Blog

  • Jangan Lewatkan Rakyat Bersuara ‘LAGA’ HASTO VS KPK DI PRAPERADILAN, Malam Ini bersama Davie Pratama, Guntur Romli, Emrus Sihombing, dan Narasumber Kredibel Lainnya, Live di iNews

    Jangan Lewatkan Rakyat Bersuara ‘LAGA’ HASTO VS KPK DI PRAPERADILAN, Malam Ini bersama Davie Pratama, Guntur Romli, Emrus Sihombing, dan Narasumber Kredibel Lainnya, Live di iNews

    loading…

    Jangan Lewatkan Rakyat Bersuara LAGA HASTO VS KPK DI PRAPERADILAN Malam Ini bersama Davie Pratama, Guntur Romli, Emrus Sihombing, dan Narasumber Kredibel Lainnya, Live di iNews

    JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini resmi menggelar sidang praperadilan antara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan ini diajukan terkait penetapan Hasto sebagai tersangka KPK.

    Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara ‘LAGA’ HASTO VS KPK DI PRAPERADILAN bersama Davie Pratama, Guntur Romli, Emrus Sihombing, dan para narasumber kredibel lainnya akan kembali membahas secara mendalam perihal kasus Hasto yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku .

    KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan upaya penetapan Harun Masiku sebagai Anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam tindakan obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

    Sidang praperadilan ini menjadi sorotan publik, mengingat posisi Hasto sebagai sekjen partai besar di Indonesia. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan kejelasan atas kasus ini dan menjadi pembelajaran bagi penegakan hukum di Indonesia. Lantas, bagaimana para pakar membahas persoalan ini?

    Saksikan selengkapnya malam ini di Rakyat Bersuara ‘LAGA’ HASTO VS KPK DI PRAPERADILAN bersama para narasumber, Guntur Romli-Politisi PDI Perjuangan, Emrus Sihombing-Pengamat Politik, Patra M Zen-Pengacara Hasto Kristiyanto, Yudi Purnomo – Eks Penyidik KPK, Boyamin Saiman – Koordinator MAKI, Irma Hutabarat – Politisi PSI, Martin Simanjuntak – Praktisi Hukum, Pukul 19.00 WIB, live hanya di iNews.

    (zik)

  • Jalan rusak menuju SMK Cengkareng 2 bukan milik Pemprov DKI Jakarta

    Jalan rusak menuju SMK Cengkareng 2 bukan milik Pemprov DKI Jakarta

    Besok kita akan duduk kembali dengan pihak Perumnas, terkait dengan rencana mereka ke depan seperti apa

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Suku Dinas Bina Marga Darwin Ali menyatakan jalan rusak menuju SMK Cengkareng 2 di Cengkareng Timur, Jakarta Barat bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melainkan milik Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas Perumnas).

    Jalan yang rusak itu sempat viral di media sosial setelah salah seorang siswa SMK Cengkareng 2 mengunggah kondisi jalan yang rusak dan berlumpur tersebut.

    “Itu bukan milik pemda tetapi milik Perumnas,” kata Kepala Suku Dinas Bina Marga Darwin Ali melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

    Namun demikian, Pemprov DKI tetap menunjukkan atensi dengan menerjunkan sejumlah personel Suku Dinas Bina Marga Jakbar untuk memperbaiki sebagian jalan yang rusak tersebut.

    “Tapi untuk sementara badan jalan yang berlubang itu akan kita uruk,” terang Darwin.

    Sementara itu, Lurah Cengkareng Timur Boy Purba menyebut pihak pemda tidak dapat berbuat banyak lantaran jalan tersebut masih dikelola Perumnas.

    “Jadi kami juga sudah berupaya, sebelumnya juga ya, untuk duduk bareng dengan Perumnas, untuk kita mencarikan solusi ke depan. Tetapi mungkin karena dari teman-teman Perumnas ini ada keterbatasan, jadi kita belum dapat solusi ke depan. Kondisinya seperti itu,” ucap Boy di lokasi, Selasa.

