Xcloud.id

Blog

  • Para Pejabat Diperintah Korupsi untuk Menangkan Jokowi di Pilpres, Usut Tuntas!

    Para Pejabat Diperintah Korupsi untuk Menangkan Jokowi di Pilpres, Usut Tuntas!

    GELORA.CO – Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, memberikan tanggapan serius terkait terungkapnya permintaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana sebesar Rp5,5 miliar guna mendukung kampanye Jokowi dalam Pilpres 2019.

    “Para pejabat diperintahkan korupsi untuk mengumpulkan dana politik demi kemenangan Jokowi dalam Pilpres,” ujar Gigin dalam pernyataannya di akun X @giginpraginanto pada 19 Januari 2025.

    Gigin menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari praktik korupsi yang terstruktur dan masif, melibatkan sejumlah pejabat negara.

    “Usut tuntas dan kirim biangnya ke penjara. Bongkar! Ini namanya korupsi terstruktur dan massif,” tegasnya.

    Ia juga menilai bahwa perintah tersebut menunjukkan sistematisnya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan dan BUMN.

    “Kemungkinan jaringannya meluas di semua BUMN dan kementerian,” tandas Gigin.

    Para pejabat diperintahkan korupsi untuk mengumpulkan dana politik demi kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Usut tuntas dan kirim biangnya ke penjara.

    — gigin praginanto (@giginpraginanto) January 18, 2025

    Kasus ini terungkap dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin, 13 Januari 2025. Dalam persidangan, eks Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, mengungkap bahwa Budi Karya Sumadi memerintahkan Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides, untuk mengumpulkan dana tersebut dari kontraktor proyek perkeretaapian.

    Setelah Zamrides dilaporkan hendak melarikan diri ke luar negeri, Danto diminta menggantikannya dalam proses pengumpulan dana. Sebanyak sembilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA diminta menyetor masing-masing Rp600 juta.

    Selain itu, sebagian dana juga digunakan untuk membeli 25 ekor hewan kurban. Dalam kesaksiannya, Danto menyatakan telah menerima uang Rp595 juta dari terdakwa Yofi Akatriza, yang kemudian dikembalikan kepada KPK.

    Yofi sendiri diketahui menerima suap senilai Rp55,6 miliar dari kontraktor proyek di wilayah Purwokerto antara 2017 hingga 2020.

    Sidang ini mengungkap fakta bahwa korupsi yang terjadi bersifat terstruktur dan melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat di Kemenhub dan BUMN, dengan jaringan yang luas. KPK diperkirakan akan terus mendalami kasus ini. []

  • DPRD Jakarta Minta PAM Jaya Tunda Kenaikan Tarif Air Bersih

    DPRD Jakarta Minta PAM Jaya Tunda Kenaikan Tarif Air Bersih

    loading…

    Anggota Komisi B DPRD Jakarta Francine Widjojo meminta PAM Jaya menunda pemberlakuan tarif baru layanan air, terutama di rumah susun (hunian). Foto: Ist

    JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD Jakarta Francine Widjojo meminta Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya) menunda pemberlakuan tarif baru layanan air, terutama di rumah susun (hunian). Belum ada urgensi kenaikan tarif air PAM Jaya pada tahun 2025.

    Apalagi sejak tahun 2017 PAM Jaya selalu untung. Tertinggi di tahun 2023 untung Rp1,2 triliun, dan tahun 2024 membagikan dividen Rp62 miliar ke Pemprov Jakarta selaku 100 persen pemegang saham PAM Jaya.

    Untuk tingkat kebocoran air atau Non Revenue Water sejak tahun 2017 sangat tinggi, selalu berkisar 42-46 persen. Selain karena banyaknya penolakan dari warga rumah susun kalangan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendeh (MBR), dasar hukum keputusan kenaikan tarif air bersih masih dapat diperdebatkan.

    Francine mengingatkan bahwa peraturan telah mendefinisikan air minum sebagai air yang siap diminum dan memenuhi syarat kesehatan yaitu Pasal 1 angka (5) UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 1 angka (2) PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

    ”Dengan banyaknya pro dan kontra saat ini ditambah lagi juga dengan dasar hukumnya terutama terkait tarif air minum dibandingkan dengan air bersih, seharusnya sih PAM Jaya belum bisa menerapkan kenaikan tarif dan sebaiknya ditunda dulu di 2025 ini,” ujar Francine seusai beraudiensi dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia di DPRD Jakarta, belum lama ini.

