Blog

Guru Spiritual Ungkap Asal-usul Mobil Mercy yang Disita KPK Terkait Kasus LPEI: Dari Pasien Romo – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Mercedes Benz tipe GLE 450 seharga Rp 2,3 miliar.

Penyitaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Adapun penyitaan dimaksud berasal dari saksi yang diperiksa pada hari ini, Selasa (21/1/2025).

Dia adalah Bayu Suryo Adiwinata.

Bayu mengaku sebagai guru spritual. Ia biasa dipanggil dengan sebutan romo.

“Oh iya, jadi gini, romo guru spiritual. Jadi ternyata mobil yang dikasih ke romo ya alhamdulillah bisa menjadi pengembangan untuk ini ya. Romo sangat bersyukur bisa membantu KPK,” ucap Bayu usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025) malam.

Bayu mengatakan mobil yang disita KPK adalah pemberian dari salah satu tersangka dalam kasus ini, yakni Pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit, Hendarto. Bayu menyebut Hendarto sebagai pasiennya.

“Dari salah satu pasien Romo,” kata Bayu.

Selain menyita Mercedes Benz tipe GLE 450, KPK juga menyita sepeda motor merek BMW tipe F800 GS M/T seharga Rp370 juta.

Namun, motor gede (moge) itu bukan disita dari Bayu.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, mobil dan moge yang disita diduga ada kaitannya dengan perkara LPEI.

KPK sedang menerapkan metode follow the money untuk menelusuri aset para tersangka.

“Ada keterkaitan dengan LPEI. Jadi mobil Mercy dan moge itu diduga bahwa itu terkait dengan hasil tindak pidana dalam perkara LPEI. Kita pakai follow the money, ke mana nih, oh di tempatnya Romo. Nanti kita lihat apakah ini terkait jual beli kah, atau memang dititip. Tapi kita lakukan penyitaan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

KPK diketahui telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

Berdasarkan sumber Tribunnews.com, tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu, Ngalim Sawego, Direktur Eksekutif LPEI; Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana I LPEI; Basuki Setyadjid, Direktur Pelaksana II LPEI; Arif Setiawan, Direktur Pelaksana IV LPEI; Omar Baginda Pane, Direktur Pelaksana V LPEI; Kukuh Wirawan, Kepala Divisi Pembiayaan I LPEI; dan Hendarto, Pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit.

Atas perbuatan rasuah mereka, sementara ini KPK menaksir telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 triliun.

Tujuh tersangka itu pun telah dicegah bepergian ke luar negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 981 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPK.

Adapun fasilitas kredit dalam perkara dugaan korupsi di LPEI ini dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemudian ditemukan modus “tambal sulam” dalam hal peminjaman dan pembayaran kredit pembiayaan di LPEI.

“Di mana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya,” kata Tessa.

Selain itu, KPK menduga bahwa tersangka dari pihak debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari LPEI dengan perusahaan lain miliknya.

Tessa berujar, KPK akan terus mempelajari perkara ini dan sangat memungkinkan menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

“KPK juga mengingatkan kepada para pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini,” ujarnya.

Dalam pengusutannya, KPK telah menyita total 44 aset properti diduga milik tersangka. Taksiran 44 aset yang disita bernilai sekira Rp200 miliar.

44 aset tanah dan bangunan itu tidak termasuk dengan aset kendaraan dan barang lainnya yang sudah lebih dulu disita oleh KPK. Di mana nilai aset kendaraan dan barang lainnya dimaksud sedang dinilai oleh Tim KPK.

Selain itu, KPK juga menyita tiga motor Vespa Piaggio senilai Rp1,5 miliar; mobil merek Wuling senilai Rp350 juta; serta barang bukti elektronik dan dokumen. Penyitaan itu berasal dari kediaman direktur utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN (PGAS) periode 2019–2023.

21/01/2025 22:04
Ombudsman RI kaji dugaan malaadministrasi pada bidang pariwisata

… kita kan tahu, masalahnya tuh ada, banyak masalahnya terjadi di sektor itu

Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI merencanakan pada tahun ini untuk fokus mengkaji dugaan malaadministrasi di bidang pariwisata, yakni terkait tata kelola kebijakan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena selama ini institusinya hanya minim, bahkan sempat sama sekali tidak menerima laporan malaadministrasi pada bidang pariwisata.

