Blog

  • BI Siapkan SVBI dan SUVBI untuk Dukung Perpanjangan Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor SDA

    BI Siapkan SVBI dan SUVBI untuk Dukung Perpanjangan Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor SDA

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mendukung langkah pemerintah memperpanjang masa penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) menjadi 12 bulan.

    Untuk mendukung kebijakan ini, BI mengoptimalkan dua instrumen baru, yakni sekuritas valas Bank Indonesia (SVBI) dan sukuk valas Bank Indonesia (SUVBI).

    Perry menjelaskan, eksportir yang menempatkan DHE dalam rekening khusus tidak hanya dapat menyimpannya dalam bentuk deposito, tetapi juga melalui SVBI dan SUVBI. Saat ini, BI telah mendukung DHE SDA dengan instrumen deposito valas melalui perbankan.

    “Dana tersebut dapat dipindahkan dan diredeposit di BI dengan bunga yang menarik, serta mendapatkan fasilitas lindung nilai melalui foreign exchange swap,” kata Perry Warjiyo dalam acara peluncuran “Laporan Perekonomian Indonesia 2024”, di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, perpanjangan masa penyimpanan DHE SDA ini berpotensi meningkatkan cadangan devisa hingga lebih dari US$ 90 miliar.

    Untuk merealisasikan kebijakan ini, regulasi teknis akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2025. Salah satu insentif yang diberikan adalah tarif pajak penghasilan (PPh) 0% atas pendapatan bunga dari instrumen penempatan DHE, yang sebelumnya dikenakan pajak sebesar 20%.

    Kebijakan ini juga memungkinkan eksportir mengonversi devisa hasil ekspor SDA ke dalam nilai tukar rupiah. Langkah ini akan menambah pasokan dolar tanpa perlu intervensi berlebihan dari BI, sehingga membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Konversi ke rupiah ini juga tidak hanya mengurangi volatilitas, tetapi juga mendukung kebutuhan operasional perusahaan.

  • APNI: Pemangkasan Produksi Nikel Bisa Kerek Harga ke US.000 per Ton

    APNI: Pemangkasan Produksi Nikel Bisa Kerek Harga ke US$20.000 per Ton

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai bahwa wacana pemangkasan produksi nikel RI berpotensi menaikkan harga komoditas tersebut di pasar global.

    Dilansir dari Bloomberg, Kementerian ESDM sebelumnya disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun ini. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran.

    Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menjelaskan, produksi bijih nikel Indonesia saat ini menyumbang 63% dari total produksi global. Hal ini pun membuat pasokan nikel di dunia berlebih atau oversupply.

    Menurutnya, oversupply itu timbul dari persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang cukup besar. Oleh karena itu, dia menyebut harga nikel global telah turun sejak awal 2024.

    Meidy mengungkapkan RKAB nikel yang disetujui untuk 2025 adalah sebesar 298,49 juta ton. Dia menyebut, jika jumlah persetujuan kuota dalam RKAB tersebut benar dipangkas menjadi ke level 150 juta ton, harga nikel bisa naik ke level US$20.000 per ton.

    “Kemarin kita ada isu pemangkasan produksi sampai 150 juta [ton]. Baru dikasih isu saja, dari Macquarie London sudah memberikan statement jika RKAB dipangkas sampai 150 juta ton, harga nikel akan menyentuh US$20.000 lagi, hari ini US$15.000,” ucap Meidy dalam rapat pleno dengan Baleg DPR RI, Rabu (22/1/2025).

    Indonesia sebelumnya disebut bakal memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 150 juta ton mulai 2025. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum berencana memangkas produksi.

    Menurutnya, pemerintah hanya ingin menjaga keseimbangan permintaan perusahaan yang diajukan lewat RKAB.

    “Pemangkasan belum ada. Yang ada itu adalah menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).

    Selain itu, Bahlil juga ingin memastikan pelaku usaha lokal tetap mendapat perhatian. Dia mengatakan, pengusaha besar harus ikut melibatkan pengusaha lokal dalam mengolah nikel.

    Bahlil mencontohkan, jika perusahaan mengajukan produksi nikel sebanyak 20 juta ton, maka pemerintah hanya akan memberikan izin sebanyak 60% dari jumlah tersebut. Sedangkan 40% sisanya, perusahaan harus menyerap nikel dari pengusaha lokal. Menurut Bahlil, pola tersebut bisa menjaga harga nikel.

