Blog

  • Diapresiasi Prabowo hingga Gibran, Kades Buwang Kini Punya Julukan yang Berbeda, Karya Sudah 60 Buah

    Diapresiasi Prabowo hingga Gibran, Kades Buwang Kini Punya Julukan yang Berbeda, Karya Sudah 60 Buah

    TRIBUNJATIM.COM – Kades bernama Buwang memiliki bakat terpendam yang membuatnya mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo.

    Kini, Buwang bukan lagi disebut Pak Kades namun sudah sebagai pencipta lagu.

    Bakat terpendam tersebut berkaitan dengan lagu yang ia ciptakan khusus untuk Prabowo dan Gibran.

    Tanpa disangka, Buwang yang mengaku tak suka bernyanyi itu, kini sudah menciptakan 60 lagu.

    Ke-60 lagunya itu, diciptakan dalam waktu tujuh bulan dan dikerjakan di rumah produksinya, Muziku Indonesia.

    Itu rumah cukup sederhana dengan berukuran 7×12 meter, dan berada di ujung salah satu gang di desanya.

    Rumah itu disulap jadi studio mini, dengan dilengkapi keyboard, dan perangkat digital untuk kebutuhan tim konten kreator-nya, Novi Anggara.

    Buwang Suharjah, Kades Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang sudah ‘masuk’ ke Istana.

    Pasalnya, Buwang Suharjah telah menciptakan lagu khusus untuk Presiden Prabowo Subianto, yang berjudul “Presidenku”.

    Lagu Itu diviralkan sehari sebelum Prabowo Subianto dilantik menggantikan Jokowi.

    Yang menyanyikan lagu itu adalah Eika Safitri, penyanyi remaja besutan Buwang Suharjah yang saat ini namanya meroket.

    “Iya, dapat apresiasi dari Pak Prabowo atas lagu itu,” ujar Buwang Suharjah kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (19/01/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Senin (20/1/2025).

    Viralnya lagu “Presidenku” itu, bukan cuma diapreasi oleh Presiden Prabowo Subianto, namun juga sudah dilihat jutaan orang.

    Itu berarti Buwang dengan sendiri juga bisa terbantu untuk mempromosikan desanya, Sitirejo.

    Sebab, video klip lagu itu berisi landscape atau bentang alam desanya dan lifescape atau bentang hidup warganya.

    “Itu berisi harapan warga buat Pak Presiden Prabowo yang didukung rakyat, agar bisa mensejahterahkan rakyat Indonesia.”

    “Bahkan, lagu Presidenku itu juga dipakai mengisi TikTok tim Gibran saat pelantikan Pak Presiden Prabowo, dan juga ada gambarnya Pak Jokowi,” ungkapnya, bangga.

    Kades yang berhasil membuat Prabowo dan Gibran kagum (Suryamalang.com)

    “Hasil dari menciptakan lagu itu, saya sudah dapat royalti, dan kami bagi bertiga, dengan penyanyi dan tim kreator.”

    “Uang dari royalti saya itu buat membantu kegiatan saya sebagai Kades dan juga buat sewa rumah ini, serta beli peralatan di studio ini juga,” tutur pria berusia 49 tahun, yang kelahiran Desa Sitirejo.

    Luar biasa talenta Buwang itu. Meski, bukan penyanyi, bahkan mengaku tak bisa menyanyi, namun semua lagu ciptaannya itu kini viral dan diminati pasar.

    “Tak semua pelatih sepak bola hebat itu berawal dari jadi pemain top.”

    “Bahkan, ada pemain sepak bola hebat, ya tak bisa jadi pelatih top,” ujarnya berkelakar.

    Mengapa lagu ciptaannya langsung diminati pasar, menurut Buwang, karena jenis musiknya dibikin untuk selera anak jaman now.

    Yakni musiknya jenis ambyar atau campur-campur, ada pop keroncong, yang diarasmen dengan orkestra, akuistik, bahkan juga agak berbau ke-Banyuwangi-an. Itu seperti lagu Mars Desa, “Nyawiji Bangun Deso”.

    Menurut Buwang, itu lagu jingle desa yang ada pertama kali di Indonesia, namun langsung booming.

