Xcloud.id

Blog

  • KPPU Denda Rp 202 Miliar, Google Bakal Ajukan Banding

    KPPU Denda Rp 202 Miliar, Google Bakal Ajukan Banding

    Jakarta, CNBC Indonesia – Google bakal mengajukan banding terkait keputusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal praktik anti persaingan. Raksasa teknologi itu mengatakan tidak sepakat dengan keputusan tersebut.

    “Kami tidak sepakat dengan keputusan KPPU dan akan menempuh jalur banding,” kata Perwakilan Google dalam keterangan resmi kepada CNBC Indonesia, Rabu (22/1/2025).

    Menurut Perwakilan Google, praktik yang dilakukannya berdampak positif pada ekosistem aplikasi di tanah air. Termasuk mendorong terciptanya lingkungan sehat dan kompetitif.

    “Kami meyakini bahwa praktik yang kami terapkan saat ini berdampak positif pada ekosistem aplikasi di Indonesia, dengan mendorong terciptanya lingkungan yang sehat dan kompetitif, melalui penyediaan platform yang aman, akses ke pasar global, serta keberagaman pilihan, termasuk alternatif sistem penagihan sesuai pilihan pengguna (User Choice Billing) di Google Play,” jelas Perwakilan Google.

    Dalam keterangan tersebut juga disebutkan Google akan melakukan kolaborasi dengan KPPU dan pihak terkait selama proses banding berjalan.

    “Kami berkomitmen untuk selalu patuh kepada hukum Indonesia dan akan terus berkolaborasi secara konstruktif dengan KPPU dan seluruh pihak terkait sepanjang proses banding berjalan,” ujarnya.

    Sebelumnya KPPU memutuskan praktik sistem pembayaran yang dilakukan Google tidak adil. Sebab Google mewajibkan pengembang aplikasi menggunakan Google Play Billing.

    Namun tarif yang dikenakan lebih tinggi dari sistem pembayaran lain. Selain itu aplikasi akan dihapus jika menolak melakukan aturan tersebut.

    KPPU juga mengatakan sistem tersebut berdampak pada pendapatan pengembang. Badan itu menemukan pula Google membebankan 30% tarif lewat sistem pembayaran yang diterapkan.

    (fab/fab)

  • SDN Kademangan III Mojoagung Jombang Diliburkan Akibat Banjir, Warga Belum Terima Bantuan

    SDN Kademangan III Mojoagung Jombang Diliburkan Akibat Banjir, Warga Belum Terima Bantuan

    Jombang (beritajatim.com) – Banjir yang melanda Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, menyebabkan SDN Kademangan III terpaksa diliburkan pada Rabu (22/1/2025). Air yang masuk ke dalam ruang kelas bahkan membawa lumpur, sehingga aktivitas belajar mengajar tidak dapat dilakukan.

    Begitu air mulai surut, sejumlah guru langsung melakukan kerja bakti untuk membersihkan ruangan yang terdampak banjir. Mereka berupaya menyapu air keluar dari ruangan serta membersihkan lumpur yang menggenang. Sementara itu, para siswa mengikuti pembelajaran daring dari rumah.

    Kepala SDN Kademangan III, Kasis Sulistyani, menjelaskan bahwa keputusan meliburkan sekolah diambil karena kondisi ruangan yang tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). “Selain air juga lumpur. Makanya seluruh murid kita liburkan. Mereka belajar dari rumah,” ujar Kasis Sulistyani.

    Di sisi lain, warga yang terdampak banjir masih menantikan bantuan dari pemerintah setempat. Sonadi (55), warga Dusun Kebondalem, Desa Kademangan, menyebutkan bahwa meskipun air mulai surut, warga belum bisa beraktivitas normal. Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada bantuan yang diberikan.

    “Pagi ini air mulai surut. Namun warga belum mendapatkan bantuan. Padahal yang dibutuhkan warga adalah makanan. Karena ada yang sudah bisa masak, ada pula yang tidak,” kata Sonadi saat ditemui di rumahnya.

    Banjir yang terjadi sejak Selasa malam (21/1/2025) ini menerjang tiga desa di Kecamatan Mojoagung, dengan Desa Kademangan sebagai wilayah terdampak paling parah. Sebanyak 474 kepala keluarga (KK) terkena dampaknya.