    Secara aturan, sebenarnya yang bisa diterapkan PAM Jaya adalah kenaikan tarif air minum, bukan air bersih. Sebab, PAM Jaya adalah perusahaan air minum bukan air bersih. Cuma karena selama ini banyak warga Jakarta masih menikmati tarif air bersih saja. Jadi terkait tarif itu harusnya dibedakan antara air minum dengan air bersih.

    Sebenarnya kenaikan tarif yang diatur dalam Keputusan Gubernur nomor 730 tahun 2024 itu terkait dengan tarif air minum, sehingga PAM Jaya seharusnya menaikkan tarif air minum terhadap pelanggan-pelanggan yang sudah menerima layanan air minum. Informasi layanan air minum itu sudah, terutama yang sambungan pipa baru. Sudah ada beberapa, tapi belum semuanya.

    ”Tadi kami sudah mendengar keluhan dari anggota P3RSI yang terdiri dari pengurus-pengurus PPPSRS dan pengelola rumah susun ternyata terdapat beberapa permasalahan, misalnya tadi terkait dengan meter kubik pemakaian (air bersih), karena rata-rata pemakaian penghuni apartemen itu tidak sampai 10 meter kubik,” ujar pegiat Jakarta Ramah Hewan ini.

    Sehingga, tidak adil jika warga rumah susun atau apartemen dipukul rata dikenakan tarif batas atas pemakaian lebih dari 20 meter kubik dengan pemberlakuan tarif progresif.

  • Polemik HGBT, Pengamat: Berisiko Kerek Biaya Produksi hingga Harga Produk

    Polemik HGBT, Pengamat: Berisiko Kerek Biaya Produksi hingga Harga Produk

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang tidak diteruskan disebut berpotensi menaikkan biaya produksi tujuh sektor dan meningkatkan harga produk akhir yang berimbas menurunkan daya saing di pasar global. 

    Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan bahwa berakhirnya kebijakan harga gas murah (HGBT) dapat memengaruhi daya saing tujuh sektor industri strategis. Kondisi ini, menurutnya, bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk kembali mendorong industrialisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

    “Jika kebijakan HGBT tidak diperpanjang, dampak langsungnya adalah kenaikan biaya produksi yang signifikan bagi tujuh sektor industri yang kini harus membayar harga gas komersial. Hal ini berpotensi memicu kenaikan harga produk akhir, menurunkan daya saing industri domestik di pasar global, dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan industri yang sangat bergantung pada gas bumi,” kata Yusuf dalam keterangan resmi, Senin (20/1/2025). 

    Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa kebijakan harga gas murah memang membebani keuangan negara karena pemerintah harus memberikan subsidi. Namun, dampak negatif tersebut dapat diimbangi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor industri yang mendapat manfaat langsung dari harga gas yang lebih terjangkau. 

    Sebaliknya, jika kebijakan HGBT diperpanjang, industri akan memiliki ruang untuk menjaga efisiensi produksi serta daya saing. Terlebih tujuh sektor tersebut merupakan sektor industri strategis yang masih perlu dukungan, terutama untuk memperkuat daya saing di tengah tekanan ekonomi global maupun domestik. 

    Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar kelanjutan HGBT yang telah berhenti produksi akhir tahun lalu untuk segera diberlakukan kembali tahun ini.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta kelanjutan kebijakan HGBT untuk industri dengan harga dan kuota gas yang tidak fluktuatif oleh pemasok gas negara, PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

    Agus Gumiwang mengatakan gas merupakan bahan baku atau komponen terpenting dalam proses produksi untuk industri manufaktur. 

    “Jadi harga tidak boleh berfluktuatif, apa yang sudah menjadi kontrak antara industri dan PGN juga kontrak itu harus, komitmen itu harus dihargai oleh PGN,” kata Agus kepada wartawan, dikutip Sabtu (18/1/2025).

  • Davos 2025 Diskusikan Ukraina, Gaza, AI, hingga Donald Trump – Halaman all

    Davos 2025 Diskusikan Ukraina, Gaza, AI, hingga Donald Trump – Halaman all

    Waktunya tiba lagi. Kota Davos yang tertutup salju di Swiss kembali menyambut para pemimpin global untuk pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum (WEF), yang dimulai hari Senin (20/1).

