Xcloud.id

Blog

  • 100 Hari Prabowo-Gibran, BUMN Fokus Kolaborasi Kejar Swasembada Pangan

    100 Hari Prabowo-Gibran, BUMN Fokus Kolaborasi Kejar Swasembada Pangan

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendekati 100 hari kerja pertamanya. Kementerian BUMN mencatat, salah satu capaian signifikan dalam kurun waktu 100 hari tersebut adalah upaya memperkuat pertahanan keamanan hingga proses swasembada pangan.

    Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan pertahanan dan swasembada pangan merupakan hasil dari kolaborasi dan komitmen yang kuat di bawah arahan Presiden Prabowo.

    “BUMN mendukung penuh dan berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program swasembada pangan,”kata Erick, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (21/1/2025).

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rachman Ferry Isfianto, mengatakan sejauh ini Kementerian BUMN telah menggandeng Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam hal percepatan proses produksi dan penyediaan alutsista melalui BUMN yang bergerak di sektor manufaktur pertahanan.

    “Kolaborasi ini mencakup berbagai perusahaan BUMN seperti Pindad yang yang bertanggung jawab untuk menyediakan produk pertahanan darat; PT PAL untuk pertahanan laut; PT Dirgantara Indonesia untuk pertahanan udara; dan PT Dahana yang memproduksi bahan baku munisi,” terang Rachman.

    Rachman bilang, langkah ini juga punya tujuan penguatan industri dalam negeri yang tidak hanya mengandalkan impor, namun dapat memproduksi alat pertahanan yang dibutuhkan di dalam negeri.

    Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional juga menjalin kerja sama untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan yang cukup untuk masyarakat.

    “Berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat sektor pangan. BULOG, sebagai off-taker pangan utama, bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan distribusi pangan yang tepat sasaran, sementara Pupuk Indonesia berfokus pada penyediaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, PTPN mendukung alokasi lahan pertanian strategis yang dapat meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia,” ucap Rachman.

    Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Perhubungan juga terjalin seperti dengan Pelindo, KAI, dan InJourney Airports, yang merupakan bagian dari BUMN dalam hal mengurangi biaya logistik, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok.

    Kemudian, Kementerian BUMN juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas lainnya, yang memungkinkan distribusi barang dan energi menjadi lebih murah dan lebih cepat. Hal ini pada gilirannya mendukung kebutuhan industri dan sektor pangan nasional.

    (eds/eds)

  • Temuan HGB 656 Hektare di Perairan Surabaya, WALHI Jatim Peringatkan Ancaman Lingkungan

    Temuan HGB 656 Hektare di Perairan Surabaya, WALHI Jatim Peringatkan Ancaman Lingkungan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua WALHI Jawa Timur, Wahyu Eka Setiawan, memberikan peringatan serius terkait penemuan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare (ha) di perairan timur Surabaya. Temuan ini dianggap sebagai bukti nyata buruknya tata kelola ruang di wilayah pesisir yang mengancam lingkungan, nelayan, dan meningkatkan risiko bencana baru.

    “Tentu wilayah pesisir ini kan sudah terlalu parah ya kondisinya, dan ketika itu dibangun reklamasi itu tentu akan memperparah kawasan pesisirnya,” ujar Wahyu,Selasa (21/1/2025).

    Proyek HGB misterius ini, jika terealisasi, diprediksi akan berdampak fatal pada biota laut dan ekosistem mangrove di sekitar perairan tersebut. Wahyu menegaskan bahwa kegiatan reklamasi ini akan memicu pengerukan tambang pasir bawah laut yang berpotensi merusak ekosistem pesisir dan meningkatkan risiko banjir rob.

    “Temuan ini entah berkaitan dengan proyek SWL (Surabaya Waterfront Lan) atau tidak. Tapi tentu HGB misterius 656 Ha ini akan memperluas area ekspansi reklamasi. Dari situ ada potensi peningkatan banjir rob yang jauh lebih besar,” kata Wahyu.