    “Dia [perusahaan] harus mengambil yang masyarakat lokal. Kalau tidak, gimana? Masyarakat lokal mau jual ke mana?” jelas Bahlil.

  • Rahasia Manfaatkan January Effect Tanpa Jual Aset Berharga

    Rahasia Manfaatkan January Effect Tanpa Jual Aset Berharga

    Jakarta

    Periode perdagangan di bulan Januari biasanya menjadi momen yang ditunggu oleh para pelaku pasar saham. Hal ini disebabkan oleh fenomena penguatan saham, atau yang dikenal dengan sebutan ‘January Effect’.

    Banyak yang percaya, pasar saham cenderung naik di awal tahun pada bulan Januari. Tentu ini menjadi peluang emas bagi para investor yang ingin meningkatkan portofolio mereka. Namun apakah fenomena ‘January Effect’ benar adanya?

    Mengenal January Effect, Apa Itu?

    Secara sederhana, January Effect merupakan istilah yang merujuk pada keadaan pasar modal, di mana harga-harga saham sedang mengalami kenaikan atau cenderung menguat di dua minggu pertama bulan Januari. Adapun fenomena musiman ini pertama kali diamati oleh bankir investasi Sidney B. Wachtel pada 1942.

    Berdasarkan teori, di awal tahun khususnya di bulan Januari biasanya para investor-investor ritel menerima bonus akhir tahun. Dengan uang bonus tersebut, biasanya sering digunakan oleh para investor untuk memborong beberapa saham, setelah aksi jual akhir tahun untuk kebutuhan pajak atau aliran dana baru dari bonus akhir tahun.

    Kiat Manfaatkan January Effect untuk Raup Cuan

    Di Indonesia, jika melihat track record pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada periode bulan Januari setiap tahun, sejak tahun 2014 hingga 2024, cenderung menguat. Tercatat IHSG berada di level 7.163 pada hari pertama perdagangan awal tahun Kamis (2/1). Indeks saham menguat 83,30 poin atau plus 1,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

    Kenaikan ini memberi angin segar bagi investor setelah IHSG babak belur di 2024. Dengan dibukanya penguatan pada awal Januari 2025 dengan baik, tak menutup kemungkinan pada Januari 2025 akan mendapatkan berkah dari January Effect. Lantas bagaimana mengoptimalkannya untuk mengejar cuan maksimal di awal tahun?

    1. Lakukan Riset Mendalam

    Sebelum mengambil keputusan investasi, Anda perlu melakukan riset menyeluruh terhadap saham yang berpotensi menguat di bulan Januari. Perhatikan faktor fundamental seperti kinerja perusahaan, laporan keuangan, dan prospek bisnis ke depan. Pilih saham dengan fundamental kuat untuk meminimalkan risiko.

    2. Manfaatkan Diversifikasi Saham

    Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko dalam investasi. Jadi, jangan hanya berpatok pada satu jenis saham atau sektor tertentu. Sebagai gantinya, alokasikan dana Anda ke berbagai sektor dan jenis aset, seperti saham berkapitalisasi kecil, saham berkapitalisasi besar, reksa dana, atau ETF. Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya memanfaatkan peluang January Effect tetapi juga melindungi portofolio dari volatilitas pasar.

    3. Fokus pada Saham Berkapitalisasi Kecil

    Tips selanjutnya yaitu Anda bisa melirik saham small cap. Sebab saham dengan kapitalisasi kecil sering kali menunjukkan penguatan yang lebih signifikan selama January Effect dibandingkan saham berkapitalisasi besar. Hal ini karena saham kecil cenderung lebih sensitif terhadap aliran dana baru dari investor individu.

    Itulah tadi 3 strategi investasi bagi Anda yang ingin ‘memanen’ cuan maksimal di momentum January Effect ini.

    Nah, bagi Anda yang ingin mempertahankan portofolio tanpa menjual aset, bisa memanfaatkan layanan Gadai Efek dari Pegadaian.

    Gadai Efek bisa menjadi solusi mendapatkan akses ke dana pinjaman untuk menambah portofolio investasi, tanpa khawatir karena tidak menghilangkan status kepemilikan aset berharga seperti jika menjualnya. Adapun kelebihan Gadai Efek Pegadaian antara lain:

    – Proses pengajuan mudah dan dapat dilakukan secara online melalui Call Center Pegadaian.