    Bencana ini disebabkan oleh meluapnya tiga sungai, yakni Sungai Gunting, Sungai Pancir, dan Sungai Catakbanteng. Ketinggian air di jalan mencapai 120 sentimeter, sementara di dalam rumah setinggi 80 sentimeter. Bahkan, di beberapa titik tertentu, air mencapai ketinggian 2 meter. [suf]

  • Kepala Staf Militer Israel Mundur Buntut Kegagalan Cegah Serangan Hamas

    Kepala Staf Militer Israel Mundur Buntut Kegagalan Cegah Serangan Hamas

    Tel Aviv –

    Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF) atau militer Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan mencegah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang berkepanjangan di Jalur Gaza.

    Dalam surat pengunduran dirinya yang dirilis militer Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (22/1/2025), Halevi mengatakan dirinya mundur dari jabatannya “karena mengakui tanggung jawab atas kegagalan (militer) pada 7 Oktober”.

    Halevi mengatakan dirinya pergi saat militer Israel mencapai “keberhasilan yang signifikan”, meskipun dirinya juga mengatakan bahwa “tidak semua” tujuan perang Israel telah tercapai.

    “Tujuan perang belum semuanya tercapai. Militer akan terus berjuang untuk menghancurkan Hamas dan kemampuan memerintahnya, memastikan kembalinya para sandera,” ucapnya.

    Dia menambahkan satu tujuan perang yang belum tercapai, yaitu memungkinkan warga Israel yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan militan untuk kembali ke rumah-rumah mereka.

    Mayor Jenderal Yaron Finkelman selaku Kepala Komando Militer Israel Zona Selatan, yang bertanggung jawab atas Gaza, juga mengundurkan diri.

    Pengunduran diri keduanya terjadi beberapa hari setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas dimulai pada Minggu (19/1) yang mengakhiri pertempuran sengit selama 15 bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Berpakaian Terbuka di Pelantikan Trump, Tunangan Jeff Bezos Disorot

    Berpakaian Terbuka di Pelantikan Trump, Tunangan Jeff Bezos Disorot

    Washington –

    Lauren Sanchez, mantan presenter televisi yang kini tunangan pendiri Amazon Jeff Bezos, menuai kritikan saat menghadiri pelantikan Donald Trump bersama pasangannya. Sebab, pakaiannya dinilai terlalu terbuka dan tidak sopan dalam acara yang resmi seperti itu.

    Sanchez datang di pelantikan di United States Capitol Rotunda dengan mengenakan setelan serba putih rancangan desainer terkenal Alexander MCQueen, dengan bra di baliknya. Nah, pilihan pakaiannya itu jadi sasaran kritikan netizen, terlebih dia duduk di posisi istimewa bersama para orang terkaya.

    “Calon istri Jeff Bezos, Lauren Sanchez, berpakaian sangat tidak pantas untuk acara kenegaraan. Seseorang seharusnya memberi tahu dia bahwa memamerkan bra renda putihnya tidak dapat diterima,” cetus seorang netizen.

    “Sungguh sebuah bra terlihat dengan jelas. Padahal hari ini bukan event di klub malam,” tulis komentar selanjutnya.

    Megyn Kelly, seorang presenter dan podcaster juga menyebut sudah kebiasaan Sanchez berpakaian kurang pantas. “Ini bukan pertama kalinya aku mengatakan bahwa dia berpakaian seperti wanita tuna susila karena memang demikian,” katanya seperti dikutip detikINET dari New York Post.

    Bahkan viral CEO Meta, Mark Zuckerberg, terlihat diam-diam mengintip Sanchez. Zuckerberg yang duduk tepat di sebelah Sanchez tampak melinat bra Sanchez sehingga dibicarakan oleh para netizen.

    Zuckerberg. Foto: New York Post

    “Mark Zuckerberg siap untuk mempertaruhkan segalanya demi tunangan Jeff Bezos di pelantikan Donald Trump,” sebut sebuah akun di linimasa X.

    Namun demikian, ada pula yang membela pilihan busana Sanchez. “Kamu benar-benar terlihat mengagumkan. Kamu sungguh adalah inspirasi bagi saya dan juga banyak wanita,” tulis seorang netizen.

    Lauren Sanchez berpacaran dengan Jeff Bezos usai pendiri Amazon itu berpisah dengan istrinya, MacKenzie. Mereka diketahui sudah bertunangan sejak tahun 2023.

    (fyk/rns)

  • Perjalanan Kereta Api Terkendala, Banjir di Grobogan Belum Surut

    Perjalanan Kereta Api Terkendala, Banjir di Grobogan Belum Surut

    Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan kereta api dari arah Jakarta menuju Surabaya mengalami kendala akibat banjir yang menggenangi wilayah Grobogan, Jawa Tengah.

