Foto Oto
Andhika Prasetia – detikOto
Selasa, 21 Jan 2025 17:34 WIB
Jakarta – Surat konfirmasi tilang ETLE dikirim ke WhatsApp secara real time. Hanya hitungan menit setelah melakukan pelanggaran, surat konfirmasi itu langsung dikirim.
Blog
-
Permintaan Biodiesel Indonesia Dorong Kenaikan Harga CPO
Di sisi lain, kenaikan harga CPO diperkirakan akan menghadapi hambatan dari meningkatnya pasokan minyak kedelai dari Amerika Selatan. Minyak kedelai ini ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan minyak tropis, sehingga memberikan alternatif bagi para pembeli global. Salah satu penjual di New Delhi, India, yang bekerja untuk rumah dagang global, menyoroti bahwa ketersediaan minyak kedelai yang lebih murah dapat membatasi ruang kenaikan harga minyak sawit.
Pada sisi produksi, baik Indonesia maupun Malaysia diprediksi akan mencatat kenaikan moderat dalam produksi minyak sawit pada 2025. Produksi minyak sawit di Indonesia, sebagai produsen terbesar dunia, diproyeksikan tumbuh sebesar 1,9 persen dibandingkan tahun lalu, mencapai total 29,8 juta ton.
Sementara Malaysia, sebagai produsen terbesar kedua, diperkirakan akan memproduksi 19,5 juta ton minyak sawit pada tahun ini, naik sebesar 0,83 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini merupakan capaian tertinggi sejak 2019.
Meskipun terjadi peningkatan produksi di kedua negara, terdapat beberapa tantanganindustri minyak sawit, terutama di Malaysia. Cuaca buruk yang berkelanjutan, kekurangan tenaga kerja, dan tingkat penanaman kembali yang rendah menjadi faktor utama yang membatasi potensi pertumbuhan produksi di negara tersebut.
Masalah tenaga kerja menjadi isu yang belum terselesaikan dalam beberapa tahun terakhir dan berdampak pada efisiensi operasional perkebunan sawit di Malaysia. Di sisi lain, meningkatnya fokus pada biodiesel di Indonesia menunjukkan potensi dampak signifikan terhadap pasar global.
Kebijakan biodiesel B40 tidak hanya dirancang untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam negeri, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap pasokan minyak sawit global. Dengan menyerap sebagian besar produksi minyak sawit untuk kebutuhan domestik, kebijakan ini mengurangi volume ekspor, yang pada gilirannya memberikan tekanan ke atas pada harga internasional.
Namun, prospek pasar minyak sawit tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kondisi cuaca di kawasan Asia Tenggara dan dinamika persaingan dengan minyak nabati lainnya.
Ketergantungan pada faktor cuaca menjadi perhatian utama, mengingat potensi gangguan terhadap hasil panen yang dapat memengaruhi pasokan secara signifikan. Selain itu, meningkatnya produksi minyak kedelai dari Amerika Selatan terus menjadi ancaman bagi harga minyak sawit, karena minyak kedelai yang lebih murah menawarkan pilihan alternatif bagi pembeli internasional.
Secara keseluruhan, dinamika harga dan produksi minyak sawit di tahun 2025 mencerminkan kompleksitas pasar global yang dipengaruhi oleh kebijakan domestik, kondisi cuaca, dan persaingan dengan minyak nabati lainnya.
Peningkatan permintaan biodiesel di Indonesia berfungsi sebagai pendorong utama kenaikan harga CPO, sementara tantangan eksternal seperti persaingan harga minyak kedelai dan hambatan produksi tetap menjadi faktor penyeimbang. Dengan demikian, keberlanjutan tren ini akan sangat tergantung pada bagaimana para pelaku industri dan pemerintah merespons tantangan dan peluang yang ada.
-
Akses Jalan Putus Akibat Banjir, Tiga Desa di Kubang Kampar Terisolasi
Pekanbaru, Beritasatu.com – Banjir di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau membuat tiga desa, yakni Tanjung Kudu, Terantang, dan Parit Baru terisolasi. Diketahui banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Kampar dan dibukanya pintu air waduk PLTA Koto Panjang.