“Kita punya banyak potensi wisata, tetapi banyak yang belum berkembang. Ini kan sangat disayangkan. Sementara kita kan tahu, masalahnya tuh ada, banyak masalahnya terjadi di sektor itu,” kata Hery di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah masalah pada bidang pariwisata di antaranya adalah potensi wisata yang dibiarkan tidak berkembang oleh pemerintah pusat maupun daerah, hingga daerah dengan potensi wisata beragam dan potensial tetapi tidak tergali dengan baik.

“Lalu ada satu pembiaran karena keterbatasan infrastruktur, dan jalur-jalur perhubungan misalnya, tetapi, marak pungli di sana. Ini kan sayang gitu,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa ada beberapa zona wisata prioritas, tetapi saat ini belum berkembang dengan menggembirakan.

“Nah, kami ingin tahu sebetulnya, Ada problem-problem apa yang terjadi secara regulasi dalam sektor tersebut,” jelasnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

21/01/2025 22:02
Warga Jakarta Ikut Tes Skrining Jantung

Foto Health

Dok. Holywings Peduli – detikHealth

Selasa, 21 Jan 2025 22:01 WIB

Jakarta – Warga antusias mengikuti skrining jantung di Jakarta. Cek kesehatan ini untuk mengetahui risiko dan gejala penyakit jantung yang rawan terjadi pada manusia.

21/01/2025 22:01
Amerika Serikat Keluar dari Keanggotaan WHO, Bakal Berdampak pada Situasi Kesehatan Dunia? – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Presiden Donald Trump yang memutuskan Amerika Serikat keluar dari keanggotaaan WHO justru menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

“Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

“Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

“Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

Diketahui, Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

“WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

21/01/2025 22:01
Airlangga: Aturan DHE SDA Terbaru Akan Tambah Cadangan Devisa 90 Miliar Dolar AS – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat, aturan Devisa Hasil Eskpor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang mewajibkan parkir 100 persen dalam setahun akan mampu menambah cadangan devisa sebesar 90 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

“Ada, bisa sampai di atas 90 miliar dolar Amerika Serikat (AS) satu tahun,” kata Airlangga di Gedung Ali Wardhana, Selasa (21/1/2025).

Airlangga menyatakan, aturan baru DHE SDA ini masih dalam proses. Dia bilang, aturan mengenai DHE SDA ini sudah diputuskan oleh pemerintah sehingga nantinya akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih disusun.

“DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan. harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan BI, OJK, perbankan,” jelasnya.

Di satu sisi, Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait menyoal kebijakan baru tersebut. Bahkan, dia mengaku tidak ada penolakan dari para pengusaha.

“Tidak ada kami sudah komunikasi dengan seluruh stakeholder,” ungkapnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas DHE SDA pada Instrumen moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, pemerintah memberikan insentif PPh kepada para eksportir yang memarkirkan dolarnya di perbankan dalam negeri.

Tarif sebesar 0 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan. Tarif sebesar 2,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 bulan.

Tarif sebesar 7,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan.

Serta, tarif sebesar 10% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan satu bulan sampai dengan kurang dari 3 bulan.

Meski begitu, Airlangga menyebut, pemerintah akan mewajibkan eksportir untuk menyimpan DHE SDA di dalam negeri dalam jangka waktu minimal satu tahun. Ini artinya akan lebih lama dari ketentuan sebelumnya yang minimal tiga bulan.

Sebelumnya, Airlangga menyebut meski jangka waktu penyimpanan DHE SDA akan lebih lama, pemerintah akan menjanjikan bunga yang lebih menarik bagi eksportir.

Dalam aturan terbaru nanti, Airlangga juga memberi sinyal bahwa para eksportir tidak diwajibkan menyimpan DHE SDA paling sedikit 50 persen di dalam negeri.

Namun hingga saat ini, Airlangga enggan membocorkan berapa persen DHE SDA yang wajib disimpan oleh eksportir.

Sejalan dengan itu, BI juga akan menyiapkan dua instrumen baru untuk penempatan DHE SDA. Dua instrumen tersebut adalah sekuritas valuta asing BI (SVBI) dan sukuk valuta asing BI (SUVBI).

Saat ini BI hanya menyediakan instrumen deposito berjangka valas (TD valas). Melalui mekanisme ini, eksportir yang menempatkan DHE di rekening khusus dapat memanfaatkan TD valas di bank, yang kemudian dapat diteruskan ke BI.