    Akibat genangan banjir rel di perlintasan antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati sepanjang 100 meter masih belum bisa dilintasi kereta api.

    “Luapan banjir mengakibatkan gogosan di jalur sepanjang 100 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter di kedua jalur rel,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo dilansir dari Antara, Rabu (22/1/2025).

    Puluhan petugas dari bagian prasarana Daop Semarang, kata dia, telah diterjunkan beserta material pendukung perbaikan jalur tersebut.

    Ia menjelaskan empat rangkaian KA mengangkut batu kricak pengganti material di lokasi yang tergerus banjir.

    Selain itu, terdapat satu lagi rangkaian KA membawa material besi rel, bantalan beton, dan perlengkapan lainnya.

    Akibat terputusnya jalur di wilayah Grobogan, lanjut dia, PT KAI masih memberlakukan pola operasi memutar untuk KA yang melintas di wilayah Pantura Jawa Tengah tersebut.

    Ia mengatakan setidaknya 11 rangkaian kereta jarak jauh maupun dekat yang dialihkan sebagian rute perjalanannya melalui Solo.

    Selain itu, kata dia, perjalanan tujuh KA yang melintas di wilayah Daop Semarang juga dibatalkan akibat bencana tersebut.
    “Dua perjalanan KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya maupun sebaliknya dibatalkan,” katanya.

    Ia memastikan bea tiket yang sudah dibeli oleh para calon penumpang KA yang keberangkatannya dibatalkan akan dikembalikan 100 persen.

    Sebelumnya, Hujan dengan durasi panjang mengguyur berbagai wilayah di Jawa Tengah sejak Senin (20/1) malam hingga Selasa (21/1) mengakibatkan bencana alam di sejumlah daerah.

  • Pulau Seribu rencana bangun 15 kios bagi UKM di Pulau Kelapa

    Pulau Seribu rencana bangun 15 kios bagi UKM di Pulau Kelapa

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu berencana untuk membangun 15 kios di Lokasi Sementara (Loksem) bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) di Pulau Kelapa Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Kami sudah melakukan survei untuk memastikan lokasi pembangunan Loksem UKM di Pulau Kelapa, di lahan samping RPTRA Nyiur Melambai,” kata Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kepulauan Seribu Bangun Richard di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan pihaknya bersama unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah memastikan lokasi pembangunan di lahan aset Suku Dinas Perhubungan Kepulauan Seribu itu.

    Bangun mengatakan Loksem di Pulau Kelapa rencananya akan dibangun sebanyak 15 kios plus toilet yang berukuran panjang sekitar 2,5 meter dan lebar tiga meter.

    “Pembangunan Loksem ini merupakan tindak lanjut aspirasi warga melalui musrenbang, dengan alokasi anggaran Rp600 juta,” kata dia.

    Sementara Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kepulauan Seribu, Endro Mukti Wibowo menambahkan pembangunan Loksem ini nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Kelapa.

    “Loksem ini bisa dijadikan pusat penjualan oleh-oleh khas Kepulauan Seribu, baik kuliner maupun suvenir yang dapat menarik para wisatawan,” kata dia.

    Sementara itu, Lurah Pulau Kelapa, Muslim menyambut baik pembangunan loksem itu yang akan dilakukan oleh Suku Dinas PPKUKM Kepulauan Seribu di wilayahnya.

    “Kami sangat menyambut baik pembangunan. Semoga dapat bermanfaat bagi UMKM di Pulau Kelapa, karena dengan adanya kegiatan ekonomi melalui kunjungan wisatawan diharapkan dapat menunjang perekonomian keluarga,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Perintahkan Menteri KKP Proses Hukum Pagar Laut Misterius sampai Tuntas

    Prabowo Perintahkan Menteri KKP Proses Hukum Pagar Laut Misterius sampai Tuntas

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk menyelidiki kasus pagar laut misterius di Tangerang hingga tuntas secara hukum. Pasalnya keberadaan pagar laut tersebut ilegal. 

    “Tadi arahan bapak presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum, supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara. Nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono usai dipanggil Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

    Dalam laporannya, Trenggono mengungkapkan bahwa pagar laut sepanjang 30 kilometer yang terletak di perairan Tangerang itu tidak memiliki izin. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan ruang laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Baca juga: Daftar Aturan yang Dilanggar dalam Kasus Pagar Laut 30 Km

    Sertifikat HGB Ilegal di Dasar Laut
    Trenggono juga menyoroti keberadaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di area tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan pelanggaran hukum karena dasar laut tidak boleh memiliki sertifikat.

