Blog

  • https://www.beritasatu.com/ekonomi/2867456/aturan-disederhanakan-sekitar-600000-petani-berhasil-tebus-pupuk-bersubsidi

    https://www.beritasatu.com/ekonomi/2867456/aturan-disederhanakan-sekitar-600000-petani-berhasil-tebus-pupuk-bersubsidi

  • Ketua KPK Pastikan Timnya Akan Hadiri Sidang Praperadilan Lawan Hasto Berikutnya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 Januari 2025

    Ketua KPK Pastikan Timnya Akan Hadiri Sidang Praperadilan Lawan Hasto Berikutnya Nasional 21 Januari 2025

    Ketua KPK Pastikan Timnya Akan Hadiri Sidang Praperadilan Lawan Hasto Berikutnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) Setyo Budiyanto memastikan tim hukum KPK akan menghadiri sidang praperadilan melawan Sekjen PDIP
    Hasto Kristiyanto
    pada 5 Februari 2025 mendatang.
    Setyo mengatakan, pihaknya mengajukan penundaan praperadilan lantaran ada beberapa kegiatan Biro Hukum KPK yang tak bisa ditinggalkan.
    “Tapi nanti setelah batas waktunya, pasti kami akan hadir. Yang pertama, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh biro hukum saja,” kata Setyo saat ditemui di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Setyo mengatakan, tim hukum KPK akan menyiapkan bukti-bukti permulaan untuk meyakinkan bahwa penetapan status tersangka Hasto Kristiyanto sudah sesuai prosedur.
    Ia juga tak mempermasalahkan pembelaan yang akan disampaikan tim hukum Hasto.
    “Masalah informasi bahwa bila tersangka HK akan menyiapkan bukti otentik dan lain-lain, ya itu segala sesuatunya kan, tersangka memiliki hak untuk melakukan itu,” ujarnya.
    Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto, memutuskan untuk menunda sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (21/1/2025).
    Sidang tersebut dijadwalkan ulang hingga 5 Februari 2025 karena ketidakhadiran KPK sebagai termohon.
    “Dengan demikian kita tunda pada tanggal 5 dengan agenda memanggil kembali termohon. Sidang ditutup,” ucap Djuyamto, sembari mengetuk palu sebagai tanda persetujuan penundaan sidang di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan.
    Sebelum memutuskan penundaan, terjadi diskusi antara tim hukum PDI-P yang hadir dan Djuyamto mengenai jadwal sidang.
    Djuyamto menyatakan bahwa dia hanya memiliki waktu kosong pada tanggal 5 Februari.
    Sementara itu, tim hukum Hasto, yang diwakili oleh Ronny Talapessy, mengusulkan agar sidang digelar pada 3 Februari.
    “Tanggal 3 (Februari) saya di Tipikor. Tapi Rabu tanggal 5 itu pas kosong. Boleh ya?” tanya Djuyamto.
    “Baik Yang Mulia,” jawab Ronny Talapessy.
    Sebagai informasi, gugatan praperadilan ini diajukan oleh Hasto terkait penetapan status tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024.
    Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR serta perintangan penyidikan yang melibatkan eks kader PDI-P, Harun Masiku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disinggung Trump, Negara Mana yang Paling Banyak Sumbang Dana ke WHO?

    Disinggung Trump, Negara Mana yang Paling Banyak Sumbang Dana ke WHO?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ikut menyinggung sumbangan dana yang selama ini dikeluarkan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini menjadi salah satu alasan di balik keputusan kontroversial AS keluar dari keanggotaan WHO.

    Mengingat, AS menjadi penyumbang dana terbesar dalam pendanaan WHO. Diikuti organisasi Bill Gates & Melinda Foundation. Dalam pengumumannya, Trump bahkan menyoroti keterlibatan China dalam pendanaan WHO yang 90 persen lebih rendah dari AS.

    Berbicara di Gedung Putih, ia menuding WHO bias terhadap China. “WHO menipu kita,” ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.