    Esok, Rabu (22/1), pihak Boy akan bertemu dengan Perumnas untuk membahas nasib jalan rusak tersebut selanjutnya.

    “Besok kita akan duduk kembali dengan pihak Perumnas, terkait dengan rencana mereka ke depan seperti apa,” tutur Boy.

    Pantauan ANTARA di lokasi pada Selasa sekitar pukul 12.00 WIB, puluhan petugas dengan seragam kuning tengah meratakan aspal yang baru saja dihampar di atas jalan yang rusak tersebut.

    Satu unit mesin vibro digunakan secara bergantian oleh para petugas untuk meratakan aspal. Hingga pukul 13.00 WIB, hanya area di depan SMK Cengkareng 2 yang sudah dilapisi aspal, sementara bagian jalan yang lain belum dikerjakan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Saya Titip Jangan Bikin Parpol ya Mas

    Saya Titip Jangan Bikin Parpol ya Mas

    loading…

    Politikus PKS Mardani Ali Sera menyarankan kepada Anies Baswedan agar tidak mendirikan partai politik. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan , Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan itu, Mardani menyarankan Anies tak mendirikan partai politik.

    “Pertama udah lama nggak ketemu. Kedua, Mas Anies ngundang makan,” kata Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Selain itu, Mardani menuturkan, Anies sempat membahas menjaga Indonesia. Ia mengaku turut membahas tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yabg dirilis Litbang Kompas.

    “Beliau melihat bahwa kita perlu terus menjaga Indonesia, salah satu obrolan pas hari itu, itu kita baca koran 80% tingkat kepuasan Pak Prabowo, kita bangga lah,” katanya.

    “Tapi Mas Anies menyampaikan salah satunya karena tidak ada perpecahan, tidak ada mengajak pendukungnya untuk menyerang, ini suatu bentuk kompetisi yang baik. Setelah selesai kompetisi, maka kita maju bersama,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Mardani mengaku turut menyampaikan pesan ke Anies agar tak membuat partai politik (parpol). “Ke depannya kayaknya beliau ingin membentuk perkumpulan untuk menjaga silaturahmi. Kalau saya titip jangan bentuk parpol ya Mas,” katanya.

    Mardani menjelaskan alasan usulan itu lantaran banyak parpol yang ingin mengusung Anies di Pilpres 2029. Apalagi, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ambang batas presiden.

    “Kan sudah ada keputusan MK semua parpol peserta pemilu yang lolos peserta pemilu bisa mengajukan, dan akan banyak yang mengajak Mas Anies, karena mutualiasme simbiosis partai kecilnya atau partai yang belum itu pengin dapat tokoh, pastinya pengin dapat tiket,” katanya.

    (abd)

  • 2 Menteri Prabowo Respons Munculnya Maskapai Baru Fly Jaya

    2 Menteri Prabowo Respons Munculnya Maskapai Baru Fly Jaya

    Jakarta

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri BUMN Erick Thohir memberikan respons akan hadirnya maskapai Fly Jaya di industri penerbangan Indonesia. Maskapai ini direncanakan mulai mengudara pada tahun 2025.

    Namun, Dudy menyebut dirinya belum menerima permintaan dari Fly Jaya untuk beroperasi. Dudy lalu menyebut siap menyambut hadirnya maskapai baru yang akan melayani masyarakat.

    “Kebetulan saya belum lihat di meja saya, nanti saya coba cek kepada staf apakah pengajuan. Tapi saya rasa hadirnya maskapai harus kita sambut dengan baik, apa pun itu, untuk bisa melayani lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Senada, Erick juga menyambut positif hadirnya maskapai baru di industri penerbangan Indonesia. Terlebih Erick menyebut saat ini Indonesia mengalami kondisi kekurangan jumlah pesawat.

    Jumlah kebutuhan pesawat tercatat sebanyak 750 sementara yang siap melayani hanya 410. Oleh karena itu siapa pun yang berinvestasi untuk menambah jumlah pesawat akan disambut oleh pemerintah.

