama semua pihak memerangi ini,” katanya.
Ading mengingatkan, bahwa ketahanan moral tidak kalah penting dari ketahanan pangan. “Ini harus kita gelorakan, menjadi gerakan bersama, sampai pada tingkat keluarga. Ini terjadi di sekitar kita. Jadi salah besar bila kita menafikan dan mengabaikan situasi ini. Mutlak harus menjadi keprihatinan kita semua,” kata alumnus Universitas Gajah Mada ini. [wir]
loading…
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers penetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Flyover Simpang Jalan Tuanku Tambusai-Soekarno Hatta (Simpang SKA), Riau, Selasa (21/1/2025). FOTO/JONATHAN SIMANJUTAK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Flyover Simpang Jalan Tuanku Tambusai-Soekarno Hatta (Simpang SKA), Provinsi Riau. Kelimanya ditetapkan sebagia tersangka atas surat perintah penyidikan tertanggal 10 Januari 2025.
“Tersangkanya tadi sudah disebutkan YN, GR, TC, ES dan NR,” kata Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, Asep Guntur Rahayu, Selasa (21/1/2025).
YN merupakan Kabid Pembangunan dan Jembatan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Riau yang juga Kuasa Pengguna Anggara (KPA). Sementara GR merupakan pihak swasta yang mengambil alih pekerjaan review bangun rinci atau detail enginering design (DED).
Sementara NR selaku Kepala PT YK cabang Pekanbaru merupakan perusahaan yang mendapatkan pekerjaan konsultan manjemen konstruksi pembangunan flyover tersebut. ES merupakan Direktur PT SC (pihak swasta) dan TC juga merupakan Direktur PT SHJ (pihak swasta).
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diterbitkan pada proyek saat itu sebesar Rp159.384.268.000. KPK menyebut HPS tidak dibuat dengan perhitungan detail dan tanpa didukung data ukur dan tidak disertai dengan perubahan gambar desain.
Sementara, KPK mengaku melibatkan ahli konstruksi Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menghitung sementara jumlah kerugian keuangan negara atas proyek itu. Hasilnya negara diduga rugi sekitar Rp60 miliar.
“Kami meminta ahli konstruksi dari ITB untuk menilai seperti apa. Kemudian tadi disampaikan bahwa kerugian keuangan negara sekitar Rp60 miliar, tapi nanti akan dihitung lagi,” tuturnya.
Ini merupakan tindak lanjut dari giat penggeledahan KPK di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-KPP) Pemprov Riau pada Senin (20/1/2025) kemarin.
(abd)
Sidoarjo (beritajatim.com) – Program normalisasi sungai dengan kegiatan bersih-bersih sungai akan dilakukan secara rutin dilakukan setiap Jumat.
Penegasan itu disampaikan Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi saat audiensi dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Hendra Ahyadi, di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Selasa (21/1/2025).
“Bersih-bersih akan tetap akan kami lakukan. Ini semua sebagai bagian dari langkah-langkah mitigasi banjir,” ujarnya.
Subandi juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penertiban bangunan liar (bangli) yang berada di sepanjang aliran sungai.
Menurutnya, bangunan liar ini menghambat akses alat berat yang diperlukan untuk normalisasi sungai. “Jika tidak segera ditangani, banjir akan semakin parah setiap tahunnya,” tambah Subandi.
Ia menargetkan revitalisasi sungai yang akan mencakup wilayah dari Sepanjang hingga Tambaksawah. Dengan penataan sungai yang lebih baik. Harapannya dapat mengurangi risiko banjir secara bertahap.
“Ini adalah tantangan besar, tetapi saya yakin, dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait, kita bisa menurunkan risiko banjir,” ungkapnya optimis.
Sementara itu, Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Sidoarjo untuk menangani revitalisasi sungai dan penertiban bangunan liar.
“Saat ini terdapat 45 bangunan liar yang telah teridentifikasi di sekitar aliran sungai,” terang Hendra.
Pihak BBWS Brantas juga menyoroti pentingnya mengatasi kendala aksesibilitas di beberapa titik sungai akibat adanya bangunan liar. “Beberapa titik sungai bahkan susah untuk diturunkan alat berat karena aksesnya yang terhalang oleh bangunan. Ini menjadi masalah mendasar yang mengganggu revitalisasi sungai,” papar Hendra.
Dalam waktu dekat, BBWS Brantas akan fokus menangani wilayah Pepelegi yang beberapa hari lalu sempat mengalami genangan banjir yang cukup parah.
Rencana penurunan alat berat untuk mempercepat normalisasi sungai akan segera dilakukan, meskipun tantangan aksesibilitas masih menjadi perhatian utama.
Mengenai rencana pembangunan embung untuk mengatasi banjir, Hendra Ahyadi menyebutkan bahwa hal tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat karakteristik geografis Sidoarjo yang memiliki banyak tambak. Meskipun demikian, langkah-langkah mitigasi lainnya terus digalakkan untuk mengurangi dampak banjir di daerah ini.
Dengan adanya sinergi antara Pemkab Sidoarjo, BBWS Brantas, dan masyarakat, diharapkan upaya penanganan banjir di Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif dan memberikan solusi jangka panjang untuk masalah banjir yang sering mengganggu kehidupan warga. (isa/ian)
“Kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Bekerja sama nanti (dengan kementerian lain) di bawah koordinasi Bapak Menko Pak AHY dengan Menteri ATR,”
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengungkap rencana membuat program strategis nasional untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar menyebut rencananya itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Bekerja sama nanti (dengan kementerian lain) di bawah koordinasi Bapak Menko Pak AHY dengan Menteri ATR,” kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Menko AHY merujuk kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara Menteri ATR merujuk kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.
Dia melanjutkan program strategis nasional untuk MBR itu bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tujuannya, supaya ada perizinan bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan,” sambung Maruarar.
Terkait perizinan, Maruarar juga mengumumkan pemerintah berupaya mempercepat pengurusan berbagai perizinan, termasuk salah satunya persetujuan bangunan gedung (PBG).
“PBG itu dulu namanya sertifikat IMB. IMB itu izin mendirikan bangunan, sekarang adalah persetujuan bangunan dan gedung. Nah, selama ini waktunya 45 hari. Kita ubah menjadi 10 hari,” kata Menteri Perumahan.
Maruarar melanjutkan keberhasilan itu pun telah dia laporkan ke Presiden Prabowo.
“Kami sudah meninjau pertama di Kota Tangerang, kedua di Sumedang, ketiga di Jakarta. […] Kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit, di Sumedang sekitar 1 jam, Tangerang juga 1 jam. Jadi luar biasa kita bisa menjalankan itu. Menurut saya, itu reformasi birokrasi yang luar biasa,” kata Maruarar.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengumumkan sejumlah kebijakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di antaranya penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Terkait PPN, pemerintah menghapus PPN untuk pembelian rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah.
Kemudian, untuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Maruarar menyebut salah satunya penghasilan mereka Rp8 juta ke bawah.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025