Xcloud.id

Blog

  • Tegas! Prabowo Perintahkan Kasus Pagar Laut Tangerang Diusut Tuntas

    Tegas! Prabowo Perintahkan Kasus Pagar Laut Tangerang Diusut Tuntas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan untuk membahas permasalahan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Provinsi Banten. 

    Dalam keterangannya usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (20/1/2025), Sakti menyampaikan bahwa pembangunan pagar laut di Tangerang dilakukan tanpa adanya izin atau ilegal.

    “Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di Tangerang, Banten ya tetapi juga di Bekasi. Khusus untuk di Tangerang, Banten saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin,” kata Sakti di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/1/2025). 

    Menurutnya, pembangunan pagar laut di Tangerang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL.

    Oleh karena itu, sebagai langkah awal pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut. 

    “Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya kan pada saat kita lakukan penyegelan kan gak tau nih siapa yang punya. Ya secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya, dan seterusnya,” ucapnya. 

    Lebih lanjut, Sakti menyebut adanya sertifikat hak milik (SHM) di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare ilegal. Terkait hal tersebut, Sakti menuturkan bahwa Prabowo telah memerintahkan agar permasalahan ini diusut secara tuntas. 

    “Tadi arahan Bapak Presiden, satu selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara,” ujarnya.

    Pada kesempatan ini, Sakti juga menuturkan bahwa penanganan permasalahan pagar laut ini akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI Angkatan Laut hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla). Langkah kolaboratif ini diperlukan untuk memastikan tindakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. 

    “Intinya tadi saya laporkan begitu. Apabila tidak itu menjadi haknya negara karena itu sudah pasti terjadi abrasi. Tapi sisi lain karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak supaya tidak salah juga,” pungkas Sakti. 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap bahwa pagar laut misterius di Tangerang tercatat telah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

    Nusron menjelaskan, setidaknya terdapat 263 SHGB yang berada di sekitar pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (Km) tersebut.

    “Setelah kami cek benar adanya [ada SHGB di wilayah laut], lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bhumi yaitu ada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” tegasnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Salah satu perusahaan yang disebut mengantongi SHGB laut itu yakni PT Cahaya Inti Sentosa (CISN) dengan kepemilikan SHGB atas 20 bidang lahan di area perairan yang belakangan diketahui milik PIK 2 yang terafiliasi dengan Sugianto Kusuma atau Aguan.

    Selain PT CISN, entitas usaha bernama PT Intan Agung Makmur juga dilaporkan menggenggam SHGB laut sebanyak 243 bidang. Kemudian, terdapat 9 bidang SHGB atas nama perorangan.

    Kemudian, Nusron juga mengungkap terdapat temuan penerbitan Surat Hak Milik (SHM) atas 17 bidang di sekitar wilayah yang sama. Untuk itu, dia memastikan bakal segera melakukan pengecekan mengenai hal tersebut.

  • Tak Bisa Tunjukkan Dokumen, 80 Kg Sirip Hiu Masuk ke Ambon Disita BKHIT Maluku

    Tak Bisa Tunjukkan Dokumen, 80 Kg Sirip Hiu Masuk ke Ambon Disita BKHIT Maluku

    MALUKU – Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku menyatakan telah menggagalkan pengiriman sirip hiu tak bersertifikat dari dan ke Ambon dengan total berat 80 kilogram (kg).

    “Pencegahan pengiriman ini dilakukan lantaran pemilik tak bisa menunjukkan dokumen karantina kepada petugas kami,” kata Petugas BKHIT Maluku Dandy di Ambon, Senin 20 Januari, disitat Antara.

    Ia mengungkapkan, petugas karantina melakukan penahanan 80 kilogram sirip hiu yang masuk ke Ambon. Kemudian pemilik meminta barang tersebut dikembalikan ke Manokwari.

    “Sebelum dikembalikan tetap harus disertai dokumen karantina, tetapi pemilik tidak mengajukan dokumen karantina tersebut,” katanya.

    Oleh sebab itu pihaknya pun melakukan penahanan pengiriman kembali 80 kilogram sirip hiu tersebut yang akan dikirimkan menuju Manokwari dan selanjutnya dimusnahkan.