    Isinya sangat sufistik, yakni manunggalnya antara kawulo atau rakyat dengan pimpinan.

    Makanya, jika didengarkan, pikiran orang bisa mengembara ke langit sap tujuh karena tak ada lagi hamba dan Sang Kholik, yang ada adalah nyawiji atau menyatunya antara ciptaan dan Sang Pencipta.

    “Nggak menyangka saya, lagu mars desa, Nyawiji Bangun Deso itu viral.”

    “Itu saya buat saat sudah hampir pagi. Saya nongkrong di desa orang, dengan menatap ke arah persawahan, tiba-tiba muncul inspirasi lirik lagu itu,” tuturnya.

     Setelah liriknya jadi, Buwang menyuruh Eika Safitri, pelajar SMK 11 Kota Malang, yang sedang PKL (praktik kerja lapangan) di desanya, untuk menyanyikannya.

    Menurutnya, tiga bulan lalu, Eika, yang gadis asal Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang itu belum jadi penyanyi terkenal seperti sekarang.

    Saat itu, dia cuma suka menyanyi, sehingga harus dipoles dulu. Akhirnya, Eika kini jadi penyanyi yang cukup punya nama.

    Bahkan, saat ini Buwang dan timnya, bukan lagi yang mencari sponsor.

    Sebab, banyak perusahaan besar dan ternama di negeri ini, yang menawari endorse buat mempromosikan produk.

    Seperti perusahaan jamu untuk orang masuk angin, dan produk kecantikan seperti skincare.

    Dari royaltinya itu, tak semuanya dimasukkan saku celana kainnya, namun sebagian besar juga buat membantu kegiatannya sebagai Kades yang ingin memajukan desanya.

    Kades di Malang.

    Termasuk, banyak produk UMKM warganya, juga di-endorse-nya.

    “Untuk menambah trust Pak Buwang, sebagai song writer, kini kami sudah dapat label atau lisensi internasional, di London,” tutur Anggara, tim konten kreator Buwang.

    Sementara, Achmad Andi SH, anggota dewan empat periode dari Nasdem mengaku kenal baik dengan Buwang.

    Sosoknya asyik dan menyenangkan karena orangnya tulus dan tanpa pamrih, serta sangat sederhana.

    Menurutnya, bahkan mungkin satu-satunya kades yang kemana-mana naik sepeda motor yang asapnya sudah menghitam karena memang tak ada mobil di rumahnya.

    “Wes, dia itu sudah selesai dengan hidupnya. Dia itu orang hebat, bisa apa saja, dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit karena jago akupunktur (terapi pengobatan tradisional).”

    “Top dia itu. Pak Bupati (Muhammad Sanusi) harus mengapresiasinya, dengan  diberi penghargaan khusus.”

    “Misalnya, sebagai kades yang punya banyak talenta dan patut ditiru kades lain,” tutur Andi, yang tak henti-hentinya memuji kesederhanaan dan ketulusan Buwang.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Gaya Selebrasi Carlos Baleba di Lorong Old Trafford Viral usai Manchester United vs Brighton 1-3

    Gaya Selebrasi Carlos Baleba di Lorong Old Trafford Viral usai Manchester United vs Brighton 1-3

    TRIBUNJATIM.COM – Pertandingan Liga Inggris antara Manchester United vs Brighton & Hove Albion telah usai, Minggu (19/1/2025).

    Dalam laga itu, kemenangan diraih Brighton & Hove Albion.

    Pemain Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba pun terekam kamera berselebrasi secara kocak saat timnya mengalahkan Manchester United.

    The Seagulls mengamankan kemenangan besar 3-1 di Old Trafford untuk memberikan penderitaan lebih besar kepada Red Devils yang sedang dalam performa terbaiknya. 

    Gol dari Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma, dan Georginio Rutter mengamankan tiga poin untuk tim asuhan Fabian Hurzeler. 

    Bruno Fernandes sempat menyamakan kedudukan bagi Man United dari titik penalti sebelum turun minum. 

    Setelah peluit akhir dibunyikan, semangat tinggi dan suasana gembira Brighton terbawa hingga ke terowongan Old Trafford dari lapangan.

