Xcloud.id

Blog

  • Houthi Yaman Libur Dulu, Cabut Blokade Laut Merah: Sudah Lemah atau Karena Gencatan Senjata Gaza? – Halaman all

    Houthi Yaman Libur Dulu, Cabut Blokade Laut Merah: Sudah Lemah atau Karena Gencatan Senjata Gaza? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Ansarallah (Houthi) Yaman, mengumumkan rencana untuk menghentikan blokade mereka terhadap pengiriman arus barang maritim di Laut Merah, Minggu (19/1/2025).

    Pencabutan blokade itu, dilaporkan dimulai dengan penghentian permusuhan dan serangan terhadap kapal-kapal “non-Israel”. 

    “Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Houthi (HOCC) mengeluarkan pernyataan mencabut blokade selama setahun terhadap pengiriman di Laut Merah, menyusul penerapan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza,” tulis laporan ME, dikutip Senin (20/1/2025).

    Seperti dilaporkan, gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas dilakukan dalam kerangka pertukaran sandera dan tahanan. 

    Tahap pertama pertukaran tahanan berlangsung dengan sukses pada hari Minggu dengan bentuk pembebasan 90 tahanan Palestina oelh Israel ditukar dengan tiga sandera Israel yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

    Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Houthi mengatakan kalau ke depannya, mereka tidak akan menyerang sebagian besar kategori kapal yang melintas di Laut Merah:

    Kapal-kapal yang dinyatakan Houthi tidak akan diserang adalah:

    Kapal yang menuju Israel
    Kapal Amerika atau Inggris
    Kapal yang sebagian dimiliki oleh entitas Israel
    Kapal yang dioperasikan oleh kepentingan Israel tetapi dimiliki oleh negara lain

    Kelompok Ansarallah Houthi Yaman mengklaim rudal hipersonik Palestine 2 yang mereka luncurkan ke Israel menghantam pangkalan udara Nevatim, Negev, wilayah pendudukan Israel pada Sabtu (29/12/2024). (Anews/File)

    Kapal Berentitas Sepenuhnya Israel Tetap Jadi Target 

    Meski begitu, Houthi masih berencana untuk menyerang kapal yang sepenuhnya dimiliki Israel atau berbendera Israel, setidaknya sampai semua fase perjanjian gencatan senjata dilaksanakan.

    “Kapal-kapal yang sepenuhnya milik Israel ini “dilarang melintasi Laut Merah, Bab-el-Mandeb, Teluk Aden, Laut Arab, dan Samudra Hindia saat ini,” kata pernyataan HOCC.  

    Dalam sebuah peringatan, kelompok itu mengatakan kalau mereka akan melanjutkan serangan terhadap pengiriman komersial jika pasukan Amerika Serikat (AS) dan Inggris menyerang Yaman lagi. 

    Jika itu terjadi, kelompok itu memperingatkan, mereka dapat melanjutkan serangannya terhadap pengiriman khusus Amerika dan Inggris. 

    Pada Jumat, pemimpin Houthi, Malik Al-Houthi menyatakan kalau “operasi angkatan laut kelompok itu telah mencapai hasil yang menentukan dan kemenangan nyata” dalam bentuk pengumuman gencatan senjata di Gaza.

    Namun, Houthi tetapi memperingatkan bahwa kegiatan kelompok itu dapat dilanjutkan jika pertempuran kembali terjadi di Gaza.

    “Pada tahap apa pun di mana musuh Israel kembali melakukan agresi dan eskalasi, kami akan siap mendukung (Hizbullah),” kata Al-Houthi. 

    Sebuah kapal komesial tampak mengalami kebakaran dengan asap hitam membumbung seusai mendapat serangan di Laut Merah, Yaman. Pusat Koordinasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan insiden keamanan serangan baru di dekat Yaman, Senin (26/8/2024). (MNA/Tangkap Layar)

    Gencatan Senjata Gaza Cuma Alasan, Houthi Sudah Lemah Dihajar AS

    Keputusan kelompok tersebut untuk tidak lagi melancarkan serangan rudal antikapal dan pesawat nirawak di Laut Merah telah diantisipasi oleh banyak pihak di industri pelayaran. 