    Ia pun menjelaskan bahwa prosedur pengiriman sirip hiu melalui Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan (BKHIT) dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pemilik, disertai dokumen izin usaha, surat keterangan asal dan identitas.

    Setelah itu, BKHIT melakukan pemeriksaan visual dan fisik, pengambilan sampel untuk tes laboratorium jika diperlukan, dan penerbitan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) serta surat izin transportasi.

    Pengemasan dan pengepakan harus memenuhi standar internasional. Seluruh proses ini memakan waktu 1-3 hari kerja dengan biaya pemeriksaan sesuai peraturan BKHIT.

    “Penting memastikan sirip hiu berasal dari sumber sah dan memenuhi standar kesehatan serta keamanan,” ujarnya.

    Pasalnya, kata dia, pemeriksaan sirip hiu di BKHIT merupakan proses penting untuk memastikan kesehatan, keamanan dan kualitas produk. Pemeriksaan ini mencegah penyebaran penyakit, kontaminasi dan memastikan keamanan konsumsi.

    Selain itu, pemeriksaan ini juga meningkatkan nilai ekspor, mencegah penolakan ekspor dan membangun kepercayaan pelanggan. Dengan memantau populasi hiu dan mencegah perdagangan ilegal, pemeriksaan ini mendukung konservasi dan kelestarian lingkungan laut.

    Pemeriksaan ini juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan internasional dan nasional, mencegah sanksi dan penalti.

  • Grup Djarum Ngegas Garap Bisnis Provider Internet, Ini Buktinya

    Grup Djarum Ngegas Garap Bisnis Provider Internet, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Grup Djarum melalui PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mengumumkan mengambil alih 40% saham perusahaan yang bergerak di bidang internet, telekomunikasi dan multimedia bernama PT Remala Abadi Tbk (DATA).

    Pembelian ini dilakukan oleh Iforte Solusi Infotek yang merupakan anak usaha tidak langsung dari Sarana. Informasi ini disampaikan dalam suratnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

    Dijelaskan pula saham tersebut sebelumnya dimiliki oleh Verah Wahyudi Singgih Wong dan Jimmi Anka. Keduanya merupakan pemegang saham mayoritas Remala.

    “Kami mengumumkan proses negosiasi atas rencana pengambilalihan saham oleh PT lforte Solusi Infotek,suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang merupakan entitas anak tidak langsung yang dikendalikan oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk.(“iForte”atau “Pembeli’) atas saham-saham dalam PT Remala Abadi Tbk. (“Remala”)yang mewakili kurang lebih 40%(empat puluh persen) dari total modal yang disetor dan ditempatkan dalam Remala,yang dimiliki oleh Verah Wahyudi Singgih Wong dan Jimmi Anka (pemegang saham mayoritas Remala)(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Penjual”),” tulis surat tersebut.

    Pihak Iforte juga menjelaskan semua pihak telah menandatangani perjanjian jual beli pada 23 Desember 2024. Mereka akan berdiskusi untuk menyelesaikan transaksi pengambilalihan saham.

    Tujuan rencana tersebut untuk mengembangkan dan memperluas jaringan usaha, dalam rangka memperkuat posisi bisnis Iforte dalam bidang digital infrastruktur telekomunikasi.

    “Setelah penyelesaian rencana pengambilalihan, sebagai pengendali baru Remala, IForte akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 9/2018. Pelaksanaan rencana pengambilalihan maupun penawaran tender wajib akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal,” isi pengumuman itu.

    (dem/dem)

  • Rating 11 Drama Korea Terbaru Januari 2025: When The Stars Gossip Meningkat – Motel California Turun

    Rating 11 Drama Korea Terbaru Januari 2025: When The Stars Gossip Meningkat – Motel California Turun

    TRIBUNJATIM.COM – Update rating drama Korea terbaru Januari 2025. 

    Banyak judul drama Korea tayang pada awal tahun 2025 ini.

    Lantas bagaimana dengan rating penanyangannya? 

    Apakah drama Korea favorit Tribunners mengalami kenaikan atau penuruan rating pada minggu ke-3 Januari 2025 ini? 