    “Saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid) bahwa ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal,” tegasnya.

    Pemagaran laut yang dilakukan secara ilegal itu, menurut Trenggono, diduga bertujuan memanfaatkan sedimentasi alami untuk menciptakan daratan baru. Area laut yang berubah menjadi daratan tersebut diperkirakan mencapai 30 ribu hektare.

    “Itu nanti tiba-tiba nongol itu sertifikatnya, kalau sudah dia berubah menjadi daratan, dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang itu tidak berlaku,” tambahnya.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera melakukan penyegelan pagar laut tersebut sambil mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Trenggono mengakui bahwa hingga kini belum ada pihak yang mengakui kepemilikan pagar laut tersebut.

    “Pada saat kita lakukan penyegelan, kan enggak tahu siapa yang punya. Ya secara yudiris kan harus ada mengakui siapa yang punya dan seterusnya,” ungkapnya.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk menyelidiki kasus pagar laut misterius di Tangerang hingga tuntas secara hukum. Pasalnya keberadaan pagar laut tersebut ilegal. 
     
    “Tadi arahan bapak presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum, supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara. Nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono usai dipanggil Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
     
    Dalam laporannya, Trenggono mengungkapkan bahwa pagar laut sepanjang 30 kilometer yang terletak di perairan Tangerang itu tidak memiliki izin. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan ruang laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Baca juga: Daftar Aturan yang Dilanggar dalam Kasus Pagar Laut 30 Km

    Sertifikat HGB Ilegal di Dasar Laut

    Trenggono juga menyoroti keberadaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di area tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan pelanggaran hukum karena dasar laut tidak boleh memiliki sertifikat.
     
    “Saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid) bahwa ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal,” tegasnya.
     
    Pemagaran laut yang dilakukan secara ilegal itu, menurut Trenggono, diduga bertujuan memanfaatkan sedimentasi alami untuk menciptakan daratan baru. Area laut yang berubah menjadi daratan tersebut diperkirakan mencapai 30 ribu hektare.
     
    “Itu nanti tiba-tiba nongol itu sertifikatnya, kalau sudah dia berubah menjadi daratan, dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang itu tidak berlaku,” tambahnya.
     
    Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera melakukan penyegelan pagar laut tersebut sambil mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Trenggono mengakui bahwa hingga kini belum ada pihak yang mengakui kepemilikan pagar laut tersebut.
     
    “Pada saat kita lakukan penyegelan, kan enggak tahu siapa yang punya. Ya secara yudiris kan harus ada mengakui siapa yang punya dan seterusnya,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Strategi Milenial Mengumpulkan Dana Pensiun di Tengah Gempuran Gaya Hidup Modern

    Strategi Milenial Mengumpulkan Dana Pensiun di Tengah Gempuran Gaya Hidup Modern

    Jakarta: Menghadapi tantangan finansial di era modern, generasi milenial sering kali dihadapkan pada dilema antara menikmati gaya hidup sekarang atau menyiapkan masa depan yang aman secara finansial. 
     
    Tidak sedikit yang merasa menabung untuk dana pensiun bukan menjadi satu prioritas, terutama di tengah tekanan sosial untuk mengikuti tren dan menghabiskan pendapatan untuk kebutuhan konsumtif. 
     
    Namun, perencanaan dana pensiun yang matang adalah kunci agar tidak terjebak dalam krisis keuangan saat memasuki usia senja.

    Strategi untuk menyiapkan dana pensiun sebenarnya tidak selalu rumit, tetapi membutuhkan kedisiplinan dan komitmen. 
     

    Strategi Mengumpulkan Dana Pensiun
    Mengutip laman Prudential dan Bank SMBC Indonesia, berikut strategi mengumpulkan dana pensiun yang bisa dilakukan oleh generasi milenial:

    1. Tentukan Target Usia Pensiun

    Menetapkan kapan Sobat Medcom ingin pensiun akan mendorong pengaturan perencanaan keuangan yang lebih jelas dan terukur. 
     
    Misalnya, jika berencana pensiun pada usia 60 tahun dan saat ini berusia 30 tahun, itu artinya Sobat Medcom memiliki 30 tahun untuk menabung.
     