    Dimitris Maniatis, CEO perusahaan pelayaran dan logistik Marisks, mengatakan kepada Reuters bahwa kemampuan Houthi telah berkurang secara signifikan akibat serangan udara Israel dan Amerika selama bulan lalu.

    “(Karena melemahnya kekuatan) sehingga kelompok tersebut menginginkan “alasan untuk mengumumkan gencatan senjata” dan mengakhiri kampanye (blokade Laut Merah) mereka,” kata pernyataan itu dilansir ME. 

    Beberapa sumber lain mengatakan kepada Reuters kalau pelaku industri pelayaran sudah berencana kembali menggunakan rute dan jalur Laut Merah.

    “Meski demikian perusahaan pelayaran papan atas telah menekankan bahwa mereka masih berencana untuk menunggu dan melihat bagaimana situasi menjadi stabil,” kata laporan ME. 

    Terlepas dari apakah jaminan mereka terhadap pelayaran Barat tetap berlaku atau tidak, pasukan Houthi tampaknya telah memilih target kapal yang tidak sejalan dengan kriteria mereka sebelumnya, dan kadang-kadang menyerang kapal yang terkait dengan sponsor asing mereka sendiri. 

    Nasib kapal pengangkut mobil Galaxy Leader yang dibajak dan awaknya yang terdampar masih belum pasti.

    Kapal ro/ro tersebut telah tertahan di jangkar di lepas pantai barat laut Yaman selama lebih dari setahun. 

    Pada hari yang sama dengan pengumuman HOCC, para pemimpin Houthi mengklaim upaya kedelapan untuk menargetkan kapal induk USS Harry S. Truman di Laut Merah.

    Seperti klaim sebelumnya tentang serangan Houthi terhadap kapal induk, Komando Pusat AS belum berkomentar. 

    Sebuah rudal yang ditembakkan oleh Houthi di Yaman dilaporkan menghantam atap sebuah rumah di pemukiman Israel di selatan Yerusalem Timur, di Yerusalem pada tanggal 14 Januari 2025 (Tangkap layar X)

    Bombardir Tel Aviv Jika Langgar Gencatan Senjata

    Militan sayap kanan Yaman, Houthi mengancam akan terus melakukan serangan ke kapal dagang Israel dan membombardir kota Tel Aviv jika PM Netanyahu melanggar gencatan senjata Gaza.

    Ancaman ini juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree usai militant Yaman ini berhasil menghujani tiga kota Israel yakni Eilat, Tel Aviv, hingga Ashkelon.

    Serangan ke sejumlah kota terbesar Israel itu dilakukan sebagai respons Houthi terhadap Israel yang terus melakukan serangan ke Gaza menjelang digelarnya gencatan senjata pada Minggu (19/1/2025).

    Seree mengungkap bahwa pesawat tempur Israel masih gencar melakukan serangan di wilayah Gaza walau kesepakatan gencatan sudah senjata disetujui. 

    Imbas serangan ini tim medis di Gaza mencatat setidaknya ada 119 orang tewas sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada Rabu lalu.

    Houthi menilai Israel tak sungguh-sungguh dalam menjalankan perjanjian gencatan senjata, mengatakan perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas mengakhiri perang namun tidak mengakhiri konflik.

    Mengantisipasi terjadinya serangan serupa, Houthi mengancam akan menyerang Israel dengan rudal-rudal secara langsung serta turut menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden.

    Houthi baru akan menghentikan serangan terhadap Israel, setelah dimulainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    “Kami akan terus memantau tahap-tahap pelaksanaan perjanjian ini,” kata Mohammed al-Bukhaiti kepada Al Jazeera.

    “Jika Israel menghentikan agresi di Gaza, dan jika AS, Inggris, dan Israel menghentikan agresi terhadap Yaman, Houthi akan menghentikan operasi mereka, termasuk serangan terhadap angkatan laut dan kapal komersial,” imbuhnya.

    Serangan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Houthi.

    Sejak Israel melakukan serangan ke Gaza, Kelompok tersebut telah meluncurkan roket ke sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Gaza. 

    Tak hanya itu untuk memukul mundur ekonomi Israel, Houthi juga menargetkan angkatan laut dan kapal komersial yang terkait dengan Israel dan sekutunya yang melewati Bab al-Mandeb di Laut Merah.

    Akibat serangan tersebut reputasi israel yang selama ini dikenal sebagai mitra dagang yang aman kini mulai tercoreng.