    Yuk simak selengkapnya!

    1. Check in Hanyang

    Drakor Check in Hanyang berhasil mendapatkan skor rating yang lebih baik dari sebelumnya.

    Serial ini mendapatkan skor 3 persen di episode terbaru.

    Sebelumnya drakor Check in Hanyang mendapatkan skor 2,5 persen.

    Adapun drama ini bercerita tentang para pemagang yang sedang berusaha untuk menjadi karyawan tetap di sebuah penginapan terbesar dan termewah Joseon, Yongcheonlu.

    2. Iron Family

    Masih menjadi yang teratas, drakor Iron Family mendapatkan skor tinggi di episode terbarunya, yakni 19 persen.

    Sementara sebelumnya mereka mendapatkan skor 17,4 persen.

    Dibintangi Kim Jung Hyun, Geum Saek Rok, Choi Ta Joon, serial ini bercerita tentang sebuah keluarga yang telah menjalankan bisnis binatu selama tiga generasi.

    3. When The Stars Gossip

    Sempat menurun, drakor When The Stars Gossip mengalami peningkatan rating.

    Serial ini mendapatkan skor 2,9 persen, sedangkan sebelumnya meraih skror 1,8 persen.

    When The Stars Gossip menceritakan kisah cinta antara komandan yang bekerja di stasiun luar angkasa dengan dokter kandungan yang menjadi turis di stasiun luar angkasa dengan misi rahasia.

    4. The Tale of Lady Ok

    Tersisa dua episode lagi, drakor The Tale of Lady Ok mendapatkan skor 9,8 persen di episode terbarunya.

    Sebelumnya mereka meraih skro 8,4 persen.

    The Tale of Lady Ok yang tayang di JTBC ini bercerita tentang seorang budak perempuan di Dinasti Joseon yang menjadi ahli hukum.

    5. Motel California

    Beda nasib, drakor Motel California justru mengalami penurunan rating di episode terbaru.

    Drakor ini mendapatkan skor 3,6 persen setelah sempat meraih rating 5,2 persen.

    Drama ini memiliki genre romansa, yang menawarkan cerita cinta yang dihantui stigma orang-orang sekitar. 

    Drakor ini disutradarai oleh Jang Joon Ho dan Kim Hyung Min, dengan dibintangi Lee Se Young dan Na In Woo.

    6. Love Scout

    Lirik lagu Always Be With You Paul Kim OST Love Scout Part 1. (Spotify)

    Sempat menurun, drakor Love Scout berhasil bangkit lagi di episode terbarunya.

    Kali ini mereka mendapatkan skor 11,4 persen, menandai rekor personal baru selama penayangan drama tersebut.

    Selain itu, pencapaian mereka tak berhenti sampai di sana.

    Ini karena drakor Love Scout menjadi tayangan yang banyak ditonton pemirsa usia 20 hingga 49 tahun di slot tayang Sabtu dengan perolehan skor 4,4 persen.

    Drakor romantis ini bercerita tentang kisah asmara antara bos firma rekrutmen dengan sekretaris barunya.

    Serial tersebut dapat disaksikan setiap Jumat dan Sabtu di platform Vidio dan Netflix.

    7. To My Lonely Sister

    Drakor terbaru ini memulai penayangannya dengan rating rendah.

    Episode perdananya hanya meraih skor 0,8 persen.

    To My Lonely Sister adalah drakor pendek yang menceritakan tentang seorang adik, yang memiliki kakak perempuan penyendiri dan tertutup.

    8. The Road In Between

    Drakor The Road In Between meraih rating rendah di penayangan perdananya yakni 0,4 persen.

    Drama Korea ini hanya memiliki satu episode, yang mengisahkan cerita romantis yang emosional dan menyentuh hati.

    Drakor ini diperankan oleh Jung Gun Joo sebagai Won Seo Hoo, dan Choi Hee Jin sebagai Sung Eun Ha.

    9. Who Is She

    Episode terbaru Who Is She tak banyak mengalami perubahan.

    Kali ini Who Is She harus puas dengan rating 3 persen.

    Skor tersebut sedikit lebih rendah dari episode lalu, yakni 3,2 persen dan 3,1 persen.