    Selain kerusakan lingkungan, Wahyu juga menyoroti dampak proyek ini terhadap nelayan lokal. Menurutnya, jalur melaut nelayan akan terganggu karena rata-rata mereka melintasi area yang kini masuk dalam wilayah HGB tersebut.

    “Para nelayan tentu akan kehilangan jalur melaut, karena rata-rata mereka mengambil ikan nya dari sampai arah Keputih sampai ke arah Rungkut itu, hingga arah Juanda. Tentu adanya (HGB) ini akan merugikan nelayan,” jelas Wahyu.

    Terkait temuan ini, WALHI Jawa Timur berencana mengambil langkah konkret dengan mengirimkan surat resmi kepada ATR-BPN Kanwil Jatim. Surat tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi terkait peruntukan dan fungsi HGB yang muncul di wilayah perairan Surabaya.

    “Tentu untuk melakukan klarifikasi ini kami akan mengirimkan surat terlebih dahulu pada minggu ini, begitupun untuk mengecek dari temuan HGB itu,” tutup Wahyu. [ram/beq]

  • Rampai Nusantara Ungkap Polisi Berintegritas Jauh Lebih Banyak

    Rampai Nusantara Ungkap Polisi Berintegritas Jauh Lebih Banyak

    loading…

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengungkapkan bahwa polisi berintegritas jauh lebih banyak jumlahnya. Semar merespons konten kreator di TikTok yang menyebut banyak pungutan liar (pungli) di kepolisian.

    Semar menganggap sejak dulu selalu ada masyarakat yang masih memiliki stigma negatif terhadap kepolisian. Meskipun harus diakui saat ini kinerja Polri dinilai sudah jauh lebih baik dan sangat profesional.

    “Polisi sejak dulu memang selalu lekat dengan stigma negatif, tapi yang harus dilihat bahwa Polri yang sekarang terlihat sekali tekad, kesungguhan, dan niat baiknya untuk melakukan perubahan yang jauh lebih profesional,” jelas Semar, Selasa (21/1/2025).

    Ia menganggap kritikan masyarakat sebagai bentuk masukan untuk kepolisian. Bahkan, menurutnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah membuat ajang khusus yakni lomba mural dan orasi untuk mengkritisi kepolisian.

    “Baru di era Kapolri yang sekarang selalu minta dievaluasi oleh masyarakat bahkan menyelenggarakan lomba mural dan orasi yang mengkritik Polri dengan keras, juaranya pun diberi hadiah cukup besar oleh Kapolri,” tambahnya.

    Semar melihat polisi saat ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap layanan masyarakat. Bahkan, menurutnya tidak jarang Kapolri turun secara langsung membantu dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat.

    “Kalau dulu setiap ada demo petinggi Polri tak terlihat, tapi sekarang ini Kapolri langsung yang naik ke mobil komando saat demonstrasi dan menyampaikan dukungannya kepada para pengunjuk rasa,” ujarnya.

    “Selain itu, dukungan terhadap pemberantasan korupsi pun sangat besar diperkuat dengan pembentukan satgas khusus dan para mantan penyidik KPK yang berkualitas diakomodir di institusi Polri untuk membantu,” tegas Semar.

    Semar yang juga eks aktivis 98 tersebut mengaku kepolisian saat ini sudah sangat baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap persoalan masyarakat baik dari segi kehidupan sosial maupun penegakan hukum.

  • Polisi dalami korban lain dari kasus pencabulan di ponpes Jaktim

    Polisi dalami korban lain dari kasus pencabulan di ponpes Jaktim

    Para korban diberi iming-iming uang dan diistimewakan dari teman-temannya

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Timur masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dari kasus pencabulan guru dan pemilik Pondok Pesantren (Ponpes) Ad-Diniyah yang berada di RT 09/RW 07, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

    “Saat ini kami masih melakukan pendalaman, kita akan dalami terus di sana apakah masih ada korban-korban. Lalu bagaimana dengan kegiatannya,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Polisi Nicolas Ary Lilipaly di Polres Metro Jakarta Timur, Selasa.