    Dalam video yang dibagikan di saluran media sosial Brighton, Carlos Baleba terlihat menari saat berjalan menuju ruang ganti.

    Gelandang berusia 21 tahun itu melakukan ‘griddy’ dengan mengetukkan tumitnya dan mengayunkan lengannya ke depan dan belakang ke arah kamera. 

    Sementara, kapten MU Bruno Fernandes yang putus asa berjalan di belakang pemain internasional Kamerun itu.

    Carlos Baleba menjadi pemain inti tim tamu dan bermain hampir sepanjang pertandingan sebelum digantikan oleh pemain debutan Diego Gomez pada tambahan waktu.

    Pelatih Fabian Hurzeler tetap mempertahankan mantan pemain Lille itu, meski ia mendapat kartu kuning hanya pada menit ke-21 pertandingan dimulai. 

    Keputusan itu membuahkan hasil dengan Baleba membantu menginspirasi Seagulls meraih kemenangan bersejarah atas Setan Merah. 

    Brighton kini telah memenangkan tiga perjalanan Liga Primer terakhirnya ke Old Trafford, menjadi tim kedua yang melakukannya.

    Saingan berat United, Manchester City, telah dua kali mencapai prestasi yang sama.

    Sementara itu, Manchester United juga kalah dalam enam dari tujuh pertemuan liga terakhir mereka dengan lawan hari Minggu. 

    Kekalahan terakhir mereka membuat tim asuhan Ruben Amorim berada di posisi ke-13 dalam klasemen setelah kekalahan kesepuluh dari 22 pertandingan pembukaan mereka. 

    Sedangkan Brighton, mereka berada di posisi kesembilan dan hanya terpaut empat poin dari posisi Liga Champions dengan 16 pertandingan masih harus dimainkan.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • HGB di Atas Laut Surabaya, Wakil Ketua DPRD: Cacat Prosedur, Harus Diusut!

    HGB di Atas Laut Surabaya, Wakil Ketua DPRD: Cacat Prosedur, Harus Diusut!

    Surabaya (beritajatim.com) – Temuan mengejutkan muncul terkait adanya Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di kawasan perairan timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Fenomena ini menyerupai kasus serupa yang pernah terjadi di Tangerang, memunculkan kekhawatiran publik mengenai potensi penyimpangan prosedur.

    Data yang diungkap melalui cuitan akun media sosial X, @thanthowy, menyebutkan bahwa tiga titik koordinat di kawasan tersebut tercatat memiliki status HGB. Padahal, secara fisik, area laut tersebut tidak memiliki bangunan apapun. Informasi ini merujuk pada situs resmi Kementerian ATR/BPN, bhumi.atrbpn.go.id.

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyebutkan bahwa penerbitan HGB di atas laut adalah tindakan yang bertentangan dengan prosedur hukum.

    “Jika benar laut timur Surabaya saat ini diterbitkan HGB, tentu ini cacat prosedur. HGB hanya bisa diterbitkan jika terdapat bangunan di lokasi yang diajukan haknya,” tegas Fathoni, Senin (20/1/2025).

    Menurutnya, penerbitan HGB tanpa dasar yang sah tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Ia meminta Kementerian ATR/BPN segera bertindak.

    “BPN seharusnya membatalkan pemberian hak tersebut karena selain bertentangan dengan putusan MK, juga tidak memenuhi syarat,” tegas politisi Golkar ini.

    Fathoni juga mendesak adanya langkah investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta di balik pemberian HGB tersebut. “Saya berharap Kementerian ATR/BPN menerbitkan tim investigasi agar masyarakat tidak resah. Jika dibiarkan, ini bisa memicu masyarakat lain untuk mengajukan hak atas pantai di Surabaya,” katanya.

    Lebih lanjut, Fathoni menekankan pentingnya penegakan hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran. “Jika hasil investigasi membuktikan pernah diterbitkan HGB, saya berharap Polda Jatim mengusut tuntas pemberian hak tersebut, karena ada dugaan perbuatan melawan hukum di dalamnya,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Kapolri dan Menaker Luncurkan Desk Ketenagakerjaan, Siap Tangani Sengketa Buruh

    Kapolri dan Menaker Luncurkan Desk Ketenagakerjaan, Siap Tangani Sengketa Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meluncurkan desk ketenagakerjaan Polri untuk menangani persoalan terkait pekerja atau buruh.