    Angka tersebut lebih rendah dari episode lalu diskor 3,5 persen.

    Episode keduanya meraih angka 4 persen, sedikit naik dari episode awal yakni 3,9 persen.

    Drakor ini menceritakan perjalanan tiga generasi wanita yang diwarnai oleh mimpi, rahasia, dan kesempatan kedua. 

    10. The Queen Who Crowns

    The Queen Who Crowns perlahan mulai  meningkat, rating episode terbarunya meningkat di skor 5,6 persen.

    Setelah sempat turun di skor 4,9 persen dari 5,5 persen.

    Di episode awal, The Queen Who Crowns berhasil meraih rating 4,9 persen.

    The Queen Who Crowns entang perjalanan hidup Ratu Wongyeong yang bertekad untuk menciptakan tatanan dunia baru di masa awal berdirinya Dinasti Joseon.

    11. Namib

    Sementara rating Namib masih tak tunjukkan perubahan signifikan.

    Episode terbarunya Namib harus puas dengan skor 2,2 persen, sedikit lebih rendah dari episode laly yakni 2,3 persen.

    Episode minggu lalu pun ratingnya meraih 2,4 persen dari 2,3 persen.

    Angka ini sedikit lebih tinggi dari sebelumnya yakni 2,2 persen dari 1,6 persen.

    Drama Namib mengisahkan tentang perjuangan seorang mantan produser musik dan trainee idol, yang berusaha untuk mewujudkan mimpi mereka bersama-sama. 

    Drakor ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama, Ryeo Un, Go Hyun Jung, dan Yoon Sang Hyun.

    Berita tentang drama Korea lainnya

  • Guru Besar Hukum Universitas Jember: Ada Empat Potensi Masalah dalam RKUHAP

    Guru Besar Hukum Universitas Jember: Ada Empat Potensi Masalah dalam RKUHAP

    Jember (beritajatim.com) – Arief Amrullah, guru besar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyebut empat potensi masalah dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

    “RKUHAP harus menjadi solusi, bukan menambah masalah baru,” kata Arief Amrullah, dalam siaran pers, Senin (20/1/2025).

    Potensi masalah pertama adalah kewenangan berlebihan bagi jaksa. Menurut Arief, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 8 Ayat 5 disebutkan, bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, hingga penangkapan jaksa hanya dapat dilakukan dengan izin Jaksa Agung.

    Arief menegaskan, aturan ini berpotensi memberikan kesan bahwa jaksa mempunyai kewenangan hukum yang lebih, sehingga pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

    Potensi masalah kedua adalah penggunaan senjata api oleh jaksa pada pasal 8 huruf b. Penambahan kewenangan ini dinilai Arief berpotensi disalahgunakan tanpa pengawasan yang jelas. Ia mengingatkan, jaksa tidak memiliki keterampilan penggunaan senjata api sejak awal. “Hal ini perlu dipertimbangkan kembali,” katanya.

    Ketiga, kewenangan penyadapan dan intelijen pada pasal 30 huruf b dan pasal 30 huruf c. Arief mengingatkan, penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh privasi individu. “Tanpa pengawasan lembaga independen, kewenangan ini berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia,” katanya.

    Potensi masalah terakhir adalah sentralisasi kekuasaan pada jaksa agung sebagaimana tercantum pada Pasal 35 huruf g. Jaksa Agung berwenang mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dari awal hingga akhir.

    Menurut Arief, hal ini bertentangan dengan prinsip checks and balances yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem hukum yang adil. Dengan prinsip dominuslitis yang berasal dari bahasa latin ‘tuan dari perkara’ harus dimaknai, bahwa jaksa memiliki kewenangan atas perkara. Namun ini tidak bisa dimaknai bahwa kejaksaan sebagai lembaga di atas lembaga yang lain. Arief ingin ada kesetaraan antar kuasa sebagai penuntut umum dengan penyidik lembaga kepolisian.

    Lebih lanjut Arief ingin pembahasan RKUHAP berfokus pada reformasi sistem yang mampu menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Di sinilah perlu ada perwujudan keseimbangan kewenangan antarpenegak hukum untuk mencegah tumpang tindih.