    Pendalaman ini dilakukan berdasarkan keterangan para korban bahwasanya masih ada korban-korban lainnya namun belum berani memberikan laporan dan keterangan.

    Dalam kasus pencabulan di ponpes ini, polisi mengungkap ada lima santri yang menjadi korban pencabulan. Korban tersangka MCN ada tiga orang yakni ARD (18) IAN (17) dan YIA (15), dan tersangka CH ada dua orang yakni MFR (17) dan RN (17).

    Para korban diiming-imingi uang hingga diberikan perlakuan istimewa agar tidak menceritakan perbuatan cabul dari pelaku.

    “Para korban diberi iming-iming uang dan diistimewakan dari teman-temannya. Uang yang dikasih berkisar Rp20 ribu-Rp50 ribu,” ujar Nicolas.

    Para korban juga diajak jalan-jalan ke tempat rekreasi setelah dicabuli. Bahkan, korban diberikan keistimewaan seperti boleh menggunakan ponsel di lingkungan pesantren.

    “Diajak juga jalan-jalan. Jadi setelah melakukan itu mereka dikasih uang, diberikan istimewa diperlakukan istimewa dari teman-teman santri lainnya. Termasuk menggunakan handphone dan sebagainya pokoknya diperlakukan istimewa,” ucap Nicolas.

    Awalnya, kasus ini sempat ditutupi para korban karena adanya ancaman. Namun, karena sudah tidak kuat, korban kemudian menceritakan kasus ini ke keluarganya yang kemudian melaporkan kasusnya ke polisi.

    Oleh karena itu, Nicolas mengimbau kepada santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Ad-Diniyah untuk memberanikan diri dan melaporkan jika menjadi korban pencabulan dari dua tersangka yang sudah ditahan.

    Pihak kepolisian juga memastikan keamanan dan perlindungan hak-hak korban mulai dari memberikan laporan, keterangan, hingga penyelesaian kasus ini.

    “Kami imbau kepada korban, bahwa jika masih ada korban-korban lain yang belum berani menceritakan perilaku pelaku dari kedua tersangka yang ada di ponpes tersebut, penyidik siap membantu melindungi hak-hak korban apabila mereka mau membuka menceritakan bahwa mereka juga selaku korban yang pernah dicabuli,” jelas Nicolas.

    Lebih lanjut, terhadap kelima korban saat ini pihak kepolisian terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait anak agar perlindungan dan penyelesaian kasus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

    “Kalau penanganan korban karena ini anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban juga di bawah umur, maka perlakuannya sesuai SOP. Hak wajib penyidik utamakan sebagai anak-anak,” kata Nicolas.

    Sampai saat ini, kata Nicolas pondok pesantren itu tetap beroperasi karena ini merupakan kasus pribadi. Sehingga proses belajar mengajar di ponpes tetap berlangsung.

    Diberitakan sebelumnya, kepolisian hingga saat ini masih mendalami apakah ada keterkaitan antara keduanya atau tidak. Dari penyelidikan sementara, keduanya tidak saling mengetahui telah melakukan perbuatan tersebut.

    “Kami masih melakukan pendalaman apakah kedua pelaku memang punya komitmen yang sama atau tidak. Tapi, untuk sampai saat ini, tidak ada hubungan sama sekali. Mereka juga tidak saling mengetahui kegiatan mereka masing-masing dengan anak-anak santri yang ada di pondok pesantren itu,” jelas Nicolas.

    Saat ini keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dan terjerat dengan pasal 76 e Jo. pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

    “Ancaman hukuman 15 tahun penjara,” ucap Nicolas.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trump Mau ‘Baikan’ Sama China, kalau Gagal Kasih Ancaman Serius

    Trump Mau ‘Baikan’ Sama China, kalau Gagal Kasih Ancaman Serius

    Jakarta –

    Usai dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan rencananya untuk lebih mendekatkan diri dengan pemerintah China. Langkah ini sudah mulai ia lakukan dengan cara menangguhkan pemblokiran aplikasi TikTok selama 75 hari ke depan.

