Blog

  • Alasan Sebenarnya TikTok Batal Tutup Layanan di AS

    Alasan Sebenarnya TikTok Batal Tutup Layanan di AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok membatalkan penutupan akses aplikasinya di Amerika Serikat (AS). Keputusan itu berkat presiden terpilih Donald Trump yang akan segera dilantik.

    Dalam pernyataan di media sosial X, TikTok menyatakan tengah dalam proses pemulihan layanan. Perusahaan juga menyebut Trump memberikan kejelasan dan jaminan tidak akan menghukum platform yang masih menyediakan layanan TikTok.

    “Sesuai kesepakatan dengan penyedia layanan, TikTok tengah dalam proses pemulihan layanan,” jelas Tiktok, dikutip Senin (20/1/2025).

    “Kami berterima kasih kepada Presiden Trump karena memberikan kejelasan dan jaminan yang diperlukan pada penyedia layanan bahwa tidak akan menghadapi hukuman karena menyajikan Tiktok pada lebih dari 170 juta warga Amerika dan lebih dari 7 juta usaha kecil berkembang,” TikTok menambahkan.

    TikTok juga mengatakan pihak perusahaan akan bekerja sama dengan Trump. Tujuannya mencari solusi jangka panjang agar aplikasi berbagi video itu tetap bisa beroperasi di AS>

    Berdasarkan aturan pemerintah AS, ByteDance harus menjual TikTok dengan batas waktu 19 Januari 2025. Jika tidak maka aplikasi akan diblokir, termasuk menghukum penyedia layanan jika masih menyajikannya.

    Namun mendekati hari itu, belum ada penjualan TikTok. Aplikasi sempat menutup akses pengguna di AS akhir pekan lalu selama 12 jam.

    Bukan hanya itu, aplikasi juga dihapus dari toko aplikasi App Store dan Play Store. Namun berdasarkan keterangan beberapa orang pada hari Minggu waktu setempat, mereka bisa mengakses TikTok melalui aplikasi seluler maupun desktop.

    Sebelumnya Trump juga mengungkapkan ingin AS bisa memiliki 50% TikTok dalam usaha patungannya. Tujuannya untuk membuat TikTok berada di pihak yang aman dan tetap bisa beroperasi.

    Namun ByteDance tetap bersikeras enggan menjual TikTok. Belum jelas bagaimana kelanjutan nasib TikTok di AS di masa depan. Kita tunggu saja!

    (fab/fab)

  • Pria di Grobogan Dibunuh saat Tidur setelah Hadiri Hajatan, Terduga Pelaku Ditangkap – Halaman all

    Pria di Grobogan Dibunuh saat Tidur setelah Hadiri Hajatan, Terduga Pelaku Ditangkap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pria bernama Suwito (57), warga Dusun Bendungan, Desa Kramat, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah tewas dibunuh saat tidur di rumah Rukimin Dusun Dukuh Lor, Desa Toko, Minggu (19/1/2025) sekira pukul 01.00 WIB.

    Pembunuhan ini terjadi setelah Suwito menginap selama sepekan di rumah Rukimin, yang merupakan ayah terduga pelaku, K.

    Sebelum kejadian, Suwito, K, dan Rukimin sempat berkumpul dan menghadiri hajatan di rumah tetangga.

    Suwito pulang lebih awal, diikuti oleh K dan Rukimin.

    Rukimin kemudian kembali ke hajatan, dan diduga K menyerang Suwito saat korban tertidur.

    Suwito ditemukan tewas dengan luka tusukan di dada kiri sepanjang 4 cm dan luka lain di punggung tangan sepanjang 2 cm.

    Penangkapan Pelaku

    Polisi berhasil menangkap K, terduga pelaku, kurang dari 24 jam setelah kejadian.

    K melarikan diri setelah melakukan penusukan dan bersembunyi di rumah suami kakaknya di Desa Lemah Putih, Kecamatan Brati.

    Ia ditangkap saat tertidur oleh petugas kepolisian.

    Kasatreskrim Polres Grobogan, AKP Agung Joko Haryono, mengonfirmasi pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengumpulkan keterangan untuk mendalami motif di balik pembunuhan ini.

    “Kami sudah memeriksa saksi dan mengumpulkan keterangan di lapangan,” ujar AKP Agung kepada awak media.