    Acara tahun ini diadakan setelah tahun pemilihan umum 2024 di tengah melambungnya biaya hidup dan prospek ekonomi yang suram, dan kembalinya sejumlah partai dan kandidat radikal.

    Gelombang populis, serta perang di Ukraina dan situasi kemanusiaan di Gaza, cuaca ekstrem, dan revolusi kecerdasan buatan (AI) adalah sejumlah isu utama yang akan dibahas para delegasi selama pertemuan lima hari tersebut.

    “Semua itu terjadi di tengah situasi geopolitik yang paling rumit dalam beberapa generasi,” kata Presiden WEF Borge Brende kepada wartawan pada minggu lalu.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hampir 3.000 pemimpin, termasuk 60 kepala negara dan pemerintahan, dari lebih dari 130 negara diperkirakan akan hadir di kota di wilayah Alpen tersebut.

    Di antara para pemimpin global yang akan hadir termasuk Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Wakil Perdana Menteri Cina Ding Xuexiang, Javier Milei dari Argentina, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Muhammad Yunus dari Bangladesh. Presiden RI Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir di Davos.

    Donald Trump dominasi tema diskusi di Davos

    Donald Trump akan berpidato secara virtual beberapa hari setelah pelantikannya sebagai presiden AS pada tanggal 20 Januari.

    Kembalinya Trump ke Gedung Putih diperkirakan akan mendominasi diskusi di Davos. Dari ancaman untuk mengenakan tarif pada kawan maupun lawan, hingga ambisi ekspansionis terhadap Kanada dan Greenland, Trump telah membuat para investor, perusahaan, dan pemerintah bertanya-tanya.

    Para pembuat kebijakan dan investor masih mencoba mencari tahu bagaimana perang dagang Trump akan berlangsung, dan dampaknya terhadap ekonomi. Tarif potensial diperkirakan akan semakin merugikan ekonomi seperti Jerman dan Cina, yang masing-masing telah berjuang dengan pertumbuhan negatif dan lesu.

    Para ahli memperingatkan bahwa kebijakan Trump berpotensi memperburuk inflasi dan memicu pembalasan dari mitra dagang yang dapat menyebabkan guncangan global.

    Presiden WEF Borge Brende mengatakan pada periode pertama pemerintahan Trump, perdagangan tumbuh, investasi tumbuh. “Namun kini lanskapnya berbeda, di mana kita mungkin akan melihat lebih banyak tarif, kita mungkin akan melihat lebih banyak (praktik bisnis seperti) nearshoring, friendshoring, sehingga rantai pasokan akan berubah.”

    Fokus di Ukraina, Gaza, dan Suriah

    Perang di Ukraina yang kini mendekati tiga tahun, sekali lagi menjadi salah satu topik utama dalam agenda. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan menghadiri pertemuan tersebut secara langsung.

    Trump berjanji untuk mencapai kesepakatan damai guna menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina pada hari pertama menjabat, hal yang tampaknya tidak realistis. Bahkan para penasihat Trump memperkirakan waktu berbulan-bulan untuk mengakhiri perang.

    Yayasan Victor Pinchuk Ukraina akan menyelenggarakan beberapa acara di Rumah Ukraina tahun ini, termasuk proyek bertajuk Your Country First – Win With Us.

    “Karena jika Ukraina jatuh, bahaya akan datang kepada Anda dengan cepat. Keamanan Anda akan rusak, ekonomi, kesejahteraan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan akan terancam,” kata Yayasan tersebut dalam sebuah pernyataan. “Sedangkan kemenangan Ukraina dapat secara global menghalangi para agresor.”

    Konflik bersenjata merupakan risiko teratas pada tahun 2025, menurut survei risiko tahunan yang diterbitkan oleh WEF pada hari Rabu (15/01). Ditambah konfrontasi geoekonomi, bahaya peringkat ketiga, yang memperlihatkan “lanskap global yang semakin terpecah-pecah.”

    Suriah, krisis kemanusiaan di Gaza, dan potensi eskalasi konflik di Timur Tengah juga menjadi fokus tahun ini. Beberapa pemimpin dari kawasan tersebut diharapkan hadir, termasuk Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina Mohammed Mustafa, dan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan Al Shibani.