“Banjir sudah tiga hari. Ada tiga desa yang terisolasi dan terparah Desa Tanjung Kudu dan Parit Baru. Kalau Desa Terantang bisa memutar lewat Sungai Pinang,” kata Syafi’i, warga setempat, Selasa (21/1/2025).
Untuk bisa ke desa lainnya, warga menggunakan jasa penyeberangan dengan sampan. Apabila air terus meninggi maka digunakan perahu pompong. “Biaya sekali penyeberangan Rp 20.000, kalau dengan pompong bisa mencapai Rp 50.000,” ujarnya.
Dia menjelaskan, ada juga pemotor yang nekat menerobos banjir, tetapi berakhir dengan mogok.
-
Tarif Air Bersih Naik 71 Persen Lebih, Francine Widjojo Surati Pj Gubernur Jakarta – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo telah mengirimkan surat kepada Pj. Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi untuk menunda dan meneliti kembali rencana kenaikan tarif air PAM Jaya.
“Surat ini saya kirimkan setelah menerima aduan masyarakat dari Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun lndonesia,” ujar Francine dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).
Sebelumnya, warga DKI Jakarta yang tergabung dalam Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun lndonesia (P3RSI) mengeluhkan kenaikan tarif air bersih PAM Jaya hingga 71,3 persen untuk pelanggan di apartemen yang masuk ke kelompok pelanggan K III. Kenaikan yang tinggi ini akan membebani Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan dinilai sangat memberatkan warga penghuni apartemen.
Francine selama ini kerap menyuarakan penundaan kenaikan tarif PAM Jaya yang rencananya mulai berlaku Februari 2025.
Selain akan membebani warga Jakarta, Francine menilai kenaikan tarif ini tidak memiliki dasar yang kuat karena Keputusan Gubernur Nomor 730 Tahun 2024 yang dijadikan acuan hanya mengatur kenaikan tarif air minum, sementara PAM Jaya baru memberikan layanan air bersih kepada masyarakat.
Dalam surat yang disampaikan kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta, Francine menyampaikan temuan adanya surat edaran dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) nomor e-35820/TU.01.04 tanggal 3 Desember 2024 perihal Penerapan Tarif Baru Layanan Air Bersih.
“Edaran ini tidak berlandaskan hukum karena muatan surat tersebut menyatakan bahwa PAM Jaya akan menerapkan tarif baru layanan air bersih, dan bukan tarif air minum kepada pelanggan PAM Jaya seperti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024,” tegas Francine.
Masih menurut Francine, jika PAM Jaya akan menerapkan kenaikan tarif air bersih, maka diperlukan landasan hukum peraturan perundang-undangan tentang tarif air bersih alih-alih menggunakan aturan untuk layanan air minum.
“Selayaknya tarif air bersih tentu lebih murah dibandingkan tarif air minum,” ujarnya.
Pada pertemuan dengan P3RSl, warga meminta agar kenaikan tarif air bersih PAM Jaya ditunda.
Selain itu, warga juga menyampaikan permohonan untuk mengubah jenis tarif air minum pelanggan apartemen dari kelompok K III menjadi kelompok K II yang diterapkan untuk pelanggan rumah susun.
Francine menegaskan, kenaikan tarif yang dikenakan pada penghuni apartemen tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
“Jika mengikuti ketentuan yang menggunakan Upah Minimum Provinsi sebagai acuan, tarif batas atas air minum PAM Jaya tidak boleh lebih dari Rp20.269,52 per meter kubik,” kata Francine.
Karena itu, Francine menyampaikan bahwa tarif air minum kelompok K III untuk apartemen, kondominium, gedung bertingkat tinggi, niaga/industri besar, serta pelabuhan laut dan udara yang mencapai Rp 21.500/m3 dan Rp 23.000/m3 melebihi ketentuan.
Pengelompokan apartemen dan kondominium yang merupakan hunian seharusnya masuk sebagai rumah susun dalam K II, bukan kelompok K III yang mendukung kegiatan perekonomian.
Francine juga mengingatkan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja, tidak diatur ketentuan tentang apartemen maupun kondominium yang digunakan dalam kategorisasi tarif air PAM Jaya. “Dalam dua undang-undang tersebut hanya ada kategori rumah susun,” kata Francine.
Kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta, Francine juga mengusulkan agar Non-Revenue Water (NRW) PAM Jaya dapat dijadikan indikator dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKl Jakarta.