    Melansir Financial Times, Selasa (21/1/2025), atas perintah eksekutifnya itu Trump kemudian mengatakan AS berhak mendapatkan 50% saham aplikasi TikTok jika aplikasi tersebut ingin terus beroperasi di Negeri Paman Sam melampaui batas waktu tersebut.

    Namun jika permintaan penjualan itu tidak disetujui, presiden baru AS itu mengancam akan mengenakan tarif impor yang cukup besar untuk produk-produk dari China. Tentu dengan kesadaran penuh Trump mengetahui rencana pengenaan tarif ini akan memicu perang dagang antara kedua negara.

    Selain itu Trump juga berpendapat jika kesepakatan penjualan 50% saham TikTok ke AS tidak disetujui oleh China, maka aplikasi video pendek ternama itu akan dianggap tidak memiliki nilai oleh pemerintah AS. Sehingga pemblokiran layanan dapat saja diberlakukan Kembali.

    “Jika saya tidak melakukan kesepakatan itu, itu tidak ada nilainya. Jika saya melakukan kesepakatan itu, nilainya mungkin satu triliun dolar,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif tersebut.

    “Pada akhirnya (Beijing) akan menyetujuinya karena kami akan mengenakan tarif pada Tiongkok,” sambungnya.

    Perlu diketahui China merupakan satu dari tiga negara yang diancam Trump akan dikenakan tarif impor pada hari pertamanya menjabat, bersama dengan Kanada dan Meksiko. Namun hingga saat ini Trump baru menyampaikan rencananya untuk mengenakan tarif 25% kepada Kanada dan Meksiko mulai 1 Februari nanti.

    Namun sampai saat ini dirinya belum berencana untuk memberlakukan tarif impor kepada China sebesar 60% seperti yang telah dijanjikannya selama kampanye, yang juga menandai bagaimana pemerintahan Trump dapat memiliki lebih banyak kontak langsung dengan pemimpin Negeri Tirai Bambu Tersebut.

    “Langkah untuk menunda tarif terhadap China tampaknya menjadi alat tawar-menawar untuk kesepakatan TikTok. Trump berbicara kepada pemimpin China, Xi Jinping, pada Jumat lalu dan mengatakan bahwa ia telah mengangkat isu TikTok, meskipun Beijing tidak mengkonfirmasi diskusi tersebut,” tulis Financial Times dalam laporannya.

    (fdl/fdl)

  • Ini Kata Pj Gubernur Jatim Soal HGB 656 Hektare di Atas Laut Surabaya

    Ini Kata Pj Gubernur Jatim Soal HGB 656 Hektare di Atas Laut Surabaya

    Blitar (beritajatim.com) – Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono angkat bicara terkait adanya status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas perairan laut Surabaya. Menurut Adhy Karyono, Pemprov Jawa Timur akan berkoordinasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) apakah benar ada HGB seluas 656 hektare di kawasan perairan timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya tersebut.

    “Kita menunggu dari Kanwil BPN ya apakah terjadi juga di Jawa Timur seperti itu HGB di dasar laut gitu, yang pada prinsipnya tentunya itu belum bisa dilakukan. Dan bila itu terjadi maka kami akan ikut kebijakan dari pusat,” ungkap Adhy Karyono usai kegiatan penanaman jagung di Blitar, Selasa (21/1/2025).

    Adhy Karyono menegaskan bahwa dugaan adanya HGB seluas 656 hektare tersebut bukan dibawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Selama ini Pemprov Jatim hanya melakukan tata ruang laut.

    “Yang dilakukan Pemprov adalah tata ruang laut untuk zona industri, zona biota laut, zona kabel listrik sehingga kalau itu masuk daratan baru berbeda lagi, itu untuk pengklavingan HGB untuk daratan. Tapi ini masih laut mungkin nanti kalau sudah surut itu nanti hukumnya seperti apa kami mengikuti kebijakan dari pusat,” bebernya.

    Pj Gubernur Jawa Timur itu pun menegaskan bahwa HGB 656 hektare tersebut bukan bagian dari proyek strategis nasional (PSN). “Ini bukan PSN tidak ada PSN,” tegasnya.