    Era kecerdasan buatan

    Pertemuan tahunan WEF ke-55 diselenggarakan dengan tema “Kolaborasi untuk Era Kecerdasan”, zaman dengan kemajuan pesat dalam teknologi seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. AI membawa banyak harapan di berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan pertanian, tetapi juga mengancam jutaan pekerjaan.

    Laporan WEF tentang masa depan dunia kerja yang diterbitkan awal bulan ini menunjukkan perubahan tren global dan teknologi baru diproyeksikan akan menghasilkan 170 juta pekerjaan baru pada tahun 2030 dan menghapus 92 juta lainnya. Laporan ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan keterampilan pekerja secara global.

    Perusahaan teknologi AS, Workday, dalam sebuah studi tentang dampak AI pada pekerjaan, menemukan bahwa AI akan menjadi katalisator untuk “revolusi keterampilan” di mana keterampilan yang pada dasarnya manusiawi seperti kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan yang etis akan menjadi aset paling berharga di tempat kerja.

    Kathy Pham, ilmuwan komputer dan wakil presiden di Workday, mengatakan Davos akan menyediakan platform bagi bisnis dan pemerintah untuk memahami bagaimana pekerjaan, keterampilan, dan aturan telah berevolusi dari waktu ke waktu di berbagai belahan dunia, dan bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi.

    “Bagi saya, itulah daftar keinginan yang diharapkan bisa dihasilkan Davos. Percakapan jujur tentang seperti apa masa depan tenaga kerja di samping gelombang AI terbaru ini,” katanya kepada DW.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Update Kematian Purnawirawan TNI di Laut Marunda, Sempat Kendarai Mobil dari Bogor ke Cilincing – Halaman all

    Update Kematian Purnawirawan TNI di Laut Marunda, Sempat Kendarai Mobil dari Bogor ke Cilincing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi masih menyelidiki penyebab kematian Brigjen TNI (Purn) Hendrawan Ostevan yang jasadnya ditemukan di laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat (10/1/2025) lalu.

    Dari rekaman CCTV terlihat Brigjen TNI (Purn) Hendrawan Ostevan tercebur ke laut saat mengendarai mobil Toyota Vios.

    Mobil tersebut ditemukan tim SAR Jakarta di dasar laut pada Sabtu (18/1/2025) pagi.

    Mobil bernopol B 1606 LB telah dibawa ke area parkir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

    Proses pemeriksaan kondisi mobil masih dilakukan Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.

    Terlihat, mobil penuh dengan lumpur dan seluruh kacanya pecah.

    Seluruh ban mobil juga terlepas menyisakan velg yang sudah berkarat.

    “Akan dilakukan pendalaman pemeriksaan terkait kondisi mobil. Ini masih berproses,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi.

    Korban terlihat masuk Dermaga KCN Marunda pada Jumat (10/1/2025) sekitar pukul 00.35 WIB dan jasadnya ditemukan sore hari.

    “⁠Penelusuran CCTV ditemukan mobil yang kendarai korban tersebut melaju menyusuri Kade 07-08 hingga ke ujung dermaga sampai jatuh ke laut,” lanjutnya.

    Nelayan menjadi orang yang pertama kali menemukan jenazah.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban sempat pamit ke keluarga hendak ke wilayah Tangerang.

    Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ressa Marasabessy, menjelaskan CCTV merekam korban berputar-putar sampai ke Bogor sebelum mengarahkan mobil ke kawasan Marunda.

    “Dari situ, berdasarkan analisa IT, ya korban ini muter-muter sampai ke Bogor, ke Senen, ujungnya ke Cilincing, terakhir ke Marunda tersebut,” bebernya.

    Hasil identifikasi menunjukkan tak ada tanda kekerasan pada jasad Brigjen TNI (Purn) Hendrawan Ostevan.

    Mobil Ditemukan Tim SAR

    Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan mobil bernopol B 1606 LB ditemukan dalam kondisi kacanya pecah hingga bumper depan hancur.

    “Pada saat diangkat kondisi mobil kacanya memang sudah pecah dan sudah hancur ya kondisinya, mungkin pada saat jatuh itu langsung terkena benda di bawah ya,” bebernya, Sabtu.

    Lokasi penemuan mobil berjarak 5 meter dari bibir Dermaga KCN Marunda.