“Jika dijadikan indikator, pelaksanaan pengurangan NRW pipa-pipa di rumah susun juga dapat turut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di Jakarta,” pungkas Francine. (Eko Sutriyanto)
-
15 Tahun Wisma Kalla: “Shaping the Future” dengan Semangat Peduli dan Inovasi
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dalam suasana penuh rasa syukur dan semangat kebersamaan, Wisma Kalla merayakan hari ulang tahunnya yang ke-15 pada Senin, 20 Januari 2025.
Perayaan ini menjadi momen istimewa untuk merefleksikan perjalanan panjang gedung yang telah menjadi pusat aktivitas KALLA, serta kontribusinya dalam membentuk masa depan yang lebih baik.
Bertempat di Saoraja Ballroom, Lantai 2 Wisma Kalla, acara ini diawali dengan doa bersama. Acara yang sederhana namun hangat ini dihadiri oleh pengelola serta tenant-tenant di Wisma Kalla, pada pukul 08:30 WITA, diikuti oleh kegiatan donor darah yang berlangsung hingga pukul 15:00 WITA.
Dengan mengusung tagline “Shaping the Future,” Wisma Kalla menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari upaya menciptakan inovasi, solusi, dan ide-ide segar yang berdampak positif bagi masyarakat, bisnis, dan lingkungan.
Dalam kesempatan ini, Wisma Kalla berhasil mengumpulkan 131 kantong darah, jauh melampaui target awal yaitu 100 kantong. Berkolaborasi dengan Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Makassar, keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan semangat solidaritas, tetapi juga menjadi wujud nyata dari kontribusi Wisma Kalla dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ina Sakina Rustam, Operational Manager Wisma Kalla Office Building, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas antusiasme yang ditunjukkan para peserta.
“Wisma Kalla tepat berusia 15 tahun pada 18 Januari lalu, tetapi perayaannya digelar pada tanggal 20 Januari. Kami sangat bersyukur melihat dukungan luar biasa dari seluruh peserta, baik karyawan maupun masyarakat umum, khususnya dalam kegiatan donor darah ini. Keberhasilan mengumpulkan 131 kantong darah menunjukkan bahwa semangat berbagi dan peduli masih menjadi inti,” ujar Ina.
-
Elon Musk Buka Suara TikTok Batal Tutup, Desak China Lakukan Ini
Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk mendukung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tidak memblokir Tiktok di negaranya. Namun, dia punya pandangan sendiri soal larangan tersebut.
Di AS, Tiktok hampir diblokir karena pemerintah AS sebelumnya mewajibkan platform dijual dari perusahaan induknya Bytedance. Namun Trump yang baru saja dilantik malam tadi memastikan Tiktok bisa tetap beroperasi di AS.
Sebaliknya, media sosial X ternyata dilarang oleh pemerintah China. Musk, yang memiliki X, ikut menyinggung soal larangan itu.
Menurutnya jika Tiktok tetap bertahan di AS, sebaiknya aturan pemerintah China juga bisa diubah untuk X.
“Sejak lama, saya menentang larangan Tiktok. Karena bertentangan dengan kebebasan berbicara,” kata dia dalam salah satu tweetnya.
“Meski demikian sekarang Tiktok diizinkan beroperasi di AS, namun X tidak diizinkan beropasi di China adalah tidak seimbang. Ini perlu diubah,” ujar Musk melanjutkan.
Tiktok sempat tak bisa diakses di AS mendekati batas waktu penjualan pada 19 Januari 2025, satu hari sebelum pelantikan Trump. Namun tak selang lama aplikasi berbagi video mulai bisa digunakan kembali.
Dalam pernyataannya, Tiktok mengatakan Trump menjanjikan adanya ‘kejelasan’ dan ‘jaminan’ terkait hukuman tersebut. Tak lupa pihak platform juga mengucapkan terima kasih dengan upaya Trump.
Tiktok juga mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Trump mencari solusi layanan tersebut bisa tetap beroperasi di AS.
“Kami berterima kasih pada Presiden Trump karena memberikan kejelasan dan jaminan pada penyedia layanan, mereka tidak akan menghadapi hukuman karena menyediakan Tiktok bagi 170 juta orang Amerika dan lebih dari 170 juta usaha kecil berkembang,” kata Tiktok, dikutip dari CNBC Internasional.