    Dikutip dari laman resmi WHO, berikut sumber pendanaan WHO dari sejumlah negara dan organisasi berdasarkan pemantauan di Selasa (21/1):

    Amerika Serikat: 14,53 persen (terbanyak untuk pengendalian atau eradikasi penyakit polio yakni 24,44 persen dari total pendanaan)Bill & Melinda Gates Foundation: 13,67 persen (untuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau disabilitas)Gavi Alliance: 10,49 persen (19,35 persen pendanaan untuk kedaruratan kesehatan akut yang perlu ditanggapi dengan cepat, memanfaatkan kapasitas nasional dan internasional yang relevan, 5,18 persen untuk peningkatan akses obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat untuk perawatan kesehatan primer)European Commission: 7,82 persen (4,74 persen untuk pencegahan epidemi dan pandemi)World Bank: 4,02 persen (4,03 persen pendanaan untuk menanggapi keadaan darurat kesehatan, respons yang cepat)Jerman: 3,29 persen (pendanaan kesiapan negara untuk kondisi darurat)Kanada: 2,32 persen (1,63 persen sebagai strategi pencegahan untuk penyakit prioritas di wilayah rawan pandemi atau wabah)European Investment Bank 2,27 (beberapa pendanaan diberikan untuk penanganan lingkungan yang sehat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan)United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 2,27% (mendukung dan memberdayakan penanganan faktor risiko kesehatan)Miscellaneous: 2,02% (mengupayakan hal yang aman dan adil melalui penanganan faktor penentu kesehatan)Rotary International: 1,78% (program khusus penelitian, pengembangan, dan pelatihan penelitian dalam reproduksi manusia)India: 1,58% (penguatan kepemimpinan, tata kelola, dan advokasi untuk kesehatan, membantu negara-negara siap secara operasional untuk menilai dan mengelola risiko dan kerentanan wabah).

    China Peringkat Berapa?

    Jauh dari AS, China ‘hanya’ menyumbang 0,35 persen dari total pendanaan WHO di peringkat ke-41.

    Dampak dari keluarnya AS kepada aspek pendanaan juga disoroti Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama. Prof Tjandra menilai WHO perlu melalukan upaya rekayasa finansial. Semata-mata demi menjaga kesehatan global tetap terlaksana dengan baik.

    “Anggaran WHO akan terkena dampak cukup bermakna kalau kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan,” sorotnya.

    (naf/kna)

  • Malam Ini Terjadi 2 Kebakaran di Pasar Minggu Jakarta Selatan, Bengkel dan Kabel Udara

    Malam Ini Terjadi 2 Kebakaran di Pasar Minggu Jakarta Selatan, Bengkel dan Kabel Udara

    TRIBUNJAKARTA.COM – Malam ini terjadi dua kebakaran di Pasar Minggu Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2025).

    Dua akun instagram mengabarkan peristiwa kebakaran hari ini tersebut.

    Peristiwa pertama diunggah akun instagram @jakarta.terkini.

    “Terjadi kebakaran bengkel di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan malam ini, Selasa (21/1/2025), belum diketahui penyebab kebakaran,” tulis akun tersebut.

    Sejumlah mobil Pemadam Kebakaran sudah hadir di lokasi dan mengakibatkan lalu lintas tersendat. 

    Peristiwa kedua diunggah akun instagram @pasarminggu24jam.

    Kebakaran terjadi di Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

    “Kebakaran terjadi pada rangkaian kabel udara yang berada di Jalan kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada Selasa (21/1/25) Pukul 19.00 WIB,” tulis akun tersebut.

    Akun tersebut menuliskan kebakaran tersebut diduga tersulut lantaran semrawutnya posisi kabel yang saling terikat.

    Belum diketahui jumlah mobil dan personel Damkar yang dikerahkan untuk mengatasi Si Jago Merah.

    Selain itu belum ada informasi mengenai korban serta kerugian dari kebakaran tersebut.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jakbar sediakan 72 lokasi tanam serentak DKI 2025

    Jakbar sediakan 72 lokasi tanam serentak DKI 2025

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 72 tempat di Jakarta Barat menjadi lokasi penanaman sayuran dalam kegiatan tanam serentak se-DKI Jakarta tahun 2025 pada Selasa.

    Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Lisniawati Kuswanto menyebutkan 72 lokasi tersebut berada di areal kelas berkebun, kelompok tani, dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah setempat.

    “Ada 72 titik di wilayah Jakbar yang menjadi lokasi tanam serentak se-DKI Jakarta,” ujar Lisniawati di Mini Food Estate, Komplek Damkar Joglo, Kembangan, Jakarta Barat.