    Hamas: Terima Kasih Houthi

    Menjalang digelarnya gencatan senjata yang akan dimulai pada hari ini pukul 08.30 waktu setempat atau 13.30 WIB.

    Wakil kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya mengucapkan terima kasih kepada para sekutunya yakni Houthi di Yaman yang telah membantu tercapainya gencatan senjata itu.

    Selain Houthi, al-Hayya juga turut Ia juga berterima kasih kepada Hizbullah di Lebanon yang kehilangan ratusan pemimpin dan pejuang dalam mendukung perlawanan Palestina.

    Lebih lanjut ia berterima kasih kepada Iran yang meluncurkan Operasi Janji Sejati 1 dan 2 untuk membalas serangan Israel dan memblokir jalur kapal Israel.

    “Terima kasih kepada Republik Islam, gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak,” katanya dimuat Press TV.

    “Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, dan tidak ada di antara kami yang akan mengabaikan pengorbanan rakyat kami di Jalur Gaza,” imbuhnya.

    Isi Poin Gencatan Senjata

    Sebagai Informasi, Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata yang akan dimulai pada 19 Januari.

    Adapun proses gencatan senjata akan berlangsung selama 42 hari, dibagi menjadi tujuh tahap.

    Untuk setiap tahap nantinya, 3-4 sandera Israel dan tahanan Palestina akan dibebaskan.

    Dua sumber yang dekat dengan Hamas menyebutkan, kelompok sandera pertama yang dibebaskan terdiri dari 3 tentara wanita Israel.

    Sementara dari pihak Israel menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina, mayoritas perempuan, yang akan dibebaskan sebagai ganti tawanan Israel di Gaza.

    Berikut adalah poin perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas.

    Fase Pertama 

    Hamas membebaskan 33 sandera termasuk warga sipil dan tentara perempuan, anak-anak dan warga sipil berusia di atas 50 tahun.
    Israel membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 untuk setiap tentara perempuan.
    Penghentian pertempuran, pasukan Israel bergerak keluar dari daerah berpendudukan ke pinggiran Jalur Gaza.
    Warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke rumah, lebih banyak bantuan memasuki Jalur Gaza.
    Pada tahap pertama, pasukan Israel akan mundur ke pinggiran Gaza dan banyak warga Palestina akan dapat kembali ke sisa-sisa rumah mereka saat bantuan masuk.

    Fase Kedua

    Deklarasi “Ketenangan berkelanjutan”. Pengumuman kembalinya ketenangan yang berkelanjutan atau penghentian operasi militer dan permusuhan.
    Hamas membebaskan sandera laki-laki yang tersisa (tentara dan warga sipil) dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang belum dinegosiasikan dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    Fase Ketiga

    Jenazah sandera Israel yang telah meninggal ditukar dengan jenazah pejuang Palestina yang telah meninggal.
    Pelaksana rencana rekonstruksi di Gaza yang akan dilakukan di bawah pengawasan internasional
    Penyeberangan perbatasan untuk pergerakan masuk dan keluar Gaza dibuka kembali

     

  • Anak Majikan Bunuh Satpam, Ibunda Pelaku:  Itu Membuat Kepedihan Mendalam di Hati Saya – Halaman all

    Anak Majikan Bunuh Satpam, Ibunda Pelaku:  Itu Membuat Kepedihan Mendalam di Hati Saya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Farida Felix mengaku sangat sedih terkait perbuatan anaknya Abraham Michael yang membunuh satpam yang bertugas di rumah mereka, Septian (37).

    Farida Felix menyampaikan permohonan maaf saat rilis kasus di Polresta Bogor Kota, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

    Ia menangis sebab anaknya tega melakukan pembunuhan terhadap satpamnya sendiri.

    “Saya sangat tidak setuju dengan pembunuhan itu. Karena itu membuat kepedihan yang mendalam di hati saya, itu membuat kepedihan sangat mendalam di hati saya,” kata Ibu kandung Abraham, Farida Felix kepada wartawan sambil terisak.

    Ia pun ingin menemui keluarga Septian yang diketahui berasal dari Pelabuhanratu, Sukabumi.