    Kepolisian telah melakukan autopsi terhadap jenazah Suwito dan menyerahkannya kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

    Tim dari Tribun Jateng mendatangi lokasi kejadian dan menemukan rumah tempat pembunuhan dalam keadaan sepi.

    Rumah yang terbuat dari kayu dan beralaskan tanah itu telah dipasangi garis polisi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Ini Strategi Jaga Ekonomi RI di Tengah Was-Was Efek Trump 2.0

    Ini Strategi Jaga Ekonomi RI di Tengah Was-Was Efek Trump 2.0

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan terus mewaspadai beragam tantangan struktural maupun siklikal yang mengancam ekonomi Indonesia, terutama pada masa kepemimpinan presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk kedua kalinya.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menyampaikan bukan hanya Trump 2.0, tantangan siklikal saat ini dipicu tensi geopolitik, dinamika ekonomi USA, pelemahan Eropa, perlambatan ekonomi China.

    “Tantangan tersebut berpotensi memicu peningkatan perang dagang, fenomena proteksionisme, fragmentasi, volatilitas harga komoditas, suku bunga, dan nilai tukar,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

    Sementara tantangan struktural yang perlu direspon secara konsisten antara lain transisi demografi, perubahan iklim, dan Artificial Intelligence (AI), serta ekonomi digital.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Deni menyampaikan strategi ekonomi dan fiskal yang ditempuh adalah melakukan transformasi ekonomi dengan penguatan human capital, hilirisasi, mendorong investasi yang berorientasi ekspor, pengembangan ekonomi hijau, serta ketahanan pangan dan energi.

    Agar transformasi ekonomi tersebut berjalan efektif maka disertai reformasi fiskal secara holistik baik sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

    “Kombinasi transformasi ekonomi dan refom fiskal diharapkan mampu menstimulasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus penyehatan fiskal,” lanjutnya.

    Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah masih menunggu kebijakan apa yang akan diterapkan Trump. 

    Sebagaimana diketahui, Donald Trump segera dilantik menggantikan Joe Biden pada Senin (20/1/2025) pukul 12.00 siang waktu setempat. Jadwal pelantikan Donald Trump itu berlangsung pada Selasa (21/5/2025) sekitar pukul 00.00 WIB. 

    “Kami lihat saja, kami belum monitor apa yang akan dilakukan. Kalau faktor fundamental kita kan kuat. Jadi tinggal kita melihat kebijakan di sana seperti apa,” ujar Airlangga, Senin (20/1/2025).

    Pasalnya, rencana implementasi tarif perdagangan Trump menjadi satu kebijakan yang diwaspadai berbagai negara mitra dagang. 

    Bahkan Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospects (GEP) edisi Januari 2025, melaporkan hasil simulasi sebuah model makroekonomi global digunakan untuk mengkalibrasi kemungkinan implikasi kenaikan tarif AS.

    Simulasi menunjukkan bahwa kenaikan tarif AS sebesar 10% pada semua mitra dagang pada tahun 2025, tanpa adanya tarif pembalasan yang diberlakukan sebagai tanggapan, akan mengurangi pertumbuhan global sebesar 0,2% pada tahun tersebut.

    Selain itu, pertumbuhan akan lebih lemah sebesar 0,1% setiap kenaikan tarif sebesar 10% tersebut untuk negara berkembang (emerging market and developing economies/EMDE)—di mana Indonesia termasuk ke dalam kategori tersebut.

    Lain halnya bila ternyata adanya tarif pembalasan yang proporsional oleh mitra dagang, efek negatif pada pertumbuhan global dan EMDE relatif terhadap baseline akan meningkat menjadi sekitar 0,3% dan 0,2%.

    Secara umum, Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 2,7% pada 2025. Sementara negara EMDE diproyeksikan stagnan di level 4,1%.

    Artinya, bila efek tarif Trump tersebut benar-benar terjadi, ekonomi global dan EMDE akan merosot ke 2,5% dan 4% pada 2025. 

  • Kata Ary Ginanjar Soal Pola Kerja SDM di Era Industri 5.0 Personalization Humanization – Halaman all

    Kata Ary Ginanjar Soal Pola Kerja SDM di Era Industri 5.0 Personalization Humanization – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Pada era transformasi digital saat ini di mana internet memiliki peran besar, jarak antara pemberi dan penerima kerja tak lagi jadi batasan.

    Hal itu membuat tren gig economy terus berkembang.