    Sebelumnya, cuitan dari akun media sosial X, @thanthowy, mengungkap data mencengangkan bahwa terdapat area HGB seluas 656 hektare di kawasan perairan timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Data tersebut merujuk pada situs resmi bhumi.atrbpn.go.id, dengan tiga titik koordinat yang terdaftar: 7.342163°S, 112.844088°E; 7.355131°S, 112.840010°E; dan 7.354179°S, 112.841929°E.

    “Tak hanya di Tangerang, sekarang ada area HGB di atas laut Surabaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Putusan MK 85/PUU-XI/2013 sudah melarang pemanfaatan ruang seperti ini,” ujar peneliti pusat kajian perkotaan Urbaning, Reno Eza Mahendra saat dihubungi, Senin (20/1/2025).

    Dugaan Pelanggaran Aturan Tata Ruang

    Reno menyebut penemuan ini memicu pertanyaan besar mengenai implementasi Putusan MK 85/PUU-XI/2013, yang secara tegas melarang pemanfaatan ruang dengan status HGB di atas wilayah perairan. Putusan tersebut menegaskan bahwa laut adalah ruang publik yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan privat atau komersial.

    Dia menilai bahwa kasus ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara aturan hukum dan praktik administrasi pertanahan. “Jika benar ada HGB di atas laut, ini jelas merupakan pelanggaran serius terhadap aturan tata ruang dan merugikan masyarakat luas,” ujar Reno. [owi/beq]

  • Ruang Pendingin Gedung Bank Panin Sudirman Jakpus Terbakar, 4 Unit Damkar Dikerahkan

    Ruang Pendingin Gedung Bank Panin Sudirman Jakpus Terbakar, 4 Unit Damkar Dikerahkan

    loading…

    Ruang pendingin yang berada di Gedung Bank Panin, Jalan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar, Selasa (21/1/2025). FOTO/DOK.Gulkarmat Jakarta

    JAKARTA – Ruang pendingin yang berada di Gedung Bank Panin, Jalan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat kebakaran . Sebanyak 4 unit dan 16 personel dikerahkan untuk memadamkan api.

    “Iya betul ruang AHU/Pendingin gedung (Bank Panin) terbakar,” kata Command Center Gulkarmat Jakarta saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2025).

    Command Center menyebutkan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran pada pukul 11.10 WIB. Kemudian, untuk proses pendinginan pukul 11.25 WIB. Dia menuturkan, untuk memadamkan api, sebanyak 4 unit dan 16 personel pemadam kebakaran pun dikerahkan.

    “Pengerahan 4 unit dan 16 personel pemadam kebakaran,” katanya.

    Dia menambahkan, saat ini proses pemadaman telah selesai dilakukan dari ruang pendingin gedung tersebut. “Kebakaran diduga ketika Vendor melakukan proses instalasi pipa pergantian mesin Chiller AC Gedung, lalu terjadinya percikan api dan terkena Glasswoll di area ruangan terjadi penyalaan,” katanya.

    (abd)

  • SDA Jaksel keruk Kali Krukut di Cilandak Timur untuk cegah banjir

    SDA Jaksel keruk Kali Krukut di Cilandak Timur untuk cegah banjir

    pihaknya meminta bantuan para lurah untuk bisa mengawasi kondisi kali di sekitarnya sebagai antisipasi banjir kala musim hujan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Jakarta Selatan mengeruk Kali Krukut di Cilandak Timur, Pasar Minggu untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

    “Kami melakukan pengerukan kali sejak Kamis (16/1),” kata Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Santo saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Santo menargetkan pengerukan kali ini bisa selesai pada Jumat (28/2) dan tanpa adanya hambatan meski hujan senantiasa mengguyur kawasan ini. Terlebih, puncak musim hujan terjadi pada Januari dan Februari.

    Adapun kedalaman pengerukan kali ini mencapai satu meter di jalan NIS, namun rata-rata sekitar 80 sentimeter (cm) dilakukan pengerukan kawasan itu.

    Hingga kini, progres pengerukan di kawasan Cilandak Timur sudah mencapai panjang 50 meter.