    – Sewa modal (bunga) terjangkau.

    – Kepemilikan saham tidak berpindah.

    – Jangka waktu pelunasan fleksibel.

    – Bisa diperpanjang selama memenuhi kriteria pinjaman.

    Selain itu, layanan Gadai Efek juga aman karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menggunakan gadai efek pegadaian untuk memanfaatkan January Effect dapat menjadi strategi yang cerdas bagi investor yang ingin memaksimalkan peluang pasar.

    Dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat memanfaatkan fenomena January Effect secara optimal tanpa mengorbankan stabilitas portofolio Anda. Informasi selengkapnya kunjungi laman sahabat.pegadaian.co.id/produk-gadai-efek.

    (ega/ega)

  • Bangunan Liar di Tanah Aset Desa di Ngawi Diduga Dipakai Prostitusi

    Bangunan Liar di Tanah Aset Desa di Ngawi Diduga Dipakai Prostitusi

    Ngawi (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ngawi, melalui Bidang Penegakan Peraturan Daerah, menertibkan sejumlah bangunan liar di lahan aset Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati. Langkah ini dilakukan karena bangunan tersebut diduga digunakan untuk praktik prostitusi yang meresahkan warga.

    “Bangunan liar ini kami tertibkan pada Selasa (21/1/2025) karena wilayah ini sebetulnya merupakan aset Desa Karangjati. Aset ini ternyata digunakan tanpa seizin pemerintah desa,” jelas Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Ngawi, Arif Setiyono, pada Rabu (22/1/2025).

    Arif berharap setelah pembongkaran ini, aset desa tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintahan desa secara lebih bermanfaat.

    “Kegiatan yang meresahkan masyarakat, seperti prostitusi, harus dihentikan. Warga Karangjati juga mendukung penuh upaya ini,” tambahnya.

    Dalam penertiban kali ini, sebanyak tiga dari total sebelas bangunan liar telah dibongkar. Sisanya, dua bangunan diberi tenggat waktu hingga Minggu mendatang untuk dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya.

    “Kalau sampai hari Minggu belum dibongkar, kami akan lakukan pembongkaran secara langsung,” tegas Arif.

    Terkait asal-usul penghuni bangunan liar, Arif mengungkapkan sebagian berasal dari Desa Karangjati, sementara lainnya dari luar desa. Untuk penghuni lokal, pemerintah desa telah berjanji untuk memfasilitasi mereka agar dapat memanfaatkan lahan secara lebih produktif, misalnya untuk kegiatan usaha.

    “Bangunan ini sudah berdiri sekitar tiga sampai enam bulan. Bagi penghuni dari luar desa, karena bukan wilayah mereka, kami pastikan mereka harus kembali ke desanya masing-masing,” ujar Arif.

    Satpol PP Ngawi menekankan bahwa penertiban ini merupakan upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sekaligus mengembalikan fungsi aset desa agar lebih bermanfaat bagi warga setempat. [fiq/beq]

  • Israel Serbu Tepi Barat Saat Gencatan Senjata Gaza, 10 Orang Tewas

    Israel Serbu Tepi Barat Saat Gencatan Senjata Gaza, 10 Orang Tewas

    Tepi Barat

    Militer Israel melancarkan operasi penyerbuan di area Jenin di Tepi Barat ketika gencatan senjata berlangsung di Jalur Gaza. Sedikitnya 10 orang tewas akibat operasi militer Tel Aviv pada Selasa (21/1) waktu setempat tersebut.

    Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut operasi di Tepi Barat itu bertujuan “memberantas terorisme” di wilayah tersebut.

    Kementerian Kesehatan Palestina yang berkantor di Ramallah, seperti dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), menyebut operasi militer Israel itu telah menewaskan sedikitnya 10 orang, hanya beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku di Jalur Gaza.

    Militer Israel dan badan keamanan Shin Bet, dalam pernyataan gabungan, mengatakan bahwa mereka, bersama dengan Polisi Perbatasan Israel, telah melancarkan operasi yang diberi nama “Iron Wall” di area Jenin.

    Dalam pernyataan yang dirilis tak lama setelah operasi di Tepi Barat diluncurkan, Netanyahu mengatakan penyerbuan itu bertujuan “memberantas terorisme” di Jenin dan merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk melawan Iran “ke mana pun negara itu mengirim senjatanya — di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman” dan Tepi Barat.