    Arief mengingatkan, esensi dari pembaruan acara umum pidana adalah perbaikan. Ketimpangan wewenang dalam perubahan RKUHAP justru akan menimbulkan permasalahan sistemik. Tak hanya itu. proses penegakan hukum akan terhambat dan akan memunculkan masalah serius.

    Arief mengusulkan, agar proses penyidikan dan penuntutan saling terintegrasi. “Bukan menambah atau mengurangi kewenangan jaksa dan polisi yang mengakibatkan perselisihan sepihak,” katanya.

    Aried menyerukan kepada semua penegak hukum untuk menghargai diferensiasi fungsional masing-masing. RKUHAP, menurutnya, harus menjadi momen penting untuk memperbaiki sistem hukum acara pidana di Indonesia.

    “Kolaborasi antara penyidik dan jaksa harus lebih efektif, sehingga proses hukum berjalan cepat, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Arief. [wir]

  • Pj Sekda Pamekasan Pimpin Relokasi PKL Arek Lancor ke Food Colony

    Pj Sekda Pamekasan Pimpin Relokasi PKL Arek Lancor ke Food Colony

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melakukan relokasi dan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Arek Lancor, menuju Sentra PKL di Food Colony Pamekasan, Jl Kesehatan, Senin (20/1/2025).

    Relokasi dan penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Ach Faisol bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pamekasan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    “Penertiban ini kita lakukan berdasar regulasi yang ada, dan penertiban ini kita lakukan bukan untuk melarang atau menghalang-halangi masyarakat berjualan. Tapi tempat berjualannya kita pindah ke Food Colony,” kata Ach Faisol.

    Terlebih keberadaan Food Colony Pamekasan, juga dijadikan sebagai salah satu titik Sentral PKL guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat umum, termasuk bagi para PKL. “Food Colony memang kita siapkan untuk mereka (PKL), dan sudah kita tata sebaik mungkin,” ungkapnya.

    “Foot Colony juga sudah kita setting sebaik mungkin, di mana tempat parkir, tempat mainan dan lainnya. Apalagi Food Colony juga dikonsep dengan prinsip Drive Thru, di mana masyarakat dapat membeli menggunakan motor atau mobil dengan cara memutar,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga sangat bertatap seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, termasuk masyarakat secara umum agar bersama-sama memiliki komitmen tertib demi kenyamanan bersama.

    “Jadi kami berharap sekaligus mengimbau semua OPD, dan tentunya masyarakat secara umum agar tidak melakukan pembelian bagi para PKL di Arek Lancor. Sehingga langkah (penertiban) yang kita lakukan memiliki hasil dan tujuan yang jelas,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Finalisasi Aturan Baru DHE, Rapat Menko Perekonomian dengan OJK dan BI Digelar Besok

    Finalisasi Aturan Baru DHE, Rapat Menko Perekonomian dengan OJK dan BI Digelar Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengadakan rapat dengan OJK dan Bank Indonesia untuk finalisasi ketentuan terbaru devisa hasil ekspor pada Selasa (21/1/2025).

    Airlangga mengaku aturan baru devisa hasil ekspor (DHE) sudah hampir selesai. Pihaknya, sambungnya, tinggal menyelesaikan permasalahan teknis.

    “Semuanya sudah selesai, tapi kita masih perlu rapat dengan stakeholder [pemegang kepentingan] terkait,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Politisi Partai Golkar itu memastikan dalam ketentuan baru nantinya, masa simpan DHE sumber daya alam akan diperpanjang dari minimal tiga bulan menjadi satu tahun.

    Selain itu, Airlangga memastikan akan ada insentif agar para eksportir tidak merasa rugi menanamkan modalnya lebih lama. Hanya saja, dia tidak mendetailkan insentif seperti apa yang dimaksudnya.

    “Ya insentifnya nanti dari perbankan. Kemudian regulasi dari BI [Bank Indonesia],” jelasnya.

    Pemerintah sendiri berencana memperpanjang masa simpan DHE sebagai langkah untuk memperkuat cadangan devisa sehingga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.  