    “Indonesia membutuhkan 750 pesawat. Kondisi hari ini baru 410 untuk pelayanan domestik. Jadi tentu siapa pun yang berinvestasi untuk peningkatan daripada jumlah pesawat tentu harus disambut dengan baik. Kami dari BUMN memaksimalkan tentu Pelita, Garuda atau Citilink secara maksimal,” imbuhnya.

    Terkait persaingan bisnis, Erick menilai Indonesia punya pangsa pasar yang cukup besar. Yang terpenting saat ini adalah memastikan kondisi kekurangan pesawat bisa diatasi.

    “Toh saya rasa marketnya cukup besar. Kalau kita lihat komparasi dengan domestik market yang ada di Amerika Dan China saya rasa kita juga potensi yang luar biasa, tinggal bagaimana kita coba bisa menambah jumlah pesawat ini ke depan,” ujarnya.

    Adapun hadirnya maskapai Fly Jaya diketahui lewat unggahan akun Instagram perusahaan. Pihak Fly Jaya berencana mengudara di tahun ini.

    “FlyJaya segera hadir untuk membawa pengalaman terbang yang lebih aman, nyaman dan terpercaya di tahun 2025,” tulis unggahan di Instagram @flyjaya, dikutip Senin (20/1).

    Fly Jaya dirancang untuk melayani rute tidak hanya ke pusat-pusat yang ramai, melainkan juga daerah-daerah terpencil yang kurang terlayani. Didirikan pada 2023, maskapai tersebut memiliki visi untuk menjembatani kepulauan Indonesia yang luas, menghubungkan banyak kabupaten dan kota dengan mudah, efisien dan andal.

    (acd/acd)

  • Vinanda dan Gus Qowim Silaturahmi ke Kapolres Kediri Kota

    Vinanda dan Gus Qowim Silaturahmi ke Kapolres Kediri Kota

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri terpilih, Vinanda Prameswati serta KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Kediri Kota. Kunjungan ini sebagai bentuk apresiasi dan komitmen dalam menjalin sinergi demi mewujudkan Kota Kediri yang aman dan tertib.

    Dalam pertemuan tersebut, Vinanda Prameswati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Kediri Kota, AKBP Bramastyo Priaji atas peran pentingnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada 2024.

    “Terima kasih kepada Kapolres Kediri Kota beserta jajaran yang telah membantu menciptakan situasi Pilkada 2024 yang aman, damai, dan kondusif. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut untuk membangun Kota Kediri yang lebih baik,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Mbak Vinanda.

    Komitmen Bersama untuk Kediri yang Lebih Baik

    Mbak Vinanda dan Gus Qowim menyatakan bahwa kolaborasi dengan Polres Kediri Kota menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Kediri.

    “Kami ingin Kota Kediri menjadi kota yang MAPAN, yaitu Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni. Dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah dan Polres, kami optimis visi ini dapat tercapai,” tambah Vinanda.

    Gus Qowim menambahkan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya Polres Kediri Kota dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Ini sejalan dengan visi kami untuk menjadikan Kota Kediri lebih nyaman dan harmonis,” ungkap Gus Qowim.

    Harapan untuk Masa Depan

    Kolaborasi antara Pemerintah Kota Kediri dan Polres Kediri Kota diharapkan tidak hanya menciptakan stabilitas keamanan, tetapi juga memberikan dampak positif pada sektor lainnya, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

    “Kami ingin masyarakat merasa aman dan nyaman, sehingga produktivitas mereka meningkat dan Kota Kediri semakin maju. Dengan sinergi yang kuat, kami optimis bisa membawa Kediri menuju masa depan yang lebih baik,” pungkas Vinanda.

    Dengan visi MAPAN yang diusung, Wali Kota Kediri dan Wakilnya bertekad menjadikan Kediri sebagai kota yang tidak hanya maju dan produktif, tetapi juga agamis, aman, dan terus dirindukan oleh warganya.

    Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji bersama Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto yang menerima kunjungan mbak Vinanda dalam rangka silaturahmi mengaku senang. Kegiatan ini dilaksanakan setelah penetapan paslon terpilih 9 Januari kemarin.