    “Pada saat diangkat, jadi kondisi kendaraan tersebut berada di dalam lumpur, kemudian kondisinya hanya bisa diraba oleh penyelam itu satu ban, jadi tiga ban lainnya itu ada di bawah lumpur, jadi yang bisa dilihat itu ban, velg, dan sasisnya, jadi itu yang diangkat kemudian pas diangkat juga sudah miring ya, sampai di daratan kita tidak menemukan korban lainnya,” tandasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Puslabfor Polri Periksa Mobil Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan yang Tercebur di Laut Marunda

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJakarta.com/Gerald Leonardo/Annas Furqon)

  • Prabowo Perintahkan Menteri Trenggono Usut Tuntas dan Bongkar Pagar Laut Tangerang

    Prabowo Perintahkan Menteri Trenggono Usut Tuntas dan Bongkar Pagar Laut Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono untuk menyelesaikan polemik pembangunan pagar laut Tangerang yang diduga ilegal. Instruksi tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/1/2025).

    Presiden Prabowo meminta agar permasalahan ini diselesaikan sesuai dengan koridor hukum. Jika terbukti ilegal, pagar laut tersebut harus dibongkar dan asetnya diambil alih oleh negara.

    “Arahan bapak presiden sangat jelas, usut tuntas secara hukum, dan jika terbukti ilegal, aset tersebut harus menjadi milik negara,” kata Trenggono dalam konferensi pers.

    Pembongkaran pagar laut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (22/1/2025), dengan target penyelesaian dalam minggu ini. Proses ini akan melibatkan KKP, TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Baharkam Polri.

    Trenggono mengungkapkan pagar laut tersebut memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang dinyatakan ilegal. Hal ini karena dasar laut tidak dapat dimiliki secara pribadi, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

    “Saya mendapat informasi dari Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid) terkait adanya sertifikat di bawah laut. Perlu saya tegaskan, di dasar laut tidak boleh ada sertifikat. Itu sudah jelas ilegal,” ujarnya.

    Selain itu, pembangunan pagar laut ini melanggar Undang-Undang Cipta Kerja, yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    “Langkah pertama yang kami lakukan adalah penyegelan sesuai aturan. Pembangunan tanpa izin KKPRL jelas melanggar undang-undang,” tegas Trenggono.

    Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik pagar laut Tangerang secara tegas dan transparan. Pembongkaran yang melibatkan berbagai pihak ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan ruang laut Indonesia.

  • Kerusakan Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan Makin Parah, Rehab Terganjal SE Kemenkeu

    Kerusakan Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan Makin Parah, Rehab Terganjal SE Kemenkeu

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kerusakan pada beberapa ruangan di DPRD Kabupaten Pasuruan menjadi sorotan, terutama karena perbaikannya masih tertunda akibat surat edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menunda proses pengadaan barang dan jasa.

    Beberapa ruangan di lantai dua gedung DPRD mengalami kerusakan cukup parah, dengan dinding yang mengelupas akibat rembesan air hujan yang masuk melalui celah atap.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi gedung dewan yang dinilai sudah tidak layak. “Ya tadi setelah dilihat memang masih banyak yang rusak. Bahkan beberapa dinding di lantai dua itu mengelupas semua. Karena air hujan yang masuk lewat sela-sela atap,” ujarnya, Senin (20/1/2025).

    Selain masalah ruangan yang rusak, fasilitas di dalam ruang rapat DPRD juga mengalami kendala. Mikrofon yang seharusnya digunakan untuk mendukung jalannya diskusi sering tidak berfungsi dengan baik. Beberapa kali dalam rapat, pembicara mengalami kesulitan karena mikrofon tidak menyala.

    Samsul menambahkan bahwa pembangunan kembali gedung lantai dua masih tertunda karena surat edaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang meminta agar proses pengadaan barang dan jasa ditunda.

    “Masih belum tahu kapan akan direalisasikan rehab gedung yang ada di atas. Karena menurut surat edaran dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri, agar menunda dulu proses pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

    Rencana perbaikan gedung DPRD ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp800 juta yang akan diambil dari dana transfer daerah. Namun, dengan adanya penundaan anggaran, realisasi proyek ini masih belum dapat dipastikan. [ada/suf]

  • Grup Pelindo (IPCC) Catat Kenaikan Kinerja Operasional 2024, Simak Perinciannya

    Grup Pelindo (IPCC) Catat Kenaikan Kinerja Operasional 2024, Simak Perinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Pelindo, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) melaporkan kenaikan kinerja operasional antara lain jumlah kargo yang ditangani hingga jumlah kunjungan kapal yang meningkat sepanjang 2024. 