    Kendati demikian, muncul penolakan dari kalangan pengusaha tambang. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai perpanjangan masa simpan DHE menjadi minimal 1 tahun hanya akan menambah beban likuiditas pelaku usaha.

    “Kebijakan retensi DHE menjadi 1 tahun tentu akan membebani arus kas seluruh eksportir yang terkena kewajiban tersebut seperti tambang, perikanan, perkebunan, dan lain-lain,” ujar Hendra kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Senada, kalangan pengusaha karet menilai rencana perpanjangan masa simpan DHE dapat melumpuhkan produktivitas. Terlebih, utilitas kapasitas produksi karet saat ini anjlok ke level 40%.

    Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) Aziz Pane mengatakan, aturan tersebut memperparah kondisi industri karet nasional dan turunannya yang tertekan dari sisi produksi, ekspor, hingga kapasitas terpasang.

    Pihaknya pun mengusulkan khusus untuk DHE-SDA komoditas karet hanya dikenakan ketentuan wajib memasukan (repatriasi) dalam Sistem Keuangan Indonesia/SKl tanpa kewajiban retensi.

    Selain itu juga, menaikkan nilai nominal minimal devisa hasil ekspor retensi dari US$250.000 menjadi US$500.000 per PPE (Pemberitahuan Pabean Ekspor).

  • Info Jadwal Pencairan Gaji ke-13 Serta THR PNS dan PPPK 2025, Lengkap Rincian yang Bakal Didapat

    Info Jadwal Pencairan Gaji ke-13 Serta THR PNS dan PPPK 2025, Lengkap Rincian yang Bakal Didapat

    TRIBUNJATIM.COM – PNS dan PPPK akan mendapatkan gaji ke-13 pada 2025 ini seperti sebelumnya.

    Jadwal pencairan gaji ke-13 pun biasanya banyak dicari.

    Lantas kapan prediksi gaji ke-13 PNS dan PPPK 2025 cair?

    Dikutip dari Tribun Kaltim, seperti tahun-tahun sebelumnya, gaji ke-13 akan diberikan menjelang tahun ajaran baru di pertengahan tahun yang tujuannya untuk membantu kebutuhan pendidikan keluarga ASN.

    Sementara THR, dijadwalkan cair sekitar 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, yang pada 2025 diperkirakan jatuh pada 22 Maret sesuai kalender Hijriah.

    Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024, berikut komponen yang menentukan besaran THR dan gaji ke-13 yang akan diterima PNS dan PPPK pada Idul Fitri 2025 mendatang: 

    1. Gaji pokok

    2. Tunjangan keluarga

    3. Tunjangan pangan

    4. Tunjangan jabatan

    5. Tunjangan kinerja

    Gaji Pensiunan PNS yang Naik di Tahun 2025 Cair

    Di sisi lain, Pemerintah telah resmi menetapkan kenaikan besaran gaji pensiunan PNS untuk golongan I hingga IV per tahun 2025.

    Kenaikan yang mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024 tersebut berkisar di 12 persen sejak Januari 2024 lalu.

    Meski demikian nominalnya baru akan diterima Januari 2025 ini.

    Adanya kenaikan gaji ini tentu memberikan dampak positif dan kabar gembira bagi semua ASN di Indonesia.

    Terutama bagi mereka yang telah Pensiun. 

    Pensiunan PNS masih memiliki tabungan untuk keperluan sehari-hari dengan memanfaatkan gaji pokok serta tunjangan yang diberikan.

    Pemerintah terus berkomitmen memberikan kesejahteraan bagi pegawai pemerintah sekalipun sudah memasuki masa pensiun di masa tuanya.

    ASN Pemkot Batu melaksanakan apel di halaman depan Balai Kota Among Tani pada hari pertama masuk setelah libur Lebaran 2021, Senin (17/5/2021). (ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM/PROKOPIM BATU)

    Lantas berapa besaran gaji para Pensiunan yang akan diterima pada awal tahun 2025 tersebut?

    PT Taspen (Persero) mulai mencairkan gaji pokok beserta tunjangan melekat bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 1 Januari 2025.

    Pencairan ini berlaku untuk pensiunan dari golongan I hingga IV dengan nominal yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024.