    “Silaturahmi ini tidak hanya dilaksanakan di Polres Kediri saja namun juga Forkopimda lainnya juga. Kami sangat mengapresiasi sebagai bentuk sinergitas menjaga kamtibmas di Kota Kediri,” kata AKBP Bramastyo Priaji.

    Sebelumnya, Mbak Vinanda dan Gus Qowim juga melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah tokoh di Kota Kediri. Diantaranya, Pj Wali Kota Kediri Zanariah dan mantan lawannya di Pilkada, 27 November lalu Ferry Silviana Feronica atau Bunda Fey. [nm/beq]

  • Basuki Lapor Progres IKN ke Prabowo di Istana

    Basuki Lapor Progres IKN ke Prabowo di Istana

    Jakarta

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia akan melaporkan progres pembangunan IKN langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

    Dia akan melaporkan progres pembangunan proyek di IKN yang menggunakan APBN, investasi swasta, dan KPBU.

    “Yang saya laporkan adalah progres saat ini fisik dan lainnya juga, APBN dan juga KPBU dan investasi yang berjalan di IKN sekarang,” beber Basuki, Selasa (21/1/2025).

    Menurutnya, akan ada investasi swasta lewat skema KPBU senilai Rp 60 triliun untuk pembangunan jalan, hunian tapak, dan juga vertikal.

    “Sudah ada proses dari jauh, tinggal tanda tangan kontrak aja,” sebut Basuki.

    (hal/ara)

  • DKP Jatim Mulai Investigasi Temuan HGB di Atas Laut Surabaya

    DKP Jatim Mulai Investigasi Temuan HGB di Atas Laut Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mulai melakukan investigasi terkait temuan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di atas laut Surabaya.

    “Kami akan menerjunkan tim ke lapangan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait. Pemanfaatan ruang laut di Jatim antara 0-12 mil harus berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jatim,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim, Isa Anshori kepada beritajatim.com, Selasa (21/1/2025).

    Sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono juga telah angkat bicara terkait adanya status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas perairan laut Surabaya.

    Menurut Adhy Karyono, Pemprov Jawa Timur akan berkoordinasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) apakah benar ada HGB seluas 656 hektare di kawasan perairan timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya tersebut.

    “Kita menunggu dari Kanwil BPN ya apakah terjadi juga di Jawa Timur seperti itu HGB di dasar laut gitu, yang pada prinsipnya tentunya itu belum bisa dilakukan. Dan, bila itu terjadi maka kami akan ikut kebijakan dari pusat,” ungkap Adhy Karyono usai kegiatan penanaman jagung di Blitar, Selasa (21/1/2025).

    Untuk diketahui, cuitan dari akun media sosial X, @thanthowy, mengungkap data mencengangkan, bahwa terdapat area HGB seluas 656 hektare di kawasan perairan timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Data tersebut merujuk pada situs resmi bhumi.atrbpn.go.id, dengan tiga titik koordinat yang terdaftar: 7.342163°S, 112.844088°E; 7.355131°S, 112.840010°E; dan 7.354179°S, 112.841929°E.

    Adhy Karyono menegaskan, bahwa dugaan adanya HGB seluas 656 hektare tersebut bukan di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Selama ini, Pemprov Jatim hanya melakukan tata ruang laut.

    “Yang dilakukan Pemprov adalah tata ruang laut untuk zona industri, dan zona biota laut, zona kabel listrik. Sehingga, kalau itu masuk daratan baru berbeda lagi, itu untuk pengklavingan HGB untuk daratan. Tapi ini masih laut mungkin nanti kalau sudah surut itu nanti hukumnya seperti apa kami mengikuti kebijakan dari pusat,” bebernya.