    Hal itu dikemukakan Pendiri ESQ Corp, Ary Ginanjar dalam peluncuran AI Talent Management di Petrosains (Galaxy Hall), Suria KLCC, Petronas Twin Towers, pada Rabu (15/01/2025).

    Peluncuran di Malaysia ini disebutkan sebagai respon atas tingginya animo dari Government-Linked Company (GLC) adalah perusahaan-perusahaan yang berada di bawah otoritas kerajaan Malaysia atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Malaysia.

    Kegiatan ini dilakukan dalam sesi ACT Executive Talk dengan tema “Artificial Intellegence (AI) and Workforce Agility” bertempat di Petrosains (Galaxy Hall) bertempat di Petrosains (Galaxy Hall), Suria KLCC, Petronas Twin Towers, pada Rabu (15/01/2025).

    “Kita berada di era Industry 5.0 (Personalization Humanization), era digital, dari sinilah lahir gig economy. Dimana sumber daya manusia (SDM) kita bekerja tidak lagi ingin di kantor, ingin fleksibel bekerja dimana pun, lalu 3 sampai 6 bulan kemudian resign. Tentu itu cukup menguras waktu untuk memonitor SDM,” jelas Ary Ginanjar.

    Untuk itu, Ary Ginanjar memberikan solusi melalui Gig Leadership Model, adalah sebuah konsep seperti rumah yakni terdapat fondasi, tiang, dan atap. 

    “Perkuat fondasi atau Strength and Agility Through Grand Why. Lalu ditopang dengan 2 tiang Accuracy in Selecting dan Speed Through AI. Setelah itu, dinaungi oleh atap yaitu knowledge dan skill,” tutur Ary Ginanjar.

    “Kita harus perkuat fondasinya, perkuat niat setiap SDM dengan Grand Why (mengetahui makna dan tujuan dalam hidup). Grand Why, alasan luhur kita bekerja hanya untuk pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga totalitas tanpa batas,” imbuhnya.

    Kata Ary Ginanjar, dengan mengetahui Talent DNA setiap SDM akan di posisikan di tempat yang tepat sesuai bidangnya dan memiliki semangat yang berkobar dalam bekerja tanpa diperintah, serta akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara eksponensial.

    “Apalagi TalentDNA nya ini berbasis AI atau yang kita kenal AI Talent Management. Semua itu akan lebih lengkap jika SDM nya juga dibekali kompetensi yang mumpuni,” ungkap Ary Ginanjar.

    Masih menurut Ary Ginanjar, momentum ini menjadi bersejarah bagi ACT Consulting International anak perusahaan ESQ, resmi melaunching AI Talent Management di Negara Jiran Malaysia. Ini adalah langkah besar untuk membawa solusi AI dalam pengelolaan talenta ke level internasional.

    “Kenapa di Malaysia? Karena begitu banyak syarikat termasuk GLC atau BUMN Malaysia yang antusias menyambut serta menggunakan solusi inovatif ini untuk mengelola SDM mereka,” ungkap Ary Ginanjar.

    “Pelbagai syarikat termasuk GLC atau BUMN Malaysia mereka mempergunakan konsep atau tools AI TalentDNA di dalam rekrutmen, seleksi dan mutasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, dengan ketepatan yang sangat akurat,” tambahnya. 

    Ary Ginanjar berharap karyanya ini bermanfaat bukan hanya di Indonesia dan Malaysia tetapi untuk dunia dalam menghadapi gig era perubahan yang sangat cepat dan memerlukan ketepatan, kecepatan, dan efisiensi dalam memilih dan memilah sumber daya manusia bertalenta.

    “Dengan segala kerendahan hati, mohon doa dari Indonesia agar karya anak bangsa ini bisa Go Internasional dan mengangkat harkat martabat bangsa di mata dunia,” harapnya.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Former CEO, Malaysia Airports Holdings Berhad, Raja Azmi Bin Raja Nazuddin menuturkan AI Talent Management sebagai solusi  tepat dalam menjaring SDM unggul yang sesuai dengan  kebutuhan Perusahaan.

    “Kami akan memandu Anda melalui fase pelaksanaan, dengan fokus pada manajemen perubahan yang efektif untuk memastikan transisi yang lancar dan hasil yang bertahan lama,” ungkap Raja Azmi.