    Kebijakan ini memastikan pensiunan PNS tetap menerima kenaikan gaji sebesar 12 persen yang mulai berlaku sejak awal 2024.

    Meskipun telah memasuki 2025, ketentuan yang diatur dalam PP No. 8 tahun 2024 tersebut masih digunakan tanpa perubahan.

    Taspen memastikan kenaikan 12 persen yang ditetapkan sejak tahun lalu tetap berlaku untuk semua golongan pensiunan PNS.

    Berikut adalah rincian nominal gaji pensiunan PNS yang akan diterima berdasarkan golongan:

    Pensiunan PNS Golongan I:

    Golongan Ia: Rp 1.748.100 – Rp 1.962.200 

    Golongan Ib: Rp 1.748.100 – Rp 2.077.300 

    Golongan Ic: Rp 1.748.100 – Rp 2.165.200 

    Golongan Id: Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700 

    Pensiunan PNS Golongan II:

    Golongan IIa: Rp 1.748.100 – Rp 2.833.900 

    Golongan IIb: Rp 1.748.100 – Rp 2.954.800 

    Golongan IIc: Rp 1.748.100 – Rp 3.078.700 

    Golongan IId: Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800

    Pensiunan PNS Golongan III:

    Golongan IIIa: Rp 1.748.100 – Rp 3.558.600 

    Golongan IIIb: Rp 1.748.100 – Rp 3.709.200 

    Golongan IIIc: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100 

    Golongan IIId: Rp 1.748.100 – Rp 4.029.600 

    Pensiunan PNS Golongan IV:

    Golongan IVa: Rp 1.748.100 – Rp 4.200.000 

    Golongan IVb: Rp 1.748.100 – Rp 4.377.800 

    Golongan IVc: Rp 1.748.100 – Rp 4.562.900 

    Golongan IVd: Rp 1.748.100 – Rp 4.755.900 

    Golongan IVe: Rp 1.748.100 – Rp 4.957.100 

    Taspen menyatakan meskipun tahun telah berganti, pihaknya tetap menjalankan pencairan gaji pensiunan sesuai dengan ketentuan yang ada.

    Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi para pensiunan PNS yang telah mengabdi kepada negara.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Polri Bongkar Tiga Kasus Judi Online Besar, 11 Orang Jadi Tersangka

    Polri Bongkar Tiga Kasus Judi Online Besar, 11 Orang Jadi Tersangka

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap tiga kasus besar terkait judi online, yaitu situs H5 GF777, RGO Casino, dan Agen138. Dari hasil penyelidikan, sebanyak 11 tersangka telah ditetapkan sebagai pelaku utama pengelola situs-situs tersebut, yang beroperasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Dalam kasus situs H5 GF777, Polri menetapkan dua tersangka, yakni MIA dan AL, sebagai pengelola utama.

    Tersangka AL, yang sebelumnya terlibat dalam kasus perjudian online melalui situs Sule 99, telah ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya sejak 13 November 2024. Sementara tersangka MIA telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri sejak 17 Desember 2024, dengan barang bukti berupa satu unit telepon genggam yang diamankan oleh penyidik.

    Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyebutkan bahwa situs H5 GF777 memiliki keterkaitan dengan jaringan website Sule 99 yang sebelumnya juga diungkap oleh pihak berwenang.

    Kasus kedua melibatkan situs judi online RGO Casino. Sebanyak lima tersangka telah ditangkap, yaitu HNB, IS, SR, RSS, serta HJ alias RZ alias Zeus. Para tersangka berhasil diamankan di Batam pada 5 Desember 2024 dan langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri sehari setelah penangkapan.

    Kasus ketiga judi online berkaitan dengan situs Agen138 yang juga terhubung dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus ini, Polri menetapkan empat tersangka dengan inisial JO, JG, AHL, dan KW.

    Tersangka JO merupakan residivis yang pernah terlibat dalam kasus serupa pada 2023 dan telah divonis tujuh bulan penjara. Pengungkapan kasus ini juga terkait dengan penyitaan aset berupa Hotel Arus yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang.