    Mereka menanam berbagai tanaman produktif seperti jagung pulut dan jagung manis, tomat, pakcoi dan terung.

    Khusus di Mini Food Estate Komplek Damkar Joglo, TP PKK DKI Jakarta bersama Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menanam jagung pada areal seluas 7.000 meter persegi (m2). Biji jagung yang ditanam berjumlah 5.000 biji jagung.

    “Kami tanam pada areal yang telah disediakan. Semua bibit tanam berasal dari Dinas KPKP DKI Jakarta,” katanya.

    Selain jenis tanaman di atas, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta juga memberikan bibit tanaman sukun. Namun, menanam jenis tanaman yang satu ini memerlukan areal atau media tanam cukup luas.

    Ia menambahkan, kegiatan tanam serentak se-DKI Jakarta tahun 2025 bertujuan mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam hal ketahanan pangan.

    Lisniawati berharap bahwa kegiatan ini dapat menyadarkan masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta untuk memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami, baik lahan aset pemerintah maupun halaman pekarangan masing-masing rumah.

    “Kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya pencegahan kasus stunting sekaligus menekan inflasi daerah melalui ketahanan pangan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kantor pemerintah hingga sekolah di Jakarta bakal dibangun rusun

    Kantor pemerintah hingga sekolah di Jakarta bakal dibangun rusun

    Jakarta (ANTARA) – Anggota tim transisi pasangan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, Nirwono Joga mengatakan bahwa gubernur merencanakan untuk mengoptimalkan aset pemerintah yang ada dan akan dibangun rusun.

    “Kami sedang mendata lokasi-lokasi tersebut, termasuk SD, SMP, SMA yang merupakan tanah negara,” kata Nirwono dalam acara Kick Off ‘Kemenangan Rakyat Jakarta’ Fraksi PDIP DPRD di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, gubernur terpilih berencana untuk memperbanyak pembangunan rumah susun (rusun) mix-used di Jakarta. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi warga Jakarta sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah yang ada.

    Nirwono menyampaikan bahwa koordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) telah dilakukan untuk memetakan lokasi-lokasi aset milik pemerintah yang memiliki luas lebih dari 1 hektar, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah negeri.

    Menurut Nirwono, Gubernur DKI Jakarta terpilih menginstruksikan agar pembangunan rusun dilakukan pada lokasi yang “clean and clear,” serta sesuai dengan peruntukan tanah yang ada, sehingga tidak akan melanggar rencana tata ruang.

    “Pembangunan rusun ini akan memperhatikan peruntukan lahan yang sudah ada dalam rencana tata ruang Jakarta 2022-2042,” kata dia yang juga merupakan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti.

    Selain itu, Nirwono menjelaskan bahwa pembangunan rusun mix-used ini akan mengoptimalkan berbagai fungsi lahan yang ada, tanpa mengubah peruntukan dasar lahan tersebut.

    Ia menjelaskan, nantinya di lantai dasar, direncanakan akan dibangun ruang terbuka hijau (RTH) atau taman sebagai area publik. Sementara itu, untuk lantai 1 hingga 3, fungsi utama seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan puskesmas akan tetap dipertahankan.

    Untuk mengakomodasi kebutuhan parkir dan mendukung keberlanjutan proyek, ruang basement akan digunakan untuk fasilitas parkir komersial yang diharapkan dapat memberikan subsidi untuk perawatan rusun.

    “Fasilitas parkir ini akan mendukung keberlanjutan proyek, terutama untuk mereka yang tidak mampu membayar biaya sewa hunian,” katanya.

    Pada lantai 4 hingga 5, pembangunan rusun mix-used juga akan menyediakan ruang untuk kegiatan anak muda seperti UMKM, virtual office, dan kafe, guna mendukung aktivitas ekonomi dan menciptakan ruang produktif di kawasan tersebut.

    Pembangunan rusun mix-used ini diharapkan menjadi solusi hunian yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta, dengan tetap mengedepankan prinsip tata ruang yang berkelanjutan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dituding Tampar Pegawai, Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro Belum Ambil Langkah Hukum

    Dituding Tampar Pegawai, Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro Belum Ambil Langkah Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dituding melakukan penamparan terhadap seorang pegawai. Tudingan ini mencuat melalui rekaman suara yang viral di media sosial.

    Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M Simatupang, menyatakan pihak kementerian belum mengambil langkah hukum terkait tuduhan tersebut.

    “Kita belum ada ke arah sana untuk menempuh langkah hukum,” ujar Togar dalam konferensi pers di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Togar mengungkapkan rekaman suara yang beredar menampilkan percakapan antara seseorang yang diduga Menteri Satryo dengan pegawai vendor di rumah dinas Widya Chandra. Dalam rekaman tersebut, terdengar suara kemarahan terkait masalah air yang mati di rumah dinas.

    “Kamu sengaja ya biar air di rumah ini mati,” ujar seseorang yang diduga Menteri Satryo dalam rekaman tersebut.

    Rekaman juga memuat suara barang yang dilempar dan dugaan pemukulan meskipun hal ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya.

    Menurut Togar, rekaman tersebut dapat mencemarkan nama baik Menteri Satryo. Namun, pihak kementerian belum mengetahui siapa yang membuat atau menyebarkan rekaman itu.

    “Kami mempelajari apakah penyebaran rekaman ini bertujuan mencemarkan nama baik atau hanya mencari perhatian,” tambahnya.

    Kasus ini semakin mencuat setelah aksi unjuk rasa pegawai Kemendiktisaintek pada Senin (10/1/2025). Dalam aksi tersebut, para ASN membentangkan spanduk dengan tulisan: “Pak Presiden, selamatkan kami dari menteri pemarah yang suka main tampar dan main pecat.”

    Togar menilai penggunaan kata-kata hiperbolis dalam spanduk itu bertujuan menarik perhatian publik.

    Kemendiktisaintek belum memutuskan langkah hukum terkait tudingan ini. Togar menegaskan pihaknya akan meninjau lebih lanjut apakah kasus ini berpotensi mengganggu ketertiban umum.

    “Jika ini terus berlanjut dan ada indikasi gangguan ketertiban, kami akan mengambil langkah bijaksana,” tutup Togar.

  • BAZNAS RI siapkan 41 truk kontainer bantuan kebutuhan pokok untuk warga Palestina

    BAZNAS RI siapkan 41 truk kontainer bantuan kebutuhan pokok untuk warga Palestina

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BAZNAS RI siapkan 41 truk kontainer bantuan kebutuhan pokok untuk warga Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 14:58 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan Mesir, Bait Zakat Wa As-Shadaqat dan Sunnah Al Hayyah menyiapkan 41 truk kontainer dengan total 45.000 karton paket bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. 

    BAZNAS RI menyiapkan berbagai kebutuhan pokok, antara lain mi, beras, kacang, keju, tuna kaleng, biskuit, jus kotak, tepung, saus, dan kurma. 

    Melalui Bait Zakat Wa As-Shadaqat, BAZNAS menyiapkan sebanyak 30 truk kontainer bantuan, sementara melalui Sunnah Al Hayyah, BAZNAS menyiapkan 11 truk kontainer bantuan sehingga total bantuan yang disiapkan sebanyak 41 truk kontainer. 

    Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyambut baik gencatan senjata antara pejuang Palestina dan Israel, sehingga BAZNAS bergerak cepat untuk menyiapkan pengiriman bantuan berupa kebutuhan pokok bagi masyarakat Palestina di Gaza.

    “Alhamdulillah kita sedang menyiapkan paket bantuan untuk rakyat Palestina. Kita menyadari bahwa ujian yang mereka hadapi sangatlah berat, namun kita juga meyakini bahwa dengan kebersamaan, doa, dan ikhtiar, kita dapat meringankan penderitaan mereka,” ujar Kiai Noor di Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Kiai Noor menyampaikan, BAZNAS RI tidak hanya menyalurkan bantuan berupa makanan saja, tetapi juga berencana membangun kembali berbagai fasilitas umum yang sebelumnya hancur akibat perang, seperti rumah sakit, sekolah, dan lainnya.

    “Baru-baru ini BAZNAS RI sudah menandatangani MoU dengan UNRWA, JHCO, dan KHCF. Kami berharap dengan memperluas jaringan kerja sama ini akan mempermudah penyaluran bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina,” ucap Kiai Noor.

    Hingga saat ini, ungkap Kiai Noor, BAZNAS RI telah berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp120 miliar untuk masyarakat Palestina, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 407.350 warga Palestina dan masih terus bertambah.