    “Saya sebenarnya ingin bertemu dengan keluarganya Septian ingin sekali bertemu tapi saya gak tahu rumahnya, saya gak tahu alamatnya, saya gak tahu nomor teleponnya, saya gak tahu bagaimana menghubunginya,” ujarnya.

    Ia mengaku akan berlutut meminta maaf kepada keluarga Septian.

    “Saya akan berlutut minta maaf kepada ibunya Septian karena anak saya melakukan itu di bawah kontrol obat-obat yang dimakannya,” ucapnya.

    Di sisi lain, Farida tetap membanggakan anaknya itu.

    Menurutnya, Septian menurutnya orang yang sangat baik.

    “Jadi saya sangat sedih, sangat sedih. Septian itu anak yang baik, dia selalu mengucapkan selamat pagi bu, selamat malam bu itu yang selalu diucapkan dia kepada saya,” tandasnya.

    Sementara itu, Abraham sendiri tidak mengeluarkan sepatah kata apapun.

    Ia hanya bisa menunduk saat digiring dari ruang tahanan oleh polisi.

    Ia sudah mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol.

    “Terhadap tersangka kita jerat dengan Pasal 340 KUHP atau 338 atau pasal 351 ayat 3. Dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan seumur hidup,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo.

    Penulis: Rahmat Hidayat

  • DPR buka peluang panggil Menteri KKP dalami soal pagar laut

    DPR buka peluang panggil Menteri KKP dalami soal pagar laut

    “Mungkin ya, karena agenda dari komisi teknis belum ada, mungkin setelah masuk masa sidang kita lihat di komisi teknis yang bersangkutan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membuka peluang pihaknya akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mendalami ihwal pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten.

    Dia mengatakan pemanggilan tersebut kemungkinan akan dilakukan setelah DPR RI memasuki masa sidang baru usai masa reses berakhir.

    “Mungkin ya, karena agenda dari komisi teknis belum ada, mungkin setelah masuk masa sidang kita lihat di komisi teknis yang bersangkutan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia pun mengaku sudah menanyakan kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono terkait pembongkaran pagar laut yang sempat menuai polemik tersebut.

    Dari penjelasan yang diperolehnya, dia menyebut pembongkaran akan dilakukan oleh KKP selama kurun waktu 20 hari, dan kayu yang dibongkar akan dijadikan sebagai alat bukti dalam penyelidikan.

    “Menteri KKP sudah menyebutkan dalam jangka waktu 20 hari dan kemudian ada yang diserahkan untuk barang bukti,” ujarnya.

    Dia pun berharap baik KKP maupun TNI Angkatan Laut (AL) dapat saling berkoordinasi dalam aktivitas pembongkaran pagar laut tersebut guna menghindari polemik yang menyeruak ke publik

    “Sehingga saya pikir polemik yang ada di lapangan bisa selesai dengan tupoksi masing-masing, dan pesan dari kami kepada Kementerian KKP untuk melakukan koordinasi dengan institusi terkait,” tuturnya.

    Sebelumnya, Sabtu (18/1), TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama dengan masyarakat sekitar membongkar pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pembongkaran tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto. Dia mengatakan ada 600 orang yang merupakan gabungan anggota TNI AL dan masyarakat sekitar dalam pembongkaran pagar-pagar laut tersebut

    Sementara itu pada Minggu (19/1), KKP memberi sinyal untuk menunda pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten karena masih proses penyidikan.

    “Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah (penyidikan),” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali.

    Menurut dia, seharusnya pagar laut dari bambu itu menjadi barang bukti dari kegiatan yang ia nilai ilegal tersebut.

    “Saya dengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya tidak tahu, harusnya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa (dicabut),” ucapnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Adakah Relevansi antara Temuan OCCRP dengan Sertifikat HGU? Saatnya Jokowi Diperiksa atas Kekayaannya

    Adakah Relevansi antara Temuan OCCRP dengan Sertifikat HGU? Saatnya Jokowi Diperiksa atas Kekayaannya

    Penulis: Ali SyariefTemuan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tentang aliran dana besar-besaran yang melibatkan para pemimpin dunia menjadi sorotan publik internasional. Laporan ini mengungkap praktik-praktik mencurigakan terkait pengelolaan aset yang disinyalir digunakan untuk memperkaya segelintir orang, termasuk para elit politik. Di Indonesia, temuan ini memunculkan kembali pertanyaan publik terkait sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang selama ini menjadi isu sensitif dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertanyaan yang mengemuka adalah: adakah hubungan antara temuan OCCRP dan kekayaan Jokowi yang selama ini dianggap “bersih”?