    Brigjen Himawan Bayu Aji menegaskan bahwa Polri akan terus berkomitmen untuk memberantas aktivitas judi online yang merugikan masyarakat. “Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa kami serius dalam menangani kejahatan siber, terutama yang berdampak luas seperti judi online,” ujarnya dalam konferensi pers pengungkapan kasus judi online di Gedung Bareskrim Polri, Senin (20/1/2025).

  • Pedagang Kantin Merugi Imbas MBG, Pemprov Kalteng Janji Bakal Evaluasi Regional 20 Januari 2025

    Pedagang Kantin Merugi Imbas MBG, Pemprov Kalteng Janji Bakal Evaluasi Regional 20 Januari 2025

    Pedagang Kantin Merugi Imbas MBG, Pemprov Kalteng Janji Bakal Evaluasi
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com 
    – MBG telah dilaksanakan di 16 sekolah yang ada di ibu kota provinsi setempat, Kota
    Palangka Raya
    .
    Pedagang kantin
    merupakan kelompok yang dirugikan selama program makan bergizi gratis (MBG) berjalan di Kalimantan Tengah (Kalteng).
    Namun,
    pedagang kantin
    di sejumlah sekolah merasakan penurunan pendapatan hingga 50 persen sejak hadirnya program tersebut.
    Hal itu terjadi lantaran para pelajar enggan berbelanja di kantin karena sudah mendapat konsumsi MBG.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap keluhan tersebut.
    Saat ini, berbagai kritik dan saran dari masyarakat atas program ini masih pihaknya himpun.
    Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan, berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk melakukan perbaikan.
    Tak hanya bagi subjek sasaran MBG seperti pelajar, melainkan juga pihak terkait yang turut terdampak dari adanya program tersebut.
    “Ini menjadi bahan evaluasi kami, makanya kami berharap semoga program ini bisa memberikan efek multiplayer kepada para pelaku usaha,” ungkap Edy kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (20/1/2025).
    Edy berharap agar program tersebut bisa berjalan dengan baik.
    Pihaknya masih menyerap berbagai keluhan yang disampaikan selama program ini berjalan.
    Menanggapi ide terkait pelibatan pedagang kantin dalam produksi MBG, Edy menyatakan bahwa pihaknya masih menghimpun data dari lapangan.
    “Ini sedang dihimpun data-datanya dari lapangan, sedang dibuat, sedang dikumpulkan, nanti ini menjadi bahan evaluasi,” tutur Edy.
    Sebelumnya, menanggapi ide pelibatan pedagang kantin untuk turut memproduksi MBG, Pemerintah Kota Palangka Raya menyarankan agar pedagang kantin membentuk kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
    Jika memungkinkan, kelompok UMKM ini nantinya dapat bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk produksi MBG.
    “Saya rasa aturan penyediaan MBG ini sudah ramah terhadap UMKM, namun tetap ikuti tahapan sesuai mekanisme yang tertera dalam petunjuk teknis (juknis) nantinya,” ungkap Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tumbak kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).
    Perihal bagaimana mekanisme pedagang yang membentuk kelompok UMKM ini bisa turut memproduksi MBG, Arbert menyebutkan terdapat juknis yang dikeluarkan oleh BGN untuk alur pendaftaran itu.
    “Ikuti juknis agar UMKM terdaftar dan membentuk kelompok UMKM,” imbuh dia.
    Namun, Arbert belum dapat membeberkan mekanisme rinci pendaftaran kelompok UMKM yang ingin ikut memproduksi MBG tersebut. Sebab, saat ini BGN masih mempersiapkan teknis mekanisme itu. Juknis pendaftaran tersebut pun belum keluar.
    “Secara teknis BGN yang atur, nantinya kita tunggu saja juknis lebih rinci nantinya yang dikeluarkan oleh BGN,” tutur Arbert.
    Menurut Arbert, peluang kerja sama produksi MBG ini dapat menjadi kesempatan bagi pedagang kantin di Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, dia meminta agar pedagang bersabar lebih dulu, sembari menunggu informasi terbaru dari BGN perihal teknis kerja sama tersebut.
    “Tetap berpikir positif, semangat, dan ikuti tahapan penyelenggaraan MBG ini terus, supaya tidak ketinggalan informasi penting,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.