    Direktur Utama IPCC Sugeng Mulyadi menjelaskan IPCC mencatatkan kenaikan jumlah kargo yang ditangani sebesar 15% atau 138.505 unit lebih banyak menjadi 1.057.831 unit sepanjang 2024.

    Selain kinerja kargo, jumlah kunjungan kapal yang merapat pada dermaga-dermaga yang dikelola IPCC meningkat 42% atau 878 kunjungan secara year-on-year (YoY) menjadi sebanyak 2.978. 

    “Pencapaian yang lebih baik dari tahun lalu merupakan buah manis dari berbagai transformasi yang dilakukan Perusahaan utamanya pada sisi SDM, Digitalisasi Sistem Operasi dan Integrasi layanan keuangan berbasis ERP pada tahun 2024,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (20/1/2025). 

    Berada dalam klaster bisnis multipurpose di bawah naungan PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), IPCC mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan kargo jenis truk dan bus. Hingga Desember 2024, jumlah kargo yang ditangani mencapai 174.609 unit, mengalami pertumbuhan 69,21% secara tahunan (year-on-year). 

    Sugeng mengklaim pertumbuhan ini mencerminkan tingginya permintaan di sektor transportasi massal nasional serta dukungan terhadap program pemerintah dalam membangun ekosistem hilirisasi pertambangan. Salah satu contohnya adalah peningkatan impor truk berbasis bahan bakar fosil maupun listrik yang ramah lingkungan.

    Meskipun penjualan mobil domestik pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga 14,7% dibandingkan 2023 menurut data Gaikindo, IPCC tetap mencatatkan kinerja positif. Hingga akhir Desember 2024, penanganan kargo kendaraan utuh (completely built up/CBU) mencapai 856.870 unit, naik sebesar 59.733 unit atau 7,49% secara tahunan. 

    Selain itu, ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia terus berkembang dengan masuknya berbagai merek dari produsen otomotif global, seperti Tiongkok, Korea, dan Eropa. Selama 2024, IPCC telah menangani 22.000 unit kendaraan listrik CBU, dengan merek BYD, VINFAST, dan AION menjadi yang paling dominan.

    Kinerja kargo alat berat juga menunjukkan peningkatan signifikan, dengan jumlah yang ditangani mencapai 26.352 unit, tumbuh 7.354 unit atau 38,71% secara tahunan. Pertumbuhan ini terutama terjadi di terminal satelit, seperti Balikpapan, Belawan, dan Makassar, yang menjadi pusat aktivitas dominan untuk kargo alat berat.

  • Kekayaan Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro, Ini Rinciannya

    Kekayaan Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro, Ini Rinciannya

    Saat ini tengah viral aksi protes “Senin Hitam” yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Aksi tersebut digelar di depan Gedung Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, pada Senin pagi (20/1).

    Diketahui, para pegawai berkumpul untuk menuntut keadilan terkait pemecatan salah satu rekan mereka, Neni Herlina, yang menjabat sebagai Prahum Ahli Muda dan Pj. Rumah Tangga. Neni diduga diberhentikan oleh Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro. 

    Jagat media sosial juga digegerkan oleh sebuah rekaman suara yang diduga Satryo sedang marah kepada pegawai di rumah dinasnya. Dalam rekaman juga terdengar suara benda yang dilemparkan dan suara seorang pegawai yang meminta maaf.

    Salah satu yang juga disorot warganet adalah kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Mendikti Saintek RI. Berikut rincian Harta Kekayaannya berdasarkan LHKPN 2024.

    Rincian kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Dalam Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara  (LHKPN) per 7 Desember 2024, Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki total harta kekayaan Rp46.050.000.000 atau Rp46 miliar.

    Tanah dan bangunan di berbagai daerah

    Satryo memiliki 7 bidang tanah dan bangunan dengan total Rp33 miliar. Pertama, ia memiliki tanah dan bangunan seluas 170 m²/170 m² di Kota Jakarta Selatan seharga Rp12.000.000.000 atau Rp12 miliar.

    Satryo juga memiliki tanah dan bangunan seluas 130 m²/130 m² di Kota Jakarta Selatan seharga Rp6.250.000.000 atau Rp6,25 miliar. Kemudian, terdapat  tanah dan bangunan seluas 413 m²/250 m² di Kota Tangerang Selatan senilai Rp4 miliar.