    Pj Gubernur Jawa Timur itu pun menegaskan bahwa HGB 656 hektare tersebut bukan bagian dari proyek strategis nasional (PSN). “Ini bukan PSN, tidak ada PSN,” tegasnya. [tok/beq]

  • Profil Riyono, Anggota DPR yang Usulkan Pembentukan Pansus Pagar Laut

    Profil Riyono, Anggota DPR yang Usulkan Pembentukan Pansus Pagar Laut

    loading…

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Riyono menyampaikan sikap fraksinya agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kasus Pagar Laut. Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Riyono menyampaikan sikap fraksinya agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kasus Pagar Laut. Hal itu disampaikannya saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR , Selasa (21/1/2025).

    Menurut Riyono, kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan gambaran nyata masih belum maksimalnya pengelolaan wilayah laut.

    “Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab,” kata Riyono dalam interupsinya, Selasa (21/1/2025).

    Selain itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran laut yang tidak sah. “Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia,” ujarnya.

    Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu memandang, tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional. Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menangani dan melihat kasus pagar laut ini secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.

    “Demikian interupsi yang kami sampaikan semoga pemerintah segera bisa mengambil langkah-langkah untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumbe daya laut kita,” pungkasnya.

    Profil Riyono
    Riyono merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII yang meliputi Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Magetan.

    Riyono menempuh pendidikan dasar di SDN Jambangan pada 1986 – 1992. Pendidikan SMP ditempuh di SMP 1 Kawedanan pada 1992 – 1995. Selanjutnya, Riyono belajar di SMUN 1 Kawedanan pada 1995 – 1998.

    Riyono kemudian kuliah di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Program Studi Ilmu Kelautan pada 1998 – 2005. Selanjutnya di Agribisnis Undip Semarang pada 2007 – 2010.

  • Jakpus dirikan tenda bagi pengungsi kebakaran di Kemayoran

    Jakpus dirikan tenda bagi pengungsi kebakaran di Kemayoran

    Kami sedang mempersiapkan segala bentuk pelayanan kepada korban

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mendirikan sejumlah tenda bagi para pengungsi akibat kebakaran permukiman padat penduduk di Kemayoran, yang menghanguskan 500 lebih rumah.

    “Kami sedang mempersiapkan segala bentuk pelayanan kepada korban,” Wali Kota Jakarta Pusat Arifin di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, saat ini petugas dari TNI, Polri, BPBD, Sudinsos, dan lainnya sedang mendirikan tenda darurat pada ruas jalan di sekitar lokasi terjadinya kebakaran.

    Arifin menyatakan belum dapat memastikan sampai kapan para korban ditempatkan di tenda pengungsian, yang jelas untuk sementara mereka bisa berteduh terlebih dahulu.

    “Sekarang sedang disiapkan, sedang dibangun. Mereka akan ditempatkan semua di tenda-tenda pengungsian. Terkait dengan berapa lama waktu untuk pengungsian nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan,” kata dia.

    Ia memastikan bahwa pemerintah akan terus hadir dalam menangani musibah tersebut terutama terkait kebutuhan makan bagi para pengungsi.

    “Yang utama urusan masalah makan. Jadi untuk makan pagi, siang dan malam sudah kami siapkan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat, telah meminta keterangan terhadap empat saksi terkait peristiwa kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, yang mengakibatkan lebih dari 500 rumah hangus terbakar.

    “Saksi mencium bau kabel terbakar sesaat sebelum asap menebal,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

    Menurut dia, saat ini sudah ada empat warga yang dimintai keterangan atas peristiwa tersebut. Dari keterangan saksi bahwa api berasal dari plafon atap rumah seorang warga di RT 02/04 yang di kontrakan.

    Ia mengatakan bahwa untuk memastikan penyebab kebakaran maka Tim Puslabfor Polri, akan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kejadian.

    “Kami sudah meminta keterangan empat orang saksi,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kenyamanan Halte Trans Jatim di Sidoarjo Disoal, Ini Kata Dishub

    Kenyamanan Halte Trans Jatim di Sidoarjo Disoal, Ini Kata Dishub

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim langsung turun tangan terkait kenyamanan dan sarana prasarana Halte Trans Jatim di Sidoarjo. Fasilitas itu disebut cukup membahayakan di malam hari.