    Pemerintah Israel telah menuduh Iran, yang mendukung sejumlah kelompok bersenjata di kawasan Timur Tengah termasuk Hamas di Gaza, berupaya mengirimkan senjata dan uang kepada militan-militan di Tepi Barat.

    Bulan Sabit Merah Palestina, dalam pernyataan terpisah, menyebut para petugas pertolongan pertama merawat tujuh orang yang mengalami luka-luka akibat peluru tajam, dan menuduh pasukan Israel menghalangi akses mereka ke area tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ekspansi Pabrik dan Sinyal Rilis Mobil Listrik

    Ekspansi Pabrik dan Sinyal Rilis Mobil Listrik

    Jakarta, FORTUNE – PT Hartono Istana Teknologi, yang lebih dikenal dengan Polytron, mengungkap rencana ambisiusnya memperluas produksi kendaraan listrik (EV) dan memberikan sinyal kuat akan peluncuran Mobil Listrik tahun ini.

    Direktur Komersial Polytron, Tekno Wibowo, menyatakan langkah ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi pemain kunci pada industri EV nasional.

    Polytron tengah mempersiapkan pemindahan pabrik motor listriknya yang saat ini berada di fasilitas produksi gabungan dengan peralatan rumah tangga di Sayung, Demak, Jawa Tengah. Pabrik baru dengan kapasitas lebih besar ini ditargetkan selesai pada kuartal III-2025.

    “Kami sedang membangun pabrik EV baru. Kemungkinan pertengahan tahun ini, kami akan pindah ke lokasi baru dengan kapasitas yang lebih besar,” kata Tekno di hadapan pers di Jakarta, Selasa (21/1).

    Saat ini, Polytron memiliki tiga fasilitas produksi di Jawa Tengah, yaitu di Sidorekso (Kudus), Krapyak (Kudus), dan Sayung (Demak). Pabrik di Sayung menghasilkan peralatan rumah tangga sekaligus kendaraan listrik, sementara fasilitas di Sidorekso difokuskan untuk memproduksi audio dan battery pack.

    Sementara itu, pabrik di Krapyak memproduksi televisi dan video. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk-produk Polytron, termasuk EV, berkisar antara 50 persen hingga 54 persen.

    Sinyal mobil listrik Polytron

    Selain fokus pada ekspansi pabrik, Polytron memberikan sinyal kuat bahwa mereka siap memasuki pasar mobil listrik. Tekno mengatakan Polytron akan berkolaborasi dengan salah satu produsen otomotif luar negeri, yang diduga berasal dari Cina, untuk memproduksi mobil listrik berjenis SUV.

    “Kami ada kerja sama dengan perusahaan luar negeri. Mereka lebih maju dari kita, jadi kami masih butuh waktu untuk mengembangkan platform dan teknologi lainnya,” kata Tekno.

    Saat ditanya mengenai jadwal pasti peluncuran mobil listrik tersebut, Tekno tidak menjawab dengan jernih.

    “Kalau Lebaran biasanya datang setelah puasa. Jadi mungkin setelah ‘puasa’, nanti waktunya lebih jelas lagi,” ujarnya.

    Polytron sedang gencar mengembangkan produk kendaraan listrik. Setidaknya saat ini perseroan telah memiliki beberapa model motor listrik, yakni Fox R, Fox S, dan Fox 500.

  • Meta Tawarkan Rp 75 Juta ke Kreator TikTok yang Mau Gabung ke Instagram dan Facebook – Page 3

    Meta Tawarkan Rp 75 Juta ke Kreator TikTok yang Mau Gabung ke Instagram dan Facebook – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Setelah isu pemblokiran TikTok yang sempat mencuat, Meta bergerak cepat memanfaatkan situasi dengan meluncurkan program bonus baru yang menggiurkan.

    Perusahaan induk Facebook dan Instagram ini menawarkan bonus hingga USD 5.000 (sekitar Rp 75 juta) bagi para kreator yang baru bergabung di platform mereka.

    Program bertajuk “Breakthrough Bonus Program” ini terbuka bagi warga AS dewasa yang telah memiliki akun di platform media sosial lain dan bersedia menghubungkannya dengan akun baru mereka di Meta. Syaratnya, peserta wajib membuat akun profesional di Instagram dan halaman di Facebook.