    “Terakhir, komitmen kami terhadap pemantauan dan evaluasi akan mendorong peningkatan berkelanjutan, yang memungkinkan organisasi Anda beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan yang terus berubah,” katanya. 

     

     

    Caption: Pendiri ESQ Corp, Dr. (H.C) Ary Ginanjar Agustian bersama para pimpinan Government-Linked Company (GLC) –  perusahaan-perusahaan BUMN Malaysia saat acara Launching AI Talent Management di Petrosains (Galaxy Hall), Suria KLCC, Petronas Twin Towers, pada Rabu (15/01/2025).
     

     

  • Polda Metro Jaya siap bantu KKP investigasi pagar laut di Tangerang

    Polda Metro Jaya siap bantu KKP investigasi pagar laut di Tangerang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polda Metro Jaya siap bantu KKP investigasi pagar laut di Tangerang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 14:36 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Metro Jaya menyatakan kesiapannya untuk membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan investigasi terkait kepemilikan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Ditpolairud Polda Metro Jaya akan memberikan bantuan penyidikan apabila ada permintaan dari KKP, ” kata Direktur Kepolisian Air dan Udara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Joko Sadono saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Joko menjelaskan sampai saat ini KKP telah menyegel pagar laut tersebut guna keperluan penyelidikan dan  penyidikan mengingat setiap perizinan yang berada di laut merupakan kewenangan instansi tersebut. 

    “Sementara ini yang sudah dilakukan Ditpolairud Polda Metro Jaya yaitu patroli dan mencegah terjadinya tindak pidana serta konflik di lokasi, ” katanya.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penyidikan terhadap pemagaran laut sepanjang 30 kilometer (km) yang ada di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, tetap akan berlanjut meskipun telah dilakukan pembongkaran.

    “Proses penyidikan terkait kasus ini terus berjalan, termasuk pemanggilan pihak-pihak yang diduga terlibat,” kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu (18/1) malam.

    Ia menyampaikan KKP bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian kasus tersebut.

    Doni menuturkan, KKP berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan ruang laut dilakukan di dalam koridor hukum.

    “Sebagaimana ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pagar laut di Tangerang, statusnya disegel oleh KKP sebagai barang bukti dalam proses penyidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya,” terangnya.

    Sumber : Antara

  • Gerindra Bali sambut baik rencana pertemuajn Prabowo dengan Megawati 

    Gerindra Bali sambut baik rencana pertemuajn Prabowo dengan Megawati 

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Gerindra Bali sambut baik rencana pertemuajn Prabowo dengan Megawati 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Berbagai isu politik nasional terkait seputar rencana pertemuan dua tokoh besar yakni Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terus hingga saat ini terus  bergulir.

    Merespons hal tersebut Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah menyambut baik jika hal tersebut terjadi karena dua figur tokoh nasional tersebut masing-masing sudah saling mengenal sejak lama. 

    “Beliau (Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri) teman baik dari dulu. Ya bagus lah kalau bertemu semua elit-elit politik itu bertemu silaturahmi itu saya rasa bagus jadi adem damai jalannya pemerintahan bagus,” kata Made Muliawan Arya dalam acara Rapat Pra Kongres ke IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu (18/1). 

    Meski belum mengetahui agenda kapan pertemuan tersebut namun De Gadjah berharap apa yang terjadi di pusat juga berlaku di daerah karena lebih baik bersinergi dan bersatu untuk membangun Bali. 

    “Jangan pernah berpikir the winner take all selama ini kan begitu, mari kita bersinergi bersatu untuk membangun Bali berbuat untuk rakyat Bali,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Senin (20/1). 

    Menariknya, jika pertemuan antara dua tokoh pimpinan partai itu terjadi, De Gadjah pun juga sudah siap membuka pintu untuk mengundang Gubernur Provinsi Bali terpilih sekaligus Ketua DPD PDIP Bali yaitu I Wayan Koster ke rumahnya. 

    “Kalau sudah ada pertemuan pasti ada arahan mungkin setelah itu saya akan undang pak Koster makan di pondok saya,” ungkapnya sembari menambahkan bahwa selama ini dirinya mengaku juga sering mengunjungi kediaman I Wana Koster. 

    “Saya punya pondok, saya undang beliau (I Wayan Koster) kan wajar aja. Nggak apa-apa. Saya sampaikan pondok saya begitu, berkenan nggak. Masuk-masuk gang. Mungkin saya undang beliau makan siang, biar pernah gubernur (Gubernur Bali) main ke rumah saya,” terangnya. 