    Dia mengatakan penanganan satuan kerja baru dalam korps Bhayangkara ini meliputi sengketa industri hingga persoalan tenaga kerja dan perusahaan.

    “Desk Ketenagakerjaan ini bisa menjadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industri, sengketa tenaga kerja antara perusahaan dan tenaga kerja,” ujarnya di Mabes Polri, Senin (20/1/2025).

    Menurutnya, desk tersebut akan berada dibawah Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri. 

    Sementara itu, lanjutnya, penindakan desk ketenagakerjaan ini mulai dari penerimaan laporan, melakukan gelar perkara, hingga mediasi. 

    Namun, apabila pada tahap mediasi persoalan ketenagakerjaan belum tuntas, maka hal itu akan berlanjut ke ranah hukum.

    “Mulai dari tahapan laporan, kemudian kita laksanakan gelar, dilanjutkan dengan kegiatan mediasi dan kalau kemudian ini juga tidak terjadi maka pilihan penegakan hukum sebagai ultimum remedium,” pungkasnya.

    Di kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan desk ketenagakerjaan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja di Tanah Air.

    Polri, kata Yassierli, akan memiliki peran strategis untuk memberikan solusi terkait sengketa tenaga kerja untuk kedepannya.

    “Ketika kemudian itu terkait dengan pidana ketenagakerjaan, maka desk ini akan hadir memberikan respons dan kita harap kekhawatiran ataupun keinginan dari pelapor terkait dengan bagaimana ujung kemudian bisa terjawab,” tutur Yassierli.

  • KPK Periksa 9 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina

    KPK Periksa 9 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) yang berlangsung dari 2018 hingga 2023. Dalam rangka penyidikan tersebut, KPK memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa.

    Pada Senin (20/1/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan sembilan saksi terkait proyek digitalisasi SPBU Pertamina. Saksi-saksi tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat PT Pertamina dan perusahaan terkait.

    Mereka yang diperiksa sebagai saksi, yaitu Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas Agustinus Yanuar Mahendratama (AYM), Head of Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka (SCC) periode 2018-2020 Aily Sutedja (AS), VP Corporate Holding & Portfolio IA PT Pertamina Anton Trienda (AT), dan VP Sales Enterprise PT Packet Systems pada 2018 Antonius Haryo Dewanto (AHD).

    Selain itu, VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga Aribawa (ARB), Direktur PT Dabir Delisha Indonesia periode 2018-2020 Asrul Sani (AS), Direktur Sales & Marketing PT Pins Indonesia periode 2016-2019 Benny Antoro (BA), Direktur PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin (BR), dan Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama Charles Setiawan (CS).

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengungkapkan, pemeriksaan saksi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Tessa juga mengonfirmasi sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas tersangka tersebut belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

    “KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun identitasnya belum diumumkan,” ujar Tessa Mahardhika.

    Proyek digitalisasi SPBU Pertamina yang berlangsung dari 2018 hingga 2023 diduga melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dalam pengadaan dan implementasi teknologi digital di SPBU Pertamina. KPK tengah mendalami aliran dana dan dugaan penyimpangan yang terjadi selama proyek tersebut berjalan.

    KPK berkomitmen mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU ini. Pemeriksaan saksi-saksi yang telah dijadwalkan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai peran masing-masing pihak dalam proyek tersebut.

  • Hamas: Kondisi Tahanan yang Dibebaskan Adalah Wujud Perbedaan Moral Kami dengan Israel – Halaman all

    Hamas: Kondisi Tahanan yang Dibebaskan Adalah Wujud Perbedaan Moral Kami dengan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengatakan foto-foto penyerahan tiga tahanan wanita Israel dalam keadaan sehat adalah wujud perlakuan Hamas kepada mereka.