    Jika lolos seleksi, kreator Tiktok berpotensi mendapatkan bonus hingga Rp 75 juta selama 90 hari. Imbalannya, mereka harus mengunggah setidaknya 20 Reels di Facebook dan 10 Reels di Instagram setiap bulannya, serta aktif memposting konten setidaknya 10 hari dalam setiap periode 30 hari tersebut.

    Mengutip Engadget, Rabu (22/1/2025), konten tersebut harus diunggah langsung melalui aplikasi masing-masing.

    Meta menekankan besaran bonus yang diterima setiap kreator akan dihitung berdasarkan evaluasi terhadap eksistensi mereka di media sosial.

    Selain itu, peserta juga dapat mengikuti program “Facebook Content Monetization” yang memungkinkan kreator menghasilkan uang dari konten teks dan foto, selain video.

    Meskipun Meta tidak secara eksplisit menyebut TikTok, waktu peluncuran program ini jelas mengindikasikan target mereka adalah para kreator TikTok yang belum aktif di Facebook dan Instagram.

     

  • Demi Hemat Anggaran, Kemenkeu Minta K/L Tunda Kontrak Barang & Jasa Baru

    Demi Hemat Anggaran, Kemenkeu Minta K/L Tunda Kontrak Barang & Jasa Baru

    Jakarta

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Terdapat dua arahan yang diminta kepada K/L yakni pertama, melakukan penundaan sementara untuk proses kontrak barang/jasa terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal. Kedua, K/L diminta melakukan identifikasi kegiatan dan alokasi anggaran prioritas/non prioritas untuk mendukung kebijakan pemerintah.

    “Dalam rangka mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran DIPA K/L TA 2025, sambil menunggu arah kebijakan dan langkah strategis pemerintah, diminta kepada K/L agar melakukan penundaan sementara untuk proses perikatan/kontrak barang/jasa, terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal; dan melakukan identifikasi kegiatan dan alokasi anggaran prioritas/non prioritas untuk mendukung kebijakan pemerintah,” tulis isi surat tersebut yang diterima detikcom, dikutip Rabu (22/1/2025).

    Surat itu memiliki nomor S-27/PB/2025 dalam hal Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah yang ditandatangani Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti pada 20 Januari 2025. Surat itu telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro.

    Arahan ini menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada K/L dan pemerintah daerah pada 10 Desember 2024 saat penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025. Di situ ia mengingatkan agar APBN 2025 dikelola secara disiplin dan mengurangi pemborosan untuk waspada terhadap tantangan yang tidak menentu.

    “Dalam kesempatan tersebut, (Prabowo) memberikan arahan kepada K/L dan pemerintah daerah untuk mengelola APBN TA 2025 dengan prudent, disiplin dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas, inklusivitas dan keberlanjutan dikarenakan saat ini kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan ketidakpastian, ketegangan dan persaingan ketat yang dapat berdampak pada ketidakpastian maupun perambatan ekonomi; Belanja Negara dilaksanakan dengan meningkatkan efisiensi/penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan dalam rangka waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu dan memerangi kebocoran anggaran,” tulis isi surat tersebut.

    Arahan Prabowo juga meminta agar kurangi pengeluaran non prioritas yang bersifat seremoni, kajian dan seminar. K/L diminta fokus untuk mengatasi permasalahan secara langsung.

    “Meningkatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, serta menekankan agar mengoptimalkan anggaran dan mendukung program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; Melaksanakan reformasi dan merumuskan langkah-langkah agar subsidi dan perlindungan sosial lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta dapat dirasakan oleh golongan yang paling lemah,” tulis arahan Prabowo dalam surat tersebut.

    “Mendorong digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan yang bersih; Mematuhi hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” tambahnya.

    Arahan ini juga sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, di mana ditetapkan alokasi belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun. Artinya terdapat defisit anggaran sebesar Rp 616,2 triliun dan diharapkan tidak ada pelebaran.

    (aid/kil)

  • Mendagri tawarkan tiga opsi pelantikan kepala daerah saat rapat di DPR

    Mendagri tawarkan tiga opsi pelantikan kepala daerah saat rapat di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menawarkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 saat rapat bersama penyelenggara pemilu dan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Opsi itu disampaikan mengingat adanya potensi pelantikan kepala daerah tidak serentak seluruhnya karena adanya sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, tiga opsi itu disampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 soal pemilihan kepala daerah.