21/01/2025 22:01
Video: Pemerintah Guyur Subsidi Rumah – Nasib EV di Era Trump

Jakarta, CNBC Indonesia –Pemerintah bakal memberikan subsidi bagi masyarakat dalam program 3 juta unit rumah per tahun yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sementara itu, Donald Trump resmi dilantik menjadi presiden Amerika Serikat ke-47 pada Senin 20 Januari waktu setempat.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (21/01/2025).

21/01/2025 22:00
Waspada Musim Hujan, 5 Kecamatan di Kota Bekasi Marak Permintaan Evakuasi Ular

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi mencatat,ada 50 permintaan evakuasi ular sepanjang Januari 2025.

Anggota Tim Recue Dinas Damkarmat Kota Bekasi, Eko Budi mengatakan musim hujan marak permintaan evakuasi ular masuk ke permukiman.

“Sekitar hampir 50 kurang lebih, dari laporan itu 30 ekor sudah kami berhasil evakuasi,” kata Eko kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

Eko menambahkan, dari puluhan laporan yang masuk terdapat wilayah tertentu yang marak ditemukan kasus ular masuk ke permukiman.

“Yang masih banyak itu wilayah Pondok Gede, Kranggan (Jatisampurna), Mustikajaya, Bantargebang, Bekasi timur dan Bekasi Utara,” paparnya.

Wilayah yang marak ditemukan ular masuk ke permukiman lanjut dia, karena karakteristik yang dekat dengan habitat asal hewan melata tersebut.

Karena habitat terganggu, ular akhirnya masuk ke kawasan permukiman untuk mencari makan.

“Habitatnya karena sudah terganggu, mereka sudah gak punya kebun, jadi ular mencari makan ke kawasan perumahan,” ucapnya.

Eko menjelaskan, habitat ular dapat sangat mudah dijumpai. Permukiman yang dekat dengan rawa atau kebun dipastikan ada kehidupan hewan melata tersebut.

“Contohnya seperti kebun, rawa dan jarang di kunjungi manusia atau apalagi rawa, 500 meter atau satu kilo itu ular pasti ada,” ucapnya.

Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat yang memiliki hunian dekat rawan atau kebun untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.

Misalnya kata dia, hindari menumpuk barang tidak terpakai dan senantiasa membersihkan lantai rumah dengan cairan khusus.

“Jaga kebersihan rumah, bersihkan lantai menggunakan karbol atau wipol, hindari tumpukan barang-barang yang tidak berguna, kalau rumah bersih ular cenderung enggak mendekat,” kata Eko.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

21/01/2025 22:00
Video: China Jajah Pasar Mobil EV Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia –Penjualan mobil listrik (EV) di Indonesia pada tahun 2024 melonjak tajam. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, penjualan mobil BEV pada 2024 tembus 43.188 Unit.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (21/01/2025).

21/01/2025 22:00
Trump Titahkan AS Keluar dari WHO, Apa Dampaknya Bagi Dunia?

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk mengeluarkan Negeri Paman Sam dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini terjadi sesaat setelah Trump dilantik menjadi Presiden, Senin (20/01/2025).

Trump menyebut serangkaian alasan dalam keluarnya AS dari WHO. Ini termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang dianggap buruk dan kegagalan organisasi tersebut dalam melakukan reformasi yang mendesak.

“WHO menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari AS,” ungkap Trump, seraya menambahkan bahwa kontribusi China jauh lebih kecil.

Menanggapi rencana Trump tersebut, Jerman pun turun tangan berupaya melobi Trump untuk tidak meninggalkan WHO. Menteri Kesehatan Jerman, Karl Lauterbach, mengatakan bahwa keluarnya AS dari WHO memiliki dampak yang besar bagi infrastruktur kesehatan global.

“Kami akan mencoba membujuk Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini,” ucapnya, dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025).

Jerman adalah donor nasional terbesar kedua bagi WHO, yang menyumbang sekitar 3% dari pendanaan lembaga tersebut.

Dalam reaksi pertama Badan Kesehatan PBB terhadap langkah AS tersebut, Juru Bicara WHO Tarik Jašarević mengatakan bahwa pihaknya meminta Trump untuk kembali memikirkan dampak dari langkahnya itu.

“Kami berharap AS mempertimbangkan kembali, dan kami sangat berharap akan ada dialog yang konstruktif demi kepentingan semua orang, bagi warga Amerika tetapi juga bagi orang-orang di seluruh dunia,” tuturnya.

Dampak AS Keluar dari WHO

Lantas, apa saja dampak bila AS benar-benar keluar dari WHO?