    Kiai Noor berharap, bantuan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar serta menjadi bentuk nyata dari dukungan, solidaritas, dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyat Palestina.

    “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan kepedulian yang telah diberikan. Semoga Allah Swt membalas kebaikan ini dengan keberkahan yang berlipat ganda, serta menjadikan amal ini sebagai penolong kita di dunia dan akhirat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua BAZNAS RI yang juga sebagai Ketua Satgas Palestina H. Mokhamad Mahdum, MIDEC, AK, CA, CPA, CWM, CGRCOP, GRCE, CHRP, menegaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Mesir. 

    “BAZNAS RI juga masih tetap membuka Infak Kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyalurkan keprihatinannya kepada Palestina, apa lagi saat ini juga kita akan segera memasuki bulan Ramadhan,” ucap Mo Mahdum.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Januari 2025

    Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    dan Rano Karno, mengumumkan rencana untuk menjadikan kawasan
    Blok M
    sebagai
    Ibu Kota ASEAN
    .
    Wacana ini menjadi salah satu prioritas yang sedang dibahas oleh tim transisi mereka.
    “Salah satu yang sudah dibahas dalam tim transisi, yaitu nomor satu menjadikan Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN,” ujar anggota
    Tim Transisi Pramono-Rano
    Bidang Kebijakan Publik, Nirwono Joga, dalam diskusi di ruang Fraksi DPRD Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Rencananya, deklarasi Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN akan dilakukan pada Juni atau Agustus 2025.
    “Kenapa Agustus? Karena Agustus adalah ulang tahun ASEAN. Kawasan Blok M akan menjadi Ibu Kota ASEAN, kalau sekarang baru sekretariat,” kata Nirwono.
    Menurut Nirwono, Blok M memiliki potensi besar untuk menjadi pusat aktivitas ASEAN karena popularitasnya yang terus meningkat di kalangan masyarakat.
    “Terlebih, Sekretariat ASEAN di Indonesia juga diketahui berada di Jalan Sisingamangaraja, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” tambahnya.
    Dia juga menekankan bahwa salah satu cara untuk mempromosikan Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN adalah melalui festival kuliner yang melibatkan negara-negara ASEAN.
    “Paling mudah festival kuliner negara-negara ASEAN. Tidak hanya Thailand, Singapura, Filipina. Ada Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja,” kata Nirwono.
    Untuk merealisasikan rencana ini, tim transisi telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta.
    Nirwono memastikan bahwa persiapan tata ruang dan program-program pendukung sudah mulai dilakukan oleh dinas terkait.
    “Tata ruang sudah disiapkan. Dinas terkait juga sudah menyiapkan program-programnya,” tutup Nirwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ombudsman RI kaji kebijakan ekspor BBL untuk tingkatkan devisa negara

    Ombudsman RI kaji kebijakan ekspor BBL untuk tingkatkan devisa negara

    Penting untuk digali guna menambah devisa negara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengkaji kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) untuk meningkatkan devisa negara.

    “Benih lobster yang masih bibit aja itu sudah punya nilai tinggi, apalagi lobster yang gedenya itu,” kata Hery di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa.

    Ia juga menjelaskan bahwa kajian Ombudsman tersebut dapat bermanfaat untuk pemerintahan saat ini yang sedang menggalakkan program kerakyatan, seperti Makan Bergizi Gratis. Kemudian, untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan lain-lain, yang membutuhkan biaya tinggi.

    “Penting untuk digali guna menambah devisa negara, dan kita tahu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan dari sektor kelautan perikanan ini Indonesia bisa kaya raya,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa BBL perlu dikaji karena tidak melibatkan uang yang sedikit.

    “Bahkan dari benih lobster saja, salah seorang pejabat, menterinya (Menteri KP), pernah masuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ini kan bukan bicara uang kecil,” katanya.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pengkajian isu kelautan dan perikanan bukan hal baru bagi Ombudsman RI.

    Ia mengatakan bahwa Ombudsman RI pada 2023 telah mengkaji program penangkapan ikan terukur KKP, dan menemukan banyak temuan yang diserahkan kepada Menteri KP.

    “Temuan kami itu sontak ditindaklanjuti oleh Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, dengan memoratarium, menunda program penangkapan ikan terukur karena memang di lapangan itu sarprasnya belum memadai, dan banyak protes di kalangan nelayan,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025