    Mengapa Sertifikat HGU Menjadi Isu Penting?

    Sertifikat HGU adalah dokumen yang memberikan hak pengelolaan lahan kepada individu atau korporasi selama jangka waktu tertentu. Dalam konteks Indonesia, sertifikat HGU sering kali menjadi subjek kritik karena dianggap sebagai celah bagi para elit untuk menguasai lahan negara secara masif. Publik sering mendengar bahwa pemerintah, khususnya di era Jokowi, gencar memberikan konsesi lahan kepada sejumlah korporasi besar. Namun, minimnya transparansi mengenai kepemilikan HGU ini membuat masyarakat curiga bahwa ada praktik-praktik yang melibatkan konflik kepentingan, termasuk potensi pengelolaan kekayaan keluarga presiden.

    Temuan OCCRP dan Potensi Relevansi dengan HGU

    OCCRP mengungkap pola aliran dana dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik di berbagai negara. Dalam konteks ini, relevansi dengan isu HGU di Indonesia menjadi menarik. Sebagai presiden yang gencar melakukan reformasi agraria, Jokowi sering digadang-gadang sebagai pemimpin pro-rakyat. Namun, laporan OCCRP yang menyebutkan kemungkinan keterlibatan pemimpin-pemimpin dunia dalam aktivitas keuangan mencurigakan dapat menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan kebijakan pemerintahannya terkait pengelolaan aset negara, termasuk HGU.

    Apalagi, dalam beberapa kesempatan, publik mencatat adanya tuduhan bahwa beberapa aset milik keluarga Jokowi terkait dengan lahan yang dikelola melalui skema HGU. Temuan OCCRP dapat digunakan sebagai dasar untuk mendalami keterkaitan ini, terutama jika ditemukan bukti bahwa ada aliran dana mencurigakan yang melibatkan pihak-pihak di sekitar lingkar kekuasaan Jokowi.

    Saatnya Jokowi Diperiksa atas Kekayaannya?

    Transparansi kekayaan pejabat publik adalah salah satu pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di tengah isu HGU dan laporan OCCRP, wacana untuk meminta Presiden Jokowi diperiksa atas kekayaannya menjadi semakin masuk akal. Publik berhak mengetahui sejauh mana keterlibatan presiden atau keluarganya dalam pengelolaan aset-aset yang selama ini dianggap sebagai milik negara.

    Tuntutan ini juga relevan mengingat janji Jokowi di awal pemerintahannya untuk memberantas korupsi dan menjaga integritas dalam tata kelola pemerintahan. Pemeriksaan kekayaan ini bukan hanya soal mempertanyakan integritas Jokowi sebagai individu, tetapi juga mengukur komitmennya terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas yang selama ini ia dengungkan.

    Menjawab Pertanyaan Publik

    Ketika publik mulai mempertanyakan hubungan antara kekayaan elit politik dengan sertifikat HGU, pemerintah wajib menjawab secara terbuka dan transparan. Jika tidak, maka isu ini akan terus menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kasus ini, langkah paling bijak adalah membuka data kepemilikan HGU dan melakukan audit menyeluruh terhadap aset-aset keluarga presiden.

    Sebagai tokoh sentral di pemerintahan, Jokowi harus menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kepentingan pribadi dalam pengelolaan aset negara. Pemeriksaan terhadap kekayaannya, termasuk potensi keterlibatan dalam temuan OCCRP, dapat menjadi momen penting untuk memperkuat kredibilitas pemerintah dan menjawab berbagai tudingan yang selama ini mencuat.

    Penutup

    Relevansi antara temuan OCCRP dan sertifikat HGU tidak dapat diabaikan. Di tengah derasnya kritik terhadap pengelolaan lahan negara, tuntutan agar Presiden Jokowi diperiksa atas kekayaannya adalah langkah logis untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pemerintahan. Ini bukan sekadar soal individu, melainkan soal membangun fondasi kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas tata kelola negara. Saatnya pemerintah menjawab pertanyaan publik dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika.