    Dengan mengetahui berapa lama waktu yang dimiliki dapat menentukan berapa banyak dana yang perlu ditabung setiap bulan atau tahunnya. 

    2. Buat Anggaran dan Catat Pengeluaran

    Menyusun anggaran adalah langkah selanjutnya untuk mengetahui bagaimana uang Sobat Medcom dialokasikan. 
     
    Dengan membuat rincian pengeluaran, bisa melihat area mana yang boros dan menyesuaikan prioritas. 
     
    Memanfaatkan aplikasi keuangan atau spreadsheet dapat membantu Anda memantau pengeluaran harian dan bulanan dengan lebih mudah.

    3. Lunasi Cicilan dan Utang

    Kemudian Sobat Medcom harus berupaya penuh untuk melunasi utang yang belum lunas. Sebab, utang dapat menguras sebagian besar pendapatan. 
     
    Ini berisiko menghambat kemampuan dalam menabung. Oleh karena itu, penting untuk melunasi cicilan dan utang secepat mungkin.
     

    4. Terapkan Metode Budgeting yang Tepat

    Berbagai metode budgeting seperti 50/30/20, Zero-Based Budgeting, atau Envelope System bisa diterapkan sesuai kebutuhan. 
     
    Metode budgeting memungkinkan Sobat Medcom mengontrol arus kas dan memastikan ada dana yang dialokasikan untuk menabung dan berinvestasi. Pilih metode yang paling sesuai dengan gaya hidup dan situasi finansial.

    5. Investasikan Uang Anda Sejak Dini

    Investasi membantu uang tumbuh lebih cepat dibandingkan hanya disimpan di tabungan. Pilih instrumen investasi seperti reksa dana, saham, atau deposito sesuai dengan profil risiko dan tujuan. 
     
    Berinvestasi sejak muda memungkinkan Sobat Medcom memanfaatkan efek bunga majemuk dan mempersiapkan masa depan finansial dengan lebih baik.

    6. Sisihkan Dana Darurat

    Selain itu, pastikan memiliki dana darurat yang memadai untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak tanpa mengganggu rencana pensiun.
     
    Dengan menerapkan strategi-strategi di atas secara konsisten, milenial dapat mempersiapkan dana pensiun yang memadai tanpa harus mengorbankan kualitas hidup saat ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Google Bakal Banding Putusan KPPU soal Praktik Monopoli Google Play Store

    Google Bakal Banding Putusan KPPU soal Praktik Monopoli Google Play Store

    Bisnis.com, JAKARTA —  Google LLC, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, menolak putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan sanksi denda Rp202,5 miliar atas dugaan praktik monopoli di Google Play Store. Google akan menempuh jalur banding.

    Pewakilan Google meyakini bahwa praktik yang diterapkan perusahaan saat ini berdampak positif pada ekosistem aplikasi di Indonesia, dengan mendorong terciptanya lingkungan yang sehat dan kompetitif, melalui penyediaan platform yang aman, akses ke pasar global, serta keberagaman pilihan, termasuk alternatif sistem penagihan sesuai pilihan pengguna (User Choice Billing) di Google Play.

    “Kami tidak sepakat  dengan keputusan KPPU dan akan menempuh jalur banding,” tulis perwakilan Google dalam keterangan resmi, Rabu (22/1/2025). 

    Google menambahkan bahwa perusahaa terus memberikan dukungan aktif kepada para pengembang Indonesia melalui berbagai inisiatif yang komprehensif, meliputi program Indie Games Accelerator, Play Academy, dan Play x Unity, yang merefleksikan investasi mendalam perusahaan. 

    “Kami berkomitmen untuk selalu patuh kepada hukum Indonesia dan akan terus berkolaborasi secara konstruktif dengan KPPU dan seluruh pihak terkait sepanjang proses banding berjalan,” kata perwakilan Google. 

    Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda sebesar Rp202 miliar kepada raksasa teknologi Google, imbas sistem layanan pembayaran Google Play Store yang dinilai diskriminatif. 

    Ketua Majelis Komisi KPPU Hilman Pujana menilai Google LLC terbukti melakukan praktik monopoli  dan menggunakan posisi dominan untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi dalam Perkara No. 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No.5/1999 terkait Penerapan Google Play Billing System. 

    Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar, dan memerintahkan Terlapor menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dalam Google Play Store. 