    Ia menambahkan jika selama ini sudah ada menteri hingga Ketua MPR yang datang ke rumahnya, maka itu ia akan mengundang I Wayan Koster agar pernah Gubernur Bali ke rumahnya.

    Meski diprediksi kedua partai yakni PDIP dan Gerindra berpeluang untuk koalisi, namun De Gadjah tak segan-segan untuk mengkritisi kebijakan pemimpin Bali jika tidak pro rakyat. 

    “Untuk kepentingan rakyat Bali saya support, kalau melenceng saya akan kritisii,” pungkas Made Muliawan Arya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Geledah Kantor PUPR Riau, KPK Angkut 4 Koper Besar

    Geledah Kantor PUPR Riau, KPK Angkut 4 Koper Besar

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau, Senin (20/1/2025). Penggeledahan berlangsung di kantor yang berada di Jalan SM Amin, Pekanbaru, dengan melibatkan sejumlah petugas KPK.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, delapan unit mobil minibus yang membawa tim KPK terlihat parkir di lobi depan kantor PUPR Riau sejak pagi. Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 17.00 WIB.

    Seusai penggeledahan, tim KPK keluar dari kantor dengan membawa empat koper besar. Hingga kini, belum ada informasi resmi terkait kasus yang sedang diusut oleh KPK di instansi tersebut.

    Menurut salah satu sopir yang mengantar rombongan, tim KPK dijemput dari Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru. Sebelum menuju kantor PUPR Riau, mereka sempat singgah di Masjid Raya An-Nur selama kurang lebih dua jam.

    Meski belum ada konfirmasi resmi, penggeledahan ini memicu spekulasi terkait dugaan korupsi yang melibatkan Dinas PUPR Riau. Namun, KPK masih merahasiakan rincian kasus yang sedang ditangani.

  • Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang Ilegal, Menteri KP: Rabu Dibongkar

    Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang Ilegal, Menteri KP: Rabu Dibongkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono menegaskan bahwa sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang terkait dengan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, merupakan sertifikat ilegal.                                      

    Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono seusai dia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Trenggono menjelaskan bahwa sertifikat HGB pagar laut Tangerang tersebut tidak sah karena menurut aturan, dasar laut tidak boleh dimiliki secara pribadi.

    “Saya mendapat informasi dari Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid) terkait adanya sertifikat di bawah laut. Perlu saya tegaskan, di dasar laut tidak boleh ada sertifikat. Itu sudah jelas ilegal,” ujarnya.

    Ia juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 yang menyatakan bahwa kepemilikan sertifikat di bawah air secara otomatis batal demi hukum. “(Sertifikat HGB) sudah pasti ilegal karena aturan menyatakan tidak bisa ada sertifikat di bawah air. Kalau tiba-tiba muncul, tentu sangat aneh,” tambahnya.

    Trenggono menjelaskan bahwa pembangunan pagar laut tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Setiap pembangunan di ruang laut wajib memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    “Oleh karena itu, langkah pertama yang kami lakukan adalah penyegelan sesuai aturan. Pembangunan tanpa izin KKPRL jelas melanggar undang-undang,” tegasnya.

    Trenggono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar kasus ini diusut hingga tuntas. Presiden juga menginstruksikan agar pagar laut Tangerang tersebut dibongkar.

    “Arahan bapak presiden sangat jelas, usut tuntas secara hukum, dan jika terbukti ilegal, aset tersebut harus menjadi milik negara,” ujarnya.

    Pembongkaran pagar laut Tangerang dijadwalkan pada Rabu (22/1/2025), dan diharapkan selesai dalam minggu ini. Operasi pembongkaran akan melibatkan KKP, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), dan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam).

  • Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru Kasus Korupsi Tom Lembong, 7 Orang Langsung Ditahan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Januari 2025

    Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru Kasus Korupsi Tom Lembong, 7 Orang Langsung Ditahan Nasional 20 Januari 2025

    Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru Kasus Korupsi Tom Lembong, 7 Orang Langsung Ditahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan, para tersangka adalah pihak swasta yang mendapatkan jatah importasi gula dari Tom Lembong.
    “Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami peroleh selama penyidikan, maka Tim Jampidsus memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sembilan tersangka,” ujar Qohar dalam konferensi pers, Senin (20/1/2025).
    Adapun kesembilan tersangka tersebut di antaranya adalah Direktur Utama PT AP berinisial TW, Presiden Direktur PT AF berinisial WN, Direktur Utama PT SUC berinisial HS, Direktur Utama PT MSI berinisial IS, dan Direktur PT MP berinisial TSEP.
    Selain itu, lanjut Qohar, tersangka lainnya adalah Direktur PT BSI berinisial HAT, Direktur Utama PT KTM berinisial ASB, Direktur Utama PT BFM berinisial HFH, dan Direktur PT PDSU berinisial ES.
    Qohar menerangkan bahwa kesembilan tersangka tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang sama, yakni mengajukan permohonan izin melakukan importasi gula kepada Tom Lembong.
    Padahal, izin impor hanya bisa didapatkan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah.
    Impor pun hanya diperbolehkan untuk gula kristal putih yang siap dijual kepada masyarakat.
    “Jadi sebelum ada penandatanganan kontrak, perusahaan tersebut sudah diundang lebih dahulu, sudah diberitahu bahwa merekalah nanti yang akan melakukan pengadaan gula kristal mentah yang kemudian untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga pasar dan stok gula nasional,” kata Qohar.
    Kini, lanjut Qohar, tujuh dari sembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut langsung ditahan oleh Kejagung RI untuk penyidikan lebih lanjut.
    Sementara dua tersangka lainnya belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
    “Dua tersangka yang telah dipanggil dengan patut hari ini tidak hadir, tersangka HAT dan ES, saat ini dilakukan pencarian di mana mereka saat ini,” jelas Qohar.
    Adapun dalam kasus ini, Tom Lembong dituduh merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.
    Selain Tom, Kejagung juga menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016, Charles Sitorus, sebagai tersangka dalam kasus ini.
    Tom, yang tidak terima dituduh sebagai koruptor, mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan praperadilan.
    Namun, gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sah! Pemerintah Setujui Anggaran Tukin Dosen Rp2,5 Triliun

    Sah! Pemerintah Setujui Anggaran Tukin Dosen Rp2,5 Triliun

    Jakarta, FORTUNE – Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lalu Hadrian Irfani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sudah menyetujui anggaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Kabar baik ini tentu dinanti oleh dosen ASN, pasalnya sudah tertunda hingga lima tahun lamanya.

    Atas dasar itu, Lalu Ari menyebut pihaknya berkomitmen akan mengawal pencairan tunjangan yang menjadi hak para dosen.

    “Ini tentu kabar baik bagi para dosen ASN. Tidak lama lagi mereka akan mendapatkan hak mereka yang selama lima tahun tertunda,” ujar Lalu Ari dalam keterangannya, dikutip Senin (20/1).

    Kemudian dia juga menyebut sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan bahwa Kemenkeu RI telah menyetujui hitungan anggaran tukin dosen ASN yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI.

    Jumlah anggaran tukin dosen

    Soal besaran anggarannya, Lalu Ari mengatakan bahwa Kemendiktisaintek sudah mengajukan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk tukin dosen ASN. Namun, akhirnya anggaran tukin dosen ASN yang disetujui hanya Rp2,5 triliun atau seperempat dari yang diajukan.

    “Namun untuk kepastian besaran tukin dosen ASN, kita tunggu data resmi dari Kemenkeu dan Kemendiktisaintek. Yang jelas kami akan kawal pencairan tukin dosen sampai tuntas,”  ungkap Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

    Dalam pemberitaan sebelumnya, Mendiktisaintek RI Satryo Soemantri Brodjonegoro memberikan kabar terbaru terkait kelanjutan pencairan tukin bagi dosen di Tanah Air. Dalam penjelasannya, dia menyatakan pembahasan dengan Kemenkeu RI telah mencapai tahap intensif dan mendetail.

    “Kami sudah bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menganggarkan pembayaran tukin yang tertunda selama lima tahun ini,” kata Satryo dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times, yang diadakan di IDN HQ, Jakarta, Kamis (15/1).

    Lanjut dia, pada prinsipnya, Kemenkeu RI sudah menyetujui perhitungan yang diajukan oleh pihaknya. Namun, Satryo tak mengungkapkan secara gamblang jumlah tukin dosen yang diajukan.

    “Mudah-mudahan dalam waktu dekat Kementerian Keuangan bisa memberikan persetujuan,” kata dia.