    “Sementara mereka (tahanan Israel) dalam keadaan sehat fisik dan psikologis, tahanan laki-laki dan perempuan kami (Palestina) menunjukkan tanda-tanda kelalaian dan kelelahan,” kata Hamas dalam pernyataannya, Senin (20/1/2025).

    “Ini mewujudkan perbedaan besar antara nilai dan moral perlawanan dan barbarisme pendudukan Israel,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Hamas menukar tiga tahanan wanita Israel dengan 90 tahanan Palestina pada Minggu (19/1/2025).

    Hamas menyerahkan Romi Gonen, Emily Damari, dan Doron Steinbrecher kepada Palang Merah Internasional (ICRC) di Lapangan Saraya di jantung Kota Gaza pada hari Minggu sebelum dibawa ke Israel.

    Dalam pernyataannya, Hamas mengucapkan selamat kepada rakyat, bangsa, dan masyarakat bebas di dunia atas pembebasan tahanan pria dan wanita gelombang pertama dari penjara pendudukan Israel.

    “Adegan kegembiraan rakyat kami selama penerimaan para tahanan menegaskan sekali lagi unjuk rasa masyarakat di sekitar perlawanan,” katanya.

    Sementara itu, Abu Ubaida, juru bicara Brigade al-Qassam, sayap militer Hamas, mengatakan Hamas akan berkomitmen untuk menjalankan perjanjian gencatan senjata yang disepakati dengan Israel.

    “Kami dan faksi-faksi perlawanan menyatakan komitmen kami terhadap perjanjian gencatan senjata dan kesiapan kami untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan-ketentuannya, dalam hal menghentikan pertempuran, mematuhi jadwal proses pertukaran, dan mengamankan posisi tahanan sampai mereka diserahkan sebagai imbalan atas tahanan rakyat kami di semua tahap kesepakatan,” katanya, Minggu (19/1/2025).

    Namun, komitmen Hamas akan menyesuaikan dengan komitmen Israel.

    “Semua ini tergantung pada komitmen musuh,” tambahnya.

    3 Tahanan Wanita Israel dalam Keadaan Sehat

    Ketiga tahanan wanita Israel dipertemukan kembali dengan keluarga mereka di Rumah Sakit Sheba di Israel.

    Sementara itu, ibu dari tahanan yang dibebaskan, Emily Demari, mengatakan putrinya dalam keadaan sehat.

    “Saya dapat mengatakan bahwa kondisi kesehatannya jauh lebih baik dari yang kami perkirakan,” katanya kepada Israel Today, Senin (20/1/2025).

    Pada 7 Oktober 2023, Emily Demari ditangkap dari rumahnya sebagai bagian dari Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Selama operasi tersebut, dia terluka di tangan dan kakinya, dan dia adalah satu-satunya tahanan berkewarganegaraan Israel-Inggris di Jalur Gaza.

    Sementara itu, tahanan lainnya, Doron Steinbrecher berkewarganegaraan Israel-Romania dan Romi Gonen dari Kfar Vradim di Israel utara.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.913 jiwa dan 110.750 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Minggu (19/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

    Pertukaran tahanan Israel-Hamas pada Minggu (19/1/2025) memulangkan 3 wanita Israel dan 90 orang Palestina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Menteri KKP Tegaskan Dasar Laut Tidak Boleh Ada Sertifikat – Halaman all

    Menteri KKP Tegaskan Dasar Laut Tidak Boleh Ada Sertifikat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut dasar laut tidak boleh ada kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan maupun SHGB dan Sertifikat Hak Milik atau SHM.

    Hal tersebut sekaligus menanggapi adanya ratusan SHGB dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang, Banten, sepanjat 30 Km.

    Mayoritas sertifikat itu dimiliki oleh dua perusahaan besar.

    Menurutnya, kepemilikan SHGB dan SHM di area pagar laut di Kabupaten Tangerang itu dipastikan ilegal.

    Dia memastikan tidak boleh ada penerbitan sertifikat dasar laut.

    “Saya mendapatkan press conference dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas illegal juga,” ujar Trenggono seusai menemui Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Trenggono menjelaskan penemuan fakta adanya ratusan sertifikat di area pagar laut juga bisa menjadi bahan bukti baru.