  • Keluarga Anak Majikan yang Bunuh Satpam Janji Tanggung Biaya Pendidikan Anak-anak Korban – Halaman all

    Keluarga Anak Majikan yang Bunuh Satpam Janji Tanggung Biaya Pendidikan Anak-anak Korban – Halaman all

    Keluarga Abraham Michael menegaskan akan bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak-anak satpam, Septian (37).

    Tayang: Senin, 20 Januari 2025 21:56 WIB

    TribunnewsBogor.com Rahmat Hidayat

    Abraham Michael, anak Pengacara Farida Felix, dihadirkan dalam rilis kasus dugaan pembunuhan satpam yang menjeratnya, di Polresta Bogor Kota Senin (20/1/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Keluarga Abraham Michael menegaskan akan bertanggung jawab terhadap kewajiban kepada keluarga satpam, Septian (37).

    Keluarga berjanji akan membayarkan hak gaji dari Septian (37).

    Septian tewas ditusuk oleh Abraham menggunakan pisau di rumah mewah Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (17/1/2025).

    “Saya mewakili ibu tersangka menyampaikan kepada keluarga korban untuk datang menemui kami atau kami menemui beliau untuk memberikan gaji bapak Septian yang terakhir dan akan tetap berjalan,” kata pengacara keluarga Abraham, Bartua Hutapea di Mako Polresta Bogor Kota, Senin (20/1/2025).

    Selain itu, keluarga Abraham akan menanggung biaya pendidikan anak dari Septian.

    “Kami juga menyampaikan akan menanggung biaya pendidikan dari anak-anak pak Septian di sekolah dan biaya tunjuangan hidup dan juga untuk duka citanya,” ujarnya.

    Keluarga Abraham menyerahkan kepada polisi untuk mengawal kasus ini.

    “Untuk selebihnya kita serahkan kepada kepolisian yang akan menyidik agar terang jelas perkara ini,” tandasnya.

    Penulis: Rahmat Hidayat

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Survei Litbang Kompas: Tingkat kepuasan Prabowo-Gibran 80,9 persen

    Survei Litbang Kompas: Tingkat kepuasan Prabowo-Gibran 80,9 persen

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei terbaru Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang disiarkan di Jakarta, Senin, mengungkap tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

    Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4–10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    alam hasil survei itu, yang juga dibagikan oleh Tim Media Prabowo di Jakarta, Senin, responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga mencakup mereka yang bukan pemilih pasangan tersebut saat Pilpres 2024.

    Sejumlah responden yang saat Pilpres 2024 memilih pasangan lain seperti Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., mayoritas juga menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Tingkat kepuasan dari responden yang bukan pemilih Prabowo-Gibran rata-rata di atas 70 persen.

    alam survei yang sama, responden yang bukan pemilih partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), mayoritas juga menyatakan puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Koalisi Indonesia Maju merupakan gabungan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

    Para responden yang memilih partai-partai di luar KIM seperti PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan partai lainnya mayoritas menyatakan kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Rata-rata angkanya mencapai di atas 70 persen.

    Dalam survei yang sama, Litbang Kompas juga merinci kelompok responden yang menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintah. Hasilnya, 84,7 persen responden dari kelompok masyarakat bawah menyatakan puas, kemudian 81,4 persen responden dari kelompok masyarakat menengah bawah juga menyatakan puas.

    Dalam survei yang sama, 75,3 persen responden dari kelompok masyarakat menengah atas menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, dan 67,9 persen responden dari kelompok masyarakat atas juga menyatakan sikap yang sama.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tersangka Judol Bolak-balik Jakarta-Kamboja untuk Latih Orang Nasional 20 Januari 2025

    Tersangka Judol Bolak-balik Jakarta-Kamboja untuk Latih Orang Nasional 20 Januari 2025