(fab/fab)
-
Kabinet Prabowo Sudah Lapor LHKPN, Ada yang Hartanya Rp5,4 triliun!
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan seluruh anggota kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memaparkan, terdapat 124 penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor LHKPN di Kabinet Merah Putih.
Sebanyak 123 orang dilantik sejak 21 Oktober 2024, dan satu orang baru dilantik pada 6 Desember 2024 yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.
Adapun, 123 orang pejabat yang wajib lapor itu telah diberikan sekitar tiga bulan untuk menyerahkan kewajiban LHKPN ke KPK. Batas akhir penyerahan LHKPN adalah hari ini, Selasa (21/1/2025).
“Menurut data kita, semua sudah menyampaikan. Seperti biasa prosedurnya sesudah disampaikan kita cek cepat namanya verifikasi, administrasi saja. Kelengkapan surat kuasa sudah belum, anak istri, matematikanya penjumlahannya ada yang salah apa enggak,” ujarnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Secara terperinci, Pahala menjelaskan bahwa sebanyak 65 dari 123 orang menteri/wakil menteri/kepala atau wakil kepala lembaga setingkat/serta penasihat, utusan dan staf khusus merupakan wajib lapor lama. Artinya, mereka sudah menyerahkan LHKPN pada periode sebelumnya.
“Kalau dia dulu menteri sudah menyampaikan laporan harta, dia masuk golongan reguler. Dia masuk lagi melaporkan hartanya paling lambat 31 Maret tahun ini. Itu ada 65 orang,” terang Pahala.
Sementara itu, terdapat 58 orang anggota kabinet Prabowo yang merupakan wajib lapor baru. Mereka belum pernah menyampaikan laporan harta kekayaan mereka sama sekali ke KPK.
Sebanyak 14 dari 58 LHKPN dari wajib lapor baru itu kini sudah tayang dan bisa langsung diakses publik di fitur e-announcement. Sisanya, terang Pahala, dipastikan secara keseluruhan bisa diunggah dan diakses publik dalam satu hingga dua pekan ke depan.
“Sesudah itu tinggal kita tunggu masukan dari masyarakat seperti apa. Kalau ada harta yang gak dilaporin segala macam itu kita lihat lagi,” ungkapnya.
Adapun, Pahala menyebut ada wajib lapor reguler yang melaporkan nilai harta sampai dengan Rp2,6 triliun. Namun, nilai itu masih rendah dari yang dilaporkan oleh wajib lapor baru, yakni sebesar Rp5,4 triliun.
“Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun. Tapi yang baru diangkat itu Rp5,4 triliun,” ungkapnya.
Secara rata-rata, papar Pahala, nilai harta yang dilaporkan oleh wajib lapor reguler di Kabinet Prabowo, yakni sebesar Rp187 miliar. Nilainya juga masih lebih rendah dari wajib lapor baru yakni mencapai Rp227 miliar.
-
Imbas Demo ASN, Kemendikti Saintek Siap Menghadap Komisi X DPR RI
Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Togar M. Simatupang menyatakan pihaknya siap memenuhi panggilan dari Komisi X DPR RI besok, Rabu (22/1/2025) untuk menjelaskan soal demo ASN terhadap Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Togar mengemukakan rapat kerja yang akan diselenggarakan esok hari sudah terjadwal dengan baik. Dia pun mengklaim pihaknya memiliki hubungan yang baik dengan dewan perwakilan rakyat di parlemen.
“Kita siap kalau ada pemanggilan seperti itu. Kolaborasi kita dengan DPR juga cukup baik dan kita siap saja sebagai satu keluarga, bahkan materinya pun sudah disiapkan,” katanya di Gedung Kemendikti Saintek, Selasa (21/1/2025).
Menurut Togar, persoalan tentang ratusan pegawai ASN yang menggelar aksi demo di depan kantor Kemendikti Saintek ini bukan lagi merupakan suatu isu tertentu.
“Kita juga tetap berkomunikasi dengan para anggota dewan kita di Komisi X, bukan hanya masalah dinamika yang kita alami dalam organisasi, tapi banyak hal juga yang pada masyarakat, siswa lah, program-program Dikti dan sebagainya,” pungkasnya.
Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengkonfirmasi akan menggelar rapat kerja dengan Mendikti Saintek Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro beserta jajarannya esok hari.