    Hal itu bisa menjadi alasan adanya pagar laut di kawasan tersebut.

    Dia menduga pagar laut tersebut sengaja dipasang agar membuat permukaan tanah baru di area tersebut.

    Menurutnya, ada pihak yang berupaya membuat ‘reklamasi alami’ di daerah tersebut.

    “Artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu, tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama, semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu,” jelasnya.

    “Jadi nanti kalau terjadi seperti itu, akan terjadi daratan. Dan jumlahnya itu sangat besar.

    Tadi saya laporkan kepada bahwa presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30.000 hektar kejadiannya. Kan itu sangat besar,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Trenggono menduga pemilik sertifikat akan mengklaim area pagar laut setelah daerah tersebut telah menjadi daratan.

    Namun, ia memastikan sertifikat tersebut tidak akan berlaku.

    “Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut, ya tidak boleh, harus ada ijin. Di pesisir sampai ke laut, tidak boleh, harus ada ijin,” jelasnya.

    Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar kasus pagar laut harus diselesaikan secara benar sesuai koridor hukum yang berlaku.

    “Tadi arahan bahwa presiden 1 selidiki sampai tuntas secara hukum, supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Itu kasusnya seperti itu,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nusron Wahid mengungkap adanya ratusan SHGB dan SHM di area pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Sertifikat itu tersebar di area sepanjang 30,16 Km tersebut.

    Dari keterangan Kementerian ATR/BPN, pemilik sertifikat itu mayoritasnya adalah PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang.

    Kemudian atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. 

  • RUU Minerba Bahas Perguruan Tinggi Jadi Pengelola Tambang: Minimal Akreditasi B

    RUU Minerba Bahas Perguruan Tinggi Jadi Pengelola Tambang: Minimal Akreditasi B

    Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menghadirkan wacana baru yang menarik. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas usulan agar perguruan tinggi mendapat prioritas dalam mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam.

    Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah ini, yang dinilai mampu membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia pendidikan. 

    “Demikian pula dengan perguruan tinggi dan yang keempat tentunya UMKM, usaha kecil dan sebagainya. Saya secara pribadi melihat hal ini telah terdapat makna dan maksud terlepas daripada pasal 33 tersebut baru kali ini bisa terasionalisasi,” ujar Bob Hasan dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2025.

    Usulan ini tertuang dalam pasal 51A RUU Minerba, yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi dapat diberi WIUP dengan cara prioritas. Syarat-syaratnya antara lain, luas WIUP, akreditasi perguruan tinggi minimal B, serta kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.

    Baca juga: Jadi Jurus Andalan Jokowi, Apa Itu Hilirisasi?

    “Berikutnya, penambahan pasal 51A ayat 1, WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Jadi di luar diberikan kepada Ormas keagamaan juga bisa diberikan kepada perguruan tinggi,” ungkap tenaga ahli Baleg DPR RI dalam rapat tersebut.

    Langkah ini disebut-sebut mampu memberikan peluang baru bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus mendukung hilirisasi minerba. Pasal lain, seperti pasal 51B, mengatur prioritas WIUP dalam rangka hilirisasi bagi badan usaha swasta dengan kriteria tertentu, termasuk peningkatan tenaga kerja dan investasi dalam negeri.

    Bob Hasan menekankan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, tidak lagi di dalam areal pertambangan itu masyarakat hanya terkena debu batu bara atau akibat-akibat daripada eksploitasi minerba, tapi hari-hari ini merupakan peluang bagi masyarakat di RI,” tambahnya.

    Jika disahkan, aturan ini tidak hanya membuka ruang baru bagi perguruan tinggi untuk berkembang, tetapi diklaim juga mendukung prinsip keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan UUD 1945. Namun, pengawasan ketat dan pengelolaan yang baik tetap diperlukan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

    Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menghadirkan wacana baru yang menarik. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas usulan agar perguruan tinggi mendapat prioritas dalam mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam.
     
    Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah ini, yang dinilai mampu membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia pendidikan. 
     
    “Demikian pula dengan perguruan tinggi dan yang keempat tentunya UMKM, usaha kecil dan sebagainya. Saya secara pribadi melihat hal ini telah terdapat makna dan maksud terlepas daripada pasal 33 tersebut baru kali ini bisa terasionalisasi,” ujar Bob Hasan dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2025.