    Tersangka Judol Bolak-balik Jakarta-Kamboja untuk Latih Orang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah tersangka pengelola situs
    judi online
    (
    judol
    ) rutin bolak-balik
    Kamboja
    dan
    Jakarta
    untuk melatih pekerja sebelum dikirim ke Kamboja untuk dipekerjakan sebagai pegawai situs judol.
    “Jadi, mereka yang pulang pergi Kamboja-Jakarta ini mengawasi, memastikan apakah sudah bisa dibawa ke Kamboja,” ujar Direktur Tipidsiber
    Bareskrim Polri
    Brigjen Himawan Bayu Aji saat konferensi pers di Lobi Utama Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).
    Himawan tidak mengungkapkan secara jelas siapa tersangka yang dimaksud.
    Namun, dalam konferensi pers, ada beberapa sosok yang disebutkan rutin bolak-balik Jakarta.
    Sosok pertama adalah HJ alias RZ alias Zeus yang merupakan manajer customer service website RGO Casino. 
    “Jadi yang bersangkutan (Zeus) memiliki dua paspor yang sering digunakan mondar-mandir antara Kamboja dengan Jakarta,” jelas Himawan.
    RZ alias Zeus ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 18 Desember 2024.
    Kemudian, sosok kedua adalah KK yang diduga pemilik dan pengendali dari website judi online Agen 138.
    Saat ini, KK berstatus buron dan diduga tengah berada di Kamboja.
    “Kalau tadi saya sebutkan ada yang DPO, yang KK itu DPO, yang belum kita dapatkan, yang kemungkinan itu ada di Kamboja,” lanjut Himawan.
    Lalu, sosok ketiga adalah KW yang merupakan manajer customer service dari situs Agen 138, yang ditangkap di Jakarta pada 14 Januari 2025. Agen 138 diketahui berbasis di Lampung, Sumatera Selatan.
    KW bertugas untuk mengawasi kerja para pegawai customer service yang bekerja secara daring.
    Dari tiga sosok yang disinggung, Himawan belum membocorkan pihak mana yang mengirim pekerja dari Indonesia ke Kamboja.
    Hari ini, Bareskrim Polri menetapkan 11 orang tersangka yang diduga terlibat dalam operasional tiga situs judol yang berbeda, yaitu H5 GF777, RGO Casino, dan Agen 138.
    Dari tiga kasus ini, polisi menyita barang bukti kurang lebih senilai Rp 61 miliar.
    Selain uang tunai dan rekening penampung, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain seperti perangkat elektronik, mobil, hingga motor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dongkrak Sektor Pertanian, Bupati Malang Hibahkan Jalan Usaha Tani 276 Meter

    Dongkrak Sektor Pertanian, Bupati Malang Hibahkan Jalan Usaha Tani 276 Meter

    Malang (beritajatim.com) – Guna mendongkrak optimalisasi hasil pertanian, Bupati Malang HM Sanusi menghibahkan Jalan Usaha Tani bagi masyarakat di Dusun Kauman, Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Senin (20/1/2025) .

    Jalan Usaha Tani tersebut, diharapkan mampu menjadi penopang hilir mudik dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Sehingga, akses jalur transportasi hasil pertanian, bisa diangkut secepat mungkin hingga ke tangan konsumen.

    “Manfaat jalan tani ini disampaikan transportasi, untuk memudahkan para petani memindahkan hasil panen mereka menuju produksi produksi pertanian,” ungkap Sanusi.

    Dengan begitu, lanjut Sanusi, produksi hasil pertanian bagi masyarakat di Dusun Kauman, Desa Kalipare, bisa menggairahkan hasil cocok tanam petani untuk menopang ketahanan pangan secara nasional maupun swadaya.

    “Kalau jalan sudah baik, kemudahan swasembadaya pangan bisa terlaksana ke depan,” tegas Sanusi.

    Sanusi juga menyinggung soal harga cabai yang cukup mahal di pasaran. Menanggapi hal ini, Sanusi bilang pihaknya memberikan subsidi angkutan bagi petani cabai untuk menekan tingginya harga cabai.

    “Ya kita beri subsidi angkutan. Disperindag sudah saya tugasi kalau ada harga cabai yang lebih mahal atau lebih murah, kita ambil yang murah dengan kita subsidi biaya angkutannya,” ujarnya.

    Sanusi menambahkan, di Kabupaten Malang harga cabai cenderung lebih murah karena pusat tanaman cabai, juga ada di Kabupaten Malang.

    “Pusat tanaman cabai ada di Malang. Sehingga lebih murah harganya,” pungkas Sanusi.