    “Ini menyangkut masalah pelantikan kepala daerah hasil pemilihan yang lalu, yang diatur dalam undang-undang dan ada penafsiran yang berbeda karena ini teknis, di samping ada masalah aspek lain, kepastian politik, ekonomi, dan pemerintahan,” kata Tito.

    Adapun opsi tersebut masing-masing terdiri atas tiga opsi lainnya berdasarkan pejabat yang melantik dan tanggal pelantikan. Selain itu, opsi-opsi tersebut juga mengatur tentang pelantikan kepala daerah di Provinsi Aceh karena memiliki peraturan khusus.

    Mendagri menjelaskan bahwa opsi 1 A, Presiden melantik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota pada tanggal 6 Februari 2025.

    Hal itu berdasarkan Pasal 163 ayat (1) dan 164 B UU 10/2016 yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur dilantik Presiden, dan Presiden sebagai kepala pemerintahan juga dapat melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

    Opsi 1 B, pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota sama-sama dilantik oleh Presiden, namun pada waktu yang berbeda. Gubernur/wakil gubernur dilantik pada tanggal 6 Februari 2025, sedangkan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik pada tanggal 10 Februari 2025.

    Berikutnya opsi 1 C, Presiden melantik gubernur/wakil gubernur pada tanggal 6 Februari 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada tanggal 10 Februari 2025.

    Tito menjelaskan bahwa opsi 1 tersebut merupakan pelantikan bagi kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK. Menurut dia, opsi ini pun cukup diinginkan oleh para kepala daerah.

    Walaupun begitu, opsi tersebut memungkinkan pelantikan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilaksanakan oleh penjabat gubernur karena belum adanya gubernur definitif terkait dengan sengketa di MK.

    “Kalau dari kesakralan, kemudian kebanggaan, ya otomatis bupati, wali kota inginnya dilantik oleh yang definitif betul atau sekalian Presiden ketimbang dilantik oleh penjabat (pj.) yang akan selesai dan tidak memiliki kewenangan penuh, bukan atasannya,” kata Tito.

    Untuk opsi 2, dia menjelaskan bahwa opsi tersebut dilaksanakan bagi kepala daerah yang telah melalui proses sengketa MK sehingga pelantikan berpotensi pada bulan April 2025.

    Untuk opsi 2 A, pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilantik oleh Presiden secara serentak pada tanggal 17 April 2025.

    Sementara itu, opsi 2B, pelantikan tetap dilaksanakan oleh Presiden, namun tanggal yang berbeda. Gubernur/wakil gubernur dilantik pada tanggal 17 April 2025, sedangkan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik pada tanggal 21 April 2025.

    Untuk opsi 2 C, Presiden melantik gubernur/wakil gubernur pada tanggal 17 April 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada tanggal 21 April 2025.

    “Ini menyangkut kepastian politik itu, pengusaha wait and see itu, 1 hari pun sangat berarti bagi mereka,” kata mantan Kapolri itu.

    Selanjutnya opsi 3 adalah opsi pelantikan kepala daerah dengan adanya keputusan dismissal dari sengketa MK yang akan diputuskan pada tanggal 13 hingga 15 Februari 2025. Dengan demikian, pelantikan kepala daerah tersebut berpotensi pada bulan Maret 2025.

    Untuk opsi 3 A, pelantikan kepala daerah dilaksanakan seluruhnya oleh Presiden pada tanggal 20 Maret 2025. Berikutnya opsi 3 B, pelantikan kepala daerah oleh Presiden dilaksanakan dengan tanggal yang berbeda, yakni gubernur/wakil gubernur dilantik pada tanggal 20 Maret 2025, sedangkan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik pada tanggal 24 Maret 2025.

    Opsi 3 C, lanjut dia, Presiden melantik gubernur/wakil gubernur pada tanggal 20 Maret 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada tanggal 24 Maret 2025.

    Tito menjelaskan bahwa keserentakan untuk pelantikan yang dimaksud bisa saja dilaksanakan secara terpisah, baik bagi kepala daerah terpilih yang tidak menghadapi sengketa di MK maupun kepala daerah yang sedang berproses sengketa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 Santri Laki-laki di Jakarta Timur Dilecehkan Guru Ngaji dan Pemilik, Ponpes Punya Izin Kemenag? – Halaman all

    5 Santri Laki-laki di Jakarta Timur Dilecehkan Guru Ngaji dan Pemilik, Ponpes Punya Izin Kemenag? – Halaman all

    TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA-  CH pemilik pondok pesantren di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan santri laki-laki.