    Usulan ini tertuang dalam pasal 51A RUU Minerba, yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi dapat diberi WIUP dengan cara prioritas. Syarat-syaratnya antara lain, luas WIUP, akreditasi perguruan tinggi minimal B, serta kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.
     
    Baca juga: Jadi Jurus Andalan Jokowi, Apa Itu Hilirisasi?
     
    “Berikutnya, penambahan pasal 51A ayat 1, WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Jadi di luar diberikan kepada Ormas keagamaan juga bisa diberikan kepada perguruan tinggi,” ungkap tenaga ahli Baleg DPR RI dalam rapat tersebut.
     
    Langkah ini disebut-sebut mampu memberikan peluang baru bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus mendukung hilirisasi minerba. Pasal lain, seperti pasal 51B, mengatur prioritas WIUP dalam rangka hilirisasi bagi badan usaha swasta dengan kriteria tertentu, termasuk peningkatan tenaga kerja dan investasi dalam negeri.
     
    Bob Hasan menekankan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, tidak lagi di dalam areal pertambangan itu masyarakat hanya terkena debu batu bara atau akibat-akibat daripada eksploitasi minerba, tapi hari-hari ini merupakan peluang bagi masyarakat di RI,” tambahnya.
     
    Jika disahkan, aturan ini tidak hanya membuka ruang baru bagi perguruan tinggi untuk berkembang, tetapi diklaim juga mendukung prinsip keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan UUD 1945. Namun, pengawasan ketat dan pengelolaan yang baik tetap diperlukan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • PKK akan Hengkang dari Suriah dengan Syarat Kurdi Mempertahankan Peran Kepemimpinan – Halaman all

    PKK akan Hengkang dari Suriah dengan Syarat Kurdi Mempertahankan Peran Kepemimpinan – Halaman all

    PKK akan Hengkang dari Suriah dengan Syarat Kurdi Mempertahankan Peran Kepemimpinan

    TRIBUNNEWS.COM- Seorang pejabat dari musuh utama Turki, Partai Pekerja Kurdistan (PKK),  mengatakan  bahwa kelompok militan tersebut bersedia mengakhiri kehadirannya di Suriah jika  Kurdi yang didukung AS di negara itu mempertahankan peran kepemimpinan di sana. 

    Ankara baru-baru ini meningkatkan ancamannya terhadap PKK, dengan memperingatkan bahwa kelompok tersebut akan dibasmi jika mereka meletakkan senjatanya.

    “Setiap inisiatif yang menghasilkan tata kelola Suriah timur laut di bawah kendali SDF, atau di mana mereka memiliki peran penting dalam kepemimpinan bersama, akan membuat kami setuju untuk meninggalkan wilayah tersebut,” kata pejabat di kantor politik PKK di Irak utara, menurut Reuters . 

    Pejabat itu juga mengatakan PKK akan terus memantau situasi dari jarak jauh jika meninggalkan Suriah, dan akan bertindak melawan pasukan Turki jika diperlukan. 

    “Masa depan Suriah akan ditentukan setelah tanggal 20 bulan ini, setelah Trump memegang kekuasaan,” pejabat itu menambahkan. 

    Milisi Kurdi yang didukung AS, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang membantu Washington mengawasi pendudukan dan penjarahan ladang minyak Suriah, sebagian besar terdiri dari pejuang yang tergabung dalam Unit Perlindungan Rakyat (YPG) – cabang PKK di Suriah. 

    Ankara telah meningkatkan serangannya terhadap SDF dan telah bersumpah untuk membasmi keberadaan suku Kurdi di Suriah. Bentrokan sengit terus terjadi di dekat Raqqa dan Manbij antara SDF dan proksi Tentara Nasional Suriah (SNA) Ankara, yang diberi perlindungan udara oleh militer Turki.