    “Majelis Komisi juga memerintahkan Terlapor untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh developer untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) dengan memberikan insentif berupa pengurangan service fee sebesar minimal 5% (lima persen) selama kurun waktu 1 tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap,” dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/1/2025).  

    Sebagai informasi, perkara ini merupakan inisiatif KPPU yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.5/1999 oleh Google LLC. 

    Google LLC telah mewajibkan developer aplikasi yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menerapkan Google Play Billing System (GPB System) dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store. 

    Google LLC mengenakan biaya layanan (service fee) dalam penerapan GPB System tersebut sebesar 15%-30%.  Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tahap pemeriksaan lanjutan berakhir dengan agenda penyampaikan simpulan hasil persidangan pada tanggal 3 Desember 2024.            

    Dalam Putusannya, Majelis Komisi menjelaskan bahwa pasar bersangkutan dalam perkara yang melibatkan Google ini menggunakan analisis pasar multi sisi dimana Google Play Store merupakan platform digital yang menghubungkan antara developer aplikasi dan pengguna aplikasi dengan menyediakan fitur GPB System sebagai sistem penagihan dalam transaksi pembayaran untuk pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purcahse. 

    Adapun pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa distribusi aplikasi dan layanan digital melalui platform digital yang dapat dilakukan pra-instalasi pada seluruh perangkat seluler pintar dengan sistem operasi seluler berbasis Android di wilayah Indonesia pada periode dugaan pelanggaran sejak tanggal 1 Juni 2022 hingga 31 Desember 2024. 

    “Berdasarkan fakta persidangan serta analisis struktur pasar, Majelis Komisi menilai bahwa Google Play Store merupakan satu-satunya toko aplikasi yang dapat dilakukan pra-instalasi pada seluruh perangkat seluler pintar yang berbasis Android dengan menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar,” tulis dalam keterangan. 

  • 7 Menteri Pariwisata Widiyanti Punya Harta Rp 5,4 Triliun, Lebih Kaya dari Prabowo Nasional

    7 Menteri Pariwisata Widiyanti Punya Harta Rp 5,4 Triliun, Lebih Kaya dari Prabowo Nasional

    Menteri Pariwisata Widiyanti Punya Harta Rp 5,4 Triliun, Lebih Kaya dari Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Pariwisata

    Widiyanti Putri Wardhana
    tercatat punya
    harta kekayaan
    yang lebih besar dibandingkan Presiden Prabowo Subianto.
    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (
    LHKPN
    ) yang disetorkan pada 9 Desember 2024, Widiyanti punya harta senilai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    Angka tersebut lebih besar dari kekayaan Prabowo yang tercatat pada LHKPN-nya yang disetor pada 5 April 2024 yakni sebesar Rp 2.042.682.732.691 atau Rp 2 triliun.
    Dikutip dari LHKPN yang diunggah KPK, Widiyanti punya 7 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan, nilai totalnya mencapai Rp 152 miliar.
    Widiyanti juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 19,4 miliar.
    Deretan mobil yang ia miliki adalah  Mercedes Benz, Toyota Vellfire, Bentley Continental, Land Rover Range Rover, Bentley Flying Spur, Lexus LM350H, dan Lexus LS500H.
    Selain itu, Widiyanti juga memiliki surat berharga sebesar Rp 5 triliun, harta bergerak lainnya Rp 43,8 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 67,1 miliar.
    KPK juga mencatat harta lain yang dimiliki Widiyanti senilai Rp 77,7 miliar.
    Setali tiga uang dengan Widiyanti, Prabowo juga tercatat mempunyai sejumlah tanah dan bangunan.
    LHKPN mencatat Prabowo punya 10 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor dan Jakarta Selatan dengan nilai total Rp 275,3 miliar.
    Kendaraan yang dimiliki Prabowo juga tidak kalah banyak, yakni ada 8 unit senilai total Rp 1,2 miliar, terdiri dari 7 unit mobil dan satu motor merek Suzuki.
    Adapun 7 unit mobil Prabowo dari berbagai merek seperti Toyota Alphard Minibus, Honda CRV Jeep, Land Rover Jeep, Toyota Land Cruiser, Mitshubishi Pajero, dan Toyota Lexus Jeep.
    Selain itu, Prabowo juga memiliki surat berharga sebesar Rp 1,7 triliun, harta bergerak lainnya Rp 16,4 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 47,8 miliar.
    Prabowo juga tercatat tidak memiliki hutang. Dengan demikian, total harta kekayaannya Rp 2 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.