    Selanjutnya, ia juga memiliki tanah dan bangunan seluas 90 m²/130 m² di Kota Tangerang Selatan seharga Rp1,5 miliar. Disusul tanah dan bangunan seluas 445 m²/250 m² di Kota Buleleng senilai Rp3,5 miliar.

    Kemudian ia memiliki tanah dan bangunan seluas 77 m²/92 m² di Kota Tangerang seharga Rp1,4 miliar serta tanah dan bangunan seluas 16.000 m²/1.000 m² di Kota Buleleng seharga Rp5 miliar.

    Deretan mobil yang dimiliki

    Bukan hanya tanah dan bangunan, Satryo Brodjonegoro juga memiliki beragam mobil senilai Rp1,4 miliar dengan rincian sebagai berikut:

    BMW X3 Tahun 2016, hasil sendiri, seharga Rp400 juta BYD SEAL Tahun 2024, hasil sendiri, seharga Rp700 juta Toyota Innova Reborn 2.0 G AT Tahun 2020, hasil sendiri, seharga Rp200 juta Ford Escape 2.3L Limited AT Tahun 2011, hasil sendiri, seharga Rp100 juta

    Selain itu, ia memiliki kas dan setara kas sebesar Rp11 miliar. Dari semua aset dan kas yang Satryo Brodjonegoro yang dilaporkan di LHKPN, total kekayaannya sebesar Rp46.050.000.000.

  • Menteri Imigrasi Tetap Tindak WNA China yang Selipkan Uang di Paspor, Meski Sudah Minta Maaf Nasional 20 Januari 2025

    Menteri Imigrasi Tetap Tindak WNA China yang Selipkan Uang di Paspor, Meski Sudah Minta Maaf Nasional 20 Januari 2025

    Menteri Imigrasi Tetap Tindak WNA China yang Selipkan Uang di Paspor, Meski Sudah Minta Maaf
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imigrasi)
    Agus Andrianto
    mengaku sudah melihat
    video permintaan maaf
    dan klarifikasi yang dibuat oleh WNA asal China terkait konten menyelipkan uang di paspor.
    Agus menyayangkan tindakan WNA asal China tersebut.
    “Sudah (lihat video permintaan maaf dan klarifikasi), masa kita bisa seenaknya di negara lain?,” kata Agus saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (20/1/2025).
    Agus mengatakan, pihaknya tetap menindaklanjuti tujuan dari pembuatan konten tersebut, apakah pola yang sama pernah dilakukan di negara lain.
    Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tetap meminta klarifikasi meski WNA asal China itu, meski sudah membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.
    “Nanti lihat klarifikasi setelah yang bersangkutan, kalau benar yang bersangkutan juga buat video terkait Anggota Lantas Polri, kita juga akan dalami kebenaran info perlakuan yang bersangkutan di negara lain dengan pola yang sama (bila semua hanya karangan, kan penghinaan bagi negara),” ujarnya.
    Sebelumnya, Warga Negara Asing (WNA) asal China yang mengunggah video berisi tindakan menyelipkan uang ratusan ribu dalam paspor untuk meloloskannya masuk di
    Bandara Soekarno-Hatta
    membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.
    Video tersebut beredar di media sosial TikTok dengan akun @stellaroptics888 pada Senin (20/1/2025).
    “Tentang saya, 16 Januari 2025, posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut. Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus. Saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini,” kata WNA asal China tersebut.
    Ia mengatakan, uang sebanyak Rp 500.000 dalam video tersebut sebenarnya untuk biaya visa sehingga tidak ada tindakan ilegal yang terjadi saat itu.
    “Tapi video yang saya posting mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan. Atas hal ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf,” ujarnya.
    Ia menambahkan, konten video itu sudah menimbulkan efek buruk dan kesalahpahaman terhadap Dirjen Imigrasi Indonesia.
    Karenanya, ia mengucapkan permintaan maaf.
    “Video hanya rekaman kehidupan, bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini dan mengambil tindakan perbaikan. Terima kasih,” tuturnya.
    Terakhir, ia mengucapkan permintaan maaf atas konten tersebut yang telah menimbulkan opini publik di masyarakat.
    “Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat. Saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, maaf,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.