    Kabid Angkutan Jalan Dishub Jatim, Ainur Rofiq saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa terkait prasarana Halte Trans Jatim koridor I di wilayah Sidoarjo memang belum 100 persen dalam kondisi baik.

    “Terakhir, pemeliharaan semua unit halte di tahun 2022, dilanjutkan pemeliharaan lagi di tahun 2024. Namun, hanya enam halte saja yang tersentuh mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Yakni, Kalitengah, Pondok Jati, Tanggulangin, Gedang, Kerajaan dan Ngampelsari,” katanya kepada beritajatim.com, Selasa (21/1/2025).

    Halte eksisting dulu, lanjut dia, memang ada yang bocor. Tetapi, pihaknya telah mengalokasikan untuk perbaikan secara berkala di beberapa titik yang belum tersentuh pemeliharaan. Kelembagaan di Trans Jatim masih menganut sistem administrasi OPD yang perlu diusulkan di tahun sebelumnya dan dieksekusi di tahun depannya.

    “Belum bisa fleksibel seperti Trans Jakarta yang sudah berbentuk BUMD, yang dimana apabila ada kerusakan prasarana di hari ini, seminggu kemudian bisa langsung diperbaiki,” tuturnya.

    Terkait masalah lampu yang mati, Dishub Jatim telah melakukan kroscek di lapangan. “Saya cek di Halte Ngampelsari, ternyata lampunya hidup. Memang di halte Sidoarjo sering terjadi hilangnya lampu bohlam, tetapi apabila mati kami langsung segera mengganti lampu yang baru, yang sering terjadi lampu bagian luar halte yang hilang. Kami mengimbau dan meminta masyarakat juga ikut membantu mengawasi prasarana pemerintah ini. Perlu kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas ini,” imbaunya.

    Begitu juga sampah, menurut dia, ada petugas kebersihan yang setiap hari berpindah pindah untuk pembersihan halte, khususnya di lantai dan kaca. Tetapi, pihaknya juga meminta bantuan kepada masyarakat yang naik untuk tidak membuang sampah sembarangan.

    “Terkait halte yang kusam, memang sebagian sudah ada yang dicat baru, ada yang belum, itu bertahap. Kembali lagi ke masyarakat, ada yg baru dicat terus terjadi aksi vandalisme dan pelaku juga terekam CCTV. Ini sebetulnya bukan pemerintah saja yang harus menjaga, tetapi semua kalangan. Apabila kami perbaiki, tetapi kesadaran saling memiliki rendah, halte yang sudah diperbaiki pasti dalam kurun waktu tidak lama akan jadi kurang bagus. Kami mohon kerja sama dari masyarakat untuk saling menjaga,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, halte-halte Trans Jatim koridor 1 yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo kini bak saksi bisu dari harapan akan transportasi publik yang nyaman.

    Kondisi beberapa halte tersebut memprihatinkan, dengan fasilitas yang rusak dan tampilan yang jauh dari layak.

    Dari pengamatan beritajatim.com di lapangan, sejumlah halte tampak kusam, dengan cat yang mengelupas dan kursi yang tak lagi utuh. Bahkan, jika malam tidak ada lampu penerangan membuat halte gelap dan rawan tindak kejahatan.

    Apalagi saat hujan deras atap bocor dan bagi penumpang perempuan rawan dengan pelecehan dan kekerasan berbasis gender (KBG). Keadaan ini membuat warga yang menunggu bus harus bersabar dalam ketidaknyamanan.

    “Kadang kalau hujan, kami terpaksa berteduh di warung terdekat, karena di halte ini bocor,” kata Lia, seorang pengguna Trans Jatim di kawasan Sidoarjo.

    Catatan beritajatim.com sejumlah halte yang kondisinya gelap, yaitu Halte Bligo, Ngampelsari, dan Ngaban Tanggulangin. Di halte Ngaban kondisinya memprihatinkan saat hujan deras halte bocor. Namun, kondisi berbeda di kawasan kota, yaitu Halte Pondok Jati dan Sun City yang penerangan lampunya masih jalan dan terawat. [tok/beq]