    Adapun hibah Jalan Usaha Tani di Dusun Kauman, Desa Kalipare, Kabupaten Malang ini, sepanjang 276 meter dengan lebar lebih dari tiga meter. Kontur Jalan Usaha Tani merupakan rabat beton untuk memudahkan petani mengangkut hasil panen mereka. (yog/ian)

  • KPPU Kanwil I – BPS Sumut kolaborasi perkuat data persaingan dan kemitraan

    KPPU Kanwil I – BPS Sumut kolaborasi perkuat data persaingan dan kemitraan

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    KPPU Kanwil I – BPS Sumut kolaborasi perkuat data persaingan dan kemitraan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka mempererat silahturahmi dan koordinasi, sekaligus menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara KPPU dengan BPS tentang penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik bidang persaingan usaha dan kemitraan yang telah ditandatangani pada Bulan Juli 2017, Kepala KPPU Kanwil I Medan Ridho Pamungkas beserta tim melakukan kunjungan kerja ke BPS Perwakilan Sumatera Utara yang diterima langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sumut Asim Saputra dan didampingi oleh Kepala Bagian Umum Rahmat Gustiar.

    Ridho Pamungkas menyampaikan bahwa KPPU dan BPS memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung perekonomian dan kebijakan berbasis data. Pada setiap kajiannya, KPPU membutuhkan data pasar yang akurat untuk menganalisis tingkat persaingan usaha seperti data statistik terkait harga, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di berbagai sektor.

    “Tahun ini KPPU Kanwil I akan fokus pada kegiatan kajian strategis di sektor energi, ekonomi digital dan pangan serta kajian unggulan daerah di sektor perkebunan kelapa sawit,” katanya. 

    Ridho juga sangat mengapresiasi peran BPS dalam menyajikan data perkembangan inflasi secara rutin, dimana data yang disajikan tidak hanya sebatas angka, namun juga insight dan solusi kebijakan juga disampaikan oleh BPS.

    “Dengan adanya data statistik yang valid dari BPS, hal tersebut akan membantu KPPU dalam memberikan analisis tentang implikasi persaingan usaha secara lebih tepat,” tambahnya. 

    Dalam tanggapannya, Asim Saputra juga menyampaikan bahwa BPS Provinsi Sumut siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan KPPU. “Tidak hanya dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh KPPU, namun juga dapat memberikan pelatihan terkait pengumpulan, pengolahan, dan analisis data,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Senin (20/1). 

    Dengan metodologi survei yang kuat dalam mengumpulkan data primer, maka hasil survei tersebut bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan persaingan yang lebih efektif. Asim berharap dengan kerja sama yang erat, KPPU dan BPS dapat saling mendukung untuk menciptakan pasar yang lebih sehat dan ekonomi yang lebih adil berdasarkan data yang terpercaya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU Sumbar gelar rakorda evaluasi Pilkada Serentak 2024 

    KPU Sumbar gelar rakorda evaluasi Pilkada Serentak 2024 

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    KPU Sumbar gelar rakorda evaluasi Pilkada Serentak 2024 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Konsolidasi Daerah Evaluasi Pemilihan Serentak Nasional 2024 mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024.

    Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari dari 18–20 Januari 2025 di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP). 

    Kegiatan ini dihadiri 1.362 peserta dengan melibatkan jajaran KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, serta instansi seperti Kesbangpol, Polda, dan Kejaksaan Tinggi. 

    Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024 mencakup semua tahapan. 

    “Materi evaluasi juga mencakup peran stabilitas politik, pendidikan politik, serta penegakan hukum dalam pemilu,” sebut Surya Efitrimen, Minggu (19/1).

    Polda Sumbar menyoroti pentingnya keamanan selama tahapan pemilihan, termasuk antisipasi intimidasi terhadap pemilih. Kejaksaan Tinggi Sumbar melalui Asintel Andi Irfan menekankan penguatan Sentra Gakkumdu untuk mencegah dan menangani pelanggaran pemilu dengan cepat dan efektif.

    Kesbangpol Sumbar menggarisbawahi keberhasilan pendidikan politik yang menjangkau 17.500 warga di 19 kabupaten/kota selama dua tahun terakhir. 

    “Peningkatan partisipasi pemilih harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Kepala Bidang Poldagri Kesbangpol, Syahluddin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (20/1). 

    Pada sesi arahan dari Ketua dan Anggota KPU Sumbar, disampaikan pentingnya koordinasi, pemahaman regulasi, dan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas Pemilu.

    Sumber : Radio Elshinta