Keluarnya AS dari WHO ternyata memiliki sejumlah dampak bagi kesehatan dunia. Berikut daftarnya, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025):

1. Donor

AS menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Diketahui, anggaran dua tahun lembaga tersebut untuk tahun 2024-2025 adalah US$ 6,8 miliar.

Pada periode tersebut, AS membiayai 75% program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana itu untuk memerangi tuberkulosis, data lembaga tersebut menunjukkan.

Di luar WHO, AS sejauh ini merupakan donor kesehatan global teratas di dunia. Washington tercatat memberikan US$ 15,8 miliar pada 2022.

2. Pandemi

Trump juga skeptis tentang negosiasi yang dipimpin WHO untuk perjanjian pascapandemi Covid-19 yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas global saat ancaman kesehatan berikutnya menyerang.

Miliarder sekutu Trump, Elon Musk, mengatakan negara-negara tidak boleh “menyerahkan wewenang” kepada WHO. AS juga akan menghentikan negosiasi dalam perjanjian tersebut sementara penarikannya terus berlanjut.

3. Staf AS di Jenewa

Perintah Trump juga mengatakan bahwa staf dan kontraktor AS yang bekerja dengan WHO akan ditarik dan dipindahkan.

Diketahui, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) sebelumnya telah bekerja sama erat dengan WHO terkait karyawan AS. Tercatat, Washington menempatkan sekitar 30 staf di Jenewa dan berkolaborasi dalam penelitian dan wabah.

4. Pengawasan Wabah Dunia

AS, seperti negara anggota WHO lainnya, merupakan bagian dari jaringan pengawasan influenza global yang diawasi oleh WHO.

Di antara hal-hal lain, kelompok tersebut memberikan saran tentang komposisi vaksin flu musiman tahunan.

Di luar kerja samanya dengan WHO, AS juga mendanai banyak program kesehatan global lainnya.

5. Kampanye Melawan AIDS

AS merupakan penyandang dana utama dalam perang melawan HIV. Sebagian besar berasal dari PEPFAR, Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR).

Rencana tersebut baru disahkan kembali oleh Kongres selama satu tahun tahun lalu setelah klaim konservatif bahwa beberapa penerima hibah mempromosikan aborsi. Otorisasi tersebut berakhir pada bulan Maret.

6. Aborsi

Pada masa jabatan terakhirnya, Trump memberlakukan kembali apa yang disebut “Kebijakan Mexico City”, yang mewajibkan badan amal asing yang menerima dana keluarga berencana AS untuk menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan layanan atau memberikan nasihat tentang aborsi.

Ia memperluas kebijakan tersebut, yang dikenal oleh para kritikus sebagai “aturan pembungkaman global”, dengan menindak badan amal yang mendanai kelompok lain yang mendukung aborsi. Trump juga memangkas dana untuk Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), yang menangani kesehatan reproduksi.

7. Vaksin

Dengan Robert F. Kennedy Junior yang skeptis terhadap vaksin dicalonkan sebagai Menteri Luar Negeri untuk kesehatan, pendekatan pemerintahan Trump terhadap vaksinasi, baik di dalam negeri maupun internasional masih belum jelas.

Namun, selama pemerintahan terakhir Trump, kontribusi untuk kelompok vaksin global, Gavi, tetap hampir sama seperti di bawah pendahulunya dari Partai Demokrat di Gedung Putih, Joe Biden

Pendanaan juga tetap pada tingkat yang sama untuk Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, pelaku kesehatan global utama lainnya.

8. Penelitian

Badan-badan kesehatan di AS menanggapi keadaan darurat dan wabah di seluruh dunia, dan juga menetapkan norma dan standar untuk obat-obatan dan keamanan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dan CDC.

National Institutes of Health AS juga merupakan salah satu pusat penelitian terkemuka di dunia dan mendanai upaya kesehatan global di seluruh dunia, mulai dari upaya memerangi mpox hingga Ebola.

Peran global AS di bidang-bidang ini di bawah Trump belum jelas, dan kemungkinan akan dipengaruhi oleh peristiwa dan prioritas. Misalnya, Trump mendirikan Operation Warp Speed, untuk menggarap vaksin Covid-19.

(wia)

21/01/2025 22:00
VIdeo: Gejala yang Muncul Terkait Dugaan Virus Marburg di Tanzania

VIdeo: Gejala yang Muncul Terkait Dugaan Virus Marburg di Tanzania

21/01/2025 21:59