    Turki menuntut pembubaran SDF dan pengusiran semua anggota PKK di Suriah. Perjanjian gencatan senjata yang ditengahi AS gagal diberlakukan. Washington telah menyerukan “transisi terkelola” untuk proksi Kurdi-nya, dan komandan SDF Mazloum Abdi mengatakan PKK akan meninggalkan Suriah jika Ankara menyetujui penghentian permusuhan secara menyeluruh. 

    SDF, yang dibentuk pada tahun 2015, berafiliasi dengan pemerintahan otonom yang didukung AS yang telah memerintah sebagian wilayah Suriah utara selama lebih dari satu dekade. Sejak jatuhnya pemerintahan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad, muncul pertanyaan mengenai nasib faksi Kurdi di Suriah baru – yang diperintah oleh bekas cabang Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS). 

    Negosiasi diperkirakan akan diadakan dalam beberapa bulan mendatang antara berbagai faksi politik di Suriah – termasuk Kurdi. SDF telah memberi isyarat bahwa mereka bersedia bergabung dengan tentara Suriah di masa mendatang. 

    Pihak berwenang Suriah  mengatakan  bahwa kelompok bersenjata telah sepakat untuk bubar dan berintegrasi “di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan.”

    “Ada dua otoritas de facto di Suriah sekarang – [Pemerintahan Otonom Suriah Utara dan Timur] AANES dan HTS. AS berupaya untuk memastikan kerja sama antara kedua pihak menjelang negosiasi formal pada bulan Maret untuk membentuk pemerintahan Suriah yang bersatu,” kata Fethullah Husseini, seorang pejabat dari AANES, kepada The New Arab pada hari Kamis.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Daftar NPWP Online Kini Bisa Melalui Coretax System, Ini Caranya

    Daftar NPWP Online Kini Bisa Melalui Coretax System, Ini Caranya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi kini telah bisa dilakukan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System. Cara baru ini telah bisa diakses sejak Coretax System beroperasi 1 Januari 2025 lalu.

    “Sejak 1 Januari 2025 pendaftaran NPWP bisa dilakukan melalui coretaxdjp.pajak.go.id. Dengan layanan terbaru ini, Anda dapat mendaftar NPWP kapan saja dan di mana saja,” papar Ditjen Pajak (DJP) di laman Instagram @ditjenpajakri, dikutip Senin (20/1/2025).

    Berikut cara mendaftar NPWP melalui Coretax System:

    Buka laman coretaxdjp.pajak.go.id
    Klif Daftar Di Sini
    Siapkan KTP dan Kartu Keluarga
    Pilih “Perorangan” untuk pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi
    Klik “Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK”
    Pilih pendaftaran dengan Aktivasi NIK
    Isikan data dan identitas Wajib Pajak
    Klik tombol Verifikasi jika data sudah lengkap dan benar
    Klik Lanjut jika data berhasil diverifikasi
    Kemudian lakukan verifikasi dengan memasukan Kode OTP yang dikirimkan ke e-mail dan nomor telepon pribadi
    Klik Lanjut setelah data berhasil diverifikasi
    Tambahkan data Orang yang Mempunyai Hubungan Istimewa, seperti pasangan, anak cucu, saudara atau orang tua kemudian Klik ‘Lanjut’
    Isikan data sumber penghasilan dan Klik ‘Simpan’
    Pastikan terdapat checklist pada kolom kode KLU dan klik ‘Lanjut’
    Isikan kedua kolom alamat yakni alamat domisili dan alamat sesuai KTP
    Pastikan ‘Alamat Sesuai KTP’ sesuai dengan data dalam KTP
    Isikan data geometris sehingga muncul data berupa altitude dan latitude
    Klik tombol ‘Verifikasi’ dan ketika sudah berhasil klik ‘Lanjut’
    Lakukan validasi foto dalam bentuk unggahan foto atau foto terbaru pada kamera
    Setelah foto berhasil tervalidasi oleh sistem klik ‘Lanjut’
    Langkah terakhir, checklist konfirmasi pernyataan kepatuhan dan klik tombol ajukan permohonan.

    Setelah semua langkah telah dilalui, Ditjen Pajak juga mengingatkan untuk melakukan cek berkala kotak masuk e-mail Anda untuk mendapatkan informasi terkait penerbitan NPWP yang didaftarkan.

    (arj/haa)