    “Dengan adanya kita sedimen kita keruk, terus lebarnya dilebarkan dikit, otomatis daya tampung lebih maksimal,” jelasnya.

    Adapun tantangan dalam pengerukan yakni pihak SDA Jakarta Selatan harus berhati-hati lantaran dikhawatirkan mengenai rumah warga.

    Maka itu, pihaknya meminta bantuan para lurah untuk bisa mengawasi kondisi kali di sekitarnya sebagai antisipasi banjir kala musim hujan.

    “Sebenarnya kita udah mengimbau ke lurah, tolonglah yang di wilayah ikut diawasi karena otomatis kan warganya lurah juga yang kena imbas banjir,” ujarnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menambah dua embung pada 2024 untuk mengurangi masalah banjir di Jalan Pemuda, Jagakarsa dan SDN 01 Pesanggrahan.

    Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun sumur resapan di sebanyak 29.845 titik untuk periode 2019-2023 yang tersebar di lima kota dan satu kabupaten administrasi guna mengurangi genangan atau banjir khususnya saat hujan turun.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi PDIP Beri Catatan Penting Sebelum Stadion Kanjuruhan Diresmikan

    Fraksi PDIP Beri Catatan Penting Sebelum Stadion Kanjuruhan Diresmikan

    Malang (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menuangkan sejumlah catatan penting setelah Stadion Kanjuruhan rampung direnovasi.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir mengatakan, pihaknya akan merekomendasikan kepada Komisi III yang salah satunya, membidangi infrastruktur untuk melakukan inspeksi di Stadion Kanjuruhan. Memeriksa bangunan serta kelayakan secara menyeluruh.

    “Kebetulan karena Ketua Komisi III yang membidangi infrastruktur, dari Fraksi PDI Perjuangan, sebagai Ketua Fraksi, juga Sekretaris Komisi Satu yang menjadi mitra Dispora, saya akan minta Bu Tantri dan Pak Redam Guruh (Ketua Komisi III, Dan Sekretaris Komisi I, Tantri Bararoh, dan Redam Guruh red) untuk melaksanakan sidak di Stadion Kanjuruhan,” tegas Abdul Qodir, Selasa (21/1/2025).

    Abdul Qodir yang juga anggota Komisi III juga menyampaikan, berbicara soal Stadion Kanjuruhan memang tidak bisa lepas dari rasa traumatis yang tersimpan dalam memori masyarakat atas prahara 1 Oktober 2022 silam. Namun, sebagai wakil rakyat, pihaknya tetap memiliki tanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap infrastruktur dan pengelolahan aset, dalam hal ini Stadion Kanjuruhan, yang renovasinya menggunakan uang rakyat.

    “Selaku wakil rakyat, Komisi III dan Komisi I DPRD wajib mendapat penjelasan dan mengetahui langsung, apakah stadion yang pembangunannya menggunakan uang rakyat tersebut sudah sesuai perencanaan,” ujarnya.

    Pria yang akrab di sapa Cak Adeng itu menjelaskan, pihaknya bakal melihat dari dekat seperti apa kualitas infrastrukturnya, bagaimana dengan aspek keselamatan suporter, pemain, crew dan lain-lain.

    Selebihnya, lanjut Cak Adeng, adakah aspek ekonomi. “Apakah rasa keadilan sudah terfasilitasi dan lain sebagainya, juga terkait tanggung jawab pengelolaan kedepannya. Itu penting dilakukan, sebab selama ini Komisi III dan Komisi I DPRD Kabupaten malang nyaris tak pernah dilibatkan soal renovasi dan rencana pengelolaan Stadion Kanjuruhan tersebut, sedari perencanaan sampai sekarang sudah mau diresmikan,” bebernya.

    Lebih lanjut, saat ditanya apakah selama ini eksekutif selalu berkoordinasi dengan Komisi III dan Komisi I terkait progres renovasi Stadion Kanjuruhan, Cak Adeng lebih cenderung mengungkapkan kekecewaannya.