    Berdasarkan penelusuran, pondok pesantren tersebut mengantongi izin operasional dari Kementerian Agama.

    Pada pondok pesantren ini terjadi tindak pelecehan terhadap lima santri laki-laki yang dilakukan pemilik pondok pesantren berinisial CH, dan seorang guru pesantren berinisial MCN.

    Lurah Pondok Kelapa, Rasikin mengatakan sejak awal berdiri pondok pesantren yang memiliki ratusan santri laki-laki tersebut sudah mengantungi izin operasional dari Kementerian Agama.

    “Ada izinnya, terdaftar di Kementerian Agama. Berdirinya sudah lama, sebelum saya masuk (jadi Lurah Pondok Kelapa) pesantren itu sudah ada,” kata Rasikin saat dikonfirmasi di Jakarta Timur.

    Namun Rasikin tidak mengetahui pasti terkait kasus pelecehan dilakukan pemilik pondok pesantren berinisial CH dan guru berinisial MCN yang kini sudah ditetapkan tersangka.

    Ketika mendapat informasi dari Polsek Duren Sawit terkait pelecehan, pihak Kelurahan Pondok Kelapa menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada kepolisian.

    “Saya enggak tahu permasalahannya bagaimana karena kan ditangani pihak kepolisian,” ujar Rasikin.

    Menurut pengurus lingkungan RT/RW setempat pondok pesantren tersebut sudah berdiri sekitar lima tahun dan memang memiliki izin operasional dari Kementerian Agama.

    Ketua RT setempat, Hidayat menuturkan izin operasional dari Kementerian Agama ini terpampang pada pelang yang ditempatkan di bagian depan pondok pesantren.

    “Izin pondok pesantrennya memang ada, ada pelangnya juga kok di depan pondok pesantren,” tutur Hidayat.

    Tapi warga tidak mengetahui terkait tindak pelecehan dilakukan CH dan MCN kepada para santri, sehingga mereka juga terkejut saat pertama mendapat informasi kejadian dari kepolisian.

    Kini setelah CH dan MCN diamankan Polres Metro Jakarta Timur, pengurus lingkungan mengimbau warga untuk mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian.

    “Saya sih inginnya situasi kondusif, kita menyerahkan tindakan selanjutnya terkait proses hukum kepada pihak kepolisian,” lanjut Hidayat.

    Modus mengeluarka penyakit

    CH menggunakan tipu daya saat mencabuli para santrinya dengan modus meminta korban memijat.

    Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan dari hasil penyidikan diketahui CH berdalih melakukan pencabulan agar penyakit dalam tubuh tersangka keluar.

    “Setelah terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar. Tersangka akan sembuh,” kata Nicolas di Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025).

    Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya yang masih berada dalam satu area dengan pondok pesantren.

    Maupun saat CH mencabuli santri pada ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya hanya dimiliki tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus pondok lain.

    Hingga kini setidaknya sudah ada dua santri laki-laki yang diketahui menjadi korban pencabulan CH selama kurun 2019-2024, kedua korban berinisial NFR (17) dan RN (17).

     

     

    “Itu (tipu daya) yang selalu disampaikan kepada korban. Setelah melakukan pencabulan tersangka juga memberikan uang, dan mengancam korban tidak boleh memberitahukan kejadian,” ujarnya.

     

    Nicolas menuturkan para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan ancaman awalnya sempat tidak berani menceritakan tindak pencabulan terhadap CH.

     

    Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh, sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan guru-guru lain.

     

    “Mereka juga sebagai santri, mereka memandang pimpinan, pengasuhan, ataupun guru sebagai orang-orang yang harus dihormati. Apalagi juga mereka diancam,” tuturnya.

     

    Para korban baru dapat menceritakan kasus dialami kepada orangtua lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu, dan ancaman dilakukan tersangka.

    Cerita para korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orangtua melaporkan CH ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Metro Jakarta Timur.

    “Saat ini mereka mampu bercerita ke orangtuanya karena sudah tidak tahan atas perlakuan tersangka. Jadi sudah tidak tahan ajakan, bujuk rayu, dan ancaman dilakukan tersangka,” lanjut Nicolas.

    Atas perbuatannya CH kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan jerat Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

    Penulis: Bima Putra

    dan

    Dalih Pemilik Pesantren di Duren Sawit Cabuli Santri untuk Keluarkan Penyakit