Dia menyampaikan pihaknya akan meminta keterangan Satryo untuk menjelaskan duduk perkara unjuk rasa yang dilakukan ratusan ASN kemarin pagi.
“Insyaallah besok, hari Rabu kami akan raker dengan Pak Mendikti beserta seluruh jajaran. Nah, di forum itulah kemungkinan kita akan tabayyun. Sebenarnya apa ini yang terjadi di Kemdikti, sehingga menimbulkan sorotan publik kemarin itu. Sungguh mengagetkan kita semua itu,” kata Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
-
Resmikan Gedung Baru Kejari Madiun, Ini Pesan Kajati Jatim
Madiun (beritajatim.com)– Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Mia Amiati, meresmikan gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun pada Selasa (21/1/2025).
Dalam peresmian tersebut, Mia menegaskan pentingnya memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas dan fungsi yang dimiliki Kejari.
Menurut Mia Amiati, keberadaan gedung baru ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan, terutama melalui fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Tujuan utama kami adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tugas kami tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga berinteraksi dan melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Mia juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan di lingkungan kerja serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Kabupaten Madiun, termasuk penjabat bupati maupun bupati terpilih. Keberadaan gedung ini menjadi awal yang baik, tetapi masih diperlukan penyempurnaan, terutama dari sisi sarana dan prasarana pendukung,” jelas Mia.
Setelah acara peresmian, Kajati beserta rombongan turut melakukan kegiatan simbolis berupa penebaran 100.000 bibit ikan tawes di Waduk Bening Saradan. Selain itu, pelepasan 1.000 burung derkuku dan perkutut juga dilakukan sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung program Asta Cita Ketahanan Pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Acara peresmian ini dihadiri oleh kepala Kejaksaan Negeri dari seluruh Jawa Timur, Forkopimda Kabupaten Madiun, serta Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Madiun. Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan sinergi antara instansi pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. [fiq/beq]
-
Kemendikti Saintek Soal Spanduk Demo Pegawai, Sekjen: Hanya Bahasa Simbolik dan Hiperbola
Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Togar M. Simatupang menyebut kata-kata yang ada di spanduk saat masa unjuk rasa itu hanyalah sebatas bahasa simbolik dan hiperbola.
Menurutnya, hal tersebut merupakan hal biasa yang juga kerap terjadi saat massa unjuk rasa ingin menambah eksposur terhadap situasi yang ada agar mendapat perhatian.
“Dalam unjuk rasa ini tentunya kan banyak menggunakan bahasa simbolik dan hiperbola, dan itu sesuatu yang biasa terjadi baik di kalangan mahasiswa maupun di kita gitu ya,” katanya di Gedung Kemendikti Saintek, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Lebih lanjut, Togar pun mencontohkan kejadian ini dengan hal seperti jika seorang anak sedang berkelahi dengan orang tuanya, maka menganggap orang tuanya jahat, padahal belum tentu seperti itu.
“Jadi kalau dia berkelahi sama orang tuanya, dia mengatakan ‘bapak jahat’. Apakah bapaknya jahat? Nah silahkan menafsirkan sendiri ya tentang hal itu,” ucapnya.
Adapun, setelah adanya aksi unjuk rasa itu Kemendikti Saintek langsung mengadakan rekonsiliasi atau islah (perdmaian). Dia pun menuturkan untuk tak menggali-gali hal-hal yang lalu dan berfokus saja untuk ke depannya.
“Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan melakukan komunikasi, kemudian juga melakukan, boleh dikatakan visi bersama itu dengan lebih baik lagi. Itu komitmen kita ke depan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, ratusan pegawai ASN dari Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menggelar aksi demo di depan kantor Kemendikti Saintek, Jakarta.
Massa ASN menuntut keadilan bagi salah satu pegawai yang diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).
Melalui video dan foto yang beredar di jagat maya, terlihat massa aksi membawa spanduk yang dibawa bertulisan ‘institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!’, tulisan lainnya ‘kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga, #lawan #menterizalim #paguyubanPegawaiDikti’.
Massa aksi juga pembentangan spanduk dan sejumlah karangan bunga yang dipicu adanya pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina, beberapa waktu yang lalu. ASN juga menduga ada kesalahpahaman dibalik pemberhentian pegawai tersebut.