    “Koordinasi opo, lah wong dengan ajudan Bupati saja Komisi III dan Komisi I kalah cepat, di TikTok, Stadion Kanjuruhan itu sudah di spill ajudan Bupati, lah Komisi III gak pernah diajak bicara, bahkan saat kunjungan Menteri PU kemarin pun gak ada dari Komisi III yang diundang, gak tahu kenapa tanya saja kepada mereka,” tutur pria asal Kecamatan Dau ini.

    Cak Adeng pun menyayangkan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif, terutama Komisi III dan Komisi I, terkait renovasi dan pengelolaan Stadion Kanjuruhan itu. Apalagi, setelah hampir rampung direnovasi beberapa waktu lalu, Stadion Kanjuruhan sempat menuai kritikan pedas dari warganet di jagat media sosial.

    “Ya patut disayangkan saja, sebab dalam sistem pemerintahan demokrasi, DPRD itu bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan, wajibnya saling menghargai dan menghormati sebagai mitra setrategis,” ucapnya.

    Cak Adeng menambahkan, sebelum Stadion Kanjuruhan diresmikan, pihaknya mewanti-wanti agar dilaksanakan inspeksi terlebih dahulu. Termasuk keberadaan para pedagang yang menggantungkan mata pencaharian di area Stadion Kanjuruhan harus mendapat kepastian fasilitas.

    “Sebelum diresmikan, saya akan minta Ketua Komisi III dan Komisi I bersurat kepada Ketua DPRD untuk melaksanakan kegiatan sidak ke Stadion Kanjuruhan. Jika ada masyarakat, utamanya para pelaku UMKM, yang sebelumnya buka stan di sana, jika ada yang perlu disampaikan kepada kami, Fraksi PDI Perjuangan siap menghimpun aspirasi tersebut,” pungkasnya. (yog/kun)

  • Wali Murid Minta Porsi Makan Bergizi Gratis Ditambah

    Wali Murid Minta Porsi Makan Bergizi Gratis Ditambah

    Jakarta –

    Program makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan selama dua minggu. Program ini ditujukan kepada sejumlah pelajar di wilayah Indonesia. Salah satunya penerima manfaat makan bergizi gratis hari ini ialah siswa SLB Negeri 5, Slipi, Jakarta.

    Di mana hari ini, sebanyak 197 porsi makanan bergizi gratis dibagikan kepada siswa SD, SMP, SMA SLB Negeri 5. Hadirnya program ini disambut baik oleh siswa dan juga para guru, tak terkecuali ialah orang tua siswa.

    Wali Murid SMP kelas 9, Sri menyambut baik program makan bergizi gratis ini. Hal ini lantaran ia tidak perlu lagi menyiapkan makan bagi anaknya di sekolah.

    “Senang sih, karena kita udah nggak menyiapkan menu dari rumah lagi. Kemudian juga mengurangi pengeluaran kita,” katanya kepada detikcom.

    Hanya saja, ia meminta porsi yang ada pada program MBG untuk para siswa SLB ini ditambah. Pasalnya, porsi yang ada saat ini kata Sri tidak banyak.

    “Paling porsinya ditambahi, karena sekarang itu sedikit. Soalnya anak berkebutuhan khusus itu makannya banyak. Di rumah itu biasanya 2 piring habis,” katanya.

    Wali murid kelas 7, Lasmi juga menyambut baik adanya program MBG ini. Hal ini lantaran ia tidak lagi perlu memikirkan bekal apa yang akan diberikan untuk anaknya.

    “Bagus, karena sekarang kita nggak bingung menyiapkan apa ya menu bekal besok. Karena sudah dapat makan dari sekolah. Paling tinggal menyiapkan buat istirahat keduanya,” katanya.

    Adapun ketika ditanya terkait tidak adanya menu susu dalam program makan bergizi gratis ini, Lasmi tidak terlalu mempersoalkanya. Hal ini lantaran ada sebagian siswa yang alergi dengan susu sapi.

    “Karena ada yang alergi juga kan ya. Jadi mungkin nanti dicarikan penggantinya,” katanya.

    (kil/kil)